Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan saat ini waktu yang tepat membeli rumah. Menurutnya, insentif yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan masyarakat membeli rumah.

“Sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk memiliki rumah. Dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, kita harus memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Menurutnya, insentif yang telah diberikan pemerintah antara lain yakni pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 0 persen dan retribusi bangunan gedung yang kini gratis.

Selain itu, pemerintah juga baru saja memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025.

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” ungkap dia.

Untuk itu Menteri PKP mengajak seluruh ekosistem perumahan, untuk terus memiliki militansi dan daya juang tinggi dalam mewujudkan perumahan bagi rakyat.

"Saya sudah melihat langsung bagaimana tukang sayur, guru, dan pekerja sektor informal bisa mendapatkan rumah berkat dukungan BTN," jelas Ara.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), dan PT Bank Mandiri (Persero) bakal membangun rumah subsidi.

Pembangunan dilakukan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara semua pihak.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif ya bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian berdasarkan ini kami ketahui yang akan dibangun ada 5.517 unit" ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Januari 2025.

Menteri PKP menjelaskan, lingkup kerjasama adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung
jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga 3 Rumah yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," kata dia.

Menteri PKP menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking pada 20 atau 21 Februari. Dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Kami juga akan segera buat undangan dari dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," kata dia.

(KIE)

Jakarta: Baleendah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Jaraknya sekitar 17 km di sebelah timur laut ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang.

Ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh sektor pertanian, dengan tanaman utama seperti teh, kopi, dan sayuran. Selain itu, industri tekstil dan pariwisata juga berperan penting dalam perekonomian daerah ini.

Hal ini membuat Bandung jadi sasaran pengembang untuk mengembangkan rumah dengan berbagai tipe dan harga yang bervariasi. Jika kamu mencari rumah di Banung, di bawah ini ada beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Baleendah, berikut adalah lima rekomendasi rumah murah mulai dari Rp88 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Baleendah

Perumahan subsidi di Baleendah. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bojong Malaka Indah

Berlokasi di Bojongmalaka, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Marga Tirta Kencana dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 41 unit.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka kayu atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

2. Bukit Griya Kencana

Rumah ini berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Gentala Kencana Paramarta dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 25 unit seharga Rp88 juta hingga Rp162 juta.

Rumah dengan harga Rp88 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 30x30 cm, serta pondasi batu kali.

3. Lembur Tauhid Madani

Berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Baani Barru dengan jumlah unit tersedia 38 unit hunian.

Rumah dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta. Salah satu tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik putih 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Bukit Neglasari Indah

Perumahan ini berlokasi di Manggahang, Baleendah, Kab Bandung ini dibangun oleh PT Usaharama Budisejahtera. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi sebanyak 106 unit dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp150,5 juta.

Dengan harga tersebut, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap yang menggunakan baja ringan, dinding batako, serta lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. The Topaz Residence

Rumah ini berlokasi di Rancamanyar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Anugrah Cahaya Sentosa dengan jumlah unit komersil yang tersedia di lokasi ini adalah sebanyak 142 unit.

Rumah dengan harga Rp300 juta dengan luas bangunan 40 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap konstruksi baja ringan, tutup atap genteng beton. Dinding pasangan bata merah, plester, dan aci. Lantai keramik 40x40 cm dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

“Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujar dia dikutip dari Antara, Jumat, 7 januari 2025.

Terkait skema baru FLPP, Maruarar menyatakan kini pihaknya tengah mempersiapkan hal tersebut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BP Tapera, serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF).

Melalui skema baru tersebut, ia berharap dengan alokasi APBN yang tetap, pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi rumah pada lebih banyak masyarakat.

“Kami sudah rapat 9 kali (terkait skema baru FLPP dengan para mitra). Tujuannya cuma satu, bisa tidak dengan dana yang ada, kami buat formula yang baru, supaya penerima manfaatnya, yaitu penerima rumah subsidi, makin banyak,” ungkap Ara.

Maruarar menargetkan agar skema baru tersebut dapat diluncurkan pada bulan depan.

“Saya berusaha paling lama bulan depan, (sekarang) kami (tengah) mencari titik temu yang supaya program ini bisa kami luncurkan,” kata dia.

Selain pelaksanaan program FLPP, ia memastikan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan terus berjalan meskipun anggaran Kementerian PKP terdampak efisiensi APBN dengan pemangkasan sebesar Rp3,66 triliun.

Maruarar mengatakan bahwa program tersebut tetap dipertahankan karena berdampak langsung dalam membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Pihaknya pun telah melakukan peninjauan di sejumlah lokasi untuk pelaksanaan program BSPS.

“Jadi, saya melihat program BSPS itu saya sudah tinjau, sangat baik, sangat bermanfaat ya, untuk bedah rumah,” ujarnya.

