BATANG, iNewsPantura.id  - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

“Saya telah meninjau kondisi gedung, mulai bagian luar, kamar, kamar mandi, dapur, hingga ruang jemur. Serta mengobrol dengan penghuni Rusun,” katanya saat meninjau Rusun Tower di KITB, Kabupaten Batang, Selasa (29/4/2025).

Ia terkesan dengan penataan rusun yang semula barak dan disesuaikan menjadi bilik-bilik kamar. Ada yang berukuran seperti kamar kost, hingga berukuran besar ber AC dengan harga sewa beragam. Sehingga bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. 

“Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki,” jelasnya.

Maruarar Sirait menyebutkan, KITB harus dapat memetakan dan mendorong supaya rusun-rusun tower ini dapat berfungsi dengan baik.

Selain melihat kamar-kamar, Menteri PKP juga melihat minimarket yang mensuplai kebutuhan penghuni rusun. Karena lokasi rusun masih cukup jauh dengan daerah penyangga. 

“Kebutuhan-kebutuhan penghuni rusun itu dipenuhi oleh para pelaku UMKM, seperti warung makan dan minimarket,” ungkapnya.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Menteri Maruarar. Ia menilai catatan dan evaluasi yang disampaikan merupakan masukan penting yang bersifat konstruktif.

"Alhamdulillah, bagi kami catatan dari Pak Menteri itu sangat positif. Karena beliau orang lapangan, jadi tahu kondisi nyata yang terjadi di bawah. Kami akan segera menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bahan perbaikan ke depan," ujar Ngurah.

Menurutnya, sejumlah aspek yang akan diperhatikan ke depan meliputi zonasi penghuni, aksesibilitas dari dan ke lokasi kerja, hingga peningkatan kualitas fasilitas pendukung di sekitar rusun. 

Ia berharap, perbaikan-perbaikan tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan hunian yang ideal bagi para pekerja industri.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Terpadu Batang telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang oleh pemerintah. 

Status ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura Tengah, khususnya di Kabupaten Batang.

Sejumlah investor besar dari sektor teknologi, otomotif, dan tekstil telah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di kawasan ini. 

Dengan semakin berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan fasilitas hunian yang layak dan terjangkau menjadi semakin mendesak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengelola kawasan terus bersinergi untuk menyediakan infrastruktur sosial yang memadai bagi para pekerja dan keluarganya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, prinsip kami mendukung terkait kelengkapan yang ada di KEK Kabupaten Batang seperti bahan makanan dan sekolah.

“Dengan melengkapi fasilitas supaya masyarakat mau datang dan tinggal di KEK Kabupaten Batang. Selain itu, Pemkab Batang akan mempercepat perizinan cepat, bersih, dan melengkapi infrastruktur sekitarnya,” ujar dia.

Editor : Suryo Sukarno

JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jl. A Mangerangi Lorong 9, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Sabtu (26/4) siang.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.15 WITA dan baru berhasil dipadamkan satu setengah jam kemudian, tepatnya pukul 14.45 WITA. Penyebab kebakaran diduga arus pendek listrik dari salah satu rumah warga.

Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang diterjunkan ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

“tadi pak sekitar jam 1 kejadiannya, nabilang warga gara-gara korsleting listrik, untung pemadam cepatji datang”, ujar, Adnan, salah satu warga ditemui di lokasi. Sabtu, (26/04)

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar, sebanyak 7 rumah mengalami rusak berat, dan 3 rumah lainnya terdampak.  Akibat kebakaran ini, sebanyak 8 kepala keluarga (KK) dengan total 25 jiwa terdampak, terdiri dari:

Dinas Sosial dan pihak terkait terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan dan mendirikan posko penanganan sementara bagi para korban.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran hebat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian. 

