IDXChannel - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/12/2024).

Pelaksanaan MBG yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, bertujuan untuk pemenuhan makanan kaya protein bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak sejak dini.

Peninjauan dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit kerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), Tanah Sereal, Bogor, pukul 05.30 WIB.

Pagi itu, petugas terlihat sibuk menyiapkan makanan dalam wadah stainless steel. SPPG yang mulai beroperasi sejak 18 November 2024 lalu, setiap harinya mendistribusikan 3.018 porsi makanan untuk 15 sekolah jenjang TK, SD, SMP,

hingga SMA.

“Kami ingin memastikan bahwa uji coba Makan Bergizi Gratis di wilayah Tanah Sereal Bogor berjalan dengan baik, mulai dari kecukupan gizi, higienitas, hingga pengolahan limbah sisa makanan. Sesuai arahan Presiden Prabowo kandungan karbohidrat, protein, zat besi, hingga asupan kalori minimal 600-700,” tutur Juru Bicara PCO Hariqo Satria.

Hariqo menambahkan, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025. MBG membantu mengurangi pengeluaran finansial rumah tangga, yang secara otomatis membantu menguatkan ekonomi rumah tangga.

Selanjutnya, MBG turut memberdayakan ekonomi lokal, karena pembelian bahan makanan berasal dari petani, peternak, hingga UMKM setempat.

MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak sedini mungkin.

Makanan yang disajikan setiap harinya sudah melewati proses pengawasan ketat dari para Ahli Gizi yang bertugas di SPPG Tanah Sereal.

“Pada unit pelayanan di SPPG ini tugas saya melakukan perencanaan menu selama 20 hari ke depan. Kecukupan gizi dari makanan yang diberikan tentunya kami sesuaikan dengan kategori usia. Misalkan, untuk anak SD kelas 4-6 SD dan SMP sampai SMA itu pemenuhan zat gizinya itu 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari pada saat makan siang,” tutur Ahli Gizi SPPG Tanah Sereal Bogor Countessha

Nicola.

Bahan Makanan Fresh Setiap Hari

Waktu menunjukkan pukul 06.30 WIB. Tim iNews Media Group diberikan kesempatan meninjau langsung dapur SPPG Tanah Sereal Bogor. Sebelum memasuki area dapur, kami harus melepas sepatu dan mengganti dengan alas kaki yang sudah disediakan, memakai masker, dan penutup kepala. Hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan makanan dari bakteri.

Tidak hanya dapur, setiap unit kendaraan operasional yang bisa menampung 1.050 makanan selalu dibersihkan dengan desinfektan.

Untuk memudahkan pengontrolan distribusi dan penerima manfaat makanan ke tiap sekolah, setiap tim distribusi dibekali dengan aplikasi MBG Fleet Management. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ayu Pertiwi mengungkapkan, bahan baku makanan bergizi, seperti sayuran dan daging setiap harinya selalu menggunakan bahan yang masih fresh.

SPPG yang dinahkodainya memiliki 46 personil dapur, yang terdiri dari tim persiapan, tim pemorsian, tim pengolahan masak, kebersihan, tim packaging, dan tim distribusi. Sedangkan 5 personel pada bagian kantor.

Saat kami berkunjung, tim packaging dan pemorsian terlihat sibuk menata makanan yang siap didistribusikan. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu. Setiap harinya menu yang didistribusikan selalu bervariasi.

Menu pada hari sebelumnya, misalnya, ayam fillet teriyaki dilengkapi dengan sayur buncis dan wortel. “Setiap harinya pada pukul 7 malam, tim sudah mulai melakukan persiapan memasak makanan bergizi. Mereka memilah sayuran, daging, hingga bumbu. Kemudian pengolahan makanan dilakukan pada pukul 01.00. Dilanjutkan tim pemorsian yang melakukan tugas pada pukul 04.00 WIB. Setelah selesai, pendistribusian makanan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB,” tuturnya.

Ayu menyatakan SPPG Tanah Sereal Bogor siap melaksanakan dan mensukseskan program Presiden Prabowo yang akan bergulir 2 Januari 2025 mendatang. “Kami siap mensukseskan program MBG. Dengan program ini kita bisa membantu Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan berkapasitas.

MBG Membuat Para Siswa Makin Semangat Belajar

Pukul 08.30 WIB, bersama tim PCO kami tiba di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Bogor. Para personil dari tim distribusi SPPG dibantu petugas sekolah terlihat sibuk menurunkan 341 porsi makanan bergizi yang tertutup rapat dalam

wadah makan stainless steel.

