IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menggelar rapat internal perdana dengan sejumlah pimpinan di bawahnya.

Pada rapat perdana tersebut, selain berkenalan, Maruarar juga memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

"Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, tranparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan akan berbagai tugas dengan Wamen PKP, Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dalam hal ini, Maruarar akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Maruarar mengaku sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat," ujar Maruarar.

Di sisi lain, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan," kata Maruarar.

"Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP, karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024) malam. Sejumlah Kementerian baru dibentuk Prabowo, salah satunya Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait didapuk untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait lahir di Medan, 23 Desember 1969. Pria yang akrab disapa Ara ini merupakan putra dari eks anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sabam Sirait.

Awalnya, Ara merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bersama PDI-P, Maruarar Sirait tiga kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Namun, pada pertengahan Januari 2024, dia memutuskan hengkang dari PDI-P dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Maruarar Sirait pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Parahyangan, Bandung. Selama di perguruan tinggi, dia aktif dalam organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Melalui organisasi kampus tersebut, Ara belajar mengenai dunia politik. Tak hanya melalui GMKI Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen mahasiswa Unpar yang kemudian membuatnya bergabung ke PDI-P sejak 1999 lalu.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto merekomendasikan agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perumahan dihapus. Sebelumnya, mereka juga berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian PUPR.

Ketua Satgas Perumahan Tim Transisi Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, penghapusan PPN merupakan salah satu efisiensi yang akan dilakukan.

"Ya begini untuk perumahan salah satu rekomendasi Satgas yaitu menghapus PPN perumahan terutama perumahan rakyat," kata Hashim dalam sebuah dialog di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurut Hashim, penghapusan PPN tersebut bisa berdampak mengurangi 11-12 persen dari biaya rumah yang bisa memakan biaya lainnya.

"Kalau itu kita bisa mengurangi 11-12 persen dari biaya rumah, terus ada lain-lain misalnya biaya notaris 5 persen, itu misal kita juga kita kurangi, semua hal yang bisa kita bikin efisiensi untuk merangsang perumahan akan dilakukan, salah satu hal yang akan dihapus adalah PPN untuk perumahan," tutur Hashim.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan PPN 12 persen kepada pemerintahan baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan penetapan kenaikan PPN menjadi 12 persen tergantung dari keputusan pemerintahan selanjutnya.

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Jika pemerintahan selanjutnya sepakat untuk menaikkan PPN, maka penyesuaian tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (UU APBN) 2025.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Dadan Hindayana bakal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Badan Gizi Nasional adalah lembaga baru pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diterbitkan pada 15 Agustus 2024.

Lantas, siapa sosok Dadan Hindayana yang dipercaya Presiden mengetuai Badan Gizi Nasional? Berikut profil singkatnya.

Dirangkum dari berbagai sumber, Dadan Hindayana tercatat sebagai Dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia fokus di program studi Entomologi.

Bahkan, Dadan sudah mengejar ratusan mata kuliah yang berfokus di sektor pangan dan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah Pengantar Ekologi, Pengendalian Hayati, Analisis Tapak, Biologi dan Ekologi Predator, Vertebrata Hama, dan ratusan mata kuliah lainnya.

Dalam dunia akademik, Dadan sudah menerbitkan puluhan karya tulis perihal pangan dan lingkungan yang dibukukan melalui jurnal ilmiah. Karya-karya saintifik itu pun kerap dikutip atau digunakan sebagai referensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan diwajibkan menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, pemantauan dan pengawasan pemenuhan serta gizi nasional.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Lalu, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Diikuti, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kemudian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

(Fiki Ariyanti)