Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dikutip Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Dirinya juga akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal. Tentu dengan berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa.

"Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

(KIE)

Jakarta: Jawilan merupakan kecamatan di Kabupaten Serang, Banten. Jarak Jawilan ke ibu kota Provinsi Banten adalah 39,6 km.

Jarak yang tidak begitu jauh dari Jakarta, aksesibilitas menuju Serang juga cukup mudah diakses dengan beragam fasilitas transportasi yang tersedia. Untuk kamu yang sedang mencari rumah murah di daerah Banten dapat mempertimbangkan Jawilan sebagai pilihan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kecamatan Jawilan, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil dan subsidi mulai dari Rp150 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Jawilan

Perumahan subsidi di Jawilan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Pesona Pamarayan Tahap 2

Berlokasi di Jawilan, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Surya Bangun Sejati dengan jumlah 9 unit komersil yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

2. Platinum Parakan Residence

Rumah ini berlokasi di Parakan, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Platinum Persada, jumlah komersil yang tersedia 44 unit dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap genteng beton, dinding bata ringan plester aci, lantai keramik, serta pondasi batu kali cor besi.

3. Royal TAM Citeras

Berlokasi di Cemplang, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Maxi Tam Jaya dengan jumlah unit tersedia 270 unit subsidi.

Rumah ini dengan harga Rp166 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa rangka atap genteng seng berpasir, dinding hebel diplester, diaci, serta dicat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

4. Pesona Pamarayan Tahap 2 Ext

Perumahan ini berlokasi di Pagintungan, Jawilan, Kab Serang, Banten ini dibangun oleh Surya Bangun Sejati. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 33 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp162 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap rangka baja ringan, dinding bata ringan, serta lantai keramik 40x40 dan pondasi cakar ayam.

5. Grand Citeras

Rumah ini berlokasi di Cemplang, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Mizeca Pembangunan, tetapi hanya ada 63 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester aci dan cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis di beberapa lokasi. Salah satunya, di SMA Negeri 10 Surabaya. Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi Wamendagri Ribka Haluk mengunjungi satu per satu ruangan kelas untuk melihat pelaksanaan MBG.

Siswa-siswi SMA Negeri 10 Surabaya tampak antusias menyambut kunjungan tersebut. Mereka juga lahap menyantap makanan yang merupakan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, setiap sekolah wajib memberikan MBG sebagai implementasi dari visi Presiden Prabowo, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Program makan bergizi gratis atau MBG ini sejalan dengan visi Bapak Presiden yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu program ini wajib diberikan untuk anak-anak kita guna mewujudkan generasi unggul dan emas,” ungkap Ribka kepada wartawan, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.

Menurutnya, program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di masa depan. “Harus dimulai sejak dini. Baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ini telah diriset dan Indonesia diproyeksi akan memiliki generasi muda sehat, produktif, dan siap membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan,” jelasnya.

Dirinya juga mengapresiasi Wapres Gibran yang selalu semangat mengawal program tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan salah satu misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan SDM.

“Terima kasih Bapak Wapres Gibran yang sudah terjun langsung meninjau proses jalannya makan bergizi gratis di setiap sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya seperti hari ini. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” pungkasnya.

(ADN)

Jakarta: IPB University menunjukkan komitmennya mendukung program pemerintah, yakni Makan Begizi Gratis. Perguruan tinggi meluncurkan Pusat Unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Institut Pertanian Bogor pada Selasa, 11 Februari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai peluncuran Center of Excellence MBG akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional. Terutama, peran perguruan tinggi dalam riset dan kajian untuk memenuhi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

“Peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku," kata Dadan saat peluncuran dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 12 Februari 2025.

Selain itu, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini.
"Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas dari makan bergizi," kata dia.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menuturkan program MBG akan menjawab berbagai persoalan. Seperti pertumbuhan fisik serta pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif. “Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan.

Fauzan menuturkan kampus penggerak asta cita seperti IPB merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Makan Bergizi Gratis. Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy menekankan program MBG bukan hanya program prioritas nasional. Tetapi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia meyongsong Indonesia emas 2045.

Dia menuturkan MBG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil namun juga menyelamatkan bayinya.

Rachmat menyebut MBG juga dapat meyelamatkan masa depan Indonesia. Dia mengajak semua pihak mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita khusunya masa depan pembangunan nasional kita," ujar Rachmat.

(REN)

Jakarta: Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki populasi terbanyak ketiga di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi in menjadi salah satu wilayah dengan akses kendaraan umum yang lengkap.

Selain itu, kabupaten ini merupakan salah satu kawasan industri yang berkembang. Perumahan pun juga banyak berkembang sehingga kamu bisa mempertimbangkannya untuk dijadikan hunian.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Bekasi

Perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Golden Cibitung

Berlokasi di Wanajaya, Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Kiranasurya Perkasa dengan jumlah unit komersil 99 yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp430 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan genteng beton, dinding batako diplester dan dicat, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Graha Cipta Setu 2

Rumah ini berlokasi di Cijengkol, Setu, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Cipta Graha Harapan, jumlah unit yang tersedia 1 unit dengan harga mulai dari Rp265 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, genteng beton, dinding batako diplester diaci dan dicat. Lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi pasangan batu kali.

