Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni. Menurutnya pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Kamis, 20 Maret 2025.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG).

Selain itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130 ribu lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

(KIE)

Jakarta: Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dikenal sebagai Kota Wali, Tuban menjadi salah satu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa.

Kabupaten ini sudah ada sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit atau tahun 1293. Banyak destinasi wisata religi, sejarah, ataupun alam, salah satunya Goa Putri Asih di Nguluhan.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Tuban, banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tuban

Perumahan subsidi di Tuban. Foto: SiKumbang PUPR

1. Mutiara Tegalbang

Perumahan yang terletak di Tegalbang, Palang, Kab. Tuban, Jawa Timur. Perumahan ini dikembangkan oleh Dipo Makmur Sentosa.

Perumahan ini memiliki 13 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding bata kumbung, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu umpak kumbung.

2. Bangilan Indah Permai

Perumahan subsidi ini berlokasi di Sidodadi, Bangilan, Kab. Tuban, Jawa Timur. Dibangun oleh Tata Indah Pratama, ada 15 unit yang dijual mulai dari harga Rp140 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup rangka atap galvalum ditutup genteng Beton, dinding batu kumbung diplester diaci dicat, lantai keramik 40x40 dan Strauss, serta pondasi cakar ayam dan sloof yang kuat.

3. Perumahan Griya Widengan Indah

Perumahanini terletak di Gedongombo, Semanding, Kab. Tuban, Jawa Timur dibangun oleh Duta Wulyo. Perumahan ini memiliki 7 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 35 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap galvalum, dinding bata kumbung, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Graha Utama Tobo Residence

Rumah yang berlokasi di Tobo, Merakurak, Kab. Tuban, Jawa Timur ini dibangun oleh Antarest Willis Resort. Ada 184 unit rumah subsidi yang dijual mulai dari harga Rp140 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap galvalum, dinding bata kumbung, plester, dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu umpak.

5. Tubanyu Residence

Perumahan yang terletak di Sugihwaras, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur ini dibangun oleh Grha Tubanyu Sentosa. Perumahan ini memiliki 50 unit tipe rumah subsidi, harga mulai dari Rp150 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kumbung slup beton.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saefullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo.

Menteri Ara mengatakan, dalam penyaluran bantuan perumahan, Kementerian PKP akan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS agar tepat sasaran.

"Sore ini kami mendatangi KPK bersama Menteri Sosial dan Kepala BPS untuk membahas penggunaan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sekaligus membahas kerja sama antara Kementerian PKP dan KPK sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Maret 2025.

Menteri Ara mengatakan sangat konsen terhadap penegakan hukum di sektor perumahan. "Kami juga akan menyampaikan data-data pembangunan perumahan yang mangkrak kepada KPK. Komitmen konkrit kami pada pemberantasan korupsi kami meyakini perubahan mendasar harus dimulai dari dalam," ungkap dia.

Selain terkait data, Menteri PKP mengatakan juga mendapatkan kepastian hukum dari KPK terkait pelaksanaan CSR pembangunan rumah yang diperbolehkan secara hukum.

"Kemudian juga kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberatasan Korupsi untuk level lembaga dalam beberapa hal soal data, soal peningkatan SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan dalam waktu dekat akan merumuskan rencana kerja sama," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga menyatakan akan bersurat kepada KPK agar dapat diberikan izin untuk mengelola aset-aset tanah sitaan yang ada di KPK. "Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

"Sebagaimana amanat Presiden Prabowo jangan ada 1 rupiah pun uang rakyat tidak tepat sasaran, sehingga program 3 juta rumah (membangun dan merenovasi) menghasilkan rumah rakyat yang berkualitas," ujar Menteri Ara.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah sitaan dari kasus korupsi yang sudah inilah.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan perumahan bagi masyarakat agar tepat sasaran.

Salah satunya adalah penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat dengan target 38 ribu unit rumah tidak layak huni masyarakat sehingga mereka bisa tinggal di rumah layak huni.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Gabo Priyono, dan Kepala BPS Amalia Adininggar di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (17/3/2025). Pada pertemuan ini juga turut hadir para Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP.

"Soal akurasi data ini sangat penting, karena sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa bantuan perumahan harus tepat sasaran. Sehingga berkali-kali kami memastikannya bersama BPS dan Kemensos yang selama tiga bulan sekali data masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut akan terus dilakukan pembaruan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Menurut Menteri PKP, dirinya akan melaksanakan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran Program 3 Juta Rumah tepat sasaran. Hal itu dikarenakan Kementerian PKP mendapat arahan dari Kepala BPKP bahwa cukup banyak penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Kita akan mulai program perumahan ini dengan benar yakni berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Menteri Sosial. Tadi kami mendapatkan informasi yang sangat penting, untuk Desil 1 itu yang miskin ekstrim, kriterianya satu orang pengeluarannya di bawah Rp400 ribu, yang Desil 2 sekitar Rp600 ribu.l, dan yang Desil ketiga Rp900 ribu di bawah," jelas dia.

Ara menambahkan, Kementerian PKP pada 2025 telah mengalokasikan bantuan rumah subsidi untuk 220 ribu rumah, kemudian juga BSPS sebanyak 38 ribu rumah. "Tadi data desil satu saja ada 9 juta dan desil 2 ada 9 juta. Jadi ini kita menggerakkan gotong royong karena kalau hanya dari APBN pasti ini akan sangat kurang sekali," jelas dia.

Menurutnya pembangunan rumah gotong royong dari teman-teman pengusaha, dari Yayasan Budha Tzu Chi, Kadin, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan. Pihaknya akan menggandeng banyak pihak untuk menjalankan program perumahan ini.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf menjelaskan, kedatangannya bersama Kepala BPS bertemu Menteri PKP ini dalam rangka mencocokkan data, sebab banyak program Kemensos yang beririsan dengan program perumahan Kementerian PKP.

