REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak kepada masyarakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.

"Kita sepakat bahwa sandang, papan, pangan merupakan hak hidup warga negara," kata Ahmad Luthfi saat membuka Jateng Omah Expo ke-3, di Semarang, Senin.

Menurut dia, pengembang perumahan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan di Jateng, terutama dalam penyediaan akses hunian.

"Ke depan Jateng harus mampu. Menekan angka kemiskinan (melalui) layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus menjalankan keterjangkauan rumah bagi warga tidak mampu, salah satunya melalui program "Tuku Lemah oleh Omah" dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Luthfi mengatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025, dengan total ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto menyebutkan masih terdapat 324.803 "backlog" kepemilikan rumah per Desember 2024.

Penyebabnya, kata dia, antara lain tingginya harga rumah dan minimnya informasi dalam mendapatkan rumah.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dalam upaya mengurangi "backlog" perumahan tersebut dan membantu pemenuhan target tiga juta rumah subsidi oleh pemerintah pusat.

Ia merinci program perumahan yang diupayakan mencakup rumah susun perkotaan, rumah pedesaan dan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui ajang Jateng Omah Expo (Jomex) 2025 yang digelar mulai 15-26 Mei, asosiasi juga mendorong program sertifikasi pengembang perumahan.

Jomex diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Developer Provinsi Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng, diikuti oleh 19 pengembang perumahan, baik subsidi mupun komersial, dua building material, serta lima perbankan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang jelek guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menemui masalah di kemudian hari.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu. Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek," kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin.

Kemudian, untuk prosedur pengetatan selanjutnya yakni mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," ujar Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, lanjut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, juga menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan," ucapnya.

Kemudian, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik," katanya.

Yang tak kalah penting, kata dia, secara rutin akan dilakukan pelatihan penjamah makanan, mengingat banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Kepala Badan Bergizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, sekitar 2.700 pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, terlibat dalam pemenuhan bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri Peluncuran Program Perdana Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di Satuan Pelayanan Pememihan Gizi (SPPG) Cileunyi Al Kasyaf, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (19/5).

"Sekarang sudah tercatat 2.700-an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," ujar Dadan.

Menurut Dadan, keberadaan pelaku UMKM di Indonesia akan sangat diuntungkan dengan adanya program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Karena, untuk 1 unit SPPG saja setidaknya membutuhkan 15 UMKM untuk pemenuhan bahan bakunya.

"1 SPPG minimal 15 supplier minimal, tahu tempe, beras, ayam, sayuran, buah, termasuk minyak goreng. Sekarang sudah ada 1.343 SPPG di seluruh Indonesia 38 provinsi, dan itu 100 persen adalah UMKM, karena mitra badan gizi seluruhnya UMKM," katanya.

Dadan mengatakan, selain berdampak terhadap UMKM, program MBG juga sudah menyerap sebanyak 53 ribu tenaga kerja yang tersebar di seluruh SPPG di seluruh Indonesia. "Jadi ini sudah cukup besar tenaga kerja yang terlibat sudah hampir 53 ribu," kata Dadan.

Sementara itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, program makan bergizi gratis (MBG) bakal memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM di Indonesia. Sehingga dirinya berharap semakin banyak UMKM yang terlibat dalam program tersebut.

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, menyukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Maman.

Menurut Maman, kehadiran program MBG ini juga akan berdampak terhadap tumbuh kembang para siswa di Indonesia. "Kehadiran pemerintah bukan hanya memfasilitasi pendidikan saja, selain bekal pendidikan yang baik, tapi juga harus ada bekal asupan nutrisi yang baik juga supaya pertumbuh kembangan anak menjadi lebih optimal dan cerdas," papar Maman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, tiga penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program itu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, katanya, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Taruna menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut. Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan kronologi kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi Kota Bogor. Insiden ini kemudian ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat setelah lonjakan jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

Dadan menjelaskan dipilihnya kantin Sekolah Bosowa Bina Insani dipilih sebagai lokasi proyek percontohan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memiliki fasilitas kantin yang dinilai memadai. Ia mengatakan sejak 6 SPPG tersebut berjalan tidak terjadi masalah.

"itu sudah berlangsung sejak 6 Januari. Jadi sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja," ujarnya, Selasa (14/5/2025).

Ia menyebutkan, SPPG di sekolah tersebut bertujuan menunjukkan bahwa program makan bergizi bisa dijalankan dengan baik melalui kantin sekolah, dengan sistem distribusi in-house yang efisien. Namun, insiden yang terjadi pada pekan lalu menjadi perhatian serius.

"Sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin," katanya.

Dadan menjelaskan, kasus keracunan di Bogor memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. "Yang di Bogor ini agak slow reaksi, jadi reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu. Dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat," katanya.

Akibat lambatnya reaksi, pelayanan SPPG sempat masih berlangsung pada Rabu dan Kamis. Namun, setelah Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan penelusuran dan mencatat peningkatan signifikan jumlah siswa yang terdampak, status KLB akhirnya ditetapkan.

Penetapan status KLB, menurut Dadan penting untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak bisa mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

"Nah ini penting sekali penetapan KLB ini agar pemerintah daerah bisa menangani seluruh penerima manfaat yang berobat. Itu penetapan KLB untuk seperti itu," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan siswa dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor pada pekan lalu. Berdasarkan data hingga Sabtu (10/5/2025), terdapat 214 siswa yang mengalami keracunan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan, timnya langsung melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak setelah menerima laporan tersebut. Selain itu, BGN juga memberikan teguran peringatan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini, kami biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak?" kata dia melalui keterangannya, Senin (12/5/2025).

Setelah didapati ada sampel makanan yang kurang baik, BGN kemudian memberikan teguran kepada SPPG. Sebab, hal semacam itu semestinya tidak boleh terjadi.

"Maka kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar dia.

Selain memberikan teguran, BGN juga akan kembali memberikan pelatihan kepada SPPG yang bersangkutan, terutama bagian penjamah makanan. Hal itu dilakukan untuk mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Ia menambahkan, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya. "Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita setop supplier tersebut," kata Tigor.

Tigor memastikan, BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan dan pembiayaan medis para siswa yang mengalami keracunan. Para korban juga akan diberikan asuransi.

"Kami bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 350 ribu unit. Hal itu setelah dilakukan penghitungan anggaran oleh Kemenkeu.

"Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, baru-baru ini.

Kabar baik dari Kemenkeu tersebut disambut baik oleh salah satu pengembang perumahan bersubsidi yaitu Pesona Kahuripan. Direktur Utamanya Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma menyampaikan, pihaknya percaya diri dengan progres yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah Menteri Maruarar Siarait.

"Semoga kabar ini menjadi bukti nyata bahwasanya perjuangan daripada Kementerian PKP berikut dengan jajarannya sudah mendekati realisasi akan ditambahkannya kuota FLPP menjadi 350 ribu unit rumah," kata Angga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mengungkapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makanan bergizi gratis (MBG) yang melayani empat sekolah di Kecamatan Coblong dihentikan sementara pascakasus keracunan 342 orang siswa SMPN 35 Bandung. Petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan.

"(Dapur MBG) harus dihentikan dulu," ujar Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian saat dihubungi, Kamis (1/5/2025).

Anhar mengatakan, tim Dinkes Kota Bandung bakal melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan di area dapur MBG. Pihaknya akan memastikan situasi di dapur tersebut. "Dapurnya kami lihat periksa kemudian saya masih menunggu laporan pemeriksaan hasil inspeksi kesehatan lingkungan, sekarang mau dicek lagi," katanya.

Ia menuturkan dapur MBG tersebut mendistribusikan makanan sebanyak 3.163 paket ke empat sekolah. Terdiri dari SMAN 19 sebanyak 997 porsi, SMPN 35 sebanyak 1.043 porsi, SDN 024 Coblong sebanyak 724 porsi dan SDN 189 Neglasari 399 porsi.

"Jumlah korban menurut keterangan wali kelas, sementara yang terdata baru 20 kelas dari 30 kelas SMPN 35 Bandung dengan yang sakit 342 orang," kata dia.

Ia mengatakan para siswa mengalami gejala diare, nyeri perut, muntah, pusing dan demam. Mereka mulai merasakan gejala setelah 8 jam dari makanan. Anhar menambahkan penyelidikan epidemiologi dilakukan termasuk pemeriksaan sampel makanan di laboratorium kesehatan daerah Jawa Barat. Serta memantau kesehatan kondisi siswa.

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar inspeksi ke lokasi Rusun di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Maruarar mengendus kejanggalan dari pembangunan rusun tersebut.

Di KITB, Maruarar menemukan adanya 5 tower dari 10 tower Rusun yang selesai dibangun pada 2022 hingga saat ini tidak dihuni secara optimal. Kondisi itu menurut Maruarar merugikan APBN.

"Pembangunan Rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN," kata Maruarar dalam keterangan pers pada Selasa (29/4/2025).