Editor : Muhammad Nur

CIANJUR, iNews.id - Dinas KesehatanKabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di dua sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gejala keracunan terjadi usai mengonsumsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dua sekolah yang mengalami keracunan yakni MAN 1 Cianjur sebanyak 60 siswa dan SMP PGRI 1 Cianjur dengan korban 19 siswa. Total 79 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi makanan dari program MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Yusman Faisal mengatakan, penetapan status KLB memungkinkan penanganan dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi, termasuk dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

"Tim medis segera assessment menyeluruh terhadap faktor penyebab dan pihak-pihak terkait dalam kejadian ini," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya, seluruh pasien akan ditangani secara komprehensif hingga benar-benar pulih. Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh tenaga medis di puskesmas untuk mendata dan memantau kondisi siswa yang mengonsumsi makanan dari program MBG bekerja sama dengan pihak sekolah.

Sebagai bagian dari investigasi, sampel makanan dari dapur penyedia MBG serta muntahan korban telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jabar untuk diuji.

"Normalnya hasil laboratorium keluar dalam dua pekan, tapi kami sudah meminta percepatan minimal satu minggu. Alhamdulillah, pihak Dinkes Provinsi Jabar merespons positif. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera diketahui," kata Yusman.

Dia menambahkan, sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi selama 6 jam di fasilitas kesehatan.

"Selain ditetapkan sebagai KLB, kasus ini menjadi perhatian berbagai pihak karena diduga berkaitan dengan program MBG," ucapnya.

Dinkes Cianjur mengimbau masyarakat, khususnya pihak sekolah dan penyedia makanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa demi mencegah kejadian serupa.

Editor: Donald Karouw

CIANJUR, iNews.id - Puluhan pelajar sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur diduga keracunan seusai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG), Senin (21/4/2025). Mereka dirawat di dua rumah sakit, yakni 28 siswa di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas KesehatanKabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah hingga diare. 

"Para pelajar mengeluhkan gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis disekolah. Namun berbeda-beda, ada yang mengalami gejala di sekolah dan ada juga merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di puskesmas," ujar Frida, Selasa (22/4/2025).

Dia mengimbau kepada puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban korban.

Untuk memastikan kejadian tersebut, langkah selanjutnya Dinkes Cianjur mengambil sampel muntahan serta makanan sisa untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan.

"Iya kami ambil sampel untuk diuji di laboratorium dan memastikan penyebab keracunan. Apakah dari makanan MBG atau ada dari penyebab lain," kaatanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MAN l Cianjur Erma mengatakan, sekolahnya memang mendapatkan MBG mulai dari kelas X hingga XI. Tercatat ada 800 siswa yang hampir mengonsumsi makanan dari MBG.

"Para siswa makan MBG setelah istirahat. Namun setelah mengonsumsi banyak siswa mengeluh sakit seperti gejala keracunan. Ada sebagian siswa yang dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagian lagi dibawa ke puskesmas. Karena terus bertambah yang mengalami gejala keracunan kami intruksikan para guru untuk memantau siswa guna memastikan jumlah siswa yang keracunan," ujarnya.

Seorang siswa yang mengalami gejala keracunan, Muhammad Abdul Malik Kelas 11 C mengatakan, dia dan teman-temannya makan MBG setelah jam istirahat. MBG dibagikan kepada siswa dari tempat makan bahan plastik. Lauknya terdiri atas ayam suwir, mi goreng dan sepotong tempe goreng ditambah buah semangka.

"Iya saya langsung menyantap makanan tersebut. Namun saat makan tempe terasa asem. 3 jam setelah pulang sekolah dan di rumah tiba-tiba perut terasa mual-mual dan muntah disertai kepala pusing," ujar Malik.

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) secara virtual di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (16/4/2025).

Mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Aliyah Mustika Ilham melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tentang kesiapan Pemkot Makassar di dalam menyukseskan program unggulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan nantinya,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Aliyah juga menambahkan seluruh proses yang dilalui telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, hingga kepatuhan pada standar minimum investasi.

Lebih lanjut, setiap lokasi juga disesuaikan agar berada maksimal 30 menit dari titik distribusi, untuk menjamin ketepatan dan efisiensi layanan.

Ia pun mengapresiasi arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang akan terus mengawal proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan atau informasi yang menyesatkan.

