Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90 persen rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujar Andre Bangsawan di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Menurutnya, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, dimana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya,
apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Menurut Joko Suranto, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Dimana pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” tegasnya.

Menurut Junaidi, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang, bukan malah memperlemah dengan adu domba. 100 hari Kementerian PKP, Apersi sebagai bagian dari eksoistem perumahan juga merasa tidak happy. “Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M. Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

Fungsi pemerintah

Joko Suranto mengatakan Kementerian PKP seharusnya lebih banyak berperan dalam membuat kebijakan, regulasi dan melakukan monitoring. Jangan justru terlalu sibuk dengan pekerja yang bukan menjadi tupoksi-nya. “Pemerintah cukup memberi instrumen dan stimulus,” sebutnya.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan peran swasta terutama lima asosiasi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Pemerintah terus menjaga hubungan yang baik, karena yang membangun adalah pengembang, bukan pemerintah.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ungkapnya sebagai pembicara kunci di diskusi tersebut.

Wamen Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program, 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Pengamat Kebijakan Perumahan, Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program tiga juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun bank tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Dan diperlukan rencana induk bank tanah.

Saat ini, tambahnya, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Menteri PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong. Juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang Tangguh,” harapnya.

Badan Bank Tanah menyatakan 100 persen sangat mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam program 3 juta rumah. Bagi Bank Tanah, program tersebut akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki huniannya sendiri.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, Badan Bank Tanah saat ini memiliki total persediaan tanah seluas 33.115,6 Ha per akhir 2024, di mana sebagian dari total persediaan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini kami sudah memiliki portofolio pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Wilayah ini akan terus bertambah seiring komitmen kuat kami dalam menciptakan ekonomi berkeadilan serta mendukung program pemerintah,” sebutnya.

Badan Bank Tanah saat ini juga sedang menjajaki kolaborasi dengan Kementerian PKP dan stakeholder lain dalam mendukung penyediaan program 3 juta rumah, tegas Parman Nataatmadja.

(KIE)

Jakarta: Gunung Sindur menjadi salah satu lokasi di pinggiran Jakarta yang banyak dipilih sebagai tempat tinggal. Akses transportasi yang memadai menjadi salah satu alasan masyarakat mengincar wilayah ini.

Gunung Sindur merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Tangerang Selatan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Gunung Sindur, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dengan harga mulai dari Rp300 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Sindur

Perumahan subsidi di Gunung Sindur. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Dago

Perumahan ini berlokasi di Rawakalong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Dituka Rahardja. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 391 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp360 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Ngronggot Asri

Perumahan ini berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Natura City Developments Tbk. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 27 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp484 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain rangka atap baja ringan penutup atap genteng flat, dinding bata merah finish plester aci dan dicat, lantai ruang utama keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Sanur Valley Serpong Tahap 3

Berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Alfa Bumindo Cemerlang dengan jumlah unit tersedia sebanyak 8 komersil.

Rumah dengan harga Rp355 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata ringan plester aci, lantai Ex KIA atau setara, dan pondasi batu kali.

4. Graha Sigma Residence

Berlokasi di Cidokom, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Sindur Sentosa Land dengan jumlah 70 unit komersil yang tersedia.

Rumah mulai dari Rp336 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding hebel. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Bukit Serpong Indah

Perumahan yang berlokasi di Cibinong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Surya Rejeki Abadi. Perumahan ini menawarkan 19 rumah komersil.

Rumah mulai dari Rp342,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap rangka baja ringan, penutup genteng beton, dinding hebel, lantai keramik homogennous tile, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat bakal digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata dia.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Irjen PKP menyebutkan terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," jelas Irjen Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT. Faduma Jaya. "Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ungkap Irjen Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," kata Irjen Heri.

Menurut dia, selanjutnya dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(KIE)

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam Indonesia Economic Outlook 2025 dikutip dari Antara, Kamis, 27 Februari 2025.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," jelas dia.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

(KIE)

Jakarta: Bojong Gede adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berdekatan dengan Bogor dan Depok. Daerah ini juga memiliki akses transportasi yang mudah karena dilewati oleh jalur kereta komuter.