Kepala Sekolah SD Kedung Badak 1 Kariyanti menyambut baik program MBG. Menurutnya, sejak dilaksanakan 18 November 2024 lalu, para murid sangat antusias dan semangat belajar. Setiap harinya murid selalu dibuat penasaran dengan menu-menu makanan bergizi.

“Program Makan Bergizi Gratis mengajarkan murid untuk selalu bersyukur, menghargai setiap profesi, dan membuat semangat dalam belajar. Mereka jadi belajar bahwa yang menyiapkan makanan bergizi untuk mereka bekerja mulai dari dini hari. Di samping itu, mereka juga semakian sadar untuk hidup sehat dan tertib aturan. Sebelum menyantap makanan mereka harus cuci tangan, dan harus antri,” katanya.

Almira, siswi kelas V SD, sangat senang mendapat makan bergizi gratis. Dengan program ini ia dapat menyisihkan uang jajan untuk ditabung. “Aku senang banget program makan bergizi, jadi gak perlu bawa bekal dari rumah. Aku juga bisa menabung setiap hari Rp5-10 ribu. Aku jadi semangat untuk sekolah dan belajar. Terima kasih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga program ini bisa terus diadakan,” katanya dengan penuh harap.

Dari SDN Kedung Badak 1, kami bergerak menuju SMP Siliwangi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Setibanya di SMP Siliwangi, ratusan murid terlihat sedang mempersiapkan diri untuk makan siang. Mereka terlihat antri mencuci tangan di wastafel teras sekolah.

Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati bersyukur program Makan Bergizi Gratis diadakan di sekolah yang dipimpinnya sejak 18 November 2024 lalu. Program ini membuat para siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Para siswa juga merasa senang dengan menu-menu bergizi yang disajikan.

“Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah melaksanakan program ini. Sangat membantu para siswa dalam memenuhi kecukupan gizi. Karena mayoritas berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Bahkan ada murid yang berangkat ke sekolah tidak sarapan dan ada yang makan sekali sehari,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis dirasakan manfaatnya bagi orang tua murid. Mereka merasa terbantu karena beban ekonomi mereka berkurang. Anak-anak tidak hanya mendapatkan lauk, seperti ayam dan susu, tetapi juga sayur dan buah yang sebelumnya jarang mereka konsumsi.

Yuyun (50) orang tua siswa kelas 7 SMP Siliwangi sangat bersyukur anaknya bisa merasakan Makan Bergizi gratis. “Saya bersyukur sekali anak saya bisa merasakan Makan Bergizi Gratis. Dapat membantu gizi anak saya. Tadinya jarang makan buah dan minum susu. Sekarang tiap hari bisa merasakan makanan bergizi. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya sambil meneteskan air mata haru.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

"Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Kamis (12/12/2024).

Sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) akan diajak bersinergi, khususnya Kementerian ATR/BPN dalam pengusulan PSN sektor perumahan ini. Sebab, masalah pertanahan yang menjadi modal utama Pembangunan perumahan menjadi kewenangan Kementerian ATR/ BPN.

Adapun usulan ini, kata Maruarar, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Apalagi masalah perumahan bagi masyarakat saat ini tengah menjadi fokus pemerintah dengan target Pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

"Saya bersama Menteri Kabinet Merah Putih telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai target Pembangunan 3 juta rumah. Dalam pertemuan salah satu yang disepakati oleh saya dan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) adalah PSN untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," kata Menteri PKP.

(NIA DEVIYANA)

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," kata Menteri PKP.

(NIA DEVIYANA)

IDX Channel - Program 3 juta rumah, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, bahwa dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting karena tanpa gotong royong semua pihak pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana.

Ketua Umum PP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan dukungannya terhadap program 3 juta rumah. Untuk itu menurutnya, penyelenggaraan Rakernas ini merupakan tekad REI bersama pemerintah dan para mitra dalam menyukseskan program 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Joko mengakui, industri properti sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap APBN yakni 9,3 % juga menyerap tenaga kerja 13,8% dan penekanan angka kemiskinan sebesar 7.8%.

IDXChannel— Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.

Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.

Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum.

Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

Pada 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” kata Nofran.

Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.

Namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

"Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” katanya

Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.

Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” tuturnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menuturkan, bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” ujar dia.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” kata dia.

Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI, Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemasan global.

Pasalnya, selain dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konstruksi modular juga mampu memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebab, metode ini mengadopsi teknologi produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah lebih baik dan pengurangan emisi.

Sehingga, dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Selain itu, perakitan jenis bangunan dari bagian-bagian (modul-modul) juga tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan karena telah diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang menjadi bangunan lengkap.

