IDXChannel- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut pada bulan Ramadan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan makanan itu aman dibawa pulang untuk berbuka puasa.

BPOM menjelaskan seluruh bahan pangan yang disajikan telah dihitung dengan matang. Selain itu, makanan tersebut dipisahkan dengan jenis yang bisa membuatnya denaturalisasi atau basi.

"Tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Kan ada setiap produk, apakah itu daging, apakah itu sayur, apakah itu nasi, dan sebagainya, ada posisi-posisi tertentu yang dia masa expirenya, artinya masa yang terjadi degenerasi, atau terjadi decompensation, atau terjadi bahasa indonesianya, terjadi perubahan denaturalisasi, karena ada proses mikroorganisme. Nah, masing-masing sebetulnya sudah ada hitungan-hitungannya," kata Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar, di Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Taruna Ikrar mengungkapkan selama bulan Ramadan seluruh lauk tersebut terpisah. Sehingga tidak akan tercampur yang akan membuatnya cepat basi.

Hal ini membuat makanan menjadi lebih tahan lama sehingga bisa disantap saat berbuka puasa.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi. Masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah. Kalau dibawa, dibagikan pada saat di sekolah, terus nanti dia makannya nanti di rumah, kan tidak ada masalah," ujarnya.

Untuk program MBG, Taruna Ikrar menegaskan harus tetap berjalan karena memiliki dampak yang sangat baik. Dia menegaskan makanan akan disiapkan dengan cara berbeda agar lebih tahan lama.

"Jadi kan kita tidak bisa paksakan anak-anak yang sekolah, terus karena program makan bergizi gratis dia harus batalkan puasannya, kan tidak mungkin. Jadi tidak apa-apa, dibawa pulang. Dan itu tidak ada masalah," ucapnya.

(Ibnu Hariyanto)

IDXChannel - Pemerintah akan memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis di Maret 2025 sebagai agregator penyerapan hasil panen petani. Terlebih jika penerima manfaat telah mencapai angka 82,9 juta, maka ada 4 juta ton beras yang akan diserap.

"Tadi Bapak Menko Pangan menyebutkan MBG mulai Maret ini akan diupayakan lari dengan kencang," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (3/3/2024).

Untuk diketahui, potensi produksi beras dalam negeri subround I (Januari-April 2025) sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019.

Pada empat bulan pertama di 2025 ini, BPS memproyeksikan total produksi beras dapat menyentuh angka 13,95 juta ton. Sebagai komparasi, Januari-April 2024 berada di 11,07 juta ton.

Lalu Januari-April 2023 di 12,98 juta ton. Selanjutnya Januari-April 2022 di 13,71 juta ton. Sementara di Januari-April 2021 di 13,58 juta ton dan di Januari-April 2020 di 11,52 juta ton. Terakhir, Januari-April 2019 berada di angka 13,63 juta ton.

Untuk perkiraan kebutuhan konsumsi beras bulanan, berdasarkan proyeksi neraca beras yang disusun Bapanas, pada Ramadan atau Maret ini akan meningkat sekitar 15,47 persen atau menjadi 2,738 juta ton. Di Februari 2025, kebutuhan konsumsi beras berkisar di 2,371 juta ton.

"Kalau nanti produksi beras kita semakin besar April ini, artinya kita harus siap-siap. Musim hujan seperti sekarang, kelebihannya produksi akan banyak. Jadi challenge-nya adalah kecepatan kita mengeringkan gabah dari kadar air yang mungkin sampai dengan 30 persen, kita harus turunkan gabahnya ke sampai dengan 14 persen," kata Arief.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal menyerahkan 7.426 unit rusun Wisma Atlet Kemayoran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sebagian tower rusun di Wisma Atlet saat ini masih dalam proses renovasi yang targetnya akan rampung pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Mensesneg, tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/3/2025).