(KIE)

Jakarta: Energi bersih semakin berperan dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) memasok gas bumi sebanyak 2.000-3.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme Compressed Natural Gas (CNG) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Boyolali.

Setiap hari SPPG Gagaksipat menyiapkan 6.000 porsi makanan bergizi untuk 34 sekolah dengan menggunakan energi bersih yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"PGN sebagai Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk mendukung program MBG melalui penyediaan jaringan gas baik dengan moda pipeline maupun beyond pipeline," ujar Direktur Utama PGN Arief S. Handoko dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Februari 2025.

Gas bumi buat operasional dapur lebih efisien

Sebagai bahan bakar utama di dapur SPPG, penggunaan CNG menjadi solusi wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

Dengan sistem ini, dapur SPPG dapat beroperasi tanpa henti dari pukul 20.00 WIB hingga 10.00 WIB setiap hari. Itu mendukung kelancaran proses memasak dalam skala besar tanpa gangguan.

"PGN Gagas menyediakan jaringan gas bumi menggunakan metode beyond pipeline melalui CNG untuk SPPG yang belum terdapat jaringan gas pipa," kata Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan.

Keunggulan gas bumi untuk dapur skala besar

Gas bumi dikenal lebih praktis dan efisien dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain lebih bersih dibandingkan bahan bakar berbasis fosil lainnya, gas bumi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan emisi karbon yang lebih rendah.

(ANN)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah langkah yang diambil oleh Kementerian PKP dalam rangka efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ara menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pagu awal Kementerian PKP TA 2025 yang semula sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan terkait dengan rencana efisiensi anggaran, Kementerian PKP sejak awal telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari Pagu Awal Kementerian PKP TA 2025 sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp3,661 Triliun. Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 Miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 Triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Menteri Ara.

Dalam rapat tersebut Menteri PKP mengajukan persetujuan Komisi V DPR RI terhadap rencana efisiensi pagu per Unit Eselon I. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025.

Terkait progres Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran sebesar Rp14,68 Triliun, Menteri Ara menyampaikan capaian target Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2024.

"Dari target 139.489 unit dengan realisasi capaian fisik sebanyak 138.566 unit atau 99,34 % dan realisasi keuangan Rp14,13 Triliun atau 96,26 persen. Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 Triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 Triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31%," kata Menteri Ara.

Pada kegiatan rapat kerja yang membahas hasil Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2024 dan Rencana Program Kerja Tahun 2025 tersebut, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Ada juga Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan jajaran pimpinan di Kementerian PKP.

(KIE)

Jakarta: Ribuan paket makanan bergizi disebar ke 25 lokasi di 15 kabupaten dan kota. Sebanyak 25 lokasi itu tersebar di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Lampung.

"Melalui inisiatif ini, kami ingin berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil," kata Presiden Direktur TBIG Herman Setya Budi, dalam keterangan yang dilansir Kamis, 6 Februari 2025.

Distribusi makanan bergizi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN), oleh TBIG. Chief Business Support Officer TBIG Lie Si An menegaskan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Utamanya, di bidang sosial.

“Penanggulangan masalah sosial membutuhkan kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha," kata dia.

Menurut Lie, program ini tak hanya dalam rangka memperingati hari gizi. Program tersebut, kata dia, akan berlanjut sepanjang tahun, di berbagai wilayah.

"Hari Gizi Nasional tahun ini menjadi langkah awal untuk meluncurkan program berkelanjutan ini," kata dia.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan, status gizi balita di Indonesia masih memprihatinkan. Yakni, dengan prevalensi stunting mencapai 21,5% dan 16,9% ibu hamil menghadapi risiko kekurangan energi kronis (KEK). Kondisi ini membutuhkan perhatian kolektif untuk diatasi.

(ADN)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR. "Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.

"Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah," kata Kepala Bappenas.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan. "Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," ungkap dia.

Rachmat mengatakan, progres pemutakhiran data saat ini sudah mendekati 100 persen. "Meskipun begitu data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," ujarnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang juga akan digunakan untuk bantuan perumahan mengatakan telah disepakati bersama Bappenas dan juga Mendagri yang menyediakan data Dukcapil.

"Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujar Amalia.

Menjawab usulan tersebut, Menteri Ara mengatakan pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah. "Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi,"ujar dia.

(KIE)

Jakarta: Keberadaan infrastruktur pendukung untuk mengurai kemacetan di perkotaan menjadi perhatian dan fokus pemerintah dalam agenda pembangunan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memasok bahan bangunan untuk Flyover Madukoro yang membentang 1,2 kilometer untuk mengurangi beban lalu lintas di salah satu kawasan tersibuk di Semarang, Jawa Tengah.

Diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di penghujung 2024 lalu, Flyover Madukoro diharapkan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas perekonomian di kawasan pelabuhan dan Bandara Ahmad Yani, Semarang.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan bahwa pengalaman SIG membangun sejumlah mahakarya di Indonesia, merupakan bukti ketahanan hasil konstruksi yang didukung oleh bahan bangunan berkualitas.

