REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa. Hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi. “Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” ujarnya.

Mengenai menu khusus Ramadhan, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyertakan kurma dalam paket makanan untuk wilayah mayoritas Muslim.

“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) kepada pelajar sekolah sepanjang bulan Ramadhan tak akan berhenti. Tapi siswa beragama Islam diimbau agar mengonsumsinya saat berbuka puasa.

Hal itu disampaikan Wakil Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus seusai rapat di kantor Kemenkopolkam pada Senin (24/2/2025).

Lodewijk menyebut jadwal pembagian MBG tak mengalami perubahan. Nantinya siswa beragama Islam diizinkan membawa pulang porsi MBG agar dapat dikonsumsi ketika buka puasa.

"Karena bulan puasa mereka akan bawa pulang ke rumah, jadi buat buka puasa. Nanti yang lain yang tidak puasa, katakan lah Nasrani, mereka tetap makan di kelas," kata Lodewijk pada Senin (24/2/2025).

Lodewijk menegaskan kebijakan itu sesuai keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Oleh karena itu, Kemenkopolkam akan selaras dengan keputusan tersebut.

"Ada kebijakan dari Badan Gizi Nasional, pernah mengeluarkan statement bahwa makan bergizi gratis tetap dilaksanakan (selama Ramadhan)," ujar Lodewijk.

Rencananya, MBG bagi siswa PAUD, TK, hingga Kelas 2 SD akan disalurkan sekitar pukul 08.00. Sedangkan siswa kelas 3 hingga 6 SD dibagikan pukul 09.30 waktu setempat. Adapun siswa SMP hingga SMA dibagikan pukul 12 siang waktu setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Farisa Bakti Persada menargetkan dapat menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 4.025 siswa di Kabupaten Bandung Barat. Para siswa tersebut berasal dari sembilan sekolah tingkat PAUD , Madrasah Ibtidaiyah, SD hingga dengan siswa SMP termasuk ibu menyusui dan ibu hamil.

Ketua Yayasan Farisa Bakti Persada Miftah Farid mengatakan telah mempersiapkan pendirian dapur SPPG di Komplek Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Mereka akan memulai menyalurkan makanan bergizi gratis kepada siswa pada bulan Maret.

"Dapur SPPG nanti akan memenuhi kebutuhan makanan bergizi gratis siswa di wilayah Ngamprah, Bandung Barat, 4.025 siswa," ucap dia bersama pembina Yayasan Yahya Abdul Azis, Sabtu (22/2/2025).

Ia menyebut pelaksanaan penyaluran makanan bergizi gratis akan mulai dilakukan pada Maret atau saat bulan puasa Ramadhan. Pihaknya pun telah menunjuk tim pelaksana percepatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis.

Sementara itu, Yoga Budi Permana tim pelaksana makan bergizi gratis mengatakan pihaknya telah memenuhi syarat pendirian SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain itu, telah dilakukan survei dua kali pada Januari lalu dan telah terverifikasi.

"Kesiapan kita saat ini sudah mencapai 90 persen terkait proses persyaratan administrasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," ungkap dia bersama tim Akbar Ginanjar.

Pihaknya saat ini fokus mempersiapkan peralatan penunjang pelaksanaan penyiapan makanan bergizi gratis. Ia berharap kehadiran SPPG di wilayah Bandung Barat tersebut dapat membantu pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami memohon dukungannya oleh semua pihak dan insyaallah pelaksanaan ini dapat berjalan sesuai target yang kami harapkan," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elite tersebut pada Kamis (20/2).

"Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini," kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti. Adapun, terkait permintaan Hasto agar KPK memeriksa Jokowi, Marurar mempersilakan.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara sapaan akrab Maruarar, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara juga menegaskan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada. Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan checks and balances dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore. Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA— Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kader Muslimat NU untuk memprioritaskan penyiapan 1.000 dapur sehat Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepada seluruh Muslimat yang kami prioritaskan adalah kami meminta untuk segera menyiapkan fasilitasi, untuk menjadi mitra dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kami sudah bekerja sama dan mengkomunikasikan dengan Kepala BGN. Kira-kira Muslimat akan mendapatkan 1.000 titik dapur sehat," kata Khofifah di Surabaya, Ahad (16/2/2025).

