72 Pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban dugaan penipuan oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak Pokmas pun buka suara.

Adalah Kelompok masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipto Roso Kediri, yang dianggap menjadi kelompok yang mengumpulkan para pengusaha katering. Pihak Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri mengklarifikasi dugaan penipuan tersebut.

Pembina Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri, Nuriko Pramega, mengatakan organisasinya tersebut tidak pernah memungut biaya ke para sub koordinator pemilik katering yang ingin bergabung.

"Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Sama sekali tidak ada. Jadi kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini, tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami ada pungutan sebesar Rp 1 sampai Rp 2 juta," kata Nuriko, Minggu (29/12/2024).

Nuriko mengaku tindakan pemungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum pengurus sekretaris berinisial M. yang notabene juga menjadi koordinator pendataan sub koordinator di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Menurut dia, program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini menjadi momentum para oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Oknum tersebut mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengumpulkan sub-sub atau kemitraan pemilik katering menyambut program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa, menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal di sini, di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung," jelasnya.

"Jadi silakan kepada siapapun mitra-mitra yang pengin bergabung pada Manunggal Cipta Rasa silahkan mendata. Dan saya juga berharap sama teman-teman kalau ada yang datang mengatasnamakan pokmas Manunggal Cipta Rasa untuk lebih berhati-hati lagi," tambahnya.

Pihaknya menegaskan, tidak pernah datang ke rumah-rumah menawarkan untuk ikut bergabung seperti yang tersiar kabar di berbagai media.

Pokmas Manunggal Cipto Roso itu juga masih eksis berlokasi di Jalan Penanggungan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Pokmas juga tidak pernah menyatakan memenangkan tender dari Kodim, tidak ada. Pernyataan itu keluar dari oknum tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Puluhan pemilik katering makanan di Kota Kediri diduga tertipu ajakan sebagai suplier program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pemilik katering diharuskan membayar sejumlah uang jutaan rupiah sebagai bentuk jaminan keikutsertaan dalam suplier makanan dalam program pemerintah pusat tersebut.

Setidaknya ada sebanyak 72 pemilik katering yang mengatasnamakan ajakan pokmas, dengan uang jaminan terkumpul sekitar Rp 72 juta.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mendukung susu sebagai salah satu bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikarenakan pentingnya peran susu dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Direktur Eksekutif AIPS Sonny Effendy mengatakan susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi, di mana kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui.

"Karena susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi serta bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa harus susu, karena kalsium susu paling mudah diserap oleh tubuh," kata Sonny kepada detikcom, dikutip, Senin (30/12/2024).

Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A mengungkapkan bahwa susu merupakan sumber kalsium dan protein yang sangat baik dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan kalsium dan protein dari susu lebih efisien dibandingkan dengan sumber makanan lainnya, menjadikan susu dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

"Pada anak yang lebih besar, penting memperhatikan komponen pemilihan susu sebagai sumber kalsium dari protein hewani yang umumnya paling mudah diserap oleh pencernaan anak sehat dibanding pangan lain." Jelasnya.

Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sendiri akan dijalankan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

Prof. Epi mengatakan susu merupakan sumber kalsium dan protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak. "Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun adalah puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak," kata Prof. Epi.

Sejumlah Negara Masukkan Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Sejumlah negara sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis. Terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

"Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi, baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya," kata Dewa.

Misalnya di Amerika Serikat (AS), program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri menjadi korban penipuan bermodus program makanan bergizi gratis. Mereka tergiur janji menjadi penyedia program tersebut, namun justru kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah.

Berikut lima fakta terkait kasus ini:

1. 72 Pengusaha Katering Jadi Korban

Sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korban dalam kasus ini. Mereka awalnya tergiur tawaran dari kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para calon korban.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apa pun," kata salah satu korban, NM (45), Minggu (29/12/2024).

2. Korban Diminta Bayar Uang Muka Rp 1 Juta

Modus penipuan ini meminta para pengusaha katering membayar uang muka sebesar Rp 1 juta. Uang itu disebut sebagai jaminan keikutsertaan dalam program unggulan pemerintah pusat. Jumlah total uang yang terkumpul dari 72 korban mencapai Rp 72 juta.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

3. Dijanjikan Kontrak 5 Tahun

Para korban tergiur ikut program ini karena dijanjikan kontrak kerja selama 5 tahun sebagai penyedia seribu kotak makanan per hari. Janji tersebut menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ekonominya terpuruk pasca-pandemi COVID-19.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," tambah NM.

4. Program Tak Kunjung Jelas

Setelah uang disetor, program makan bergizi yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Ketika para korban mencari kejelasan, mereka mendapati bahwa rumah oknum Pokmas kosong, memperkuat dugaan penipuan.