"SIG telah membangun negeri sejak 1910. Beberapa landmark kebanggaan seperti Monumen Nasional, gedung MPR dan DPR, Tol Bali Mandara dan Jembatan Suramadu menjadi bukti kualitas produk SIG untuk mendukung konstruksi bangunan dan infrastruktur yang berdaya tahan dalam jangka panjang," kata Vita dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Januari 2025.

Vita menambahkan, bahwa berbagai inovasi yang dilakukan SIG, turut mendukung Perusahaan untuk beradaptasi pada perubahan. SIG menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di sepanjang rantai pasok untuk terus menurunkan emisi dan mengakselerasi percepatan transisi industri hijau.

Pada ESG Forum yang diadakan di Jakarta pada 31 Januari 2025, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintah mendorong langkah-langkah yang dilakukan industri untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Tak hanya infrastruktur, Hashim Djojohadikusumo yang juga adalah Ketua Satgas Perumahan Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat melalui program 3 juta rumah.

"Ini adalah peluang untuk SIG. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengamankan komitmen investasi luar negeri seperti Qatar, untuk pembangunan 4 - 6 juta rumah," kata Hashim.

Mendukung program 3 juta rumah, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi, produk turunan semen hijau SIG yang menggunakan sistem saling mengunci seperti lego, untuk membangun rumah lebih cepat hanya dalam waktu 15 - 21 hari.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ungkap Donny Arsal.

(KIE)

Jakarta: Karangmalang merupakan kecamatan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kabupatennya dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Selain Sragen, Karangmalang juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Karangmalang, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik.

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Karangmalang dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karangmalang

Perumahan subsidi di Karangmalang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 106 unit rumah tersedia dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan genteng multiroof, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

2. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya yang berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 11 unit.

Rumah murah ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Dengan harga Rp150,5 juta, Anda mendapat dua kamar tidur, satu kamar mandi.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap menggunakan rangka baja ringan dan atap genteng, dinding bata merah plester aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Puri Naraya

Perumahan ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Yartin Makmur Jaya.

Rumah ini memiliki 16 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150,5 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rindang Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Iyang Indotek Sejahtera, rumah ini memiliki 6 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka atap baja ringan dan atap genteng, dinding bata ringan (herbel) dan plester aci. Lantai tapak beton bertulang, cor dan keramik, serta pondasi struktur batu kali dan cor beton.

5. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya.

Perumahan ini memiliki 11 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa rangka atap baja ringan, atap genteng, serta dinding bata merah, plester, aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur dan dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup yang murah. Memiliki udara sejuk dan lingkungan yang tenang sehingga menjadikannya sebagai tempat ideal untuk hidup yang lebih rileks.

Selain itu, akses transportasi di daerah ini sangat mudah dan pengguna kendaraan pribadi pun tidak perlu khawatir karena jalan yang tidak begitu macet.

Blitar juga memiliki destinasi wisata yang banyak dan menarik seperti Makam Bung Karno, Bukit Teletubbies, Pantai Serang, dan masih banyak lagi.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Blitar, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga serba Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kabupaten Blitar yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Blitar

Perumahan subsidi di Blitar. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Satreyan Regency

Perumahan ini terletak di Satreyan, Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur ini dibangun oleh Raden Fattah Bintoro. Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 12 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Adapun luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 63 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap spandek lurus, dinding bata merah diplester dan dicat, lantai tapak beton bertulang, serta pondasi S.

2. BMW Sumber Asri

Perumahan ini dibangun oleh Griya Madani Asri yang berlokasi di Sumber, Sanankulon, Kabupaten Blitar. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 17 unit.

Rumah murah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Dengan harga Rp150,5 juta, Anda mendapat dua kamar tidur, satu kamar mandi.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap menggunakan kerangka baja ringan genteng cor, dinding bata merah finishing, lantai keramik arwana ukuran 40 cm dan pondasi cakar ayam.

3. Madani Land Nusantara

Perumahan ini terletak di Garum, Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Raden Fattah Bintoro.

Rumah ini memiliki 9 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap spandek lurus, dinding bata merah diplester dan dicat, lantai tapak beton bertulang, serta pondasi semen halus.

4. Griya Pesona Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Bence, Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dibangun oleh Surya Jaya Perdana, rumah ini memiliki 22 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kerangka atap galvalum, genteng beton lokal, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Bendi Sakina Regency

Perumahan ini berlokasi di Bendo, Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sakina Berkah Sejahtera.

Perumahan ini memiliki 17 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp147,5 juta dan Rp150 juta. Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng pres, dinding bata merah diplester, lantai keramik putih polos 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Menteri Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," kata Menteri Ara dikutip Senin, 3 Januari 2025.

Menurutnya, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. "Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar dia.

Menteri Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha. "Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," ujar Menteri Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

(KIE)