Menteri yang akrab disapa Ara itu menerangkan, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal. Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi MBR dengan total 5.494 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan," ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan, peran pengembang swasta terutama lima asosiasi dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Sebab, pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Maka dari itu, pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan para pengembang. Hal ini bertujuan agar program 3 juta rumah tidak mengalami banyak kendala.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” kata dia.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perumahan Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujar dia.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun Bank Tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Terpentingnya lagi adalah diperlukan rencana induk Bank Tanah.

Saat ini, kata dia, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Dalam hal ini, Kementerian PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong.

Selain itu juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Namun, pengembang menilai hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti merasa tidak senang terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, dengan banyaknya isu 'liar' yang dilontarkan Kementerian PKP, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Kemudian, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Namun, kata dia, Kementerian PKP malah memilih membuat kebijakan yang tidak bersahabat dengan pengembang, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?” kata Joko.

Menurut Joko, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen seperti yang ditargetkan.

Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Sebab, pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” ujarnya.

Menurutnya, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang. Sehingga, dirinya menilai kinerja Kementerian PKP masih jauh dari kata bagus.

“Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” ujarnya.

Masih dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan belum ada skema pembiayaan non APBN untuk mewujudkan program 3 juta rumah, terutama dalam mewujudkan renovasi rumah di pedesaan.

Dia pun berharap skema pembiayaan non APBN, terutamanya untuk renovasi rumah di desa dapat dibantu oleh perbankan syariah.

"Dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo, menjadi tantangan untuk perbankan syariah semakin berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan," kata Fahri Hamzah melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, perbankan syariah dapat berfokus dalam salah satu program Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah-rumah di desa.

"Perbaikan rumah di desa ini belum ada skema pembiayaanya yang non-APBN, jadi perbankan syariah bisa kembangkan skemanya di sini," kata Fahri.

Selain dukungan dalam program perumahan di pedesaan, Fahri juga mendorong perbankan syariah ikut serta dalam menyiapkan skema dalam pengelolaan dana investasi dari beberapa negara yang menyatakan akan berinvestasi pada pembangunan perumahan di Indonesia.

"Silakan (misalnya) dari Bank Syariah Indonesia menyiapkan pengajuan rancangan skemanya, jika bagus dan disetujui maka akan saya arahkan investor-investor dari beberapa Negara Timur Tengah seperti Qatar untuk bekerja sama mengelola dana investasinya," kata Fahri.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyambut baik ajakan Wamen PKP untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Terutama dalam hal pembiayaan non APBN untuk membangun hunian bagi masyarakat.

"Kami insyaallah siap mendukungnya dengan menyiapkan rancangan skema-skema seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen," kata dia.

Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dalam road map program 3 juta telah disusun sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah terbagi menjadi dua, yakni 2 juta di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk Gen Z 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan Gen X 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerja sama dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Kamis (27/2/2025).

“Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, “ kata wamenlu yang akrab disapa Tata itu.

Lebih lanjut, Tata menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis di Indonesia turut mendukung agenda pembangunan global.

Hasil riset yang dipublikasikan Badan Pangan Dunia pada 2017 memaparkan kontribusi program makan bergizi untuk anak sekolah bagi capaian SDG2 terkait pengentasan kelaparan, SDG4 terkait akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta SDG5 dalam mendukung partisipasi anak perempuan dalam pendididikan.

Secara tidak langsung, program ini juga akan mendukung SDG1 terkait pengentasan kemiskinan, SDG8 terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG10 terkait upaya menjembatani kesenjangan sosial.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia juga menyampaikan rencana untuk menyusun program PBB yang lebih tepat sasaran dan targeted sesuai kebutuhan di tiap provinsi, untuk mendukung pembangunan dan capaian SDGs di seluruh daerah di Indonesia.

“Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” kata Tata. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei lapangan ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Lokasi tersebut terdapat aset sitaan Bantuan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk membangun hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP," kata Heri dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata Heri.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Hektare (Ha) dan 3,5 Ha status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," ucap Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," kata Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 Ha, 3,9 Ha, 3,6 Ha, dan 4,9 Ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m-2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tuturnya.