"Karena apapun ini pertama-tama sangat ditentukan oleh data. Syukur data yang disusun oleh BPS sudah selesai. Kita coba cocokkan data. Pak Ara punya program yang beririsan dengan kami. Maksud kedatangan kami adalah berkoordinasi tentang program. Program apa saja yang beririsan kita bisa kerja samakan di lapangan dengan menggunakan data yang sama," ujar Mensos.

Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, data ini menjadi sangat penting karena menentukan sasaran program perumahan. Selama tiga bulan terakhir pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk membuat data ini lebih akurat.

"Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari ada masyarakat yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat, sehingga terus memerlukan pemutakhiran. Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali. Sehingga kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ungkap Amalia.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta. Tujuannya menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keteranga tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujar dia.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

""Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujar Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," ungkap Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta. Tujuannya menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keteranga tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujar dia.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

""Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujar Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," ungkap Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Senin, 17 Maret 2025.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," ungkap dia.

Menteri PKP akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

(KIE)

Jakarta: Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Misalnya, Makassar yang terkenal dengan keindahan alamnya dan sebagai pusat ekonomi di daerah tersebut.

Rekomendasi berikut tersedia pada Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Tak hanya itu, kota ini juga menyediakan beragam pilihan perumahan yang terjangkau, termasuk rumah subsidi dan komersil.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Sulawesi Selatan, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Sulawesi Selatan

Perumahan subsidi di Sulawesi Selatan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Amanah Banoa City

Perumahan yang terletak di Parangbanoa, Palangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Perumahan ini dikembangkan oleh Puri Sanjaya Putra.

Perumahan ini hanya memiliki 44 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp173 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka baja ringan atap spandek, dinding bata/batako/beton bertulang, lantai granit ukuran 60x60 cm, serta pondasi batu gunung/batu kali.

2. Bukti Pakkatto Permai

Perumahan subsidi ini berlokasi di Nirannuang, Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dibangun oleh Citra Mahera Jaya, ada 309 unit yang dijual mulai dari harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 78 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap spandek, rangka canal C, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan batu gunung.

3. Persona Barombong Indah

Perumahan ini terletak di Barombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibangun oleh Batara Agung Dewa Sakti. Perumahan ini memiliki 36 unit tipe komersil dibanderol mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap sakura roof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu gunung.

4. Megah Nusa Madani

Rumah yang berlokasi di Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Megah Nusa Propertindo. Ada 74 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp182 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 44 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng, rangka baja ringan, dinding bata merah finish plaster di aci cat, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Villa Nurhidayat Romang Polong 1

Perumahan yang terletak di Romangpolong, Somba Upu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Hidayat Anugrah Pratama. Perumahan ini memiliki 108 unit tipe rumah komersil.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp275 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 45 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, atap spandek, dinding pas bata ringan plaster aci, lantai tegel Putih polos 40x40, serta pondasi batu kali/batu gunung. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas penanggulangan kawasan permukiman dan rencana pembangunan rumah panggung di Jawa Barat.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Menteri dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," ungkap Menteri Ara.

Menurutnya yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan.

"Penegakan hukum harus ditegakkan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan, pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus sekali. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar dia.

Gubernur Dedi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat. Menurutnya, di hulu yang sebelumnya gunung, hutan dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem

"Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai," kata Gubernur Dedi.

(KIE)

Tangerang: Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan tidak relevan, karena sudah ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Sudah ada kementerian khusus dan saat ini pemerintah sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS). Jadi wacana adanya BP3 sangat tidak efisien," kata Joko Suranto dikutip dari Antara, Jumat, 14 Maret 2025.

Ia menuturkan rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi, mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait.

Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP yang khusus mengurus permukiman, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien untuk dibentuk.

Dia menilai rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui pemberlakuan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP yang memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3.

Selain itu, keberadaan BP3 justru berpotensi memunculkan dualisme kebijakan dan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

“Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan,” kata Joko Suranto yang juga CEO Buana Kassiti Group.

Berkaitan dengan akan diterapkan hunian berimbang, ujar Joko pula, secara prinsip REI tidak menolak karena aturan tersebut adalah satu kewajiban yang diatur undang-undang.

Tetapi dalam perjalanannya selama 13 tahun, hunian berimbang ternyata belum dapat terealisasi. Oleh karena itu, selain lewat satu pintu regulator, skema aturan hunian berimbang harus realistis untuk diterapkan.

REI pun menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah agar hunian berimbang dapat diterapkan seperti revisi regulasi, agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilaksanakan pada lokasi lain baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi.

"Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang skala besar dan pengembang skala kecil," kata dia.

Lalu implementasi hunian berimbang diterapkan melalui rencana tata ruang. Lokasi pembangunan rumah tipe tiga atau rumah sederhana bagi MBR ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus untuk rumah sederhana. Dengan begitu, kata Joko Suranto, akan mengunci harga lahan di lokasi pembangunan rumah MBR tersebut.

"Kami berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang, serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis guna membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Menurutnya, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.


Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk. Namun, sayangnya bangunan rumah susun tersebut justru tidak terisi penuh oleh penduduk tersebut.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(KIE)

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Perumahan subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang PUPR

1. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

2. Argo Residence Boyolali

Perumahan subsidi ini berlokasi di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Dibangun oleh Glegar Karya Jaya, ada 31 unit yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup rangka atap baja ringan, plafon gypsum, genteng mantili, dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

3. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahanini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Alam Asri 1

Rumah yang berlokasi di Ngargorejo, Ngemplak, Kab Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dua Putra Bengawan. Ada 5 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng press, dinding bata merah di aci cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

5. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)