REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Sebelumnya, program MBG mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh BGN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu bisa saja terjadi dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Menurutnya, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal. “Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan, nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG. Lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengirimkan draf road map (peta jalan) program 3 juta rumah ke Komisi V DPR RI. Langkah ini dinilai akan memperjelas langkah dan tahapan realisasi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

“Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.

“Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240 ribu hingga 300 ribu saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3 juta rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,” katanya.

Apalagi, lanjut Huda, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpang siuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.

“Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,” katanya.

Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurutnya, draf Road Map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.

“Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih perdalam lagi,” katanya.

Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.

“Draf road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali 'kebingungan' dalam membuat Road Map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan menjadi Top 3 Program Prabowo-Gibran dengan skor positif paling tinggi. Sementara Wacana Pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi Top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk.

Demikian hasil temuan riset LSI Denny JA terkait menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. LSI enny JA menggunakan dua pendekatan untuk menghasilkan laporan ini: LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet.

Weight Scoring Model adalah pendekatan evaluasi berbasis bobot, yang dirancang untuk menilai kebijakan secara holistik. Model kedua menganalisis frekuensi serta sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan, berdasar riset LSI Denny JA,ada 9 program yang mendapatkan respon positif.Program yang menempati peringkat pertama sentimen positif adalah Makan Bergizi Gratis (Skor 8,4).Program ini menempati peringkat pertama karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang.

“Ketika anak-anak dapat tumbuh sehat dengan asupan nutrisi yang cukup, mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik, bekerja lebih produktif, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Posisi kedua hingga kesembilan secara berturut-turut adalah:Program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah (Skor 8,0), Swasembada Pangan (Skor 7,8), Peningkatan Kesejahteraan Guru (Skor 7,8), Kenaikan Upah Minimum Nasional (Skor 7,8), Keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Skor 7,8), Program Transisi Energi Hijau (Skor 7,7), Pemberantasan Judi Online (Skor 7,3), dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik (Skor 7,2).

Riset LSI Denny JA ini juga menilai wacana (baru di tahap inisiasi) atau kebijakan yang dianggap negatif. Ini dievaluasi berdasarkan dampak terhadap demokrasi (30%), implikasi fiskal dan ekonomi (25%), resistensi publik dan kontroversi (20%), efisiensi dan efektivitas (15%), serta dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial (10%).

Adapun wacana dan program yang paling menuai sentimen negatif adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Skoring untuk wacana ini terbesar mencapai skor -7,9/minus 7,9.“Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik,” kata Ardian.

Lebih jauh, lanjutnya, wacana ini mengundang pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi. Menurut Ardian, hak memilih adalah esensi dari kedaulatan rakyat. Ketika hak ini direnggut, rakyat merasa kehilangan kendali atas pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Sentimen negatif lain bersumber dari isu pembentukan Kabinet Jumbo (Skor -6,8) dan Penghapusan Piutang Macet UMKM (Skor -5,7). “Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata,” kata Ardian.

Sedangkan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. “Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah,” ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati kolaborasi guna memastikan seluruh santri, terutama santri pesantren di bawah naungan NU, menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, saat ini belum semua pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menjadi penerima manfaat MBG, karena hanya melibatkan pesantren yang terbilang besar atau dengan jumlah santri mencapai 3.000 orang.

"Untuk pesantren-pesantren yang besar yang jumlah santrinya lebih dari 3.000, beberapa sudah berjalan program ini dan sudah merasakan manfaatnya. Nah tapi di lingkungan NU, ada juga pesantren kecil-kecil tapi menggerombol yang mereka harus dikoordinasikan dan sebagainya. NU nanti akan membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren ini dan sekolah-sekolah di lingkungan NU," kata Gus Yahya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Kerja sama itu, kata Gus Yahya melanjutkan, akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

"Mudah-mudahan, kita bisa melakukan penandatanganan MOU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, insya Allah tanggal 31 Januari yang akan datang," ucap Gus Yahya.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya agar program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

"Kami sudah bisa memproyeksikan bahwa manfaat bukan hanya untuk anak didik, murid atau santrinya, tapi manfaat dari rantai dampak ekonominya juga besar sekali," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dirancang bersama PBNU itu.

Menurut dia, sejatinya NU memang merupakan organisasi keagamaan yang bernilai penting dalam kehidupan bernegara sekaligus merupakan aktor yang dapat digandeng oleh BGN dalam menyukseskan program MBG.

"NU bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia dan merupakan aktor yang bisa digandeng Badan Gizi untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Dadan berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Program MBG digelar secara bertahap sampai akhir 2025.