5. Korban Tuntut Pengembalian Uang

Para korban kemudian mendatangi Pokmas untuk menuntut pengembalian uang mereka. Salah satu korban, DH, mengaku telah menyetor Rp 2 juta dan berharap uangnya bisa segera dikembalikan sesuai janji.

"Saya sudah menyetor uang sebesar Rp 2 juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran program yang mengatasnamakan pemerintah, terutama yang meminta pembayaran uang muka.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban mengaku diiming-imingi kontrak 5 tahun.

Para korban mengaku mendapat iming-iming dari kelompok masyarakat (Pokmas). Tawaran itu membuat para korban tergiur karena juga mencatut nama perwira TNI di Kota Kediri.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering," kata salah satu pemilik ketering NM (45), Minggu (29/12/2024).

Karena hal ini, lanjut NM, dirinya juga ikut menawarkan kerjasama ke pengusaha katering lainnya. "Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," imbuhnya.

Menurutnya, para pemilik katering awalnya tak ditarik uang, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pemilik katering disuruh membayar uang jaminan Rp 750 rib untuk per seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," tandas NM.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Tercatat sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korbannya. Sedangkan uang muka yang terkumpul mencapai Rp 72 juta. Sedangkan program tak kunjung ada kejelasan.

Karena hal ini, para korban kemudian menggeruduk pokmas yang menawarkan penyedia program makan bergizi gratis. Video asu mulut antara korban dan oknum Pokmas tersebut bahkan sempat viral di media sosial.

Salah satu korban, NM (45) mengaku tertarik karena dijanjikan akan diberi kontrak selama 5 tahun sebagai penyedia makanan.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata NM, Minggu (29/12/2024).

Menurutnya, awalnya dalam saat ajakan bergabung ini ia dan korban lainnya tak ditarik uang jaminan. Namun kemudian disuruh membayar uang jaminan Rp 750 ribu per orang sesuai suplier seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

Namun para korban mulai curiga karena tak ada tindaklanjut setelah pembayaran itu. Para korban kemudian berkumpul dan berupaya meminta kejelasan uang dan rencana kerjanya.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," jelas NM.

Senada, korban lainnya, DH juga mengalami hal sama. Ia bahkan mengaku telah setor uang sebesar Ro 2 juta. Karena merasa ditipu, ia lantas meminta uangnya dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban kemudian menggeruduk kelopok masyarakat (pokmas) yang menawari.

Aksi penggerudukan ini sempat viral di media sosial. Dalam video beredar, para korban sempat adu mulut meminta uang muka yang telah dibayarkan dikembalikan.

Para korban diketahui telah ditarik uang muka rata-rata sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut ditarik sebagai jaminan untuk bergabung sebagai penyedia makanan bergizi gratis.

DH, salah saru korban mengaku dirinya bahkan telah menyetor uang hingga Rp 2 juta. Namun demikian, tak ada kejelasan terkait kerjasama sebagai penyedia jasa makanan bergizi gratis.

Karena hal ini lah, ia dan para korban lainnya kemudian menggeruduk rumaj salah satu pokmas. Para korban hanya menuntut uang yang telah dibayarkan agar segera dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya adalah program 3 juta rumah layak huni.

Demi menunjang hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2025).

Pantauan detikJabar, dalam kunjungannya, Ara ditemani secara langsung Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Kemudian mereka melakukan pengecekan beberapa rumah subsidi di perumahan tersebut.

Ara nampak selalu bertanya kepada warga bagaimana fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Terdengar mayoritas warga tidak ada yang mengeluhkan mengenai perumahan tersebut. Bahkan dari sisi air pun tidak ada permasalahan.

"Saya datang ke 5 Rumah, semua yang saya tanya tidak ada keluhan, saya senang. Kalau ada keluhan nanti Pak Joko ada tanggungjawabnya," ujar Ara, dalam sambutannya, Minggu (29/12/2024).

Ara mengaku, beberapa warga di perumahan tersebut memiliki usaha secara mandiri. Mereka memiliki warung kelontongan, hingga usaha makanan seblak.

"Ini membuat semangat perjuangan untuk membangun ekonomi bagi keluarga. Walaupun mereka disibukan mengurus anak, tapi mereka bisa berusaha," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan adalah untuk melakukan pengecekan beberapa perumahan. Kata dia, selanjutnya progres tersebut akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

"Hari ini ada empat titik dan saya tugaskan wamen dan direktur yang lain mengecek bagaimana ready stok FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Karena saya harus segera melaporkan kepada menteri keuangan bagaimana kesiapannya. Ini saya masih ada tiga titik lagi di Bandung," bebernya.

Sebelumnya, kata dia, telah melakukan kunjungan ke wilayah Bogor dan Serang. Hal tersebut dilakukannya supaya mengetahui secara langsung progres tersebut.

