REPUBLIKA.CO.ID, MIMIKA -- Para siswa di Sekolah Dasar (SD) Baptis, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menyatakan, siap menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seorang siswa kelas 4 SD Baptis, Regina, mengemukakan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ia harus makan sehat. Hal itu karena ia bercita-cita kelak menjadi dokter.

"Sa (saya) pu (punya) cita-cita menjadi dokter. Sa mau diberi makan gratis oleh Pak Prabowo supaya bisa menjadi dokter. Sa harus sehat untuk bisa jadi dokter, terima kasih, Pak Prabowo," ujarnya di Timika, Kabupaten Mimika pada Senin (10/3/2025).

Sekitar pukul 09.00 WIT, Kepala Sekolah SD Baptis Pitirina Kogoya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jeni Ohestina Usmany telah membimbing pelajar kelas 1 hingga 6. Mereka bersiap menyambut Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang menyosialisasikan program prioritas tersebut.

"Adik-adik semua harus terus semangat untuk menggapai cita-cita, dan kalau cita-citanya ingin tercapai, harus makan yang sehat, sarapan yang sehat, senang tidak jika dapat Makan Bergizi Gratis dari Pak Presiden?" tanya Lenis saat hadir di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB.

Seluruh siswa kelas 6 yang disapa pertama kali oleh Lenis pun menjawab serempak, "Senang!"

Selain menyosialisasikan tentang program MBG, Lenis juga memberikan beberapa pertanyaan sekaligus kuis menghafalkan Pancasila. Siswa yang berani maju dan berhasil melafalkan kelima sila Pancasila dengan tepat mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang.

Kepala Sekolah SD Baptis, Pitirina Kogoya, menyebutkan, sedikitnya terdapat 80 siswa di sekolah yang dipimpinnya, dengan sembilan orang guru yang mengajar setiap hari. Menurut dia, program MBG sangat membantu orang tua di wilayah Kabupaten Mimika karena mereka akan mendapatkan edukasi tentang pola gizi yang sehat dan seimbang.

"Anak-anak di sekolah ini memang sebagian besar sarapan setiap hari, tetapi mungkin belum seluruhnya paham atau mengerti gizi seperti apa yang tepat untuk anak-anaknya, jadi MBG ini sangat bermanfaat, kami siap menerima MBG dari Bapak Presiden," ujar Pitirina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berupa makanan. Di dalamnya perlu dilengkapi minuman bergizi tinggi untuk mendukung pertumbuhan anak.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya asupan susu untuk pertumbuhan anak sehingga memasukannya ke dalam program makan bergizi gratis (MBG).

“Susu penting bagi anak dan sudah diprogramkan di DKI. Untuk anak SD disarankan minum susu hangat. Bukan berarti susu pack (kemasan) itu tidak bagus, tapi untuk anak SD sebaiknya susu yang hangat,” kata Rano dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wagub mengatakan susu mengandung gizi yang esensial untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan anak.

Namun, dia mengakui belum tentu semua anak terutama di Jakarta mendapatkannya karena terkendala ekonomi.

“Sangat penting (kebutuhan susu), karena belum tentu anak-anak, maaf mungkin dari keluarga yang tidak semua bisa memberikan susu,” ujar Rano.

Dia menegaskan pemilihan susu terutama untuk anak sekolah tidak dilakukan secara sembarangan. Merujuk anjuran pakar kesehatan, pemberian susu disesuaikan dengan usia pertumbuhan anak. Anak-anak, saran Rano, langsung meminumnya dalam kondisi masih hangat.

Sementara itu, politisi sekaligus anggota DPR RI periode 2014–2024 Ribka Tjiptaning berpendapat program MBG yang mengedepankan gizi seimbang sudah tepat.

Apalagi, kata dia, program ini juga menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang merupakan sosok kunci memberantas stunting.

“Saya senang banget sarapan sehat dan gizi seimbang ini menyasar ibu hamil dan menyusui,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari PT Frisian Flag Indonesia (FFI). Bahkan, FFI telah memulai proyek percontohan yang mengadopsi semangat MBGmdi 10 sekolah dasar di sekitar pabrik kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perusahaan pada medio Oktober 2024, menggelar program uji coba dengan memberikan MBG kepada lebih 2.000 siswa di delapan SD dan dua SMP. Bermitra dengan Indonesia Food Security Review (IFSR) dan Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKGK FKM UI), FFI ingin uji coba MBG bisa tepat sasaran.

