Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), berangsur padam. Petugas pemadam kebakaran (damkar) menyisir sisa-sisa api yang masih menyala.

Petugas penanggulangan kebakaran dan keselamatan (gulkarmat) menyebut situasi tersebut dengan istilah pendinginan. Damkar masih bergerak mengurai material di lokasi kebakaran untuk mencegah api kembali menyala.

"(Status) pendinginan," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Subadi, kepada wartawan di lokasi, Selasa (10/12/2024).

Warga turut membantu memadamkan kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran (Kurniawan F/detikcom)

Dia menyebut petugas sempat mengalami kendala dalam upaya pemadaman lantaran kawasan yang terbakar merupakan hunian padat penduduk. Selain itu, hunian warga juga mayoritas berbentuk semipermanen.

"Kendalanya rumah padat hunian dan kita datang api sudah besar. Kalau air alhamdulillah di sini banyak, cuma ya itu padat hunian, semipermanen, posisi kita tiba juga api ternyata sudah besar," terang Subadi.

Dia juga menjelaskan sejauh ini ada 32 unit mobil damkar yang dikerahkan untuk proses pemadaman. Sedangkan jumlah personel yang diturunkan mencapai 128 orang.

Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakpus, berangsur padam (Kurniawan F/detikcom)

Pantauan detikcom, sejumlah warga sudah memasuki area kebakaran saat api besar sudah dipadamkan. Warga melihat kondisi rumah dan lingkungannya serta mencari barang yang masih bisa diselamatkan.

Sebagai informasi, kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaporkan terjadi pukul 12.25 WIB. Pada penanganan awal kebakaran, sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi.

Petugas Gulkarmat sendiri sudah mulai melakukan pemadaman sejak pukul 12.30 WIB.

Lihat Video 'Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk Dekat Pasar H Jiung Kemayoran':

[Gambas:Video 20detik]

Satu petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Jakarta Pusat (Gulkarmat Jakpus) dibawa ke rumah sakit saat proses pemadaman kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas tersebut mengalami sesak napas dan kelelahan.

"Tadi ada satu yang sempat sesak napas, kemudian cepat dapat penanganan. Kita bawa langsung ke RS Hermina alhamdulillah kondisinya sekarang aman," terang Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakpus, Subadi, di lokasi, Selasa (10/12/2024).

Subadi mengatakan kelelahan yang dialami para petugas lantaran luasnya area permukiman yang terbakar. Namun, dia memastikan seluruh personel yang ikut proses pemadaman ini dalam kondisi aman.

"Lelah, karena area yang terbakar cukup luas, tapi alhamdulillah kondisi petugas aman," kata Subadi.

Total ada 32 unit dengan 128 personel yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran. Sejauh ini belum diketahui penyebab dari kebakaran yang terjadi.

"Belum diketahui, karena kita masih proses," tuturnya.

Sebagai informasi, kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaporkan terjadi pukul 12.25 WIB, Selasa (10/12). Awalnya, ada 16 unit mobil damkar meluncur ke lokasi pada awal kejadian.

Simak Video 'Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk Dekat Pasar H Jiung Kemayoran':

[Gambas:Video 20detik]

Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Api masih terlihat di beberapa rumah.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (10/12/2024), pukul 14.16 WIB, api masih terlihat menyala di atap sejumlah rumah. Petugas pemadam kebakaran (damkar) terlihat berupaya memadamkan api.

Kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat (Kurniawan/detikcom)

Petugas dan warga terlihat menyemprotkan air untuk mempercepat pemadaman. Asap terlihat membubung di lokasi kebakaran.

Selain itu, terlihat banyak puing bangunan berserakan di lokasi. Tembok-tembok rumah di di lokasi kebakaran terlihat gosong.

Kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat (Kurniawan/detikcom)

Kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaporkan terjadi pukul 12.32 WIB, Selasa (10/12). Ada 16 unit mobil damkar meluncur ke lokasi.

Belum ada informasi soal penyebab kebakaran tersebut. Warga yang panik sempat berlarian untuk mengevakuasi diri dan barang berharga.

Lihat juga Video 'Penampakan Kebakaran Kafe di Kemang Jaksel':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bank Mandiri terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan. Langkah ini sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan pemerintah, serta menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

"Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

"Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional," imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

"Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri," terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Lihat juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta sejumlah menteri di bawah koordinasi AHY. Rapat itu membahas perkembangan infrastruktur.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menteri di bawah koordinasi AHY ialah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. AHY mengatakan ini merupakan pertama yang digelar Prabowo bersama jajaran di bawah Kemenko Infrastruktur.

"Jadi hari ini rapat pertama sebetulnya yang secara khusus menghadirkan seluruh jajaran di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujarnya.

