Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau langsung pemberian makan bergizi gratis (MBG) ke keluarga sasaran di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini, Isyana meninjau MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita.

Momen peninjauan ini berlangsung pada Jumat (21/2) kemarin. Sebelum meninjau pemberian MBG, Isyana melakukan dan dialog dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan dengan SPPG itu, Isyana menjelaskan MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemendukbangga/BKKBN, katanya, punya komitmen untuk membantu penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN salah satu tugasnya melakukan pendataan keluarga, ada data Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita yang dapat menjadi acuan untuk program MBG. Melalui program tersebut, bersama kepala daerah, provinsi dan kabupaten, kita akan bersama-sama bekerja keras untuk menyongsong generasi emas 2045, dan paling penting masyarakat betul-betul menikmati manfaat dari kebijakan dari program makan bergizi gratis" ujar Isyana dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (22/2/2025).

Foto: Wamendukbangga Isyana memberi MBG di Kabupaten Tangerang (dok istimewa)

Setelah melakukan peninjauan pemberian MBG, Isyana ke Posyandu Melati 11 di Cluster Curug Garden, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk memantau kegiatan pengukuran dan penimbangan balita, pemberian vitamin A. Isyana di sana juga berdialog dengan peserta posyandu.

"Pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita salah satu tujuannya adalah pencegahan stunting, karena pencegahan stunting dilakukan pada 1000 Hari Pertama kehidupan. Bulan ini adalah bulan timbang, mudah-mudahan ibu rajin ke posyandu untuk memeriksakan diri dan kesehatan dan juga untuk anak-anak ditimbang terus dan diiukur apakah sudah sesuai dengan kurva pertumbuhan yang seharusnya, sehingga dapat ditangani sejak dini" ucap Isyana.

Terakhir, kegiatan Isyana adalah berdialog dengan 41 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan 15 orang Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Isyana memberikan semangat terutama untuk mendukung susksesnya program MBG dan Quick Win Kemendukbangga.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mendatangi salah satu koperasi petelur di Kamijoro, Sendangsari, Panjangan, Bantul, terkait kesiapan pasokan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG). Budi mengutarakan rencananya untuk mewujudkan kop hub untuk menyuplai kebutuhan MBG.

"Soal MBG ini kita perlu mempersiapkan komoditas-komoditas, bahan baku untuk progam MBG khususnya telur. Karena telur ini secara ilmiah terbukti dengan mengkonsumsinya bisa meningkatkan protein, sehingga baik untuk anak-anak," kata Budi kepada wartawan di Pajangan, Bantul, Jumat (21/2/2025).

Oleh sebab itu, Budi tengah menggenjot keberadaan koperasi khususnya di bidang petelur. Mengingat tidak semua daerah di Indonesia bisa memproduksi telur secara masif.

"Tadi sudah saya sampaikan kita ingin membuat koperasi khusus petelur. Karena tidak semua daerah menghasilkan telur dalam jumlah besar, ada yang menghasilkan cabai, sayur hingga daging," ujarnya.

"Sehingga perlu ada konsolidasi yang dinamakan kop hub, koperasi-koperasi hub inilah nanti yang menyuplai berbagai kebutuhan untuk MBG. Misal di sini telur nanti ada koperasi petelur yang mendistribusikan telur ayam ke berbagai SPPG atau dapur yang memproduksi MBG," lanjut Budi.

Terkait harga beli pemerintah, Budi menyebut sebisa mungkin tidak merugikan penyedia telur. "Untuk harga nanti ada mekanisme sendiri, kan ada jarak juga, mungkin dari sini ke Bantul lebih murah kalau tempat lain perlu ongkos angkut," ucapnya.

Menurutnya, terkait harga sebenarnya bisa lebih terjangkau jika para produsen telur tergabung dalam koperasi petelur. Caranya adalah memastikan ketersediaan day old chick (DOC) atau anak ayam berumur satu hari, pakan hingga distribusinya dari hulu ke hilir.

"Jadi harus hulu sampai hilir, DOC, pakannya, terus proses koperasinya. Jangan sendiri-sendiri, dan terakhir distribusinya, pemasarannya. Karena kalau koperasi bisa mulai produksi hingga distribusi menurut saya bisa lebih kompetitif dibandingkan yang lain," katanya.

Sementara itu, Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN), Yudianto Yosgiarso siap jika harus menjadi penyedia telur untuk program MBG. Namun, Yudianto meminta kepada pemerintah agar memastikan pembayarannya lancar.

"Tetapi perlu diingat, ini kita sampaikan saja secara terbuka bahwa peternak ini tidak hanya bisa memproduksi. Tetapi mengenai masalah dari sisi stabilisasi keuangan, ini harus juga dipikirkan," ucapnya.

