REPUBLIKA.CO.ID,

SUKOHARJO -- Puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo keracunan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (16/1/2025). Kepala SDN Dukuh 03 Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

Lilik menjelaskan, makanan tiba di sekolah pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, makanan tersebut disantap oleh para siswa. Usai makan, beberapa siswa merasa mual dan pusing.

"Ada yang merasa mual, pusing, dan ada satu anak yang muntah," katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis.

Dari 200 siswa yang ada di sekolah tersebut, ada sekitar sepuluh anak yang merasa mual setelah makan. Para siswa yang merasakan gejala tersebut merupakan siswa kelas 1-6. Mereka juga mengaku mencium bau basi dari ayam tepung yang menjadi lauk dari menu hari ini.

Selain ayam tepung, menu hari ini ada nasi putih, sayur ca wortel tahu, buah naga, dan susu. Usai kejadian tersebut, makanan yang masih tersisa langsung ditarik oleh para guru.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Sukoharjo menjadi sorotan nasional. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya. "Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (17/1/2025).

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higienis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman. "Mereka suka makanannya, dan dari sisi higienis juga terjaga," kata dia.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru. "Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden anak-anak diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Sukoharjo, Jawa Tengah, ditangani cepat. Penanganan kasus tersebut sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku.

Hasan di Jakarta, Kamis (16/1), mengungkapkan 40 anak yang mual dan muntah-muntah langsung diobati di puskesmas terdekat. Kondisi mereka saat ini sudah membaik. "SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain," ujar Hasan Nasbi.

SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

SOP lain yang diterapkan manakala dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ditemukan insiden atau kendala, yaitu setiap SPPG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2 x 24 jam. Dengan demikian, jika ada kejadian yang tak diinginkan sebagaimana insiden di Sukoharjo, menurut Hasan, penyebabnya dapat dilacak dengan cermat.

"Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh dinas kesehatan," sambung Hasan.

Ia menyatakan bahwa insiden di Sukoharjo menjadi evaluasi penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai penyiapan MBG sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa insiden di Sukoharjo terjadi karena kesalahan pengolahan ayam yang pada saat itu menjadi menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 03 Sukoharjo.

Penyebab keracunan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin mengkritik usulan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mempertanyakan keetisan penggunaan dana zakat untuk MBG tersebut.

Menurut Lukman, pengelolaan zakat dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan demi wujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

"Baznas sebagai lembaga mandiri yang bertugas mengelola zakat secara nasional terikat dengan ketentuan regulasi dan syariat Islam dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. Karenanya terkait adanya wacana dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Baznas harus berhati-hati dan cermat menyikapinya," ujar Lukman dalam pesan tertulisnya yang telah dikonfirmasi Republika, Jumat (17/1/2025).

Menurut Lukman, UU Pengelolaan Zakat menyatakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Karenanya pemanfaatan dana zakat kepada kelompok masyarakat yg berhak perlu dilakukan secara terencana, terstruktur, terprogram, dan berjangka panjang.

"Pemanfaatan dana zakat yg bersifat 'charity' (amal sosial seketika habis) hanya dimungkinkan pada kasus insidental seperti musibah akibat peristiwa alam, kecelakaan, atau situasi dan kondisi darurat," ujar Lukman.

Menurutnya, penggunaan dana zakat untuk biayai program MBG secara syar'i juga masih diperdebatkan. Tak sedikit murid tak miskin yang dapat MBG di sekolah.

Yang lebih pelik, penggunaan dana zakat untuk program MBG itu timbulkan komplikasi tata kelolanya. Berimplikasi pada kekaburan pola audit dan evaluasi, dan bisa berujung pada ketidakjelasan pertanggungjawaban.

Program MBG adalah program Pemerintah yang sudah miliki anggaran Rp 71 Triliun. Lalu Baznas mau kasih berapa lagi untuk bantu program Pemerintah itu?