AHY mengatakan dirinya akan melaporkan program-program ungggulan yang akan dijalankankan pada tahun 2025. Dia mengatakan jajaran kementerian akan meminta petunjuk Prabowo terkait program-program itu.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," ujarnya.

"Tentunya kita menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden," lanjut AHY.

Saat ditanya apakah Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dibahas dalam rapat tersebut, AHY mengiyakan. Dia menyebut semua hal terkait pembangunan akan dibahas

"Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," ujarnya.

AHY juga menjawab saat ditanya apakah Prabowo akan berkantor di IKN. Dia mengaku belum mengetahui detail dan menunggu arahan terlebih dahulu.

"Belum-belum, nanti kita tunggu dulu ya dari beliau," ujarnya.

Simak juga Video 'AHY Harap Pendapatan Per Kapita RI Naik: Sekarang US$ 4.800-an':

[Gambas:Video 20detik]

Kebakaran terjadi di permukiman padat di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi.

"16 unit mobil damkar (dikerahkan)," kata petugas call center Damkar Jakpus kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Damkar menerima laporan kebakaran pukul 12.25 WIB. Titik api berada di permukiman pada di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran.

"Kebon Kosong RW 04," ujarnya.

Berdasarkan video yang diterima, asap hitam membubung tinggi. Objek kebakaran disebutkan berada di permukiman padat.

"Padat hunian," ucapnya.

Lihat juga Video 'Penampakan Kebakaran Kafe di Kemang Jaksel':

[Gambas:Video 20detik]

Pengembang, perbankan, hingga produsen material dan bahan bangunan berkumpul membahas perkembangan properti sepanjang 2024 dan tantangan yang akan akan dihadapi di 2025.

Acara yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum ini merupakan bagian dari rangkaian acara Housing & Urban Awards 2025.

Bahasan utama dalam pertemuan ini masih seputar tantangan besar sektor properti di 2025 yakni Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan bahwa dalam realisasi program ini, mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan menggandeng berbagai pihak, seperti pengembang, asosiasi, perbankan, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.

Ada pun tantangan yang perlu diatasi tahun depan menurutnya adalah tata letak kota yang dinilai tidak cocok dengan tingginya urbanisasi, masalah KPR terhalang karena pinjol, hingga daya beli masyarakat yang melemah.

Kemudian, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

VP Subsidized Mortage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menuturkan sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ada pun perwakilan dari produsen material dan bahan bangunan yang hadir berasal dari Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) dan produsen baja ringan dari PT Motive Mulia.

Dalam kesempatan ini hadir hadir pula Ketua Umum SRIDEPPI, Risma Gandhi; Ketua Umum ARMI, Nicolas Kesuma; Direktur Operasional RMC & Precast PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin; dan Pengamat dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans.

Program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dijalankan pada Januari 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan KKP berperan dalam menyuplai kebutuhan protein di menu MBG. Pria yang akrab disapa Trenggono ini menjelaskan pihaknya telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di bidang kelautan dan perikanan.

"Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu," kata Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (9/12/2024).

Trenggono menyebut hasil kelautan dan perikanan dari desa-desa ini nantinya dapat diserap oleh unit dapur di bawah naungan Badan Gizi Nasional di daerah setempat. Menurut dia, Badan Gizi Nasional berencana menyiapkan 30 ribu unit dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Setiap dapur dapat melayani 3.000 siswa.

Dia pun menilai program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sebab, Badan Gizi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG.

"Belanjanya menurut Kepala Badan Gizi yang disampaikan ke saya, satu hari itu Rp 1,2 triliun. Jadi kalau Senin-Jumat berarti kan Rp 6 triliun itu uang yang di-spending. Nah, kalau ini kemudian beredar di seluruh masyarakat, di desa-desa. Satu desa katakan ada 3 ribu siswa di situ, ada 30 ribu desa. Itu ekonominya kebayang, 'kan?" tambah Trenggono.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan lebih masif lagi. Rencananya, kawasan tersebut akan dikelola oleh korporasi lalu komoditasnya dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan.

Dia menerangkan budidaya ini akan menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi produksi ikan lebih tinggi lagi. Saat ini, produksi perikanan budidaya baru mencapai 5 juta ton. Angka ini jauh tertinggal dari negara Vietnam yang mencapai 25 juta ton ikan budidaya.

"Nanti yang dikelola oleh korporasi, lalu produknya dalam kuantum atau dalam kuantiti yang besar, yang bisa diolah ke proses hilirisasi berikut, bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi fishball, dan lain sebagainya. Taste-nya dan lain sebagainya itu bisa secara umum bisa diterima, dan kandungan proteinnya tinggi," jelas Trenggono.

Trenggono pun menambahkan KKP mempunyai lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 juta hektar sampai 2045.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengatur ikan siap yang diperbolehkan ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ekosistem di laut.