3. Ruko Logam Bangun Setia 2

Berlokasi di Muktiwari, Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Saipul Putra Sakti dengan jumlah unit tersedia 24 unit komersil.

Rumah ini dengan harga Rp300 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi serta luas lahan 32 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa rangka atap baja ringan, penutup atap spandek. Dinding bata ringan Fin, plester dan acian, double Dingding Fin, Cat In Dan Ex.

Lantai ruang utama keramik 40x40, kamar mandi keramik 20x20, serta pondasi foot flate atau cakar ayam.

4. Grand Tamansari Residence

Perumahan ini berlokasi di Taman Sari, Setu, Kab Bekasi, Jawa Barat ini dibangun oleh Cahaya Graha Lestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 14 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp286 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 22 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan, dinding hebel, serta lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Permata Cikarang Timur (PCT)

Rumah ini berlokasi di Jatireja, Cikarang Timur, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Rusli Graha Lestari, tetapi hanya ada 2 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp300,6 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, genteng beton flat, double dinding hebel, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah. Sebelumnya, BI menyediakan untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI dikutip dari Antara, Rabu, 12 Februari 2025.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ungkap dia.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," kata Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

(KIE)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan 123 ribu rumah di lahan seluas 792 hektare milik BUMN.

"Jadi percepatan 792 hektar dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa," ujar Erick dikutip Antara, Selasa, 11 Februari 2025.

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, telah disepakati kerja sama dengan berbagai sektor sekaligus memastikan adanya payung hukum yang jelas dan transparan guna memberikan kepercayaan kepada publik.

Erick juga mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dipastikan akan lebih transparan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak dapat berupa joint venture atau perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO) atau konsep lainnya.

Lebih lanjut, kerja sama ini merupakan upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Oleh karena itu, perlu didukung dengan ekosistem yang berkesinambungan.

"Karena itu saya bullish, saya sangat optimis makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil," kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dalam percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang berada di kawasan stasiun.

Adapun lima lahan yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD), yaitu Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun," kata Budi.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

(KIE)

Jakarta: Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Fauzan Adziman, mengungkapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mengandalkan produk pendukung yang berasal dari luar negeri alias impor. Produk yang dimaksud adalah alat penyimpanan makanan hingga pengolahan makanan.

"Ini juga sangat penting karena biasanya alat-alat ini kita supply dari luar negeri," kata Fauzan di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa, 11 Februari 2025.

Ia ingin alat-alat tersebut dihadirkan lewat inovasi dari perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi vokasi. "Jadi, supaya bisa dikembangkan kerja sama antara perguruan tinggi, perguruan tinggi vokasi dengan UMKM," jelas dia.

Fauzan menekankan ketergantungan produk impor pada program MBG mesti dikurangi. "Kita berdiskusi bagaimana riset dan pengembangan membantu program makan bergizi gratis. Karena banyak produk yang dipakai di MBG masih produk impor," ujar dia.

Pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pangan untuk membantu logistik dalam program Makan Bergizi Gratis. Perguruan tinggi akan membantu pengembangan pertanian untuk ketersediaan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi fungsi dari kampus adalah meningkatkan pendampingan dengan baik itu pertanian dan juga perkebunan sehingga solusi yang dibuat secara lokal itu bisa mengatasi masalah-masalah atau distribusi di desa-desa itu," kata Fauzan.

(REN)

Jakarta: Dramaga merupakan kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dinamakan Dramaga karena wilayah tersebut pernah ada dermaga besar milik kerajaan Pajajaran.

Kecamatan Dramaga merupakan pemekaran dari Kecamatan Ciomas dan terletak 8 km dari titik nol Bogor (depan Balai Kota).

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Dramaga, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Dramaga

Perumahan subsidi di Dramaga. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Dramaga Icon

Berlokasi di Sinarsari, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Dramaga Ikon Lestari dengan jumlah unit komersil 18 yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp450 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, penutup atap genteng beton flat, dinding pasangan hebel yang diplester dan diaci. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. The Manzil Bogor

Rumah ini berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Penta Cipta Anugrah, jumlah unit yang tersedia 36 unit dengan harga mulai dari Rp340 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, atap beton, dinding bata ringan diplester dan diaci, lantai granit tile 60x60, serta pondasi batu kali.

3. The Manzil Bogor Tahap 2

Berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Penta Cipta Anugrah dengan jumlah unit tersedia 74 unit komersil.

Rumah ini dengan harga Rp370,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap genteng beton, dinding bata ringan, lantai granit, dan pondasi batu kali.

4. Dramaga Cantik Residence

Perumahan ini berlokasi di Dramaga, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh PT Sinarmandala Bangunlestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil, tetapi belim ada unit yang tersedia.

Dengan harga Rp368.904.545, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 95 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding batu bata plester, serta lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Bumi Kartika Dramaga Raya

Rumah ini berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Adikara Citra Mandiri, tetapi jumlah unit komersil yang tersedia tidak ada.

Rumah dengan harga Rp154,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, genteng beton, dinding hebel plester aci, lantai pasir uruk dengan keramik 40x40, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.

"Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU," ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. "Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dikutip dari Antara, 10 Januari 2025.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat strate title, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ujar dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga kejaksaan.

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

(KIE)