"Etiskah Baznas membantu program MBG yang sudah dibiayai penuh oleh Pemerintah? Di tengah 82% pendapatan negara dari pajak, berapa banyak benefit yang dikembalikan ke rakyat untuk mereka nikmati? Mengapa kini dana zakat yang hakikatnya dana umat juga mau dipakai untuk membiayai suatu kewajiban Pemerintah? Alih-alih gunakan dana zakat, akan lebih bijak bila Pemerintah bersama Baznas lebih kreatif kembangkan suatu program filantropi secara nasional guna tingkatkan keterlibatan publik menaikkan gizi masyarakat," ujar Lukman yang sekarang aktif sebagai anggota Gerakan Nurani Bangsa itu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

"Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah," kata Saleh, Kamis (16/1/2025).

Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?" kata dia.

Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

"Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG)."

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) yang ditujukan bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh negeri. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda ini pun menuai berbagai macam respons dari seluruh elemen masyarakat termasuk para akademisi.

Dari sudut pandang kebijakan sosial dan politik, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah yang perlu didukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi bangsa. Selain dukungan, pentingnya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan program ini juga diperlukan.

Ia menyebutkan terdapat empat target dari program ini yang perlu dimonitor. "Empat target tersebut diantaranya akses gizi dan pola makan siang, prestasi siswa yang dicapai dengan peningkatan kualitas daya pikir, optimalisasi bahan pangan lokal, dan pengentasan kemiskinan dan stunting,” ujar Prof Wahyudi dalam acara Pojok Bulaksumur Edisi Januari 2025 dengan tema Program Makan Bergizi Gratis: Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan di Gedung Pusat UGM, Rabu (15/1/2025).

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Menurut Prof Wahyudi, tantangan yang dihadapi yakni tantangan teknis dari segi konsistensi. "Jangan sampai program ini hanya sebagai formalitas dan tidak berkelanjutan. Yang jelas program ini harus dimonitor oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat saling memperbaiki untuk kelancaran program ini,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat dapat berpikir positif dan ikut mengawal pelaksanaan PMBG. Mengingat kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Sementara itu, Dosen Senior Departemen Gizi Kesehatan FKK-MK UGM, Toto Sudargo, memberikan tanggapannya terkait jumlah gizi yang terdapat pada makan gratis. Ia memaparkan pada kelompok SMA kebutuhan kalorinya adalah 2.150 kilo kalori, anak SMP 1.600 kilo kalori, dan anak SD 1.400 kilo kalori.

Menurut dia, pnyelenggara bisa memaksimalkan anggaran Rp 10 ribu untuk PMBG dengan baik asal tidak memikirkan profit dan kuantitas. Yang terpenting makanan yang bergizi serta enak bisa memenuhi kualifikasi kalori untuk masa perkembangan.

"Sasaran program makan bergizi gratis untuk siswa TK, SD, SMP dan SMA sangat tepat karena para siswa tersebut masih dalam proses pertumbuhan. “PMBG bukanlah program jangka pendek melainkan berkelanjutan untuk terus membangun SDM," kata Toto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditolak oleh pihak istana.Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, selaku pihak pertama yang mengusulkan wacana tersebut, tidak masalah jika Istana tidak berkenan dengan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk program tersebut mengingat hanya sebagai usulan alternatif bagi pemerintah.

Sebagai pimpinan lembaga parlemen DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengalami hambatan, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya.

"Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ia memahami bahwa zakat adalah syariat agama Islam yang telah diatur dengan batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Khusus untuk infak dan sedekah, menurut dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Selain itu, Sultan mengatakan, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sejumlah daerah di Indonesia sudah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Januari 2025 ini. Dosen Program Studi Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Agung Nugroho pun menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Agung, penyajian menu, antisipasi potensi keracunan, hingga dampak harus menjadi perhatian dalam Program MBG. Potensi keracunan dan penanganannya harus diwaspadai mengingat makanan diberikan dalam jumlah besar.

“Makanan itu kalau sekali keracunan ya 3.000 (jumlah porsi menu yang dibuat setiap Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi/SPPG). Saya belum lihat (ada kasus keracunan), semoga enggak ada kasus keracunan. Itu dalam konteks kesehatan kalau KLB penanganan gimana,” kata Agung, Kamis (16/1/2025).