Selain lokasinya berdekatan dengan Jakarta, Bojong Gede juga dilengkapi dengan akses transportasi yang gampang serta beragam fasilitas pendukung lainnya.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Bojong Gede, ada beberapa perumahan yang tersisa meski jumlahnya terbatas. Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Bojong Gede dengan harga mulai dari Rp168 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Bojong Gede

Perumahan subsidi di Bojong Gede. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Villa Mutiara Bogor 2

Perumahan ini berlokasi di Waringinjaya, Bojong Gede, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Borneo Nusantara Propertindo. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi hanya 1 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 21 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan, genteng jatiwangi, dinding hebel aci plester, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

2. The Green View 3

Perumahan ini berlokasi di Ragajaya, Bojong Gede, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Mitra Warga Sejahtera. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa hanya 1 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp168 juta dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap baja ringan. Dindingnya batako, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Perumahan Duren Baru Permai

Berlokasi di Susukan, Bojong Gede, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Ramanda Citratiara dengan jumlah unit tersedia sebanyak 1 komersil.

Rumah dengan harga Rp200 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari genteng beton ex munier, dinding batako double dinding pleater aci di cat tembok. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

4. Grand Village Residence 2

Berlokasi di Susukan, Bojong Gede, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Tama Ardemo Baswara dengan jumlah 4 unit komersil yang tersedia.

Rumah mulai dari Rp238 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan dan double dinding dengan hebel/bata ringan. Lantai keramik polos, serta pondasi batu kali.

5. The Green View 3 Citayam

Perumahan yang berlokasi di Ragajaya, Bojong Gede, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Mitra Warga Sejahtera. Perumahan ini menawarkan 120 rumah komersil.

Harga yang ditawarkan perumahan ini cukup beragam, mulai dari Rp320 juta hingga Rp526 juta. Untuk rumah dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 84 meter persegi dibanderol Rp320 juta. Rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap baja ringan, dinding batako hebel plester aci, lantai granit, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang dikutip dari Antara, Senin., 24 Februari 2025.

Untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Setidaknya ada tiga topik yang akan dibahas.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Fahri.

Menurutnya, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi Program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," jelas Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia yang memberikan dukungan fiskal dan moneter dalam Program 3 Juta Rumah.

"Sesuai janji kemarin kami langsung rapat untuk membahas tindak lanjut pertemuan kemarin. Hari ini saya sebagai bagian dari pemerintah khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman kami mendapat dukungan yang luar biasa besar dan cepat dari BI dalam mencapai Asta Cita khususnya di bidang perumahan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia sangat membantu dalam 2 minggu terakhir untuk berkoordinasi dengan Kementerian PKP yang menjadi bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PKP menyatakan juga akan mengoptimalkan peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pendanaan program 3 juta rumah. Untuk itu Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada Gubernur BI, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN atas sinergi yang telah dilakukan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

"Pertama, sebagai bagian dari NKRI Bank Indonesia mendukung penuh program-program yang menjadi asta cita dari segi kebijakan dan pendanaannya karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, dukungan pendanaan yang dilakukan oleh BI adalah tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas di aantaranya sektor perumahan itu hingga Rp80 triliun," katanya.

Selain insentif likuiditas, Gubernur BI menambahkan bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder. "Terakhir, dukungan pendanaan bank desa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang dananya dapat digunakan untuk pendanaan di antaranya program perumahan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan, untuk mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi.

Dikatakan Menkeu Sri Mulyani, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

"Dalam mencapai program di bidang perumahan hari ini fokusnya karena target 3 juta rumah maka kita berdiskusi dan memutuskan kerjasama antara instrumen fiskal dan moneter dimana instrumen fiskal salah satunya berupa FLPP yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ujar Menkeu.

Sinergi yang dibangun antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam program ini merupakan contoh kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan sektor perbankan yang diharapkan dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kegiatan launching logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengundang grup musik Dewa 19 tidak menggunakan dana APBN.

"Tidak ada APBN (untuk Dewa 19 di acara launching logo Kementerian PKP), tanya sama Dhani saja," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait secara tegas memastikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengundang kehadiran Dewa 19 pada pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan dana APBN.

Hal itu juga sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar, tanya sama Dhani saja, dia Dhani yang jelasin kok," jelas dia.

Sebelumnya, beredar surat Kementerian PKP yang mengundang Dewa 19 pada acara peluncuran logo baru Kementerian PKP. Rencananya peluncuran logo tersebut dilaksanakan di Auditorium Kementerian PU di Jakarta Selatan pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2025 malam.

"Dan Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok (pada acara launching Logo Kementerian PKP-red) tidak dibayar," katanya. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Nggak tau kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," tandasnya.

