IDXChannel - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mendukung program makan bergizi gratis pemerintah lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaid menegaskan, Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi.

“Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (6/12/2024).

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan (yoy), dengan total mencapai Rp128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7 persen yoy mencapai Rp63,8 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Di samping itu, Bank Mandiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu inisiatif unggulan adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang memberikan dampak positif signifikan kepada para petani.

“Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tutur Darmawan.

Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (TJSL) perusahaan. Sepanjang 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara lebih dari 700 Posyandu didukung guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat komitmennya dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

(DESI ANGRIANI/ ADV)

IDXChannel - Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kebutuhan listrik dalam skala besar akan menjadi perhatian utama dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ambisius ini meliputi 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Dengan jangka waktu kepemimpinan lima tahun, maka menurut Hashim terdapat potensi pembangunan sebesar 15 juta unit.

“Ini akan perlu listrik yang besar. Dan kita mau supply listrik yang bersih, listrik yang hijau,” kata Hashim dalam acara NTV CEO Awards 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Selain itu, pembangunan apartemen di kawasan perkotaan juga akan dirancang agar efisien dan ramah lingkungan.

Hashim menyatakan, penggunaan material bangunan juga akan mengikuti standar hijau untuk mendukung keberlanjutan. Material yang digunakan dalam proyek akan diupayakan berasal dari sumber yang mendukung penggunaan energi terbarukan.

"Sehijau mungkin. Bahan bangunan dipakai apakah itu semen itu harus semen yang hijau sedapet mungkin. Listrik, kabel, kayu, aluminum, besi, baja itu dari sumber-sumber hendaknya dari tenaga listrik yang hijau," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Banjir menerjang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024). Akibatnya, permukiman warga hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah itu terendam air.

Banjir disebabkan luapan Sungai Cipalabuhan dan Cibelang. Beberapa wilayah terdampak parah termasuk Kampung Tipar, Babakan Gumelar, Pasar Palabuhanratu, Jalan Raya Cangehgar, dan area Puskesmas Palabuhanratu.

"Air dari Sungai Cipalabuhan meluap, membanjiri area pasar hingga Puskesmas. Bahkan akses Jalan Siliwangi menuju Polsek Palabuhanratu terendam," kata warga setempat bernama Andi.

Banjir juga memasuki permukiman warga dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Andi menambahkan bahwa derasnya arus sungai menyebabkan tembok Polres Sukabumi ambruk.

"Bagian bawah tembok tergerus air sungai yang meluap," katanya.

Sementara di Kampung Badak Putih, Kelurahan Pelabuhanratu, kerusakan lebih parah terjadi.

"Turap Sungai Cibelang ambruk, menyebabkan rumah warga atas nama Bapak Dindin rusak parah, kerugiannya ditaksir Rp10 juta," kata Ketua RT 09 Jejen Jaenudin.

Hingga kini, Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas terus melakukan evakuasi warga dan penanganan darurat di lokasi terdampak.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah di Kelurahan/Desa setiap tahunnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu juga, mendorong kewirausahaan sekaligus mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan target pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," ujar Maruarar dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, jelas Maruarar, pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Kementerian PKP juga akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan pada tahun anggaran 2025 mendatang Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta rumah sebesar Rp5,27 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM.

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,27 triliun tersebut berasal dari Inspektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun, dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Diharapkan, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program 3 juta rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tak akan membeli paket makan dalam program makan bergizi gratis.

Namun, anggaran yang disediakan oleh pemerintah akan dikucurkan ke satuan pelayanan di setiap wilayah untuk mengelola menu makanan yang akan dibagikan kepada para pelajar.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan tetapi membayar bahan baku, menu itu akan diset satu bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak Ayam Balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," kata Dadan, Selasa (3/12/2024).

"Jadi satuan-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 juta sampai Rp10 juta. Itu bervariasi setiap wilayah 85 persen dari uang yang diturunkan ke Satuan Pelayanan itu Itu akan digunakan untuk beli bahan baku yang dipakai untuk masak," katanya.

Dia menambahkan, rencananya akan ada puluhan ribu satuan pelayanan yang akan dibangun badan Gizi mulai dari Sabang hingga Merauke untuk program makan bergizi di sekolah ini.

Nantinya setelah program makan bergizi di sekolah ini sudah berhasil, satuan pelayanan di setiap wilayah akan menambahkan data secara bertahap untuk memasukkan Ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

"30 Ribu, kurang lebih itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Per Satuan 3.000 anak sekolah di awal," kata dia.

Di sisi lain, Dadan menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Dadan pun mengatakan bahwa di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan, anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Menurut Dadan, di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata dia.

Dadan kembali menegaskan, anggaran Rp10 ribu bukan anggaran batas bawah atau bottom price namun merupakan hasil uji coba selama 11 bulan. Pada Desember ini, akan ada uji coba serentak nasional mulai dari Aceh hingga Papua.

"Bukan, ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar dia.

Dadan menerangkan, dengan adanya uji coba serentak nasional ini akan didapatkan satuan indeks harga rata-rata untuk program makan bergizi gratis.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melibatkan pengusaha lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat mengatakan, pengusaha lokal dapat berpartisipasi melalui penyaluran produk yang digunakan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Kita sangat mendorong program makan bergizi gratis, HIPPI siap menyediakan pengusaha lokal dalam menyalurkan produk-produk program ini,” ujar Erik dalam Rakernas I DPP HIPPI 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Dia memastikan, HIPPI memiliki jaringan usaha lokal yang luas, sehingga bisa mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Kami memiliki jaringan usaha lokal yang kuat untuk mendukung program tersebut," kata dia.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat HIPPI untuk menjaga ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, keberlanjutan, dan mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

HIPPI telah menerjemahkan semangat ini melalui berbagai program unggulan di tingkat daerah, salah satunya pemulihan lahan pertanian di Bali.

