REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Warga melintasi jalan yang terendam banjir di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (9/12/2024).

Dari data BPBD Kabupaten Jombang, banjir akibat luapan sungai Afvour Watudakon itu merendam ratusan rumah dengan ketinggian bervariasi mulai 30 sentimeter hingga 60 sentimeter, selain itu sebanyak 600 jiwa terdampak serta 55 orang mengungsi ke tempat aman.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ahli Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menyebut program makan bergizi gratis yang dianggarkan pemerintah Rp10.000 per porsi masih memungkinkan untuk memenuhi gizi anak sekolah.

"Dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaannya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," kata Toto dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Sabtu.

Toto menuturkan program makan bergizi gratis ini yang sangat mulia sebab tidak semua negara sanggup dan dapat melakukan program besar seperti ini.

Dia mengatakan bahwa dengan anggaran yang disediakan, setiap daerah dapat menerapkan menu-menu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan potensi dan kekayaan hasil alam yang ada di setiap daerah.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," ujar dia.

Soal anggaran sebesar Rp10.000 per porsinya, Toto menilai harga tersebut dapat ditekan dengan pelaksanaan subsidi silang dan pengurangan biaya lain seperti biaya transportasi ke sekolah dengan memanfaatkan pembuatan makanan di wilayah yang dekat dengan wilayah sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta akan mengintegrasikan kampung sayur dengan program makan bergizi gratis. Meski saat ini program tersebut belum dijalankan di Kota Yogyakarta, tetapi kampung sayur ini diharapkan dapat men-supply bahan pangan kebutuhan untuk program tersebut nantinya.

“Ini (kampung sayur) kita harapkan supply bahan pangan yang berkualitas baik karena tidak mengunakan bahan-bahan kimia, tapi bahan-bahan organik. Baik dari sistemnya hidroponik, maupun aeroponik, maupun menggunakan pot—pot untuk budi daya,” kata Kepala DPP Kota Yogyakarta, Sukidi saat ditemui di Kompleks Balai Kota Yogyakarta belum lama ini.

Sukidi menuturkan, keberadaan kampung sayur di Kota Yogyakarta sudah cukup banyak. Bahkan, hampir di 45 kelurahan yang ada sudah memiliki kampung sayur.

“Bahkan tidak hanya satu, setiap kelurahan itu ada beberapa desa, kampung (yang memiliki kampung sayur),” ucap Sukidi.

Sukidi menyebut, pembinaan yang dilakukan terhadap kampung sayur ini berbasis kelompok tani. Untuk itu, kampung-kampung sayur yang tergabung dalam kelompok tani ini nantinya akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis agar dapat men-supply bahan-bahan pangan.

“Kita ada 288 kelompok tani, belum lagi kelompok perikanan yang ada 160 kelompok, baik kelompok pembudi daya maupun kelompok pemasar. Ini sebenarnya tinggal mensinergikan mandatory dari (pemerintah) pusat untuk yang makan bergizi gratis ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menyebut pihaknya sudah siap untuk mengimplementasikan program makan bergizi gratis. Meski begitu, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Implementasinya kita masih menunggu arahan dari pusat,” kata Sugeng.

Sugeng menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait penerapan program itu nantinya. Termasuk menyiapkan anggaran, meski Sugeng belum menuturkan detail anggaran untuk penerapan program makan bergizi gratis ini.

“Yang pasti dari policy, kebijakan ini kita sudah kondisikan, kita antisipasi. Tapi jangan tanya kami menyediakan apa, berapa. Kami akan menyediakan sesuai jalannya waktu,” ungkap Sugeng.

“Policy dari Pak RI 1, Pak Prabowo, Presiden, kita tetap mengapresiasi untuk kita selalu siap kapan pun implementasi itu betul-betul akan dioperasionalkan. Kalau warning terkait dawuh, sudah, kesiapan sudah,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie Louisa, Cheryl Tanzil, serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran pada kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Kampanye itu terkait paslon M Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Pemanggilan tersebut terkait pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dan politikus PSI Cheryl dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara). Benny menyampaikan, pengusutan laporan berdasarkan aduan dari masyarakat.

Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu. "Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Dia pun mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat. Menurut Benny, dengan diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran maka aduan bisa dituntaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, memiliki program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan tersebut. Salah satunya, dengan penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Nusron menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, kata dia, pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," papar Nusron.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron pun mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," papar Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," kata Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya juga terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Kementerian Sosial mengembangkan program Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Perumahan tersebut disediakan sebagai tempat relokasi bagi 93 kepala keluarga atau 259 jiwa warga yang terdampak banjir rob.