“Kami dari Pemkot Makassar sangat serius mengawal program ini. Koordinasi akan dilaksanakan secara menyeluruh, dari tingkat kecamatan hingga RT/RW,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Makassar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mendukung kebutuhan teknis dan administratif demi kesuksesan program MBG.

Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial akan bersinergi dalam menyusun strategi distribusi dan pendataan agar tepat sasaran.

Aliyah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program ini.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat turut memantau dan melaporkan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.

“Program ini adalah hak masyarakat. Jangan biarkan ada yang mencoba memanipulasi prosesnya,” tegas Aliyah Mustika Ilham.

Dukungan penuh yang ditunjukkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham beserta jajarannya menjadi bukti bahwa Pemkot Makassar tidak hanya responsif terhadap kebijakan pusat, tetapi juga proaktif menciptakan sistem pelaksanaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Aliyah turut didampingi Asisten II Fathur Rahim, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Achi Sulaeman, Kepala Dinas Sosial Ita Isdiana, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aryati Puspasari Abady, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Anshar, dan Kepala  Bagian Perekonomian Nur Kamarul Zaman.

Ini mencerminkan keseriusan dan sinergitas lintas OPD di lingkup Pemkot Makassar demi terwujudnya program MBG secara utuh dan tepat sasaran.

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut seluruh pemimpin daerah kabupaten/kota se-Sulsel, serta seluruh jajaran pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Sulsel.

Editor : Muhammad Nur

JAYAPURA, iNews.id - Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay,  menghadiri kegiatan program Makan Bergizi Gratis yang digelar di SMP Negeri 1 Sentani, Senin (14/4/2025).

Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kesehatan generasi muda di Kabupaten Jayapura.

Dalam sambutannya, Kapolres Jayapura menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program tersebut. “Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Memberikan makanan bergizi secara rutin kepada siswa tidak hanya membantu kesehatan mereka, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi Angandowa Zebua, Danrem 172 /PWY Brigjen TNI Dedi Hardono, Bupati Jayapura, Yunus Wonda, Kadispotdirga Lanud Silas Papare Kolonel Pom Iwan Suebu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani Ibu Haryati Sokoy, para guru, dan Siswa siswi SMP Negeri 1 Sentani.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat menjadi agenda berkelanjutan dan dilaksanakan secara merata di sekolah-sekolah lain di wilayah Jayapura, guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Editor : Darul Muttaqin

DEPOK, iNewsDepok. id - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Depok pada Jumat (11/04/2025) siang hingga sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Perumahan Azurra Residence di Jalan Atit Solih Raya, Pancoran Mas, menjadi salah satu lokasi terparah yang terendam air.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, didampingi perangkat daerah terkait, langsung meninjau lokasi banjir pada malam harinya. Fokus utama peninjauan adalah memastikan keselamatan warga yang terdampak.

"Kedatangan kami malam ini untuk memastikan pertama itu keselamatan warga terdampak dulu," ujar Chandra kepada wartawan di lokasi banjir di Perumahan Azurra Residence.

Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa banjir di Perumahan Azurra Residence diduga kuat disebabkan oleh penyempitan saluran air dan dampak pembangunan perumahan lain di sekitarnya yang dinilai tidak terencana dengan baik.

"Menurut informasi warga itu sebenarnya drainase buatan bukan sungai alami, nanti akan kami cross check lagi benar tidak. Saya juga lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik," ungkapnya.

Pemerintah Kota Depok berjanji akan bergerak cepat untuk mencari solusi mengatasi masalah banjir ini. Sebanyak 26 Kepala Keluarga (KK) di Perumahan Azurra Residence dilaporkan terdampak banjir.

"Nanti akan kami lihat apa perlu dievakuasi, tapi sejauh ini masih belum," kata Chandra.

Berdasarkan data yang dihimpun Wakil Wali Kota, terdapat 15 titik banjir yang melanda Kota Depok pada Jumat (11/04/2025). 

Perumahan Azurra Residence menjadi sorotan utama akibat ketinggian air yang signifikan dan dampaknya terhadap puluhan keluarga. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap sabar sambil menunggu upaya penanganan lebih lanjut.