"Jadi sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan, saya harus turun ke bawah untuk mengecek lapangan. Dari situ baru saya bisa mengambil kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada menteri keuangan. Betul nggak ada ready stock seperti yang disampaikan. Supaya informasinya bisa akurat," kata Ara.

Pihaknya meminta para pengusaha bisa terus membantu pemerintah. Makanya dirinya memiliki keyakinan pengusaha akan terus berkembang jika berkolaborasi.

"Karena saya yakin pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya, kalau enggak bertanggungjawab pasti hancur usahanya nanti siapa yang mau percaya. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak," katanya.

Ara menyambut baik jika tanah koruptor akan digunakan perumahan rakyat. Kata dia, hal tersebut akan berguna bagi masyarakat.

"Tanah koruptor yang di sita Negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, saat ini telah menyediakan ratusan rumah subsidi untuk program tersebut.

"Iya stok nya itu 117, kalau komersil semua ready. Itu jangka waktu satu tahun, kita bangun hanya waktu 3 bulan. Artinya dalam kurun waktu itu semuanya ready," kata Joko.

Joko mengaku, optimistis program 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat akan bisa terealisasi. Sehingga dirinya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

"Inisiasi pemerintah untuk mendorong penyelesaian backlog ini kan bagus. Insyaallah akan mendorong banyak hal," ucap Joko.

Dia menambahkan masyarakat yang mendapatkan rumah subsidi adalah bunganya tidak bertambah dari awal hingga akhir. Pasalnya adanya subsidi dari pemerintah dan bank.

"Yang dapet subsidi itu kan masyarakat, dari bunganya fiks dari masal awal sampai tenor akhir. Kalau masalah anggarannya itu ada APBN yang saat ini 75 persen, dan 25 persen dari bank. Nah yang tadi ditanyakan 50 50 itu adalah APBN nya 50 persen, bank nya 50 persen. Berarti itu akan menambah jumlahnya mereka yang bisa diserapnya," pungkasnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Sebanyak 500 rumah layak huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan mulai dibangun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan PT Berau Coal (BC).

"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta seperti PT Berau Coal yang memberikan kontribusinya dalam membangun perumahan untuk masyarakat, yang rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa titik," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Fitrah Nur dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur pada Jumat (27/12) lalu.

Fitrah berharap dukungan seperti yang dilakukan PT BC ini bisa terus berlanjut. Sebagai dukungan, Fitrah mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tujuan kemudahan perizinan tersebut agar masyarakat mudah ketika nanti mendapatkan rumah yang dibangun oleh PT Berau Coal. Saya optimis dalam menjadikan sektor properti atau sektor perumahan sebagai faktor yang mendorong efisiensi pembangunan dan juga CSR dari PT Berau Coal ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekeliling pertambangan," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Komisaris PT Berau Coal Edy Santoso menegaskan bahwa perusahaan mengedepankan pengembalian manfaat kepada masyarakat. Pihaknya memfokuskan pembangunan di Kabupaten Berau karena Berau Coal berada di wilayah tersebut.

"Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Dengan membangun 500 rumah di Kabupaten Berau melalui Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kami ingin berkontribusi nyata bagi masyarakat," kata Edy.

Pembangunan tersebut menggunakan dana CSR Berau COAL , lalu berkolaborasi dengan Kementerian PKP. Adapun rumah tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jumlah tunawisma melonjak di Amerika Serikat (AS) karena kurangnya akses ke perumahan terjangkau. Ribuan warga Amerika tak punya tempat tinggal, sehingga menjadi gelandangan di tempat penampungan di New York hingga di jalanan Los Angeles.

Dilansir dari Newsweek, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) mencatatkan rekor 771.480 orang menjadi tunawisma dalam satu malam menurut sebuah penilaian tahunan. Angka tersebut menunjukkan sekitar 23 orang merupakan tunawisma setiap 10.000 orang di AS.

Orang yang mengalami tunawisma mencakup orang-orang yang tinggal di tempat penampungan, program perumahan, dan lokasi yang tidak tidak terlindungi. Namun, jumlah tunawisma sebenarnya lebih besar karena HUD tidak memperhitungkan beberapa situasi seperti mereka yang tinggal bersama teman atau keluarga karena tak punya rumah sendiri.

Menurut laporan HUD, jumlah tunawisma meningkat 18,1 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Sebagai referensi, jumlah orang yang tak punya rumah meningkat 19,2 persen dari tahun 2007 hingga 2024.

Jumlah orang yang mengalami pola tunawisma kronis, yang didefinisikan HUD sebagai orang penyandang disabilitas yang telah menjadi tunawisma selama setidaknya 12 bulan, juga meningkat 6,6 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti krisis perumahan terjangkau di tingkat nasional, meningkatnya inflasi, dan upah yang stagnan di kalangan menengah dan ke bawah. Lalu, dampak berkepanjangan dari rasisme sistemik juga berperan dalam peningkatan jumlah tunawisma.