Guna mencari solusi dan mengetahui pokok permasalahan belum optimalnya penghunian Rusun KITB, Maruarar langsung menemui Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III, Antin Julianti dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jateng, Enfy Diana Dewi.

Maruarar juga mengecek langsung kondisi unit Rusun yang sudah dihuni oleh pekerja industri di Tower 5 dan sejumlah fasilitas umum. Selain itu, juga ke Tower 6 untuk melihat unit Rusun yang direnovasi oleh perusahaan dari Taiwan yakni PT Yih Quan Footware sebagai tempat tinggal para pekerjanya baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai karena ada perubahan peruntukkan penghuni. Ini membuat pihak pengelola harus merenovasi unit oleh BUMN dengan menggunakan APBN," ujar Maruarar.

Maruarar menyatakan belum optimalnya penghunian Rusun ini diakibatkan perencanaan pembangunan Rusun yang tidak matang sehingga banyak tower yang belum dihuni.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, banyak tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri. Sebagian Rusun bahkan harus direnovasi oleh BUMN sehingga merugikan negara karena menggunakan anggaran APBN lagi padahal Rusunnya sudah dibangun, namun belum dihuni tapi harus direnovasi ulang.

"Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari dimana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat aja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan," ujar Maruarar.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Enfy Diana Dewi menjelaskan pembangunan 10 tower Rusun untuk pekerja di KITB Batang telah selesai pada tahun 2022 lalu. Ia telah melakukan serah terima dan serah kelola aset Rusun ke pihak Danareksa sebagai pengelola rusun. "Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengelola agar Rusun ini bisa segera dihuni," ujar Enfy.

Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Ia akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

"Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni," ucap Ngurah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PKP Maruarar Sirait mendukung proyek percontohan ekosistem hijau dalam pembangunan perumahan. Maruarar mendorong perumahan ramah lingkungan dan ramah bagi penghuninya.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penghuni Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun menggunakan teknologi bata interlock presisi oleh ekosistem perumahan dan ramah lingkungan serta proses pengerjaannya cepat serta tahan gempa.

"Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan wujud nyata semangat ekosistem perumahan yang bekerja secara superteam untuk membangun hunian layak berkualitas bagi rakyat," kata Maruarar dalam keterangan pers pada Selasa (29/4/2025).

Pembangunan perumahan itu berada di atas lahan Badan Bank Tanah dan mendapat dukungan penuh dari Semen Indonesia Gresik (SIG), Kementerian PKP, SMF, BTN, Pemkab Kendal dan BP Tapera. Berdasarkan data yang dihimpun, pengembang perumahan Bumi Svarga Asri dilaksanakan oleh PT. Asatu Realty di lokasi Margosari, Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedangkan tipenya adalah 30/60 dan memiliki berbagai prasarana dan sarana serta utilitas pendukung yang baik.

Beberapa keunggulan pembangunan rumah menggunakan bata interlock presisi adalah prosesnya cepat dan hemat. Waktu penyelesaikan rumah tipe 36 hanya dalam waktu 21-30 hari dan dua kali lebih cepat dari cara biasa, lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas serta lolos uji sertifikasi dan SNI, kuat dan tahan gempa.

"Rumah ramah lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan. Ini saatnya yang tepat bagi rakyat jika ingin memiliki rumah bersubsidi dan kami harap pengembang perumahan ini bertanggung jawab apabila ada keluhan dan aduan dari warga," ujar Maruarar.

Selain bangunan rumah subsidi yang memiliki tipe 27/72, pihak pengembang membangun jalan lingkungan cor beton yang cukup lebar, saluran drainase yang memadai dan setiap rumah juga telah memiliki biopori.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah untuk tidak sekedar mengeluarkan izin prinsip pembangunan rumah, tapi juga harus melihat track record pengembang. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tertipu oleh pengembang yang hanya mengumbar janji dan menjual leaflet namun tidak membangun rumah bersubsidi berkualitas.

"Untuk mewujudkan rumah bersubsidi berkualitas kuncinya adalah Pemda jangan hanya melihat syarat lahan, mengeluarkan izin prinsip pembangun perumahan tapi juga harus cek kualitas reputasi pengembang. Rakyat jangan membeli rumah dengan iming-iming harga murah dan leaflet saja dan kita sebagai pemerintah harus bisa melindungi rakyat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujar Maruarar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Bupati juga menyampaikan aspirasinya agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut Bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini. "Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap membantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," imbuh Kang DS.

Terlebih MBG merupakan program yang tak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

"Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG," jelas Dindin yang dikutip Jumat (25/4/2025).

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan inpres.

"Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

"Secara bertahap sesuai arahan Pak Bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.