“Saat ini, modular housing menjadi solusi terbaik karena memiliki lima karakter konstruksi yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan global. Kelima karakter itu adalah pengerjaan konstrusksi bangunan lebih cepat, kontrol kualitas bangunan terjamin, design lebih flexible, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” ujar Nicolas.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi.

Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad.

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara terkait kritik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyebut program rumah gratis membuat rakyat menjadi malas.

Ara sapaan akrab Maruarar mengatakan program ini bertujuan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan hanya sebagian kecil rumah gratis berasal dari kontribusi pengusaha.

“Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa, kita (beri) yang membutuhkan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ara pun mengatakan rumah gratis yang diberikan oleh pengusaha jumlahnya tidak banyak. Dia juga menekankan jumlah rumah gratis tersebut sangat terbatas.

Sebagian besar program perumahan pemerintah tetap mengedepankan skema pembiayaan yang terjangkau. “Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis tapi kebanyakan kita pasti bayarlah. Enggak mungkin semua gratis ya,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yulianus Henock Sumual mengkritik ide Ara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut dia, ide rumah gratis yang direncanakan Maruarar akan membuat rakyat malas. Dia pun menyarankan pemerintah sebaiknya menghadirkan rumah terjangkau ke depannya.

“Rakyat itu perlu terjangkau, kalau gini membuat rakyat malas. Tapi kalau terjangkau murah rakyat lebih senang karena rumah-rumah sekarang luar biasa mahalnya,” kata Yulianus.

(Febrina Ratna)

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan dapat merealisasikan KPR sekitar Rp250 miliar.

Hal ini juga untuk mendukung program tiga juta rumah yang menjadi fokus pemerintah. "Angka ini mencerminkan optimisme BTN dalam memperkuat posisinya sebagai mitra utama masyarakat dalam pembiayaan perumahan," kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar saat acara BTN Properti Expo 2024 sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48 di Jakarta Selasa (10/12/2024).

BTN Properti Expo 2024 merupakan bagian dari visi BTN untuk terus mendukung inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang berkualitas.

Dengan sinergi bersama masyarakat dan para pengembang, BTN optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kebangkitan ekonomi nasional melalui pembiayaan perseroan pada sektor properti di Indonesia.

Sebagai pelopor KPR di Indonesia, BTN terus berkomitmen memberikan solusi terbaik bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

BTN Properti Expo 2024 merupakan wujud nyata dukungan kami terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebagai mitra terpercaya pemerintah dalam sektor perumahan, Bank BTN bertekad untuk terus mendukung program ini melalui berbagai inovasi dan sinergi dengan pengembang, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

BTN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan di sektor perumahan, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, BTN memberikan masukan agar pemerintah mempermudah perizinan dan perpajakan agar proyek pembangunan hunian dapat lebih masif.

Sedangkan di sisi demand, BTN mendorong peningkatan permintaan terhadap rumah dengan mengusulkan perbaikan skema subsidi dan jangka waktu yang lebih panjang hingga 20 tahun.

“Hal ini kami lakukan agar lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Hirwandi.

Pameran ini berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, dengan tema “Merayakan 48 Tahun KPR BTN: Solusi Hunian untuk Semua”. Gelaran ini menjadi salah satu langkah strategis BTN dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam rangka HUT KPR, BTN menawarkan sejumlah promo menarik sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang akan mengajukan KPR Non-Subsidi dengan suku bunga ringan mulai dari 3,48 persen, promo bebas biaya-biaya seperti provisi, administrasi, dan appraisal, serta diskon biaya asuransi jiwa sebesar 5 persen, spesial untuk rumah yang ditawarkan para pengembang selama pameran berlangsung.

Khusus untuk KPR Subsidi, terutama melalui program Tapera, masyarakat dapat menikmati tambahan subsidi biaya akad dan hadiah langsung. “Manfaat tersebut diberikan untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya saat mengajukan KPR,” ujar Hirwandi.

Promo-promo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah dan mendukung upaya pemerataan hunian layak di seluruh Indonesia.

Hirwandi mengatakan, sejak 48 tahun yang lalu, BTN telah menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sebagai pelopor program KPR atas penugasan khusus dari pemerintah. Perjalanan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kolaborasi, dan dukungan yang luar biasa dari seluruh mitra dan pengembang.