Oleh karena itu, Gibran turun langsung ke Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025), untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah. Gibran mengunjungi SDN Pulogebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta.

Wapres dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa menekankan, memberikan akses makanan bergizi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan. Sebab, generasi sehat adalah fondasi bangsa yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak, khususnya anak-anak yang punya masalah kesehatan, untuk menerima asupan gizi seimbang. Oleh karena itu, ia berharap, program Makan Bergizi Gratis dapat segera diperluas.

Sehingga ada lebih banyak anak-anak, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui yang menerima manfaat dari program tersebut. Wapres Gibran juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM – PT Makmur Elok Graha (MEG) melalui Artha Graha Peduli (AGP) menggelar program makan bergizi gratis di Posyandu Sijantung sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi bagi anak-anak. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal demi menciptakan generasi unggul penerus masa depan bangsa.

Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dari Posyandu dan PAUD setempat yang menerima makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak tetapi juga memperbaiki asupan energi harian mereka.

Selain pemberian makanan bergizi, tim medis dari Arthakes turut memberikan edukasi tentang pola makan sehat bagi anak-anak. Dalam sesi ini, orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak. Setelah itu, dilakukan pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) guna memantau status gizi anak secara langsung.

Perwakilan PT MEG, Fuad Hidayatullah, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kesehatan anak-anak.

"Anak-anak adalah generasi penerus yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal kesehatan. Melalui program ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah ini. Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan cerdas adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik," ujar Fuad, Senin (20/1/2024).

Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta, baik anak-anak maupun orang tua. Salah satu orang tua peserta, Ibu Yana, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

"Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga belajar tentang pentingnya pola makan sehat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut," kata Yana.

Program makan bergizi gratis ini merupakan komitmen PT Makmur Elok Graha dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Rempang. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat di masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana mengingatkan kepada seluruh pihak, pendaftaran mitra BGN dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan melalui laman resmi mitra.bgn.go.id. Selain mekanisme itu, dipastikan pendaftaran menjadi mitra tidak melalui jalur resmi.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Dengan demikian, kata dia, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari BGN. "Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," kata Dadan.

Hal tersebut dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi pertanyaan sejumlah anggota Komite III DPD terkait dengan kemunculan oknum yang menawarkan masyarakat menjadi mitra, bahkan dengan meminta bayaran. Dadan menegaskan, menjadi mitra program MBG gratis.

Masyarakat atau pihak yang berminat untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dapat mendaftarkan diri secara daring di laman resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id. Untuk langkah berikutnya, masyarakat perlu membuat akun menggunakan e-mail masing-masing. Setelah akun berhasil dibuat, masyarakat dapat login kembali menggunakan e-mail yang telah terdaftar itu.

Berikutnya, mereka mengisi formulir pendaftaran, sesuai bidang kerja sama yang ditargetkan. Terdapat sejumlah data diri yang harus diisi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan tipe instansi. Lalu, calon mitra dapat mengunggah dokumen pendukung, seperti profil usaha hingga proposal kerja sama.

Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya adalah pengajuan pendaftaran sebagai mitra. Kemudian, BGN akan melakukan verifikasi.

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan resmi menjadi mitra BGN dalam program MBG, mitra terkait dapat memilih titik pelayanan. Informasi mengenai pendaftaran mitra dalam program MBG itu pun telah diunggah oleh BGN di akun Instagram resminya bernama pengguna badangizinasional.ri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Masyarakat Pesantren, KH Hafidz Taftazani menyoroti pentingnya pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan umat, khususnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia pun mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk menyediakan makanan bergizi khusus bagi santri yang sedang belajar di pesantren.

Menurut dia, santri yang tengah belajar di pesantren itu sudah pasti Muslim. Di samping itu, banyak juga pesantren gratis untuk yatim dan dhuafa. Karena itu, menurut dia, sangat pas jika dana zakat digunakan untuk program MBG di pesantren.

"Orang yang pergi ke pesantren untuk mencari ilmu termasuk fi sabilillah, apalagi jika pesantrennya banyak dhuafa itu sangat pas di sana," ujar Kiai Hafidz kepada Republika, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana zakat untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak yang belajar di sekolah umum yang berada di bawah naungan pesantren.

Dia menjelaskan, penggunaan zakat untuk kelompok ini sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Ia menjelaskan, anak-anak sekolah dan santri di bawah naungan pendidikan Islam dapat dikategorikan sebagai fisabilillah, yakni kelompok yang berhak menerima zakat.