Khofifah berpesan kepada para kader Muslimat agar melakukan identifikasi berapa dapur sehat yang menyelenggarakan MBG.

Ditegaskan Gubernur Jatim Terpilih periode 2025-20230 ini, sinergi dengan BGN bahwa Muslimat akan menyiapkan dapur sehat sangat antusias disambut oleh para pengurus Muslimat NU di daerah, salah satunya adalah Papua.

"Yang kemarin memberikan respons luar biasa adalah daerah-daerah di Papua. Ini sangat luar biasa untuk bisa menyediakan kebutuhan gizi bagi anak-anak bangsa hingga pelosok negeri," ujarnya.

Khofifah juga menjelaskan bahwa dalam kongres ini juga dilakukan perubahan struktur organisasi dalam Muslimat NU. Untuk Pimpinan Pusat Muslimat NU kini ada Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, selain Ketua PPMNU.

Arifah Choiri Fauzi, yang saat ini menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipilih sebagai Ketua PP Muslimat NU periode 2025 - 2030.

"Jadi, di kongres ini ada perubahan penguatan struktur di dewan Pembina, yaitu ada Ketua Umum Dewan Pembina, kemudian di pengurus pusatnya ada Ketua Muslimat NU. Jadi, ketua umumnya ada di Dewan Pembina, sementara di ketua Muslimatnya itu ketua, bukan ketua umum, kira-kira strukturnya seperti itu," ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan apresiasi dan beribu terima kasih atas semangat dan dedikasi yang telah diberikan selama berlangsungnya kongres.

“Ibu-ibu selamat kembali ke daerah masing-masing, terima kasih. I love you full,” kata Khofifah.

Selain MBG, Muslimat NU sejauh ini menangani 209 Panti Asuhan, 111 rumah sakit, rumah sakit ibu dan anak, klinik pratama, klinik utama.

BACA JUGA: KFC dan Pizza Hut di Turki Alami Kebangkrutan Akibat Gerakan Boikot Produk Pro Israel

Kemudian, juga ada Yayasan Pendidikan Muslimat NU, lembaga ini mengelola 14.350 lembaga pendidikan, kemudian 9.800-an TK dan RA dan 6800-an PAUD.

Selain itu, Muslimat NU juga punya BLK, yakni 11 BLK serta sebanyak empat induk koperasi wanita, salah satunya adalah Muslimat NU. Tidak hanya itu, Muslimat NU juga memiliki lebih 72 ribu majelis taklim di seluruh daerah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa program inisiatif dalam pemerintahannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) diakuinya sebagai program sederhana, namun menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo pada World Governments Summit 2025 dalam sebuah tayangan video karena Presiden berhalangan hadir dalam forum tersebut.

"Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita," kata Prabowo, demikian dilansir dari Kantor Berita Antara, Jumat (14/2/2025).

Selaras akan hal tersebut, Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) turut serta dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah dalam upaya pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan membantu peningkatan kualitas gizi balita di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate, Jakarta. Upaya ini diwujudkan melalui aksi TJSL dalam program Intervensi Bersama Menanggulangi dan Mencegah Masalah Gizi (Inisiasi).

Berkolaborasi dengan Puskesmas Cakung, program Intervensi Bersama Menanggulangi dan Mencegah Masalah Gizi (Inisiasi) berjalan selama 50 hari yang berjalan mulai dari 8 November 2024 hingga 17 Januari 2025 dengan fokus Peningkatan Kualitas Gizi Balita dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara intensif kepada balita dengan masalah gizi.

“Aksi ini merupakan bentuk dukungan PT JIEP terhadap Asta Cita Pemerintah dan menjadi wujud komitmen PT JIEP dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam rangka mendukung pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan, balita dengan masalah gizi diintervensi setiap harinya dan dimonitoring kesehatannya," kata Corporate Secretary & TJSL JIEP Medik Endra Wahyudi, dikutip pada Kamis (14/1/2025).