Menurutnya, saat ini jumlah anggota PPN se-Indonesia sekitar 1.300 orang. Di mana dari produksi nasional PPN bisa memproduksi sekitar 45% kebutuhan nasional akan telur, karena beberapa peternak ada juga yang tidak masuk ke dalam PPN.

"Jadi artinya kami juga harus ikut dilancarkan dari sisi pembiayaan atau pembayarannya. Kalau dari sisi kami harus support MBG kami siap, karena kami peternak yang memproduksi telur," ujarnya.

Video Angin Kencang Robohkan Rumah di Bantul, 1 Orang Tewas

Video Angin Kencang Robohkan Rumah di Bantul, 1 Orang Tewas

Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

"Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit," ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

"Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya," ujar Ica.

"Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

"Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga," kata Ica.

Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

Review Suzuki eWX: Bukti Keseriusan Suzuki untuk Ikut 'Perang' Mobil Listrik!

Review Suzuki eWX: Bukti Keseriusan Suzuki untuk Ikut 'Perang' Mobil Listrik!

Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

"Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit," ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

"Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya," ujar Ica.

"Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

"Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga," kata Ica.

Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

Review Suzuki eWX: Bukti Keseriusan Suzuki untuk Ikut 'Perang' Mobil Listrik!

Review Suzuki eWX: Bukti Keseriusan Suzuki untuk Ikut 'Perang' Mobil Listrik!

Polres Blitar Kota berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) oleh pemerintah. Salah satunya dengan turut memberikan makan siang bergizi gratis kepada siswa SDN Sanankulon 1. Puluhan siswa tampak antusias dengan kehadiran anggota Polres Blitar Kota itu.

Kegiatan makan siang bergizi itu dihadiri oleh Kabag SDM Polres Blitar Kota Kompol Imron dan Kapolsek Sanankulon AKP Nur Budi. Selain itu, sejumlah anggota Polres Blitar Kota juga turut hadir membagikan makan siang bergizi gratis.

"Kami mewakili Bapak Kapolres Blitar Kota hadir bersama untuk bertemu dengan anak-anak di sini. Tujuannya, untuk menyampaikan sekaligus membagikan makan bergizi gratis untuk siswa SDN Sanankulon 1 ini," terang Kompol Imron, Jumat (21/2/2025).

Imron menyebut, kegiatan makan siang bergizi itu sebagai upaya mendukung program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Polri berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung dan merealisasikan program tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintah pusat. Meskipun belum direalisasikan secara keseluruhan, tetapi kami berupaya untuk mewujudkannya sebagai sinergitas. Termasuk berbagai makan bergizi gratis di sejumlah sekolah," katanya.

Menurut Imron, anggota juga turut bercengkerama dengan para siswa saat memberikan makanan tersebut. Itu dilakukan untuk menjalin rasa percaya diri pada siswa, dan mengenal lebih dengan dengan para polisi.

Melalui program makan bergizi itu, lanjut Imron, Polres Blitar Kota berharap para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Sehingga, kegiatan makan siang bergizi gratis dapat memberikan dampak positif kepada siswa sekolah. Khususnya, dalam menunjang kebutuhan gizi para siswa.

"Harapannya kami para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, berprestasi mencetak generasi unggul. Untuk itu kami berpartisipasi dalam membantu pemenuhan asupan gizi tambahan bagi mereka," tandasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Mantan kader PDIP yang kini sudah masuk Partai Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta agar keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diperiksa KPK. Kata Maruarar, semua lembaga dan instansi sudah tahu soal kewenangan masing-masing, jadi tidak perlu ada pihak yang mengintervensi tindakan penegak hukum.

Ara awalnya bicara soal soal penahanan Hasto setelah ditetapkan KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Ara mengatakan semua warga negara wajib mengikuti proses hukum.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini turut merespons permintaah Hasto agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Ara menilai pemeriksaan tidak masalah jika ditemukan bukti.

Ia yakin semua lembaga dan instansi telah memahami kewenangan masing-masing sehingga jangan ada lagi intervensi terhadap penegak hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga teman-teman di kepolisian di kejaksaan dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujarnya.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," lanjutnya.

Hasto melontarkan pernyataan agar keluarga Jokowi diperiksa KPK saat akan digiring ke dalam mobil tahanan. Awalnya dia mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan bahwa penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Ia menyinggung keluarga Jokowi.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melantik sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan meluncurkan logo baru. Untuk merayakan kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mengadakan pentas seni yang diisi oleh Dewa19.

