REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nutrition for Growth (N4G) Summit atau ‘KTT Gizi untuk Pertumbuhan’ di Paris 2025 menjadi ajang promosi pengalaman terbaik pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan gizi nasional ke tingkat global.

Momentum Idul Fitri 1 Syawal 1446 H (31 Maret 2025) adalah peristiwa yang selalu dinantikan oleh kaum muslimin dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selebrasi yang penuh keceriaan, rasa suka cita, dan kebahagiaan, yang identik makanan lezat bergizi dan siapa pun bisa menikmatinya untuk segala usia dan kelas sosial. Tapi tahukah kalian: mendekati lebaran tahun ini, pemerintah RI berjibaku dalam banyak hal?

Otoritas lintas sektor bukan saja menjaga pasokan kebutuhan pangan lebaran dan stabilisasi harga agar tetap terjangkau, tetapi juga mempromosikan pengalaman terbaik pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi ke tingkat global. Promosi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah RI dalam menjalankan agenda untuk pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SGDs): memastikan pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan untuk semua.

Sekilas KTT N4G Paris 2025

Promosi dan komitmen tersebut tersajikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gizi untuk Pertumabuhan (Nutrition for Growth [N4G] Summit) di Paris, 27-28 Maret 2025. Dalam manual acara tertera, N4G Summit ini merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan, yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain; mendorong dialog di antara berbagai pihak dan kalangan di seluruh dunia: pemerintah, sektor swasta, industri, organisasi internasional, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya.

Diselenggaraan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Eleanor Crook Foundation, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), penasihat internasional KTT N4G Paris 2025 terdiri dari SUN, Cote d’Voire, Global Nutrition Report (GNR), Access to Nutrition initiative (ATNi), Nutrition International, dan UNICEF. Dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou, KTT ini juga menjadi forum Global Alliance on School Meals Programs (Aliansi Global untuk Program Makanan Sekolah). KTT N4G Paris 2025 menghadirkan momen penting bagi para pemimpin global, regional, dan nasional, untuk memantapkan visi baru dunia dalam upaya kolektif pemenuhan gizi dan pembangunan berkelanjutan melalui tiga sasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Polres Indramayu bersama Bhayangkari Cabang Indramayu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Indramayu, Rini Ari Setyawan, turun langsung untuk melakukan monitoring pembangunan fasilitas tersebut pada Sabtu (29/3/2025).

Kapolres melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata mengatkan, program itu merupakan bagian dari dukungan Polri dan Bhayangkari terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kami sepenuhnya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan oleh Presiden. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan anak-anak, khususnya di Indramayu, mendapatkan asupan makanan sehat dan seimbang demi masa depan yang lebih baik," ujar Junata.

Junata berharap, keberadaan SPPG itu dapat membantu mengurangi angka kekurangan gizi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayah Indramayu. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa,” kata Junata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Adita Irawati menyatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. “Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif. Di sisi lain, langkah ini juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025. Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya, Jumat (21/3/2025) malam.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp 1 triliun, meningkat dari sekitar Rp 700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp 5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menjelaskan, banjir di Jabodetabek, khususnya di Puncak, Bekasi, Tangerang, dan Batu Tulis pada awal Maret lalu disebabkan alih fungsi lahan di Areal Penggunaan Lain (APL). Daerah atau yang seharusnya merupakan kawasan lindung dibangun menjadi permukiman atau kawasan industri.

"Hal ini menyebabkan lokasi tersebut menjadi kedap air, sehingga air melimpas melewati area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan. Selain itu, penyempitan alur sungai juga memperburuk situasi, di mana alur sungai yang seharusnya 11 meter menyempit menjadi 3 meter," kata Dyah, Kamis (20/3/2025).

Kondisi ini, tambah Dyah, diperparah banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang mengurangi fungsi resapan air. Akibatnya, air menggenang di area permukiman yang menyebabkan banjir.

Dya menjelaskan, seluruh kawasan dan perairan di Indonesia terbagi ke dalam daerah aliran sungai (DAS), yang mencakup hulu hingga hilir. Hulu terletak di bagian atas dengan topografi yang miring, sedangkan hilir lebih landai hingga mencapai sungai.

Ketika hujan turun, air akan mengalir dari atas ke bawah dengan kemiringan tertentu, yang memudahkan aliran air. Namun, perubahan tutupan lahan atau area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan dapat memperburuk kondisi DAS. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

Ada beberapa indikator yang dapat memicu terjadinya banjir. Salah satunya adalah curah hujan tinggi. Curah hujan yang sangat lebat, di atas 100 mm per hari, dapat meningkatkan potensi banjir atau tanah longsor.