"Uji coba yang kami lakukan di Cikarang memasukkan minum susu sebagai bagian dari makan bergizi gratis. Kami mendapat tanggapan positif dari siswa dan guru sekolah, dan minum susu menjadi bagian yang dinantikan oleh anak-anak," ujar Corporate Communication Manager FFI Fetti Fadliah dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, kata Fetti, FFI juga melakukan survei terhadap 359 siswa yang mengikuti program uji coba MBG di Cikarang. Hasilnya, mereka menemukan mayoritas siswa mengalami kurang gizi, bahkan ada yang berstatus gizi buruk.

Menurut dia, pemberian produk susu secara rutin saat MBG akan membantu pemenuhan gizi yang dibutuhkan. "Melihat respons ini, FFI semakin yakin bahwa program MBG sangat bermanfaat dalam meningkatkan status gizi anak dan membangun Indonesia menjadi bangsa yang kuat," kata Fetti.

Wakil Ketua PKGM FKM UI, Prof. Dr. drg Sandra Fikawati MPH menyampaikan, pihaknya memiliki survei yang menunjukkan konsumsi susu di Tanah Air masih rendah, hanya 16 liter per kapita per tahun. "Angka ini masih jauh dibanding negara-negara maju seperti Belanda yang sudah 250 liter per kapita per tahun," kata Fikawati.

Dia pun menyayangkan adanya seruan untuk menghentikan konsumsi susu dan diganti dengan makan ikan atau daging. Menurut Fikawati, minum susu mengandung kalsium dan vitamin D yang sangat baik diberikan kepada anak setelah masa ASI eksklusif, balita, usía sekolah dan dewasa, bahkan hingga usía lanjut.

Dari survei yang dilakukannya mendapati balita yang kurang mengonsumsi susu berdampak pada stunting, pelambatan pertumbuhan, malnutrisi, hingga overweight di masyarakat kota. "Makanan harus diberikan seimbang, tidak boleh berlebih atau kurang," kata Fikawati dalam diskusi di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Banjir melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Di Bekasi Barat, Perumahan Duta Kranji, Bintara ikut merasakan dampak curah hujan tinggi sejak Senin (3/4/2025) malam.

Kali Cakung yang melintasi Perumahan Duta Kranji meluap hingga menggenangi sebagian jalan di kompleks tersebut, Selasa (4/3/2025) pagi. Hal serupa terjadi di ruas Jalan Raya Bintara yang dilewati Kali Cakung tersebut. Genangan air mencapai ketinggian sekitar 30-40 cm.

Air menggenangi jalanan mulai dari depan restoran Mi Gacoan sampai jembatan Kali Cakung sepanjang kita-kira 100 meter. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Pondok Kopi menuju Pasar Kranji dan sebaliknya terhambat.

Pengendara motor sebagian memaksa melintas, sementara lainnya memilih memutar balik. Bagi pemotor yang memutuskan menerjang genangan air, mereka diarahkan mengambil sisi halaman ruko yang posisinya lebih tinggi dari jalanan.

Mobil-mobil dengan ground clearence tinggi masih bisa langsung melewati genangan air dengan melambatkan laju. Sementara mobil-mobil city car, sedan, pick up juga selamat melintas, tapi dengan ekstra hati-hati. Pengemudi mobil dipandu petugas keamanan setempat dan Satpol PP mengikuti jalur motor dengan berbelok mengambil sisi halaman ruko yang lebih tinggi.

"Sudah dari tadi malam katanya (banjir)," ujar seorang petugas keamanan yang ikut membantu mengatur arus lalu lintas di lokasi banjir tersebut kepada Republika.co.id.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden. Pada 2025, BGN sudah memiliki Rp 71 triliun untuk program MBG.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan. Sehingga, dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Dadan menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton. "Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menghadiri musyawarah provinsi (muprov) ke-8 Kadin Jabar di Hotel Trans Bandung, Senin (3/3/2025). Muprov digelar untuk memilih ketua baru Kadin Jabar.

Seperti diketahui, terdapat dua calon yang akan berkompetisi untuk menjadi ketua di Muprov Kadin Jabar yaitu Sintha Checawati Ketua Kadin Bogor serta Masrura Ramidjal Ketua DPD Iwapi Jabar. Saat ini Kadin Jabar dicaretakeri oleh Agung Suryamal.