Ditemui sebelum acara peluncuran logo Kementerian PKP, Menteri PKP Maruarar Sirait sedikit bercerita bagaimana pihaknya bisa mengundang Dewa19 untuk mengisi acara tersebut. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya dengan Ahmad Dhani bersahabat lama sehingga pihak Ahmad Dhani juga bersedia untuk mengisi acara di Kementerian PKP.

"Gini ya teman-teman, kalau kita bersahabat, tidak semua itu urusannya uang. Tidak semua urusannya persahabatan," katanya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Dan Mas Dhani terima kasih, Mas Dhani bilang, ya, dulu kita berbeda, ya. Berbeda politik, kita sekarang bersatu," tambahnya.

Ahmad Dhani pun menambahkan, Ara meminta pihaknya untuk tampil di acara Kementerian PKP belum lama ini. Ia kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk perform secara gratis.

"Ya, kemarin, tahun 2024 kemarin, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis nggak apa-apa lah. Ngepur, ngepur," katanya.

"Ya karena Bang Ara bilang, satu nggak ada budgetnya yaudah nggak apa-apa. (Efisiensi ya?) Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?" kelakarnya.

Dhani mengungkapkan Dewa19 akan membawakan sekitar 10 lagu pada acara tersebut.

Sebagai informasi, pada sore hari telah dilaksanakan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum. Usai melakukan pelantikan pejabat, selanjutnya acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Kementerian PKP sempat melakukan sayembara pembuatan logo. Dari 400 peserta yang mengikuti sayembara, akhirnya terpilih satu logo yang akan digunakan.

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan dan ujungnya rakyat bahagia dengan karya bapak dan ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu pengembang pada hari ini (21/2). Pertemuan itu untuk membahas rencana audit terhadap rumah subsidi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut terkait dengan adanya rumah subsidi yang bangunannya tidak sesuai dengan standar. Pada kesempatan itu, ia juga terbuka untuk mendengarkan pesan dari pengembang. Hal itu dikatakan Ara kemarin malam.

"Besok saya akan ketemu dengan developer jam 3 di kantor (PKP), kalau ada curhat-curhat silahkan. Biasa, pengusaha sawit, lahannya semua diaudit kok sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kalau tidak percaya tanya saja. Kalau ada yang benar ada yang salah ya itu kan bisa disampaikan salahnya di mana," ujar Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya instrumen audit untuk mengidentifikasi pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab maupun yang sebaliknya. Audit menjadi dasar untuk mengidentifikasi hal itu.

"Bagi pengembang yang bagus, bertanggung jawab, tentu tidak pernah takut. Saya sudah bicara dengan banyak pengembang yang bagus, tidak ada masalah," tuturnya.

Ara mengatakan pihaknya sudah menyajikan data dan foto bahwa terdapat perumahan yang tidak sesuai standar. Pengembang yang ingin membantah hal tersebut dapat membuktikannya menggunakan data.

"Harusnya fakta yang saya sampaikan di Kementerian (PKP) yang kami posting (di media sosial Kementerian PKP) itu bantah dong fakta itu kalau memang tidak benar. Benar nggak ini nggak banjir? Sampaikan nggak banjir. Benar nggak ini nggak retak-retak? Sampaikan nggak retak-retak," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara akan mengirimkan surat kedua kepada BPK. Kementerian PKP akan meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Hal ini untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo, mengecek perumahan untuk eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang. Zet memantau langsung progres serta kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung.

Total ada sebanyak 2.100 rumah yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak 2022-2023. Sayang, kondisi perumahan banyak yang rusak meski belum diserahterimakan.

"Saya melihat langsung kondisi pembangunan ini dan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya bangunan yang sudah mengalami retak, padahal belum diserahterimakan," ujar Zet dalam siaran pers yang diterima detikBali, Jumat (20/2/2025).

Hasil pemantauan Zet, kondisi bangunan jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Zet menduga kemungkinan ada beberapa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.

"Pengawasan harus lebih ketat karena pemborosan anggaran. Memang belum tentu korupsi, tetapi pengurangan mutu pekerjaan bisa menjadi indikasi korupsi. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat yang akan menempati rumah ini," tegas Zet.

Zet menegaskan tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Kejati NTT akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan segera dilakukan sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan akan bertindak sesuai hukum yang berlaku bila terjadi kelalaian dalam pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timtim itu.

"Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraan para pejuang eks Timor-Timor. Oleh karena itu, kami memastikan proyek ini harus berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik," jelas Zet.

Menurut Zet, transparansi dan akuntabilitas dalam proyek harus menjadi prioritas utama agar sesuai dengan standar. Ia berharap proyek itu tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian bagi para pejuang eks Timtim, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagai informasi, pembangunan 2.100 rumah khusus ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan teknologi rumah tahan gempa (RTG) tipe rumah instan sederhana sehat (RISHA) 36.