"Data curah hujan pada periode 27 Februari hingga 3 Maret menunjukkan bahwa curah hujan tercatat sangat ekstrem, berkisar antara 100 hingga 145 mm, yang termasuk dalam kategori curah hujan ekstrem," kata Dyah.

Analisis terhadap kejadian bencana hidrometeorologi di awal Maret menunjukkan banjir terjadi di beberapa lokasi dengan DAS yang berbeda. Misalnya, banjir di Puncak terjadi di DAS Ciliwung, sementara banjir di Bekasi terjadi di DAS Kali Bekasi. Selain itu, longsor di Batu Tulis terjadi di sub-DAS Cisadane, dan banjir di Tangerang Selatan terjadi di DAS Kali Angke Pesanggrahan.

"Penting untuk dicatat bahwa kejadian banjir di satu lokasi tidak berkaitan dengan kondisi DAS di hulu DAS Ciliwung," kata Dyah.

Luas kawasan hutan di empat DAS tersebut mencapai sekitar 47.705 hektare, atau 12,23 persen dari total luas kawasan. Dari analisis tutupan lahan, ditemukan proporsi permukiman di masing-masing DAS cukup signifikan. Di DAS Ciliwung, 61,78 persen lahan digunakan untuk permukiman, sedangkan di DAS Cisadane, proporsi permukiman mencapai 25,65 persen. Di DAS Kali Angke Pesanggrahan, angka ini bahkan lebih tinggi, yaitu 83,37 persen, dan di DAS Kali Bekasi, 41,85 persen lahan juga digunakan untuk pemukiman.

Selain itu, terdapat 13.955 hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan 23.435 hektare di luar kawasan hutan. Lahan kritis ini berkontribusi terhadap meningkatnya limpasan, erosi, dan sedimentasi di alur sungai, yang pada gilirannya menurunkan kapasitas pengaliran sungai.

Dengan demikian, pengelolaan lahan yang baik dan perlindungan terhadap kawasan hutan sangat penting untuk mencegah bencana hidrometeorologi di masa depan.

Dyah menyampaikan langkah-langkah penanganan untuk mencegah banjir kembali terjadi. Di dalam kawasan hutan, pihaknya akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), dalam bentuk penanaman. Kemudian, menerapkan teknik konservasi tanah dan air dalam berupa DAM pengendali dan DAM penahan pada lokasi-lokasi dan kemiringan tertentu. Fungsi bangunan KTA ini untuk menahan sedimen, dan untuk mengendalikan air yang turun dari hulu.

Penanganan pada lokasi di APL juga sama, khususnya yang topografinya miring dilakukan RHL dengan tanaman vegetatif, dan bangunan sipil teknis

"Tentu saja hal ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Kita akan intensif kedepan melakukan penanaman. Kami akan mendukung dengan penyediaan bibit-bibit dari Persemaian Rumpin untuk penanaman baik di dalam maupun luar kawasan hutan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Jajaran Polres Indramayu siap mengamankan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 2025. Tak hanya di jalanan, pengamanan pun dilakukan di permukiman warga yang ditinggal mudik oleh warganya.

Kesiapan itu terlihat dari Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025 yang dipimpin oleh Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, didampingi Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, di Lapangan Apel Mako Polres Indramayu, Kamis (20/3/2025).

Apel itu dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta berbagai instansi terkait di Kabupaten Indramayu. Hadir pula pejabat utama Polres Indramayu serta para Kapolsek jajaran untuk memastikan kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 H.

Ari menjelaskan, Operasi Ketupat 2025 difokuskan pada pengamanan arus mudik serta aktivitas masyarakat di Indramayu.

“Prioritas pengamanan selain pemudik, kami juga fokus pada pengamanan pasar tumpah, titik rawan kemacetan, serta permukiman yang ditinggalkan masyarakat saat mudik. Selain itu, kami juga mengantisipasi potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Indramayu,” ujar Ari.

Ari mengatakan, koordinasi lintas sektoral telah dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait dalam merespons cepat jika terjadi bencana. Dalam aspek lalu lintas, Polres Indramayu memberikan perhatian khusus pada jalur tol dan jalur Pantura yang menjadi rute utama pemudik.

“Kami telah menempatkan 24 Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan) serta 1 Pos Terpadu di titik-titik strategis, termasuk daerah rawan kemacetan, pasar tumpah, serta lokasi rawan kecelakaan,” katanya.

Selain menempatkan personel di pos-pos pengamanan, Polres Indramayu juga mengerahkan tim patroli yang bertugas mengamankan jalur alternatif dan daerah rawan kejahatan guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama mudik Lebaran 2025.