Selain itu, departemen tersebut menyebutkan krisis kesehatan masyarakat, bencana alam, peningkatan jumlah imigran AS, dan berakhirnya program pencegahan tunawisma era COVID-19 turut memperparah kondisi ini.

CEO sementara Koalisi Perumahan Pendapatan Rendah Nasional Renee Willis mengatakan meningkatnya jumlah tunawisma adalah konsekuensi tragis, namun dapat diprediksi, akibat kurangnya investasi dalam sumber daya dan perlindungan yang membantu orang menemukan dan memelihara perumahan yang aman dan terjangkau.

"Seperti yang sudah diperingatkan oleh para advokat, peneliti, dan orang-orang yang memiliki pengalaman hidup seperti itu, jumlah orang yang mengalami tunawisma terus meningkat karena semakin banyak orang yang berjuang untuk membayar biaya perumahan yang sangat tinggi," kata Willis dalam sebuah pernyataan dikutip dari Newsweek, Minggu (29/12/2024).

Sementara itu, CEO Aliansi Nasional untuk Mengakhiri Tunawisma Ann Oliva mengatakan perlu ada solusi untuk menyelesaikan krisis tunawisma di AS.

"Peningkatan jumlah tunawisma yang memecahkan rekor ini seharusnya menjadi peringatan bagi para pembuat undang-undang federal, negara bagian, dan lokal untuk membuat solusi maju dan berbasis bukti untuk krisis ini," tuturnya.

Video: Terjadi Lagi Penembakan Massal di AS, 3 Orang Tewas

Video: Terjadi Lagi Penembakan Massal di AS, 3 Orang Tewas

Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk program program nasional Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis. Fraksi PPP DPRD Jabar meminta pelaksanaan program tersebut harus diawasi agar tepat sasaran.

"Memang masih belum detail untuk teknisnya. Tapi yang jelas kota kabupaten juga bakal terlibat. Program ini perlu dikawal bersama," kata Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, Sabtu (28/12/2024).

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya Zaini menyebut, penyediaan bahan baku haruss dilakukan dengan melibatkan petani lokal.

"Penggunaan komoditas lokal itu juga dalam upaya memutar roda ekonomi masyarakat. Sehingga program pemenuhan gizi tercapai tapi juga ikut menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Sementara anggota Fraksi PPP Arief Maoshul Affandy menambahkan, program makan bergizi gratis harus dirasakan manfaatnya tidak hanya untuk siswa-siswi sekolah, namun juga masyarakat secara umum.

Dia menyebut, program itu membutuhkan banyak sekali bahan baku. Bahan baku itulah yang harus dijadikan manfaat untuk masyarakat. Arief menekankan agar pelaksanaan program ini jangan hanya menguntungkan satu pihak yang ingin mencari keuntungan.

"Bahan bakunya kita garis bawahi, ini akan diambil dari petani, koperasi melalui BUMDes. Pemprov Jabar harus hadir untuk mengawasi, jangan sampai itu dikuasai oleh korporasi tertentu yang mencari untung tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

"Kalau menunya daging ayam langsung ke peternak ayam, jadi masyarakat ikut disamping anaknya yang sekolah jadi cerdas dengan makan gizi gratis, orang tua dilibatkan langsung," tandasnya.

Warga digegerkan kemunculan buaya berukuran 3 meter di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya itu dua malam menghantui warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas pemadam kebakaran (Damkar).

"Buaya itu ukurannya kurang lebih 3 meter. Dua malam muncul di perkampungan baru bisa ditangkap," ujar Kepala Desa Lempong, Abdul Karim kepada detikSulsel, Sabtu (28/12/2024).

Buaya itu muncul pertama kali di Jalan Kampung Sesse, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo pada Kamis (26/12) sekitar pukul 20.00 Wita lalu menghilang. Kemudian pada Jumat (27/12) sekitar pukul 21.00 Wita buaya tersebut kembali muncul di Kampung Tiba sekitar pukul 21.00 Wita.

Abdul mengatakan, buaya itu ditemukan oleh anak muda bernama Andi Baso Hendri saat perjalanan pulang ke rumahnya dari Marolli. Dia menemukan buaya itu berada di jalanan.

"Buaya itu saat di Kampung Tiba ada di jalanan. Warga yang menemukannya langsung melaporkan ke kami dan kami juga berkoordinasi langsung dengan bhabinkamtibmas, babinsa, dan Damkar Wajo," katanya.

Abdul menambahkan, buaya itu hanya berada di semak-semak berdiam diri. Kemudian langsung diamankan oleh para warga dan petugas.

"Sudah diamankan itu malam juga oleh Damkar dan katanya langsung dibawa ke Makassar," jelasnya.

Momen Warga di Mamuju Ramai-ramai Tangkap Buaya

Momen Warga di Mamuju Ramai-ramai Tangkap Buaya