Di atas lahan seluas 1,6 hektare tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dibangunkan rumah bertipe 36, dengan luas tanah 60 meter persegi. Di dalam Kampung Nelayan Sejahtera itu juga dibangun fasilitas umum, seperti community center, sarana ibadah, taman ramah anak dan lansia, sentra kerajinan dan UMKM, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu bukan hanya berkaitan pembangunan fisik semata. Namun juga terdapat unsur pemberdayaan yang dilakukan Kemensos agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri.

‘’Dengan mengucap Bismillah, semoga pembangunan kampung nelayan korban rob di Eretan Kulon Indramayu ini berjalan lancar,’’ ujar Agus, ketika meletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kamis (5/12/2024).

Peletakan batu pertama itupun menandai dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu tersebut. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2025. Selain peletakan batu pertama, Agus juga melakukan penanaman pohon di lokasi yang nantinya akan menjadi Taman Perdamaian Forum Keserasian Sosial di Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu itu.

‘’Jadi kita menanam pohon manga, yang menjadi ciri khas masyarakat Indramayu, dan pohon kelapa gading sebagai simbol kebermanfaatan,’’ kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyerahkan secara simbolis bantuan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu kepada empat orang penerima manfaat. Bantuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Pemkab Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia. Total bantuan untuk pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera itu sebesar Rp 16,1 miliar.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menambahkan, saat ini masyarakat yang akan direlokasi juga telah dilatih pemberdayaan pengolahan ikan seperti kerupuk ikan, bakso, dimsum, hingga usaha bengkel las. ‘’Jadi bukan hanya rumah dan fasilitasnya, tetapi kami juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran untuk mendukung kemandirian ekonomi warga,’’ kata Mira.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, ia mendapatkan ancaman ekonomi dan psikologis ketika akan menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Tanpa menyebut nama siapa yang mengancamnya, Prabowo mengungkapkan, ada yang ingin melemahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jika ia bersikukuh menerapkan MBG.

Meski begitu, Prabowo merasa tidak peduli dengan ancaman tersebut. Menurut dia, program MBG pada masa pemerintahannya bertujuan untuk meningkatkan gizi dan taraf hidup masyarakat.

Karena itu, ia tidak peduli dengan ancaman saham dibuat jatuh. Pasalnya, tidak semua masyarakat memiliki saham. Sehingga, jika IHSG anjlok, tidak semua masyarakat menanggung bebannya.

Dia juga sempat berkelakar, tidak memiliki aset di saham. Hal itu sama dengan kebanyakan rakyat kecil. Karena itu, jika saham turun yang terkena dampak hanya para pemain bursa saja.

"Ada ancaman ke ekonomi, 'Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.' Saya bilang aja, kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang stres)," kata Prabowo saat berpidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

Prabowo kemudian mengingatkan masyarakat kecil jika ingin terjun ke dunia saham. Pasalnya, risiko bermain saham bagi rakyat kecil sangat berisiko dan cenderung merugikan mereka.

"Saya kasih tahu ya, main-main sama itu kalau orang kecil ya pasti kalah, itu untuk orang kecil biasanya sama dengan judi. Itu yang menang ya bandar yang besar, yang kuat, ya kan?" ujar Prabowo.

Karena itu, Prabowo mengajak masyarakat agar tidak tergoda oleh iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat yang sering ditawarkan melalui investasi saham. Menurut dia, ekosistem pasar modal lebih menguntungkan bagi pemain besar yang memiliki modal dan akses informasi yang jauh lebih baik, salah satunya kepiawaian mengolah kode algoritma.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Badan Gizi Nasional. Penandatanganan MoU itu berlangsung dalam malam ramah tamah Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengatakan, pihaknya mendukung Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, kebijakan Kepala Negara ini penting untuk bonus demografi Indonesia serta menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia mengingatkan, berdasarkan rilis World Population Review 2023, Indonesia menduduki peringkat bawah dalam hal kecerdasan intelektual (intelligence quotient/IQ) dibanding negara-negara Asia tenggara dan bahkan dunia. Menurut rilis tersebut, RI menempati urutan ke-126 dari 199 negara.

"Skor kita, 78,49 tingkat IQ. Itu persis sama dengan saudara-saudara kita di Timor Leste. Di bawah sembilan negara ASEAN lain. Tertinggi Singapura, dengan 105,89," ujar Haedar Nashir di Balai Sidang Hotel Harper, Kupang, NTT, Selasa (3/12/2024) malam.

Ia memandang, program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah upaya negara untuk mempersiapkan SDM Indonesia sejak awal, yakni saat mereka masih berusia anak-anak dan remaja. Sebab, masih banyak anak Indonesia yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Kebutuhan mereka akan asupan yang bergizi masih menemui banyak kendala.