Upaya peningkatan kualitas kesehatan diwujudkan melalui pemberian makanan tambahan (PMT), susu formula, susu UHT, vitamin, dan suplemen zinc kepada balita dengan masalah gizi setiap hari selama masa intervensi yang diberikan sesuai rekomendasi ahli gizi. Perkembangan kesehatan balita juga dimonitor melalui kegiatan penimbangan berat badan dan tinggi badan di Pos Gizi Captasi (Cakung Peduli Terhadap Masalah Gizi) Puskesmas Cakung rutin sepekan sekali.

“Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), upaya ini didukung dengan kegiatan peningkatan pengetahuan para ibu balita melalui sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) yang didukung Puskesmas Cakung” kata Medik

Menargetkan ibu balita, wanita hamil dan wanita dalam masa subur, sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) dilengkapi dengan edukasi masak makanan sehat dan bergizi seimbang, cara tepat mengatasi gerakan tutup mulut balita hingga pola perilaku hidup bersih dan sehat mendukung balita sehat rutin setiap minggunya.

“Selama masa intervensi, kesehatan balita dengan masalah gizi terus dimonitoring perkembangannya dan Alhamdulillah membuahkan hasil memuaskan dengan perkembangan peningkatan berat badan dan tinggi badan” kata Medik.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi

Puskesmas Kecamatan Cakung, Puskesmas Kelurahan Jatinegara, Puskesmas Kelurahan Rawaterate, ibu- ibu kader PKK serta seluruh pihak terkait yang mendukung berjalannya program ini. PT JIEP berharap, upaya ini dapat mendukung pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan masyarakat” ujar Medik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Zakat sukses menggelar acara Public Expose 2025 dengan tema For Happiness Together di Jakarta pada Kamis (13/02/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, mitra strategis, serta para donatur dan pemangku kepentingan.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-13, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, serta berbagai tokoh penting lainnya, termasuk perwakilan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta sejumlah pimpinan organisasi filantropi dan akademisi.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang laporan kinerja, tetapi juga perayaan kolaborasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama 26 tahun.

Dalam sambutannya, CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, Rumah Zakat telah dipercaya oleh lebih dari 170 ribu donatur, dengan total dana yang dikelola mencapai Rp 401 miliar.

“Dana tersebut telah disalurkan kepada hampir 2,3 juta penerima manfaat melalui program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, serta program kebencanaan. Salah satu pencapaian signifikan adalah 24 persen peserta program ekonomi berhasil keluar dari garis kemiskinan,” ungkap Irvan.

Rumah Zakat mengusung pendekatan pemberdayaan terintegrasi yang diterapkan di berbagai Desa Berdaya. Program-program seperti BUMMAS (Badan Usaha Milik Masyarakat), BURSA (Bantuan Kewirausahaan), serta Dapur Gizi telah memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi stunting, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, BKKBN, Paragon, dan Kementerian Ketenagakerjaan, semakin memperkuat dampak dari program-program ini.

Dalam aspek kemanusiaan dan kebencanaan, Rumah Zakat telah menjalankan misi kemanusiaan di 10 negara, termasuk Palestina, dengan dukungan 1.276 relawan kemanusiaan. Kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, BNPB, dan BASARNAS memungkinkan terlaksananya berbagai aksi cepat tanggap bencana serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengeklaim tak ada masalah dalam penggusuran rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun, Bekasi oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. MA meyakini penggusuran itu sudah sesuai aturan.

"PN Cikarang dalam melaksanakan permohonan eksekusi delegasi dari PN Bekasi telah sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan, serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," kata Juru Bicara MA, Yanto dalam konferensi pers, Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan register perkara PN Cikarang, MA menyebut tidak tercatat adanya permohonan perlawanan atas perkara tersebut. Ini menyangkut permohonan eksekusi atas perkara Nomor: 128/PDT.G/1996/PN.BKS Jo. Nomor: 572/PDT/1997/PT.BDG Jo. Nomor : 4930 K/PDT/1998,

"Perlawanan yang ada telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap," ujar Yanto.