Setiap unit dibangun di atas lahan kaveling berukuran 10x15 meter atau 150 meter persegi. Sumber dana proyek ini berasal dari APBN 2022 dan 2023.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perumahan juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penyediaan infrastruktur permukiman, seperti pematangan lahan, kaveling, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum dan sosial.

Pengerjaan paket satu sebanyak 727 rumah dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 141,9 miliar. Jangka waktu kontrak sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2025. Progres fisik capai 99,69 persen.

Selanjutnya, paket dua sebanyak 687 rumah dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 136,9 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Februari 2025.

Sementara untuk paket 3 sebanyak 686 rumah dikerjakan PT. Adhi Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 143,8 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai 31 Maret 2025.

Konsultan Manajemen Konstruksi dipercayakan kepada PT Yodya Karya (Persero) bersama KSO PT Hegar Daya.

Bedah APBN 2025: Strategi Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Bedah APBN 2025: Strategi Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengatakan mayoritas masyarakat puas dengan program makan bergizi gratis (MBG). Dia merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Haidar saat menanggapi aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta, Senin (17/2). Salah satu aspirasi yang disoroti pelajar dan mahasiswa dalam aksi tersebut ialah soal efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk program MBG.

"Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen, sebanyak 66,8 persen rakyat menyatakan puas dengan program MBG. Untuk tahap awal, angka tersebut tergolong tinggi. Hanya 23,2 persen yang tidak puas," katanya Haidar seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

Haidar menyebut program MBG bisa saja dianggap sepele oleh sebagian pihak. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap program tersebut penting karena dapat membantu siswa berkonsentrasi di sekolah.

"Mustahil siswa bisa konsentrasi dengan kondisi perutnya lapar, gizinya tidak tercukupi dan kesehatannya terganggu," ujarnya.

Selain itu, dia meyakini pemerintah selektif dan berhati-hati dalam melakukan pemotongan anggaran, terutama untuk sektor pendidikan.

Ia menyebut efisiensi anggaran tidak akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan karena pemotongan dilakukan terhadap anggaran yang bersifat administratif dan seremonial, seperti perjalanan dinas, studi banding, hingga seminar.

"Sementara beasiswa, dana BOS (bantuan operasional sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maupun tunjangan sertifikasi guru masih aman," tambahnya.

Namun demikian, Haidar memahami kekhawatiran pelajar dan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

"Saya rasa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang antikritik, tetapi kritik yang membangun yang didukung data dan fakta," ujar Haidar.

Simak juga Video 'Prabowo Titip ke SPPI Jaga Kualitas-Ingatkan Modus Kecurangan MBG':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas tanah sitaan koruptor. Pengembang sempat menyoroti kemungkinan mewujudkan hal tersebut, tetapi ia yakin langkah ini bisa dilakukan.

Ara mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Ia mengaku tetap optimistis dapat memanfaatkan tanah sitaan koruptor untuk membangun rumah.

"Nggak apa-apa kalau ada yang berpendapat. Tidak optimis nggak apa-apa. Saya pendukungnya Prabowo, saya anak buahnya Prabowo. Prabowo-nya optimis, saya optimis. Kalau ada yang nggak optimis, ya nggak apa-apa," ujar Ara kepada awak media usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Ara mengungkapkan tidak apa-apa jika ada yang pesimistis dengan rencananya. Ia juga menyebut orang yang optimistis maupun pesimistis tidak boleh dipaksakan pendapatnya.

"Kalau ada yang mau pesimis, saya nggak bisa paksa. Tapi saya optimis bisa. Kita lihat ya tanggal mainnya," tambahnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan Sabtu (22/2) ini, dirinya akan melihat langsung tanah dari kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bekasi. Ia akan ditemani oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban untuk melihat lahan yang sudah bisa dimanfaatkan.

"Hari Sabtu saya akan lihat (tanah) eks BLBI dengan Pak Rio ada sekian hektare di Bekasi. Ikut datang jam 4 sore. Ikut ya, datang jam 4 sore. Kita lihat tanah Bekasi eks BLBI, kita sudah lihat, itu bagian yang idle. Idle artinya sudah siap," katanya.

Sebelumnya, Ara pernah mengatakan ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi MBR.

Dilansir dari detikFinance, Ara mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Ara usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Ia menerangkan lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Lalu, pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

Di samping itu, pengembang pernah mempertanyakan kemungkinan untuk membangun rumah di atas tanah bekas korupsi. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mempertanyakan kondisi sektor perumahan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik Program 3 Juta Rumah. Namun, gagasan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...