"Program ini menjadi trigger, memacu kesadaran bangsa kita dan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dari awal agar mereka sehat. Sehingga nanti rata-rata IQ (Indonesia) jadi lebih baik," ucap Haedar.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi pada Muhammadiyah. Selain itu, ia juga memuji langkah-langkah Persyarikatan dalam mendukung peningkatan kualitas asupan gizi untuk anak-anak Indonesia.

Dalam masa percobaan program Makan Bergizi Gratis, Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta juga turut terlibat. Adapun bentuk kerja sama yang dapat diberikan Muhammadiyah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan lembaganya untuk menjadi lokasi penyelenggaraan program tersebut.

"Untuk infrastrukturnya (program Makan Bergizi Gratis), kami membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan Muhammadiyah," ujar Dadan Hindayana, kemarin malam.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mengungkapkan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis. Selain itu, mereka telah menganggarkan Rp 29 miliar sebagai dana pendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Plt Kepala Disdik Kota Bandung Tantan Santana mengaku masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis. Namun begitu, kata Tantan, sejumlah pihak seperti Kodim, Polrestabes Bandung hingga himpunan pengusaha telah melakukan uji coba makan bergizi gratis sebagai masukan ke pemerintah pusat.

"Apakah anggaran diturunkan ke panglima TNI dalam bentuk dapur umum atau ke Badan Pangan Nasional atau ke Kemendikbud lalu berapa nilainya belum tahu," ujar Tantan.

Tantan mendapatkan informasi dari media bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menganggarkan makan bergizi gratis Rp 10 ribu. Namun begitu, ia mengaku belum mengetahui peran pemerintah daerah. "Di daerah itu Rp 10 ribu ada yang cukup ada yang tidak, di DKI saja untuk SMP Rp 20 ribu," katanya.

Selain itu, ia mengatakan belum mengetahui apakah program makan bergizi gratis akan diprioritaskan untuk siswa dengan kategori seperti apa. Dari hasil uji coba di lapangan, Tantan mengatakan rata-rata masalah yang muncul terkait menu. "Tidak semua siswa senang daging ayam dan atau sapi," kata dia.

Yang harus diperhatikan lainnya, kata dia, adalah makanan tidak mengandung alergi. Selain itu, belum diketahui apakah minuman makan bergizi gratis susu atau yang lain.

Termasuk makanan harus bersih mulai dari pengadaan bahan bebas dari pestisida, memenuhi syarat bersih, tempat pengolahan bahan dan memasaknya bersih termasuk alat yang digunakan.

Di samping itu, ia berharap sekolah tidak perlu dilibatkan dalam proses pengadaan makan bergizi gratis. Hal itu agar para guru fokus dalam mengajar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menganggarkan dana Rp 29 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut sudah tertuang di APBD Kota Bandung tahun 2025.

Ketua DPRD Asep Mulyana mengatakan, terdapat anggaran Rp 29 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis yang tertuang pada APBD Kota Bandung. Dana tersebut akan digunakan melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung.

"Kota Bandung mengalokasikan anggaran Rp 29 miliar untuk support makan gizi gratis," ujar Asep kepada wartawan saat meninjau acara bazzar pasar murah di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (3/12/2024).

Namun begitu, ia mengaku petunjuk teknis pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Bandung dari pemerintah pusat belum ada. Sedangkan anggaran program tersebut langsung dari pemerintah pusat. "Kita tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," katanya.

Sementara itu, PJ Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan program makan bergizi gratis di Kota Bandung masih dalam tahap persiapan. Ia mengaku belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat. "Kita belum ada juknis, itu masih persiapan," katanya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Santana mengatakan anggaran Rp 29 miliar yang diprogramkan akan digunakan untuk menunjang program makan bergizi gratis. Namun pihaknya sampai saat ini belum menerima petunjuk teknis dan pelaksana terkait program tersebut.

"Kami dengan pak wali kota dengan dewan menganggarkan Rp 29 miliar untuk pendampingan, bentuknya apa belum tahu. Tiba-tiba Rp 10 ribu di pusat di daerah (ditambah) Rp 2.000. Belum ada juknisnya," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait membantah telah mengirimkan Karangan bunga berisi ucapan selamat atas kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Adapun karangan bunga dari seorang bernama Maruarar S yang berada di Rumah Pemenangan Pramono-Rano, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, disebut bukan merupakan miliknya.

Ara --sapaan Maruarar Sirait-- mengatakan, dia tak pernah mengirimkan karangan bunga kepada Pramono-Rano. Apalagi, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta terkait hasil Pilgub Jakarta 2024."Saya tidak pernah mengirim bunga itu. Mungkin dari orang-orang yang lain, mungkin dari Maruarar yang lain," kata Ara yang juga menjabat sebagai menteri perumahan dan kawasan pemukiman, Sabtu (30/11/2024).