"Ada anggota HIPPI yang berhasil memulihkan tanah pertanian yang sebelumnya dianggap tidak produktif dengan edukasi intensif dan penggunaan bibit organik. Para petani di sana kini menghasilkan beras sehat, kaya gizi, dan berkualitas tinggi dengan bahan non kimia," ujar dia

Erik mencatat, program yang diinisiasi mencakup 500 hektare lahan di Bali. Bahkan, rencananya direplikasi di DPD HIPPI daerah lainnya. Namun, ada tantangan berupa hasil produksi yang harus terserap dengan harga yang menguntungkan bagi petani.

"Kami berharap program makan bergizi gratis ini melibatkan pemain utama dari kalangan pribumi. Jangan sampai program yang bagus ini malah didominasi pemain asing," ucap Erik.

Dia menjelaskan program makan bergizi gratis tidak hanya fokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki konsep besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Dengan menggunakan potensi lokal, desa-desa bisa tumbuh secara mandiri. Erik menilai, sektor UMKM kita bisa bangkit dan pemerataan ekonomi dapat tercipta.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini berkaitan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah.

Wakil Menterj PKP, Fahri Hamzah, mengatakan omnibus law di sektor perumahan diperlukan agar berbagai peraturan bisa disatukan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," kata Fahri Hamzah dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).

Fahri Hamzah menilai, saat ini masih banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal. Sehingga bisa berdampak pada pembangunan rumah baru.

"Negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan, dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," kata dia.

Fahri menuturkan program 3 juta rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan, tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Perum Perumnas siap mendukung program 3 juta rumah dengan membangun 5.451 unit hunian vertikal di Pulogebang, Jakarta Timur. Rencananya, di atas lahan Blok K di Pulogebang seluas 3,4 hektare yang dimiliki Perum Perumnas, akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).

Maruarar menilai lahan Blok K milik Perumnas memiliki lokasi yang cukup strategis dan tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru.

"Sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata dia.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai.

Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit.

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujarnya.

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektare yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta.

Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur. Adapun Batas Utara, Jalan Sentra Primer Selatan Universitas Gunadarma Barat Kantor Walikota Jakarta Timur.

Adapun untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi.

Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024, eksekusi Lahan Januari 2025, Groundbreaking Februari 2025, Pekerjaan Pondasi Februari-Juli 2025, Konstruksi Juli 2025-Juli 2027.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengajak seluruh pengusaha nasional untuk turut terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakrie, saat memberikan paparan dalam agenda Pra-Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di Jakarta, Sabtu (29/11/2024).

"Program Makan Bergizi Gratis ke depan itu sangat penting. Jumlah(anggaran)nya kalau tidak salah sampai Rp75 triliun, akan digelontorkan mulai dari tahun ini, dan ke depannya akan lebih (lagi)," ujar Anindya, dalam paparan tersebut.

Karenanya, Anindya menekankan bagaimana agar sebisa mungkin seluruh pengusaha, terutama yang berada dalam keanggotaan Kadin Indonesia, mau mengambil peran dan bahkan turut menyukseskan pelaksanaan Program MBG.

Upaya dukungan tersebut, menurut Anindya, penting untuk dilakukan oleh kalangan pengusaha mengingat keberadaan Program MBG yang tidak hanya sebagai bantuan pangan bagi generasi 20 tahun mendatang, melainkan juga sekaligus berpotensi mendorong industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur.

"Jadi program ini bukan hanya serta-merta memberi makanan bergizi untuk generasi muda yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita. Bukan hanya soal itu. Pengusaha harus juga melihat (program) ini sebagai potensi industrialisasi di bidang agrobusiness atau agrikultur," ujar Anindya.

Potensi industrialisasi tersebut, dikatakan Anindya, terlihat berdasarkan data kebutuhan bahan pokok makanan dalam program MBG. Diperkirakan kebutuhan semisal telur saja dapat menyentuh 80 juta per hari. Hal itu belum lagi mempertimbangkan kebutuhan bahan baku makanan lainnya.

"Banyak yang mengatakan bahwa jumlah telur yang dibutuhkan mungkin 80 juta sehari, jumlah ayam 8 juta sehari. Dan itu turunannya akan makin banyak lagi kemana-mana. Tentu bukan saja telur, ayam, daging. Nah ini menjadi suatu industri sendiri," ujar Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan bahwa peluang industrialisasi tersebut harus digalakkan secara merata di seluruh Indonesia. Anindya juga berpesan agar jangan sampai pemasok bahan baku program MBG hanya datang dari Pulau Jawa saja, melainkan juga melibatkan para pemasok dari pulau-pulau lain, untuk memenuhi kebutuhan di pulau tersebut.

"Dan yang paling penting bahwa industrialisasi ini tidak mungkin terjadi hanya di satu pulau, tapi juga terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin industrialisasi kita menyediakan ayam, telur, daging di Sulawesi tapi datangnya dari Jawa," ujar Anindya.

(taufan sukma)

IDXChannel-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencanaKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)menaikkan kuotaFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta Sabtu (30/11/2024).

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” tutur Nixon.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota
FLPP menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit.

Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi.

Adapun saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Kartika.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah. “Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.




(kunthi fahmar sandy)

IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.