Editor : M Mahfud

SURABAYA, iNews.id – Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya pasangan sejoli dalam kamar kos di kawasan perumahan elite Disidosermo Indah, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/4/2025). 

Dua jenazah sejoli yang tewas di kamar kos terkunci diketahui bernama Nurul Aisyah (29), dan pacarnya, Hakim (28). Keduanya ditemukan tergeletak di lantai dengan posisi berdekatan. Setelah diindentifikasi, kedua jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

Sepupu korban, Nur Aprilianti mengatakan, awalnya ditelepon kakak korban di kampung disuruh untuk mengecek kondisi adiknya di kamar kos. Sebab korban tidak bisa dihubungi melalui telepon. 

Korban bekerja sebagai perawat salah satu rumah sakit di Surabaya. Saat itu korban dihubungi temannya untuk masuk kerja karena ada jadwal operasi kemudian temanya menelpon kakaknya.

“Saya disuruh ngecek oleh kakaknya. Setelah dicek ternyata ditemuka meninggal dunia bersama seorang laki-laki. Posisi tertelungkup menghalangi pintu,” katanya.

Dia menuturkan, di samping jenazah ada jarum suntikan. Korban NA merupakan perawat di salah satu rumah sakit. Sedangkan pacarnya pengusaha dan sedang menempuh pendidikan S-2 di salah satu kampus kawasan Tenggilis Mejoyo. Keduanya berencana dalam waktu dekat akan menikah.

Kapolsek Wonocolo, Kompol Haryoko Widhi menjelaskan, setelah menerima laporan bersama piket fungsi Reskrim dan tim inafis Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP.

“Kedua jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum lebih dalam. Sebab diduga kematian korban tidak wajar,” katanya.

Dia mengatakan, kasus sejoli ditemukan tewas itu ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya. 

Editor: Kastolani Marzuki

SURABAYA, iNews.id - Pasangan sejoli ditemukan tewas dalam kamar kos di kawasan perumahan elit Disidosermo Indah, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/4/2025). Keduanya ditemukan tergeletak di lantai dengan posisi berdekatan. Setelah diindentifikasi, kedua jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

Dua jenazah sejoli yang tewas di kamar kos terkunci diketahui bernama Nurul Aisyah (29), dan pacarnya, Hakim (28). Sejoli tersebut ditemukan tewas dalam kamar kosnya di Jalan Sidosermo Indah XII, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. 

Sepupu korban, Nur Aprilianti mengatakan, awalnya ditelepon kakak korban di kampung disuruh untuk mengecek kondisi adiknya di kamar kos. Sebab korban tidak bisa dihubungi melalui telepon. 

Korban bekerja sebagai perawat salah satu rumah sakit di Surabaya. Saat itu korban dihubungi temannya untuk masuk kerja karena ada jadwal operasi kemudian temanya menelpon kakaknya.

“Saya disuruh ngecek oleh kakaknya. Setelah dicek ternyata ditemuka meninggal dunia bersama seorang laki-laki. Posisi tertelungkup menghalangi pintu,” katanya.

Dia menuturkan, di samping jenazah ada jarum suntikan. Korban NA merupakan perawat di salah satu rumah sakit. Sedangkan pacarnya pengusaha dan sedang menempuh pendidikan S-2 di salah satu kampus kawasan Tenggilis Mejoyo. Keduanya berencana dalam waktu dekat akan menikah.

Kapolsek Wonocolo, Kompol Haryoko Widhi menjelaskan, setelah menerima laporan bersama piket fungsi Reskrim dan tim inafis Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP.

“Kedua jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum lebih dalam. Sebab diduga kematian korban tidak wajar,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – DPRD Karawang menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tentang Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta pemukiman kumuh, Rabu(9/4/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Dedi Indrasetiawan, SE, ini dihadiri oleh sejumlah dinas terkait, seperti PRKP Kabupaten Karawang, Bappeda, DLH Kabupaten Karawang, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Karawang, dan PUPR Kabupaten Karawang.