Menurut dia, saat ini semua pihak masih harus menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara manual yang tengah dilakukan oleh KPU Provinsi Jakarta secara berjenjang. Karena itu, semua pihak diminta tetap menghormati proses yang tengah dilakukan oleh KPU."Kalau kami kan menunggu hasil dari KPU Jakarta. Kami menghormati," ujar Ara.

Kendati demikian, pihaknya siap untuk menerima apapun hasil yang nantinya akan diputuskan oleh KPU Provinsi Jakarta. Pasalnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai salah satu pengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta, disebut selalu mengajarkan sikap sportif kepada para kadernya. Artinya, pihaknya siap untuk menerima kekalahan apabila KPU Provinsi Jakarta memutuskan demikian.

"Kalau kalah ya jangan marah-marah, ya terima ya, bersiap pergi. Ada kesempatan lain ke depan. Kalau menang juga jangan sombong. Saya rasa itu aja, dan kita tunggu aja keputusan KPU Jakarta dengan baik," kata Ara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap bahwa seiring berjalannya kebijakan program makan bergizi gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat melibatkan dan mendorong Gerakan ekonomi bagi rakyat kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kecil.

"Harapan ICMI dengan kebijakan makan bergizi gratis akan membuka akses bagi kelompok-kelompok petani, nelayan dan rakyat kecil yang selama ini sulit mendapat akses keuangan, sehingga terjadi perputaran keuangan dari kota ke desa dan ekonomi rakyat kecil juga dapat digerakan," ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Riri Fitri Sari, dalam sambutannya pada Webinar bertajuk "Makanan Bergizi Untuk Anak Indonesia & Permasalahannya" Jumat malam (29 Nopember 2024) secara daring.

Dalam kesempatan yang sama, Riri juga mengapresiasi positif atas dimulainya program Makanan Bergizi Gratis oleh pemerintah, karena diharapkan mampu mengatasi masalah generasi "stunting (gizi buruk) dan wasting (kelebihan makanan)" yang terjadi akhir-akhir ini.

"ICMI salut atas perhatian Presiden saat menyampaikan di forum dunia tentang fenomena fakta masih ada 25 persen anak Indonesia mengalami kelaparan, dan program ini tentunya adalah upaya terbaik beliau untuk memberikan solusi atas masalah tersebut," ujar Riri.

Karenanya, ICMI ingin memastikan bahwa program tersebut terdistribusi dan sampai kepada sasaran yang tepat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkannya, sehingga tujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai.

"Kita berharap, dengan suksesnya program pemerintah ini anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan baik dan berkecukupan nutrisi dan gizinya, sehingga mereka akan mampu berprestasi dan mengabdi dengan baik bagi Indonesia kelak," kata Riri.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Badan Gizi Naional, Dadan Hindayana, yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang besar yang tentu saja bentuk komitmen dari Pemerintah untuk investasi jangka Panjang dalam penyiapan sumber daya manusia.

"Tentu saja mengundang semua pihak untuk terlibat untuk bersama menyukseskan program ini, karena tidak mungkin salah satu pihak saja yang bisa mengerjakannya. Jadi mudah mudahan ini akan memberikan manfaat satu kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia," ujar Dadan.

Selain itu menurutnya, aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia adalah dampak lain yang diharapkan terjadi melalui program ini. Ia mencontohkan propinsi Jawa Barat dengan anggaran APBD hanya Rp 32 Triliun, sedangkan Badan Gizi Nasional sendiri akan mengirim ke Jawa barat sekitar Rp 40 Triliun, sehingga melebihi APBD propinsinya.

"Mudah-mudahan akan memberikan stimulus yang cukup tinggi bagi pergerakan produktifitas ekonomi dan budaya di daerah-daerah tentunya," pungkas Dadan.

Hadir juga Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin yang menyampaikan harapannya agar dengan adanya masukan di webinar ICMI malam ini, Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk akan bisa mengelola kebijakan pemenuhan yang ingin dicapai dengan berbagai stakeholder bisa berjalan baik.

"DPR tentu saja akan terus mendukung secara regulasi dan pengawasannya, dan semoga yang hadir dalam diskusi malam ini juga bisa berkontribusi maksimal dalam program tersebut," tutup Hetifah.

Narasumber lainnya yang turut hadir adalah Ketua Pemberdayaan Anak dan Lansia MPP ICMI, Herawati Tarigan, Ahli Spesialis Gizi, dr. Tirta Prawita Sari, Pimpinan Ponpes Nurul Bahri Sula, Maluku Utara, Absah Arifin, Ketua Konferensi Perempuan Muslim Internasional, Hanifah Husein dan Moderator adalah Marlina Buamona, yang juga Ketua Departemen Pengembangan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.