MA merujuk sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Aturan itu dikenal dengan sistem mutlak negatif yang mengandung unsur positif.

"Artinya sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan alat pembuktian yang lain. Dalam sistem publikasi negatif negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut," ujar Yanto.

Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) mengusut dugaan salah eksekusi lahan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Selain meminta keterangan dari pelapor dan saksi, KY juga akan memeriksa terlapor untuk mengusut hilangnya putusan pengadilan daring (e-court) PN Cikarang.

“Untuk kasus salah eksekusi lahan di Tambun, laporan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan dan keterangan pelapor dan saksi,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

“Untuk hilangnya putusan e-court PN Cikarang, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor,” ujar Joko menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Real Estate Indonesia (REI) berharap penjualan perumahan di Jawa Barat (Jabar) bisa semakin membaik. Karena, tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi untuk perumahan mencapai Rp 80 triliun.

Ketua REI Jabar Norman Nurdjaman mengatakan, penurunan daya beli masyarakat akibat deflasi yang berkepanjangan menjadi salah satu faktor utama turunnya penjualan perumahan. Belum lagi, ditambah dengan isu pembatasan subsidi BBM, kondisi ini dikhawatirkan berujung pada stagflasi.

"Deflasi yang terjadi sepanjang 2024 berdampak besar pada sektor properti. Properti komersial mengalami penurunan penjualan hingga 30 persen. Sementara perumahan Failitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terhambat oleh keterbatasan kuota,” ujar Norman, pada acara pelatihan Coretax di Bandung, Rabu (12/2/2025).

Menurut dia, penjualan rumah terbantu oleh penjualan rumah subsidi. Namun, kuota perumahan subsidi di Jabar tahun lalu mencapai 220 ribu unit. Padahal jika kuota lebih besar, diperkirakan kebutuhan bisa mencapai 300 ribu unit. "Tahun ini ada kabar baik. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi perumahan sebesar Rp80 triliun, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya pembatasan kuota,” kata dia.

Kendati perumahan subsidi tanpa kuota, kata dia, kendala lain, yakni lamanya proses perizinan. Berdasarkan survei REI Jabar, rata-rata waktu yang dibutuhkan dari proses OSS hingga PBG atau IMB mencapai 11 bulan. Jika tidak ada percepatan, maka percepatan baru bisa terjadi pada 2026.

Norman mengatakan, REI Jabar mengadakan seminar dan pelatihan perpajakan, khususnya terkait sistem Coretax. Menurutnya, seminar ini menjadi langkah penting setelah hampir sembilan tahun tidak mengadakan pelatihan perpajakan.

Sistem Coretax, yang pertama kali diluncurkan pada 2018 dan diperbarui dalam setahun terakhir, masih menimbulkan berbagai kendala dalam implementasinya. "Kita mengadakan seminar ini untuk meningkatkan pemahaman anggota, terutama dalam perpajakan properti, khususnya Coretax. Banyak anggota yang masih belum memahami sistem ini sepenuhnya, sehingga pelatihan ini diharapkan bisa membantu mereka dalam mengaplikasikannya,” paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sedikitnya 557 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mendukung dan menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Jakarta. Ketua DPRD DKI Khoirudin mengatakan ketika jumlah dapurnya sudah ditambah sampai mencapai jumlah itu, maka selanjutnya tinggal salin-tempel (copy-paste) tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur sebelumnya.

"Nanti, itu secara simultan disiapkan oleh BGN berkoordinasi dengan pihak terkait," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2024).

Khoirudin mengatakan sebagai perwakilan rakyat, dirinya mengaku bahagia sejak Januari 2025 sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42 ribu siswa. Adapun kedatangannya bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran ke SDN Cipulir 01 Pagi untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik.

"Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng," ujarnya.

Dia mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah. Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat menambahkan dalam kegiatan ini mengakomodir 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

"Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah," ujar Hendra.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Seskoal akan membagikan makan bergizi gratis ke delapan sekolah terdekat. Adapun menu dalam isi kotak makanan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan. Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul. Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita. Pemerintah berharap MBG mampu menurunkan angka malnutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.