Agenda utama dalam rapat ini adalah penanggulangan kawasan pemukiman kumuh, pemetaan data pemukiman kumuh di Karawang, serta perbaikan infrastruktur. 

Dedi Indrasetiawan yang juga sebagai Ketua Komisi III DPRD Karawang, menekankan pentingnya kolaborasi antar dinas agar tercipta sinergi yang kuat dalam menangani persoalan ini.

"pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait kawasan kumuh saat ini tengah dalam pembahasan. tercatat pada tahun 2019, Kabupaten Karawang memiliki kawasan kumuh seluas sekitar 300 hektar lebih yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa," ungkap Dedi, Rabu,(9/4/2025).

Lanjutnya, Kawasan kumuh ini ditetapkan berdasarkan survei yang mengacu pada tujuh indikator utama yakni, kondisi bangunan dan gedung, air minum, drainase, pembuangan limbah, jalan, pengelolaan sampah, dan mitigasi bencana.

"Selain itu, rapat juga membahas pemukiman yang berada di bantaran sungai atau di lokasi yang tidak sesuai untuk dijadikan tempat tinggal," terangnya.

Dedi Indra juga menyampaikan bahwa SK Kawasan Kumuh 2024 sedang dalam proses pengajuan. Meski demikian, data terbaru mengenai kawasan kumuh di Karawang belum dapat dipublikasikan. 

"Belum bisa kita publis karena memang SK nya belum turun dan masih di verifikasi," katanya.

Terkait pembahasan Raperda tersebut, Ia memperkirakan masih akan ada dua kali pembahasan tambahan sebelum keputusan final terkait hal ini diambil.

"Ini rapat yang kedua, kemungkinan masih ada dua kali rapat lagi untuk membahas persoalan ini," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Komisi III DPRD Karawang memanggil seluruh pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah. 

Dalam agenda tersebut muncul persoalan yang menyebabkan tidak maksimalnya verifikasi  penyerahan fasos-fasum, yakni minimnya SDM untuk memverifikasi di Dinas PRKP Karawang.

Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedi Indra, menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah SDM menjadi kendala besar dalam melakukan verifikasi fasos-fasum. 

"SDM di PRKP sangat terbatas, hanya ada tiga orang yang turun ke lapangan. Itu tentu akan memakan waktu yang cukup lama untuk memeriksa berbagai aspek, mulai dari luas taman, jalan, hingga infrastruktur lainnya,” ungkap Dedi, Rabu, (9/4/2025).

Dedi menambahkan bahwa meskipun pihaknya sudah mempermudah proses penyerahan dengan menyediakan peta-peta, permasalahan utamanya adalah verifikasi yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih, terutama untuk perumahan dengan luas yang besar. 

"Satu perumahan itu tidak bisa selesai hanya dalam satu hari, karena harus mengecek setiap detailnya, seperti taman dan jalan, yang tentu berbeda-beda tergantung luasnya,” ujarnya.

Dedi juga menyebutkan bahwa untuk perumahan dengan pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi, bisa dilakukan serah terima secara mandiri oleh pengurus RW setempat. 

"Untuk perumahan dengan pengembang yang sudah kabur, ada solusi yaitu serah terima mandiri oleh pengurus RW. Mereka yang akan menandatangani atas nama warga,” tambahnya.

Namun, Dedi mengingatkan bahwa serah terima mandiri ini akan melibatkan biaya tambahan, terutama ketika proses balik nama sertifikat ke pemerintah daerah dilakukan. 

"Ada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus ditanggung. Jika pemerintah daerah memiliki anggaran, maka bisa ditanggung oleh pemerintah. Namun, jika tidak, maka warga harus mengumpulkan dana,” terangnya.

Meski demikian, Dedi menilai adanya serah terima fasos-fasum ini memberikan keuntungan bagi warga, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur. 

"Dengan serah terima fasos-fasum, warga dapat mengajukan perbaikan jika ada kerusakan, seperti jalan, saluran air, atau PJU (Penerangan Jalan Umum) yang rusak,” tutupnya.

Editor : Frizky Wibisono