REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, turunnya mantan gubernur DKI Anies Baswedan di kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta dengan mendukung Pramono-Rano juga akan membangunkan "macan tidur". Macan tidur itu tak lain adalah Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto.

Ia menilai, Pramono Anung selama ini selalu mengesankan dekat dengan semua pihak, termasuk Jokowi dan Prabowo. Namun, adanya Anies di sisi Pramono akan membuat Jokowi dan Prabowo tidak tinggal diam.

"Dengan adanya Anies, macan tidurnya itu yang selama tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya," kata dia, Jumat (22/11/2024).

Karena itu, Ara merasa perlu berterima kasih kepada mas Anies yang sudah mendukung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta. Pasalnya, langkah itu tentu akan membangunkan "macan tidur" yang akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari.

Ia juga memandang dukungan Anies Baswedan kepada Pramono-Rano justru akan mengikis suara pendukung PDIP untuk mereka.

"Ini PDIP ini kan sekarang 80-an persen yang mendukung Pramono, menurut saya ini akan turun. Turun, karena sekarang Pramono didukung oleh Anies. Jadi saya yakin akan turun," ujar Ara --sapaan Maruarar Sirait.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia, basis pemilih PDIP merupakan paling solid dalam pendukung pasangan calon (paslon) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta sesuai pilihan partai.

Dari survei yang dilakukan pada 30 Oktober hingga 8 November itu, sebanyak 81,6 persen pemilih PDIP mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno dari basis data 18,9 persen.

"Basis partai yang paling solid mengikuti keputusan elite-nya adalah basis PDIP," kata Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Buhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, berdasarkan temuan survei tersebut, Pramono-Rano juga berhasil mengambil basis pemilih dari Partai Gerindra sebanyak 32,5 persen, PKS 34,8 persen, Partai Demokrat 41,6 persen, dan Partai Golkar 33,2 persen. Hal itu menjadi alasan Pramono-Rano tetap kompetitif meski didukung hanya satu partai.

Diketahui, penarikan sampel survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1.600 orang. Survei itu memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ± 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Diketahui survei itu dilakukan pada 30 Oktober hingga 8 November 2024.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, komposisi itu akan berubah setelah Anies Baswedan memberikan dukungan secara terbuka kepada Pramono-Rano. Menurut dia, dukungan Anies kepada Pramono-Rano akan mengikis suara pendukung PDIP untuk mereka.

"Ini PDIP ini kan sekarang 80-an persen yang mendukung Pramono, menurut saya ini akan turun. Turun, karena sekarang Pramono didukung oleh Anies. Jadi saya yakin akan turun," ujar Ara --sapaan Maruarar Sirait.

Ia mencontohkan, ketika Ridwan Kamil dipasangkan dengan politisi PKS, Suswono, banyak warga dari kalangan non-Muslim beralih mendukung Pramono-Rano. Namun, setelah Anies bersikap untuk mendukung Pramono-Rano, ia meyakini basis pemilih non-Muslim akan kembali mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Bangunkan Macan Tidur

Ara menambahkan, turunnya Anies di kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta dengan mendukung Pramono-Rano juga akan membangunkan "macan tidur". Macan tidur itu tak lain adalah Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto.

Ia menilai, Pramono selama ini selalu mengesankan dirinya dekat dengan semua pihak, termasuk Jokowi dan Prabowo. Namun, adanya Anies di sisi Pramono akan membuat Jokowi dan Prabowo tidak tinggal diam.

"Dengan adanya Anies, macan tidurnya itu yang selama tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya," kata dia.

Karena itu, Ara merasa perlu berterima kasih kepada mas Anies yang sudah mendukung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta. Pasalnya, langkah itu tentu akan membangunkan "macan tidur" yang akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA -- Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (16/11/2024).

Fahri Hamzah dalam kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Direktur Pembiayaan Pembangunan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan M. Salahuddin Rasyidi. Kehadiran Fahri Hamzah disambut oleh Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa, Najamudin Amy, dan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Julmansyah.

Fahri beserta rombongan tiba di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, turut disambut juga oleh ratusan anak-anak sekolah dasar yang sudah menunggunya. Anak-anak yang menggunakan seragam pramuka tersebut bersalaman dengan Fahri Hamzah, putra asli Kabupaten Sumbawa yang kini menjabat Wamen PKP.

Fahri bersama rombongan selanjutnya melakukan pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Kunjungan kerja Fahri di Kabupaten Sumbawa ini bermaksud untuk mensosialisasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni 3 juta rumah setiap tahunnya bagi penduduk Indonesia.

Fahri mengatakan saat ini ada sekitar 80 juta keluarga di Indonesia 50 juta keluarga sudah memiliki rumah, namun masih ada sekitar 20 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau justru rumahnya tidak layak huni. "Misi presiden memastikan tidak ada lagi orang yang tinggal di gubuk-gubuk yang tidak layak, memastikan tidak ada orang yang tinggal dibantaran kali," kata Fahri.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa ada 166.433 kepala keluarga namun hanya ada 117.594 unit rumah di Kabupaten Sumbawa. Dia mengasumsikan bahwa ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. "Inti dari kebijakan presiden khususnya di bidang ekonomi ada dua, kita kaya dan kita akan tunjukkan dengan kekayaan itu kita akan selesaikan semua persoalan maka keluar kebijakan untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun." kata Fahri.

Dia berharap keterlibatan dan keaktifan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan data-data yang diberikan kepada pemerintah pusat akurat, sehingga jumlah sasaran dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Dr Najamudin Amy berharap dengan kehadiran Fahri Hamzah, bisa membantu menyelesaikan persoalan rumah bagi masyarakat miskin bahkan menjadikan Sumbawa sebagai proyek percontohan pembangunan rumah untuk mengentaskan kemiskinan. "Mudah-mudahan bisa di bantu oleh pak Wamen, bahkan Sumbawa bisa menjadi pilot project program pembangunan 3 juta rumah," kata Najam.

Usai menggelar pertemuan, Fahri Hamzah beserta BP Tapera dan rombongan Kementerian PKP melakukan kunjungan ke salah satu perumahan di Kabupaten Sumbawa, yaitu perumahan Alam Kerato Asri yang terletak di Lempeh, Sumbawa. Di lokasi, Fahri memersiksa kondisi perumahan tersebut apakah sudah sesuai dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) nya. Fahri juga memberikan masukan kepada pengembang untuk memperhatikan hal-hal pendukung lainnya, seperti saluran irigasi dan penanganan sampah.

Dalam kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera sebagai badan yang mengelola dan menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 ini per akhir Oktober 2024 telah merealisasikan 185.261 unit rumah senilai Rp22,89 Triliun yang terdiri dari 179.917 unit rumah disalurkan melalui FLPP dan 5.344 unit rumah disalurkan melalui Tapera.

Lebih lanjut disampaikan, Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan FLPP menduduki peringkat 13 Provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 3.817 unit rumah senilai Rp495 Miliar. “Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten / Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan reaalisasi sebesar 2.618 unit rumah,” imbuhnya. Sedangkan untuk skema Tapera, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 6 provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 251 unit rumah.

Sebagai Badan yang dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, sekaligus sebagai Operator Investasi Pemerintah, BP Tapera akan terus berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan dilantik bersama beberapa menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta pada Senin (19/8/2024).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dadan mengucap sumpah yang dipandu langsung Presiden Jokowi.

Dadan yang mengucap sumpah sebagai penganut agama Islam, bersumpah akan menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sabaiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dadan dilantik bersamaan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dadan Hindayana memiliki latar belakang sebagai akademisi, dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo diketahui belum lama ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.