Ketiga, mendorong budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang masih tertinggal. Keempat, pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

"Keempat itu pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut itu yang jadi penting juga ya," imbuh Trenggono.

Polres Pasuruan melaksanakan program makan bergizi gratis untuk puluhan siswa. Program ini disambut suka cita para siswa.

Program makan bergizi gratis dilakukan di SDN 2 Bulusari, Kecamatan Gempol. 50 siswa yang ada di SD ini tampak sangat gembira mendapatkan makanan bergizi.

Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra hadir di tengah-tengah siswa. Ia ikut membagikan makanan, berbincang dan sesekali bencana dengan para siswa.

"Program dijalankan dalam rangka implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam program makan bergizi gratis," kata Teddy, Senin (9/12/2024).

Kepala SDN 2 Bulusari, Salikhin, mengapresiasi program tersebut. Ia berterima kasih kepada Polres Pasuruan yang memilih sekolahnya.

"Anak-anak sangat senang dengan adanya makan gratis," ungkapnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Senin (9/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Kejari Kota Madun menetapkan mantan Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun, Sudarmadi jadi tersangka korupsi. Sudarmadi jadi tersangka korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasos/Fasum pada Perumahan Puri Asri Lestari (PAL) senilai Rp 2,4 miliar.

"Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyidikan yang mendalam setelah penyidik memperoleh lebih dari 2 alat bukti sehingga ditemukan tindak pidana terkait penyalahgunaan aset negara atau aset Pemerintah Kota Madiun," ujar Kajari Kota Madiun Dede Sutisna kepada wartawan Senin (9/12/2024).

Menurut Dede, kasus tersebut, berawal dari pihak pengembang PT PLP mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun tahun 2012.

Adapun siteplan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah, berdasarkan penggabungan dua sertifikat tanah menjadi satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Pengajuan permohonan pihak pengembang tersebut, pihak Pemkot Madiun menetapkan hanya 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai dalam SKRK/advice planning (siteplan) yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Dalam perjalanannya pihak pengembang dalam mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun pengembang ternyata telah memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah.

"Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut yang seharusnya sebagian untuk Fasum (dijual)," jelas Dede.

Dede menyebut pihak pengembang berusaha menyerahkan fasos/fasum beberapa kali (2016-2021). Namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning/siteplan yang ditetapkan.

"Pihak Pemerintah Kota Madiun mengharuskan pengembang menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun pihak pengembang telah membangun 3 unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH," terangnya.

"Sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat, pengembang bahkan mengkomersialkan dengan menjual 3 unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar," imbuh Dede.

Dede menambahkan bahwa selain Sudarnadi yang menjabat Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun tahun 2011, juga ada dua tersangka lain yakni pihak pengembang Han Sutrisno dan M Tomi Iswahyudi.

"Jadi selain Kepala Kantor ATR/BPN iniisial S juga ada dua tersangka lain dari pihak pengembang. Inisial HS dan TI," tandas Dede.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun Dicky Andi Firmansyah, menyampaikan bahwa niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi fasos dan fasum merugikan banyak pihak, yakni penghuni perumahan hingga negara (Pemkot).

"Jadi warga yang ada di perumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian Pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun atau mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut serta bertambahnya aset Negara/Pemerintah Kota Madiun," ungkap Dicky.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun," tandas Dicky.

Berkenalan Dengan Pengrajin Batik Desa Kenongo Madiun

Berkenalan Dengan Pengrajin Batik Desa Kenongo Madiun

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah menggelar makan gratis bergizi bersama pelajar Sekolah Dasar Negeri 04 di Kota Bengkulu. Selain makan bersama, para pelajar di sana juga mendapat bingkisan ikan segar.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperingati HUT Bakamla ke-19. Kegiatan ini juga mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto. Irvansyah mengatakan, kegiatan makan gratis dan pemberian bantuan di SDN 04 Kota Bengkulu karena ia merupakan alumni di sekolah tersebut.

"Dulu saya sekolah di SDN 04 ini, untuk mengenang memori itu sekaligus melepas rindu pada sekolah. Kita gelar makan gratis dan ada bansos buat sekolah dan para murid," kata Irvansyah, Senin (9/12/2024).

Untuk menyukseskan program makan gratis bergizi, Irvansyah mengajak para dermawan dan pemerintah daerah untuk bisa secara bergiliran menggelar program yang sama ke sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu.

"Saya berharap kegiatan semacam ini bisa ditiru oleh pengusaha ataupun pemerintah daerah agar bisa secara bergiliran menggelar makan gratis dan pemberian bantuan ke murid sekolah," jelas Irvansyah.

Video: KPK Tegaskan OTT Gubernur Bengkulu Bukan Pesanan Partai Tertentu

Video: KPK Tegaskan OTT Gubernur Bengkulu Bukan Pesanan Partai Tertentu