Ketersediaan bahan baku untuk membuat menu makanan juga harus menjadi perhatian dalam MG ini. Agung menyarankan agar dalam satu daerah tidak membuat menu yang sama dalam waktu berbarengan.

Menurutnya, strategi tersebut untuk menghindari kelangkaan atau kekurangan bahan baku tertentu. “Misal satu dapur 3.000 kebutuhan telur, dikali beberapa lokasi dalam satu daerah, kalau bareng bisa terjadi kelangkaan telur beneran ini. Itu manajemen bahan pangan harus bagus itu,” ucap Agung.

Meski begitu, Agung menuturkan MBG ini harus dilihat sebagai sebuah investasi. Karena itu, dampak dari program ini tidak bisa dilihat dalam waktu dekat.

“Kita harus berpikirnya investasi, istilahnya menanam pohon sekarang enggak mungkin dapat hasilnya sekarang juga. Menanam kan pasti jangka panjang, apalagi ini konteksnya sumber daya manusia,” ungkap Agung.

Dampak positif dari program ini menurutnya tidak hanya dari segi peningkatan kualitas SDM. Namun, ada dampak lain yang bisa dirasakan, contohnya ekonomi. Sebab, melalui program ini bisa menggandeng masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan olahan makanan.

“Konsepnya pemberdayaan masyarakat. Misal di dekat dapur itu ada lahan yang bisa untuk pemberdayaan masyarakat petani, bisa diberdayakan untuk memenuhi bahan pangan. Kalau di perkotaan sebetulnya bisa menumbuhkan urban farming,” katanya.

Selain itu, dalam program ini juga bisa diselipkan edukasi. Mulai dari membiasakan anak berdoa sebelum makan, kemudian bisa diajarkan mencuci alat makan setelah makan.

“Kemudian misal ada sisa lauk tiga, tidak dibuang, ditawarkan ke teman-teman yang mau lima ternyata. Kan anak harus memecahkan masalah itu. Daging tiga yang mau lima anak, itu kan edukasi, problem solving,” jelasnya.

Agung juga menyinggung terkait anggaran MBG sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut bisa untuk bahan pangan yang memenuhi kebutuhan gizi. Namun, hal itu harus melihat masing-masing daerah mengingat bahan pangan di beberapa daerah di Indonesia cukup mahal.

“Mungkin kalau Maluku atau Papua kalau memenuhi Rp 10.000 susah, karena harga bahan pangan mereka sudah tinggi, tapi itu kan bukan patokan mati. Range terendah Rp 10.000 sampai bisa Rp 15.000 biasanya. Sangat enggak mungkin kalau semua Rp 10.000,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan program ini menurutnya juga ada tantangan, salah satunya menyesuaikan rasa makanan dengan selera ribuan orang yang menerima program itu. Untuk mengakomodasi selera secara umum, bisa dilihat dari sisa makanan.

“Misal satu menu itu banyak tersisa harus diganti, dievaluasi, karena itu ada protapnya. Tingkat kesukaannya, sisa makanan itu harus dicatat, mana paling disukai, mana yang enggak,” ujar Agung.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan Dewayana merespons usulan dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mewujudkan hal ini, menurut dia, perlu untuk memperhatikan aspek tata kelola.

"Saya kira memang aspek tata kelola dari program ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan," ujar Wildhan kepada Republika.co.id, Kamis (16/1/2025).

Menurut dia, aspek tata kelola dari program MBG ini harus diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi tumpang tindih program, penyelewengan dana, dan lain-lain.

"Agar kemudian tidak terjadi misalnya tumpang tindih program, double penerima manfaat, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan penyelewengan dana, fraud, dan lain-lain," ucap Wildhan.

Dalam praktiknya, tambah dia, OPZ yang sudah resmi menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) memang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan semua tindak kelolaannya kepada para donatur dan kepada otoritas. Hanya saja, kata dia, ada proses audit yang berlapis.

"Dan saya kira juga penting itu untuk melibatkan stakeholders atau otoritas zakat sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat yang berlaku sekarang. Misalnya ada terkait dengan Kemenag, terkait dengan Baznas, dan terkait dengan aspek-aspek syariahnya dari MUI," jelas dia.