Kementerian PKP melaksanakan launching logo baru Kementerian PKP yang sebelumnya menggunakan logo Garuda. Launching logo Kementerian PKP ini memiliki beberapa tujuan penting terkait dengan identitas, branding, dan misi organisasi.

Logo baru yang diluncurkan juga akan menjadi identitas resmi Kementerian PKP yang baru dan diharapkan dapat mencerminkan visi dan misi Kementerian PKP dalam melaksanakan berbagai program serta kebijakan di sektor perumahan di Indonesia.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP juga akan mampu meningkatkan kesadaran merek serta memperkuat branding instansi agar lebih mudah diingat oleh publik dan menciptakan identitas yang kuat di antara Kementerian/ Lembaga pemerintah lainnya.

(KIE)

Jakarta: Kota Bogor selalu menjadi pilihan populer bagi para pencari properti yang sedang mencari hunian. Ciomas adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Wilayah ini berjarak 3 km dari titik nol Bogor yang terletak di depan Balai Kota dekat dengan Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor.

Infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan ini cukup memadai, termasuk pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Akses transportasi juga mudah dan murah, serta banyak pilihan yang bisa digunakan.

Daerah ini juga menawarkan hunian dengan tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, harga rumahnya dibanderol mulai dari Rp180 jutaan. Jika kamu sedang mencari rumah di Ciomas, berikut ada beberapa perumahan yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Ciomas

Perumahan subsidi di Ciomas. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Ciomas Hills

Perumahan ini berlokasi di Sukamakmur, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Bumi Makmur Lestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 27 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp265 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 21 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan, dinding batako, plester, aci, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Perumahan Bumi Ciomas Asri

Rumah ini berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Koperasi Perumahan Wanabaktinusantara dengan jumlah komersil yang tersedia sebanyak 95 unit.

Rumah dengan harga Rp371 juta dengan luas bangunan 72 meter persegi dan luas lahan 36 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, genteng beton, dinding bata merah, lantai granit, dan pondasi batu kali.

3. Bukit Ayana Ciomas

Berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Avindo Bangun Gemilang dengan jumlah unit tersedia sebanyak 319 unit.

Rumah dengan harga Rp423 Juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan penutup atap genteng beton, dinding bata merah finish plesteran, acian, dan cat. Lantairuang utama dan kamar granit, kamar mandi keramik kasar, teras keramik kasar, serta pondasi batu kali.

4. Kebun Raya Indah

Berlokasi di Parakan, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Kebun Raya Indah dengan jumlah 80 unit komersil yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp243 juta dengan luas bangunan 21 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari konstruksi atap baja ringan, dinding hebel. Lantai keramik 30x30, serta pondasi beton bertulang.

5. Bogor Alam Asri

Rumah ini berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Kori Indah Permai dengan 57 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga dari Rp180 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng beton, dinding hebel finish cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan sloof. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Wamen Fahri mengatakan Presiden Prabowo menginginkan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Sebagai pulau terpadat di dunia, Wamen Fahri mengatakan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat. Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas.

Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," ujar dia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward, Wakil 1 DPRD Sumbawa M Berlian Rayes, Dirjen Budidaya KKP Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dan Kepala Badan Pelatihan dan Penyuluhan SDM KKP I Nyoman Radiatha.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Dirjen Sri.

Dikatakan Dirjen Sri, Kementerian PKP selalu perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat. "Kami pemerintah terbuka mendengar masukannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Dirjen Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Managing Director of Ciputra Group Harun Hajadi yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, permasalahan kebutuhan hunian di perkotaan dapat dijawab dengan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) sebagai hunian bagi para pekerja di kota yang datang dari daerah/desa.

"Seperti untuk pekerja di Jakarta, banyak yg datang dari desa. Yang dibutuhkan adalah tempat untuk tinggal, jadi tidak perlu memiliki rumah, tetapi membutuhkan hunian sewa yang terjangkau," kata Harun Hajadi.

Hunian sewa yang terjangkau tersebut menurut Harun dapat terwujud dengan mendorong sektor swasta melaksanakan kewajibannya untuk membangun rusunawa saat membangun apartemen mewah/komersial.

Kewajiban tersebut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. PP ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 6 ayat 1 PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun disebutkan, Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun.

Nicholas Morris, Economist and Adjunct Professor at La Trobe University, Melbourne mengatakan, investasi di sektor perumahan telah terbukti di beberapa negara dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini karena dampak berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan sektor lain ketika membangun perumahan. Salah satunya di India, sektor perumahan berkontribusi hampir 11% pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Nicholas.

(KIE)