Hal ini berdasarkan dalil Alquran dan hadis, dimana Rasulullah SAW bersabda:

منخرجفىطلبالعلموهوفىسبيلاللهحتىيرجع

Artinya: “Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjihad di jalan Allah, sampai ia kembali.” (HR Tirmidzi)

"Bahwa orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah (fisabilillah) hingga mereka kembali. Jadi, menggunakan dana zakat untuk mendukung pendidikan mereka adalah langkah yang benar dan sangat dianjurkan,” kata Kiai Hafidz.

Kiai Hafidz juga mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa dana zakat tidak boleh digunakan untuk kebutuhan seperti makan anak sekolah atau santri. Ia menilai pandangan tersebut perlu diluruskan agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas demi kesejahteraan umat.

Dia pun mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

"Dengan memastikan bahwa anak-anak sekolah dan santri mendapatkan asupan gizi yang cukup, mereka dapat belajar dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat di masa depan," jelas Kiai Hafidz.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kejadian itu dialami wartawan Selaparang TV Lombok Timur, Bq Silawati saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur (Lotim), kami akan bersurat kepada Presiden RI dan menteri yang menangani," kata Ketua PWI Kabupaten Lombok Timur Muludin di Lombok Timur, Ahad (20/1/2025).

Menurut dia, kejadian tersebut dinilai sebagai persoalan serius atas perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI Lombok Timur. "Bila perlu, kasus ini kami bawa ke ranah hukum," ujarnya seraya mendapat dukungan dari anggota lainnya.

Muludin mengatakan, perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI suatu pelanggaran karena merampas menghapus hasil karya jurnalistik sehingga menjadi atensi pengurus dan anggota PWI.

"Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang presiden pun tidak boleh melakukan intimidasi dan arogansi terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Jadi, kami sangat mengutuk tindakan oknum tersebut," tegasnya.

Muludin menyesalkan oknum bersangkutan tak ada iktikad baik untuk meminta maaf, baik kepada wartawan yang diintimidasi maupun kepada pengurus PWI tempat Bq Sila menjadi anggota.

"Kami mendukung program MBG yang sedang diuji coba tersebut. Sebagai bentuk dukungan insan pers, program tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat," ucapnya.

Protes yang dilakukan pengurus PWI Lombok Timur kepada oknum yang mencederai tugas wartawan, tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba program MBG di Lombok Timur. Pondok pesantren sudah maksimal memberikan pelayanan terbaik dengan harapan suksesnya program presiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa program yang sangat bagus ini harus didukung semua masyarakat Indonesia dan pers memiliki peran untuk menyosialisasikan. Akan tetapi, saat peran itu dilakukan wartawan, justru anggota PWI Lotim mendapatkan perlakukan tidak layak.

"Tindakan intimidasi pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima. Sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini," ujarnya lagi.

Terhadap dorongan semua pengurus dan anggota PWI Lombok Timur, dia berharap agar oknum petugas yang arogan itu ditarik dari MBG.

"Ini jadi pelajaran untuk semua agar tidak terulang lagi. Siapa pun tidak boleh melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas. Kami bekerja dilindungi UU," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau banyak sekolah di 31 provinsi, termasuk sekolah luar biasa (SLB). Setiap menu yang dibagikan pun dipastikan oleh ahli gizi.

"Badan Gizi menempatkan satu ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mereka dari awal sudah harus mendeteksi kebutuhan-kebutuhan khusus apa yang ada di setiap satuan pelayanan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai melakukan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025).

Dadan menjelaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu juga memiliki data terkait kebutuhan maupun makanan yang tidak dapat dikonsumsi oleh masing-masing siswa. Dia mencontohkan bahwa terdapat seorang anak di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tidak bisa makan alias fobia terhadap nasi.

Langkah serupa pun diterapkan di SLB. "Contoh ya, di Warung Kiara seperti Bojong Koneng ada satu anak masing-masing yang fobia nasi, dan itu diperhatikan. Kemudian kami sekarang sudah melayani SLB, itu pun juga kebutuhan menunya diperhatikan oleh ahli gizi," ucap Dadan.

Ahli gizi pun menerima aspirasi siswa yang memang tidak bisa makan jenis makanan tertentu untuk diakomodasi. "Kemudian kami dapat laporan dari Papua bahwa banyak yang alergi, maka alerginya kita identifikasi supaya tidak diberikan makanan yang menimbulkan alergi," ucap Dadan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi. Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Jumat (17/1/2025).

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.