Heri mengatakan, selanjutnya dari tiga lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Banjir menerjang dua perumahan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam (25/2/2025). Akibatnya, beberapa warga dievakuasi oleh Tim BPBD menggunakan perahu karet.

Kasi RR BPBD Kota Bekasi, Idham mengatakan, banjir dengan ketinggian setengah meter merendam Perumahan Jatibening Permai.

"Ketinggian banjir 50 hingga 60 cm," kata Idham, Rabu (26/2/2025).

Idham menambahkan, BPBD mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sasaran evakuasi anak-anak dan orang lanjut usia.

Selain itu, kata Idham, pihaknya menerjunkan empat pompa air untuk proses penyurutan banjir.

"Empat pompa air sudah dikerahkan, dan kondisi air sudah berangsur surut dengan ketinggian kurang lebih 50 hingga 60 cm," katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Bekasi Priadi mengatakan, kondisi banjir sudah mulai surut.

"Kondisi air di Perumahan dosen IKIP sudah surut dan di Perum Jatibening Permai juga sudah mulai surut, dan saat ini di lokasi sudah beroperasi dua unit mobil pompa dari BMSDA untuk melakukan pompanisasi," kata Priadi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Program penyediaan 3 juta rumah yang dahulu bernama program sejuta rumah merupakan salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menkeu mengatakan, Pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan tersebut berupa alokasi Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun.

IDXChannel - Jepang berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Awal pekan ini, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki dan Perwakilan UNICEF di Indonesia Maniza Zaman menandatangani kerja sama distribusi makanan sekolah gratis di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Kerja sama ini akan dilangsungkan selama dua tahun mulai pertengahan 2025. Program ini merupakan tanggapan atas permintaan dari Badan Gizi Nasional.

"Program ini akan memberikan dukungan pemberian makan dan pembelajaran dasar untuk 2.500 anak," kata Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Pelaksanaan proyek ini diharapkan meningkatkan gizi dan kualitas hidup anak, sehingga dapat mencegah stunting.

"Seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Ishiba pada Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia pada Januari tahun ini, Pemerintah Jepang ingin menanggapi keinginan Presiden Prabowo untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, dan ingin bekerja sama dengan memanfaatkan pengalaman Jepang," kata pihak kedutaan.

Sebelumnya, Jepang membantu mengembangkan pelabuhan perikanan, fasilitas pembekuan, dan pasar ikan di enam pulau terpencil di Indonesia. Bantuan hibah ini berkontribusi pada kenaikan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan Biak yang selesai dibangun pada Oktober 2021.

"Makanan sekolah di Jepang secara aktif mempromosikan produksi lokal untuk konsumsi lokal, dan kedua proyek ini bekerja sama untuk memanfaatkan ikan dari pelabuhan perikanan Biak, yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya, untuk makanan di dapur pusat," kata pihak kedutaan. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Keanggotaan Komite BP Tapera yang baru. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lebih lanjut, dalam Keppres tersebut dijelaskan perubahan susunan Keanggotaan Komite Tapera ini menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, Keanggotan Komite Tapera yang baru terdiri dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota.

Selain itu, anggota Komite juga terdiri dari Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota komite, dan dari unsur profesional Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota Komite.

"Masa jabatan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan," tulis beleid tersebut, dikutip pada Senin (24/2/2025).

Lewat Keppres itu, juga sekaligus memberhentikan dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023.

"Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," tulisnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite Tapera seiring perubahan struktur kabinet. Maruarar Sirait diajukan untuk menjadi Ketua Komite BP Tapera.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan Perubahan Kabinet. Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke Presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto pada Kamis (28/11/2024).

Dikatakan Iwan, Komite Tapera ini akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan pengambilan kebijakan kedepannya," katanya.

(Dhera Arizona)