Ketua pelaksana kegiatan Muprov Kadin Jabar Zoelkifli Adam mengatakan kegiatan Muprov Kadin Jabar sudah siap dilaksanakan 100 persen pada Senin (3/3/2025). Ia menyebut dua sosok Ketua Kadin Indonesia dan Menteri PKP akan menghadiri acara tersebut. "Insyaallah Pak Anindya akan hadir. Pak Ara bakal hadir," ujar Zoelkifli, di Kota Bandung, Ahad (2/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Committee Muprov Jabar Barkah Hidayat mengatakan terdapat 19 orang ketua Kadin di kabupaten dan kota yang akan hadir di acara Muprov Kadin Jabar. Termasuk empat careteker Kadin dan empat lainnya di kabupaten dan kota lainnya akan menyusul hadir.

Ia menyebut tiap daerah mengutus tiga orang perwakilan dan satu orang peninjau. Sedangkan careteker Kadin mengurus satu utusan dan dua peninjau. Sedangkan anggota luar biasa sebanyak 13 orang akan hadir. "Insyaallah , tidak ada hambatan dan semua bisa terselesaikan sebelum sore hari nanti," kata Barkah.

Barkah menambahkan pihaknya sudah mengundang Kadin Almer untuk turut serta dalam pemilihan Ketua Kadin Jabar. Namun, yang bersangkutan tidak berminat untuk maju di Muprov Jabar.

Pihaknya kemudian membuka pendaftaran calon dan menerima tiga orang pendaftar. Namun, akhirnya hanya terdapat dua orang perempuan yang memenuhi kriteria.

Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal berharap Muprov Jabar dapat membuat insan Kadin Jabar bersatu padu memajukan organisasi dan mengakhiri dualisme. Ia berharap ke depan Kadin Jabar dapat membantu pemerintah Jabar dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Kita bantu Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewujudkan program programnya," kata dia.

Pengembang Indonesia Jawa Barat Rayhan mendukung Muprov yang digelar Kadin Jabar. Sebab penunjukan Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal sudah sesuai dengan yang dikeluarkan Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakrie

Sejumlah Kadin di kabupaten dan kota seperti Kadin Garut, Kadin Depok, Kadin Bekasi, dan anggota luar biasa mendukung Muprov Kadin Jabar Agung Suryamal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akan berkomitmen untuk turun langsung dalam mengawalpembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya ini mau mengawal (kasus ini), Pak. Saya diminta Presiden membantu menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat. Terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Masalah ini menarik perhatian publik tidak?” ungkap Maruarar.

Hal ini disampaikan Maruarar, saat melakukan pertemuan membahas polemik pembukaan akses jalan perumahan menurut PIK1. Hadir di pertemuan ini, jajaran perangkat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, perangkar desa Kapuk Muara, Camat Penjaringan, perwakilan RW-RW di Kapuk Muara, PT Lumbung Kencana Saksti, PT Mandala Permai, maupun masyarakat .

Ia menegaskan masalah ini menjadi prioritas perhatiannya. Untuk itu ia akan mengundang lagi, pihak-pihak terkait pada 15 Maret 2025. Mereka akan diminta untuk melaporkan update perkembangan penyelesaian.

Maruarar mendesak Pemerintah Daerah Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam pertemuan itu Maruarar mempertanyakan belum juga ada penetaan lokasitembok yang akan dibuka, pembebasan lahan, maupun pembangunan jalannya. Padahal, menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas. “Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan maka akan melebar kemana-mana,” kata Maruarar.

Mantan anggota DPR RI ini, lalu mendesak Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, agar penetapan lokasi segera ditetapkan. “Apakah tetap di situ atau pindah. Bapak kan sudah lama punya kajian. Tolong segera dibuat keputusan jangan dibuat ngambang. Kan rakyat sudah didengar pertimbangannya, perusahaan sudah didengar. Tetapkan apa keputusannya,” papar Maruarar.

Ia bahkan meminta kesanggupan pemda untuk penetapan lokasi ditetapkan dalam waktu sepekan ini. Namun Ali Maulana tidak bisa menjamin hal itu bisa dilakukan. “Boleh tidak seminggu lagi Penloknya selesai?” tanya Maruarar, yang diijawab Ali Maulana dengan jawaban,”Belum”.

Ali mengatakan, pihaknya tetap menjadikan masalah pembukaan tembok untuk akses jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) sebagai prioritas. Namun ia tidak bisa memastikan persoalan penetapan lokasi bisa seminggu selesai. Hingga kini pun, jika bicara tentang jalannya, pemda belum melakukan pembebasan lahan maupun pembuatan jalannya.

Tak hanya mendesak segera adanya penetapan lokasi, Maruarar juga minta polisi segera mengungkap masalah tumpukan batu yang menutup saluran air, yang berada di sebelah tembok perumahan. Namun Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, juga tidak bisa memastikan masalah tersebut selesai dalam seminggu.

James, mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan pengecekan ke lokasi tumpukan bantu yang menutup saluran air. Mereka juga meminta keterangan pada 16 saksi, termasuk para ketua RW dan pihak PT Lumbung dan PT Mandara, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Hasilnya, kata James, sejak 2023, batu tersebut menutupi saluran air di luar tembok yang dibuat PT Mandara. Akibat dari pengurukan ini, mengakibatkan banjir.“Walaupun menurut warga sebelum diuruk pun sudah terjadi banjir,” jelas James.

Namun yang menarik, pihak perwakilan PT Lumbung yang hadir di pertemuan tersebut, mengakui jika yang menaruh batu di saluran air adalah pihaknya. “Ya dari kami (yang menumpuk batu, Red) Itu stok (batu) yang ada di situ, Pak,” kata perwakilan PT Lumbung kepada Maruarar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa. Hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi. “Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” ujarnya.

Mengenai menu khusus Ramadhan, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyertakan kurma dalam paket makanan untuk wilayah mayoritas Muslim.

“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa. Hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi. “Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” ujarnya.

Mengenai menu khusus Ramadhan, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyertakan kurma dalam paket makanan untuk wilayah mayoritas Muslim.

“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) kepada pelajar sekolah sepanjang bulan Ramadhan tak akan berhenti. Tapi siswa beragama Islam diimbau agar mengonsumsinya saat berbuka puasa.

Hal itu disampaikan Wakil Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus seusai rapat di kantor Kemenkopolkam pada Senin (24/2/2025).

Lodewijk menyebut jadwal pembagian MBG tak mengalami perubahan. Nantinya siswa beragama Islam diizinkan membawa pulang porsi MBG agar dapat dikonsumsi ketika buka puasa.

"Karena bulan puasa mereka akan bawa pulang ke rumah, jadi buat buka puasa. Nanti yang lain yang tidak puasa, katakan lah Nasrani, mereka tetap makan di kelas," kata Lodewijk pada Senin (24/2/2025).

Lodewijk menegaskan kebijakan itu sesuai keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Oleh karena itu, Kemenkopolkam akan selaras dengan keputusan tersebut.

"Ada kebijakan dari Badan Gizi Nasional, pernah mengeluarkan statement bahwa makan bergizi gratis tetap dilaksanakan (selama Ramadhan)," ujar Lodewijk.

Rencananya, MBG bagi siswa PAUD, TK, hingga Kelas 2 SD akan disalurkan sekitar pukul 08.00. Sedangkan siswa kelas 3 hingga 6 SD dibagikan pukul 09.30 waktu setempat. Adapun siswa SMP hingga SMA dibagikan pukul 12 siang waktu setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Farisa Bakti Persada menargetkan dapat menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 4.025 siswa di Kabupaten Bandung Barat. Para siswa tersebut berasal dari sembilan sekolah tingkat PAUD , Madrasah Ibtidaiyah, SD hingga dengan siswa SMP termasuk ibu menyusui dan ibu hamil.

Ketua Yayasan Farisa Bakti Persada Miftah Farid mengatakan telah mempersiapkan pendirian dapur SPPG di Komplek Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Mereka akan memulai menyalurkan makanan bergizi gratis kepada siswa pada bulan Maret.

"Dapur SPPG nanti akan memenuhi kebutuhan makanan bergizi gratis siswa di wilayah Ngamprah, Bandung Barat, 4.025 siswa," ucap dia bersama pembina Yayasan Yahya Abdul Azis, Sabtu (22/2/2025).

Ia menyebut pelaksanaan penyaluran makanan bergizi gratis akan mulai dilakukan pada Maret atau saat bulan puasa Ramadhan. Pihaknya pun telah menunjuk tim pelaksana percepatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis.

Sementara itu, Yoga Budi Permana tim pelaksana makan bergizi gratis mengatakan pihaknya telah memenuhi syarat pendirian SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain itu, telah dilakukan survei dua kali pada Januari lalu dan telah terverifikasi.

"Kesiapan kita saat ini sudah mencapai 90 persen terkait proses persyaratan administrasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," ungkap dia bersama tim Akbar Ginanjar.

Pihaknya saat ini fokus mempersiapkan peralatan penunjang pelaksanaan penyiapan makanan bergizi gratis. Ia berharap kehadiran SPPG di wilayah Bandung Barat tersebut dapat membantu pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami memohon dukungannya oleh semua pihak dan insyaallah pelaksanaan ini dapat berjalan sesuai target yang kami harapkan," ungkap dia.