Dalam praktik pengelolaan zakat, menurut dia, juga sudah dikenal aspek tiga Aman, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

"Aman syar'i berarti MUI itu otoritasnya, aman regulasi ada Baznas barangkali yang memang menjadi koordinator zakat nasional, dan aman NKRI Kemenah sebagai pembina dari proses-proses pengelolaan zakat," kata dia.

Karena itu, tambah dia, sangat penting melibatkan ketiga pihak ini dalam merumuskan kebijakan bersama terkait bagaimana bisa mengelola program MBG ini dengan baik sesuai dengan regulasi, serta bisa efektif berjalan di lapangan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Apalagi kemudian ada kekhawatiran adanya indikasi program-program seperti ini menjadi politis. Kita harus menghindarkan juga image atau barangkali tendensi-tendensi ke arah sana," ucap Wildhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Chef Fundraising Officer Rumah Zakat, Didi Sabir turut angkat bicara terkait adanya usulan agar dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung program ini, pihaknya perlu konfirmasi dulu ke para muzakki (pemberi zakat) atau melakukan survei.

Dia menjelaskan, Rumah Zakat selama ini hadir untuk memfasilitasi para muzakki untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya. Menurut dia, para muzakki mau mengeluarkan zakatnya lewat Rumah Zakat karena melihat program-program yang telah dilakukan.

"Nah, sehingga kalau kemudian ada usulan terkait bagaimana menggunakan dana zakat ini, tentu kami akan konfirmasi dulu ke muzakki kami, apakah kemudian bisa. Karena, para muzakki ini kenapa ikut ke Rumah Zakat karena program yang sudah berjalan," ujar Didi saat dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

"Nah kalau kemudian ada program baru, tentu Rumah Zakat harus survei dulu atau apa gitu ya. Kemudian menanyakan lah ke para muzakki, apakah muzaki setuju nggak untuk mengikut dalam program seperti Makan Bergizi Gratis ini," jelas dia.

Sebagai lembaga yang memiliki izin dan menjadi LAZ terdepan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, menurut dia, Rumah Zakat tentu mendukung Asta Cita, sebuah cetak biru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

"Hanya mungkin kami perlu melibatkan stakeholder kami untuk kemudian memastikan bahwa ketika ada program baru yang akan kami lakukan, tentu ini perlu sebuah kebijaksanaan dan komitmen bersama," kata Didi.

"Tapi pada intinya adalah kami sangat mendukung program dari Asta Cita-nya program pemerintah periode 2024-2029 ini," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.

"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda."Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," kata dia.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MUKOMUKO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Abdiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut perambahan hutan di daerahnya. Sebab, perbuatan itu merusak ekosistem dan membuat harimau kehilangan habitatnya.

"Kita setuju masalah ini diusut tuntas aparat penegak hukum, karena perbuatan itu membuat harimau turun ke permukiman warga," kata Sekda Kabupaten Mukomuko Abdiyanto di Mukomuko, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan hal itu setelah seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1).

Kemudian, satu ekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya juga ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Menurutnya, mengapa harimau masuk ke permukiman penduduk di daerah ini akibat habitatnya diganggu, hutan yang selama ini menjadi habitat harimau dirambah oleh pihak yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kemunculan hewan buas di daerah ini, katanya, meresahkan warga apalagi sudah ada korban seorang warga dan satu ekor sapi, dan semua ini tidak terlepas dari dampak perambahan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, menurutnya, solusinya bukan sekadar bagaimana menangkap hewan buas itu, tetapi bagaimana memastikan habitat hewan buas terjaga dengan baik dan terpelihara supaya hewan buas tidak keluar habitatnya.

Selanjutnya, ia juga mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan supaya tidak terjadi konflik harimau dan manusia di daerah ini.

Dalam masalah ini, katanya, pemerintah daerah akan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam karena kalau alam terganggu berdampak pada kehidupan manusia.

Selain pemerintah daerah, semua pihak juga harus mengambil peran sesuai tugas dan ketenangan agar kembali tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.