BTN Properti Expo 2024 melibatkan 105 pengembang terbaik dari seluruh Indonesia yang akan menghadirkan hunian layak bagi keluarga Indonesia, di antaranya yakni Ciputra, Sinar Mas Land, Summarecon, Paramount Group, dan Perum Perumnas.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilengkapi hunian warga. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat fungsi KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengusulkan rencana ini secara langsung kepada Ketua Dewan Nasional KEK yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menilai, usulan ini penting terutama sebagai upaya mendorong KEK sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Saya sendiri sudah menyampaikan langsung ada beberapa usulan ke Pak Menko Airlangga, mudah-mudahan ini nanti bisa mengakselerasi pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, termasuk nanti dukungan sektor perumahan di KEK yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Pak Menko Perekonomian," katanya dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut Fahri, kehadiran hunian di KEK juga penting untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun. Di samping mengakselerasi pengembangan kawasan, kehadiran hunian juga mempermudah akses bagi pekerja ke tempat kerjanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan KEK akan memainkan peran kunci ke depan karena menjadi salah satu strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di angka 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan investasi dan industri diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

"Presiden sangat senang melihat perkembangan dari masing-masing KEK dan optimalisasi KEK dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. KEK menjadi salah satu pembangunan yang bisa mendorong perekonomian di Indonesia serta lapangan pekerjaan untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN dan Internasional," kata Menko Airlangga.

Keberadaan KEK ini akan memberikan fasilitas sekaligus lokasi strategis bagi industri untuk merambah pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menciptakan daya saing internasional.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penggunaan dana desa untuk ikut mendukung program Tiga Juta Rumah. Untuk mewujudkan hal ini, kepala desa (kades) akan diundang untuk berkoordinasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana mengundang Asosiasi Kepala Desa untuk mendiskusikan rencana penggunaan dana desa untuk membangun rumah

"Terima kasih tadi ada yang menjelaskan, tolong siapkan undang Asosiasi Kepala Desa, paling tidak kita kasih desain rumah, mungkin bisa membantu dalam membangun rumah dan inilah fungsi fasilitator yang sangat penting," kata Maruarar di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruarat usai melangsungkan rapat antara Komite II DPD bersama Kementerian PKP. Dalam rapat itu, Anggota Komite II DPD, Bustami Zainudin yang diamini Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako menyampaikan usulan pemanfaatan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menekankan pentingnya berbagai inovasi di sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat, terutama kaitannya dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan siap mendukung secara konsisten Program 3 Juta Rumah. Sebab, hal ini sesuai dengan visi dan misi Apersi yakni fokus membangun rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami menjelaskan, sejak berdirinya Apersi hingga sekarang kita merupakan asosiasi yang anggotanya fokus membangun rumah terjangkau untuk masyarakat dan khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR FLPP,” ujar Junaidi usai melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP), Jakarta, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Dia menerangkan, pada rentang waktu 2020-2024, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660 ribu unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Selain itu, kata dia, Apersi juga mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait Program 3 Juta Rumah. Sebab, program ini dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen bagi rumah MBR,” kata dia.

Hal lain yang juga disampaikan Apersi adalah perhatian khusus kepada masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati pembiayaan dari perbankan yaitu segmen non bankable dan non fixs income untuk mendapatkan rumah.

Junaidi berharap dengan adanya Kementerian PKP semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi dapat terselesaikan.

“Semoga hambatan-hambatan terkait program rumah KPR bersubsidi dapat diminimalisasi sehingga tak memberatkan dunia usaha,” ujarnya.

Apersi berharap Program 3 Juta Rumah sebaiknya menjadi program strategis pemerintah dan diperlukan perlakuan khusus lex specialis terkait aturan dan kebijakannya. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri dan Wamen yang sejak menjabat langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekosistem perumahan,” kata dia.

Sebelumnya pada Dialog Interaktif Program 3 Juta Rumah beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana. Dan salah satu tugas Kementerian PKP adalah sebagai fasilitator, regulator, dan operator,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

Apersi berharap Program 3 Juta Rumah sebaiknya menjadi program strategis pemerintah dan diperlukan perlakuan khusus lex specialis terkait aturan dan kebijakannya. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri dan Wamen yang sejak menjabat langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekosistem perumahan,” kata dia.

Sebelumnya pada Dialog Interaktif Program 3 Juta Rumah beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana. Dan salah satu tugas Kementerian PKP adalah sebagai fasilitator, regulator, dan operator,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) ajak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) berkontribusi wujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

Maruarar menjelaskan hal ini berkaitan dengan penetapan anggaran Kementerian PKP TA 2025 yang hanya sebesar Rp5,27 triliun. Sehingga dinilai sulit untuk diwujudkan jika hanya mengandalkan APBN saja.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

Terkait dengan Program Tiga Juta Rumah, Menteri PKP mengatakan, APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

Lebih lanjut Menteri PKP menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujar Menteri Ara.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tuturnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah. "Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

(kunthi fahmar sandy)