Ari juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keamanan selama perayaan Idul Fitri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas pemerintah Indonesia mulai berjalan di Provinsi Papua, tepatnya Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin (17/3/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia untuk menjalankan MBG di tiga sekolah, yaitu SD Inpres Barawaikap, SD YPK Mariadei, dan SD PGRI Serui.

Program Manager Kitong Bisa Learning Center (KBLC) Kepulauan Yapen, Rachel Mambrasar menyampaikan, MBG sebagai upaya distribusi makanan dan program meningkatkan kualitas pendidikan. "Program ini dirancang tidak hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas belajar mereka," ujar Rachel di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Program tersebut bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah guna mendukung kesehatan, kecerdasan, dan pencegahan stunting di Papua. "Dengan kondisi gizi yang baik, anak-anak dapat lebih fokus, memiliki energi yang cukup, serta meningkatkan motivasi dalam belajar," ucap Rachel.

Selain itu, KBF Indonesia telah memiliki pengalaman menjalankan program MBG, dengan hasil yang signifikan. Program itu berhasil meningkatkan motivasi belajar serta kemampuan baca tulis sebesar 33 persen. Rachel menyebut, pihak sekolah menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya pola makan sehat dalam mendukung prestasi akademik siswa.

Ke depannya, menurut Rachel, KBF Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dapur dalam program itu. Sehingga cakupan penerima manfaat dapat diperluas dan keberlanjutan program tetap terjaga.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Erny Tania menjelaskan, pemerintah daerah mendukung penuh program MBG yang memberikan dampak positif bagi pendidikan dan kesehatan anak-anak. "Kami sangat mendukung inisiatif ini dan berharap Dapur KBF Yapen dapat menjangkau lebih banyak sekolah di masa mendatang guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah ikut angkat bicara seputar polemik kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya. Seperti diketahui Sekretaris Kabinet itu baru saja naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel.

"Muda berprestasi, dialah Letkol Teddy Indra Wijaya. Saya mulai mengenalnya pribadi karena Menhan Prabowo saat itu mencari saya," ujar Fahri lewat kicauannya di X, Jumat (14/3/2025).

"Saya sedang di luar dan beliau mengatur waktu setelah saya pulang. Sejak itu kami sering berkomunikasi. Sigap, cermat dan harus diakui kapasitasnya sebagai ajudan luar biasa," kata Fahri menambahkan.

Menurut Fahri, dedikasi Teddy dalam tugas membuatnya mendapat kepercayaan dari dua orang Presiden (ajudan Presiden Jokowi dan Prabowo), Panglima tertinggi angkatan perang. Sebuah pencapaian luar biasa yang diraih oleh seorang Prajurit TNI. "Kepercayaan kepada anak muda tentu bersyarat kecakapan," katanya.

Fahri menuturkan, wajah Letkol Teddy menambah daftar wajah-wajah muda dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Setelah sebelumnya diawali oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Muda adalah harapan, muda adalah semangat, muda adalah masa depan generasi. Itulah pesan kuat di balik ramai wajah muda dalam pemerintahan," kata wakil menteri perumahan itu.

Polemik kenaikan pangkat

Tapi, kata Fahri, setiap yang tumbuh tinggi menjulang, pasti mendapatkan tiupan angin yang kencang. Siapa pun dia harus kuat dan bertahan sambil menunjukkan sikap tenang dan tetap senang dengan apa pun tugas yang diberikan oleh negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali. Audit diharapkan bisa sekaligus mengevaluasi program andalan Prabowo-Gibran tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam. “Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE -- Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengunjungi dapur BGN di Bumi Satria Kencana, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (9/3/2025). Mereka disambut Ketua Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya Nofalia Heikal Safar.

Kunjungan dua pejabat tersebut bertujuan memastikan dapur BGN tetap dapat beroperasi dengan baik, meskipun sempat terdampak banjir beberapa hari sebelumnya. Dapur tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan balita di Kota Bekasi, terutama pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Nofalia Heikal Safar menyampaikan, dapur BGN berperan aktif dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program itu bertujuan untuk memastikan seluruh pelajar, santri, dan balita mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari.

"Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kami ingin memastikan bahwa dampak banjir tidak menghambat misi kami dalam mendukung program ini," ujar Nofalia saat mendampingi Prof Rachmat dan Prof Dadan.

Nofalia menyampaikan, kehadiran kedua pejabat kepercayaan Presiden Prabowo itu menjadi penyemangat bagi para pekerja yang terus berjuang di tengah ujian banjir. "Kami ingin menunjukkan bahwa bencana tidak akan mematahkan semangat kami dalam menjalankan misi sosial ini. Dengan dukungan pemerintah, kami yakin dapur BGN akan terus memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa," ucap Nofalia.