Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Wilayah ini menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik.

Lokasinya pun strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya. Hal ini membuat Karawang menjadi tujuan populer bagi para profesional dan pekerja.

Hal ini juga yang membuat beberapa pengembang perumahan menargetkan Karawang sebagai tempat membangun proyeknya. Ada banyak pilihan rumah dengan harga terjangkau yang bisa kamu miliki di Karawang.

Perumahan yang masih tersedia di Karawang mulai dari Rp130 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Karawang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

Perumahan subsidi di Karawang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Wancimekar, Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Alexandra Cahaya Pertiwi. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, dinding batako diplester dan cat. Selain itu, lantai tapak beton bertulang dan pondasi semen halus.

3. Griya Sinar Mas

Perumahan ini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Tatar Endah Residence

Perumahan ini terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Jembarna Baru Indonesia. Perumahan ini memiliki 7 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, genting Garuda, serta dinding batako/hebel. Lantai tapak beton, serta pondasi semen.

5. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerjasama antar pemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.

“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” jelas dia.

Maruarar juga menambahkan, pihaknya juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa melakukan survei ke lapangan guna melihat langsung kondisi yang ada.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden agar semua pihak mampu bekerja dengan cepat sesuai aturan yang ada dan kondisi lapangannya bisa langsung di cek.

“Adanya Kerjasama ini dapat terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi. Ini juga bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya juga berterimakasih karena dibantu secara penuh oleh Satgas perumahan yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Bonny Z. Minang serta kawan-kawan,” jelas dia.

Kementerian PKP diberikan target untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ada, dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribu rumah yang dibangun di lapangan.

Dirinya juga berharap dari Kerjasama pengembangan proyek hunian satu juta unit ini secara tidak langsung mendorong Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

“Saya juga tugaskan Wamen PKP Fahri Hamzah yang sudah bertemu dengan para investor bidang perumahan di luar negeri. Kami harap lebih banyak investor yang akan datang ke Indonesia,” ujar dia.

Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani yang juga merupakan Investor Perumahan/SHK serta anggota dari keluarga berkuasa Kerajaan Qatar mengaku siap mendukung proyek Pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya hubungan erat antar pemerintah ini tentunya dapat mendorong investasi di Indonesia.

“Investor dari Qatar melalui grup yang saya miliki siap datang ke Indonesia untuk membantu sektor sosial khususnya perumahan untuk masyarakat dan akan bekerja secara professional. Kami juga berharap dukungan Presiden dan masyarakat bisa mendorong pelaksanaan pembangunan sukses di lapangan,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan sangat senang dengan adanya Kerjasama antar pemerintah ini.

“Saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ikut susun kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan penandatanganan kerjasama Indonesia dan Qatar dan Indonesia yang diwakili Menteri PKP dan kita harap dalam waktu singkat bisa mulai proyek pertama,” jelasnya.

(KIE)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangaan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar dalam pembangunan satu juta rumah. Kegiatan tersebut digelar di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2025.

MoU itu ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak Investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Qatar menjadi investor pertama dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan Pemerintah Qatar terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunikasi politik yang baik.

"Buktinya beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik LN kita yaitu dia bebas aktif," ujar Maruara, di Istana Merdeka.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

(WWD)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri dikutip Antara, Rabu, 8 Januari 2025.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujar dia.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," ungkap dia.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.


"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," jelas dia.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," kata Fahri.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah melakukan penjajakan kerja sama terkait perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung. Hal itu diperlukan agar masyarakat ke depan dapat tinggal di kawasan yang tertata dengan baik dan pemerintah daerah juga mampu menyediakan hunian layak.

“Kementerian PKP merupakan Kementerian yang baru dibentuk dan fokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa di tata,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Januari 2025.

Menurut Wamen PKP, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak. Untuk itu, dirinya juga meminta agar institusi pendidikan di daerah juga bisa berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyrakat terkait program penatataan kawasan permukiman.

Kementerian PKP juga siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

“ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Tentunya dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat akan mudah terjangkit penyakit dan huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau illegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sedangkan pihak kampus ITB bisa pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

“Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi,” tandas Wamen Fahri.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Haryo Winarso menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam Pembangunan hunian dan kawasan.

“Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat,” jelas Haryo.

(KIE)

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

Perumahan subsidi di Batang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

Perumahan subsidi di Batang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa, 7 Januari 2025.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa (7/1).

Heru menambahkan, berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 tentang persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sedangkan tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.



“Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” terang Heru.

Diketahuiu, BP Tapera bersama 39 Bank Penyalur yang terdiri dari 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun 2025, serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 Juta Rumah antara BP Tapera dengan 39 Bank Penyalur, 22 Asosiasi Pengembang Perumahan disaksikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (23/12) di Jakarta.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang diberi amanah oleh Kementerian Keuangan tahun 2021, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) s.d Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,37 T atau sekitar Rp450 miliar lebih per tahun.

Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp26,32 triliun. Sedangkan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun.

Adapun sejak 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada MBR senilai RpRp151,22 triliun.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

Jakarta: Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota industri, ada salah satu perusahaan kilang minyak terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina Unit Pengolahan IV.

Pemerintah memberikan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau serta spesifikasi rumah yang layak tinggal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Perumahan di Cilacap juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Cilacap

Perumahan subsidi di CIlacap. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gunung Batur Residence

Perumahan subsidi terletak di Kawunganten, Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik putih polos dan pondasi batu belah.

2. Grand Mahkota Sultan 3

Perumahan ini terletak di Tritih Lor, Jeruklegi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Mahkota Cahaya Mulia Abadi. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp162 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/60 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap genteng, dinding hebel, aci, cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Grand Satria Wijaya Residence

Perumahan ini terletak di Salebu, Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh PT Satria Properti Indonesia. Perumahan ini memiliki 47 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap genteng metal pasir dan dinding hebel diplester diaci dan cat. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Cimalati Indah Residence

Perumahan ini terletak di Madusari, Wanareja, Kab. CIlacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 43 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng metal, dinding hebel, lantai keramik putih polos, serta pondasi batu belah.

5. Kreong Primera Village

Perumahan subsidi ini terletak di Tritih Kulon, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Baraja Land Development. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja atap, dinding pasangan bata ringan, plester, acian dan pengecetan. Lantai pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/kosong, sloff beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Perumahan di Purworejo juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Purworejo, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.
Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Mutiara Garden 5

Perumahan ini terletak di Candisari, Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/63 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Bhumi Ayodya

Perumahan ini terletak di Wonosari, Ngombol, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Selaras Wibowo. Perumahan ini memiliki 56 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata ringan. Lantai yang digunakan keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan pasangan sloof.

4. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. De Rose Garden

Perumahan subsidi ini terletak di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)