Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja]," kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG.

Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

"Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: "tell me what you eat and I will tell you who you are".

Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

“Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

“Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa realokasi anggaran ke program makan bergizi gratis membuat perekonomian lesu.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto dampak dari efisien anggaran—sesuai amanat Inpres No. 1/2025—ke perekonomian nasional.

Salah satu tujuan efisiensi itu sendiri untuk merealokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) lain ke pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Awalnya, program MBG hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun namun kini ditambah menjadi Rp171 triliun.

"Tetapi roll out [implementasi] dari MBG-nya, karena kalau enggak salah baru ratusan miliar [yang dibelanjakan] dari Rp171 triliun, itu secara makrosiklikal itu agak berbahaya, karena spending [belanja] pemerintah itu akan lag [lambat]," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Padahal, sambungnya, belanja pemerintah berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, MBG harus diimplementasikan secara bertahap

Bahkan, percepatan implementasi MBG—agar belanja pemerintah tidak melambat—sangat sulit. Arief mencontohkan, implementasi MBG sangat tergantung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Oleh sebab itu, DEN khawatir pemerintah sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun ini.

"Concern [kekhawatiran] ini sudah kita sampaikan ke presiden, 'Ini ada bahaya seperti ini.' Kita belum tahu solusi persisnya seperti apa, tapi untuk berhati-hati, karena [implementasi] MBG ini akan lebih pelan daripada uang yang sudah dialokasikan [ke K/L lain], sehingga dampaknya akan membuat ekonomi jadi lesu," ucap Arief.

Lebih lanjut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu juga telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program MBG.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

Oleh sebab itu, Arief menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," kata Arief.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena pembiayaan program MBG berasal dari realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif dari program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat kebanyakan masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Sebagai perbandingan, hasil perhitungan DEN tersebut berbeda dengan hasil perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% (sementara perhitungan DEN hanya sekitar 0,01%—0,26%) terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini [program MBG] akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono (Yongki) menyebut untuk tahap awal terdapat 3 lokasi yang bakal fokus dibangun SPPG. Di antaranya berlokasi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dan Kota Jambi.

“Di mana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp4,5 miliar” jelasnya dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan BGN, Sabtu (22/3/2025).

Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk membangun 3 SPPG tersebut mencapai Rp13,5 miliar. Pembangunan itu dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) 3 perusahaan BUMN Karya.

Perinciannya, SPPG yang berlokasi di Kebumen bakal dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), kemudian SPPG di wilayah Kota Banjar bakal digarap oleh PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan SPPG di wilayah Jambi bakal digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk. (HK).

Adapun, lingkup pembangunan SPPG itu meliputi pembangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi hingga instalasi pengolah air limbah (IPAL).

“Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” tambahnya.

Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Windayana menjelaskan kerja sama tersebut penting dilakukan seiring dengan mandat yang disampaikan Presiden Prabowo untuk mempercepat realisasi program MBG.

“Bapak Presiden melihat sangat miris karena banyak anak yang sudah dapat, tapi lebih banyak lagi yang belum dapat. Sehingga ada laporan kenapa saya belum dikasih makan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo gelisah dalam perhatian itu dan minta percepatan,” tegas Dadan.

Adapun dalam waktu dekat BGN sendiri menargetkan bakal membangun 1.542 SPPG yang bakal tersebar di sejumlah lokasi. Sedangkan nantinya pada tahun 2026 BGN menargetkan penerima manfaat dapat tembus hingga 82,9 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga akhir Maret 2025 program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menghabiskan anggaran mendekati Rp1 triliun.

Dadan menekankan bahwa jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 12 Maret 2025 yang mencatat realisasi anggaran sebesar Rp710,5 miliar.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk menyalurkan bantuan MBG kepada sekitar 2,2 juta penerima manfaat.

“Hampir Rp1 triliun. Nah itu [angka pastinya harus tanya ke itu [Kemenkeu] ya nanti, tetapi menjelang Rp1 triliun lah,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025) malam.

Dadan menjelaskan bahwa kenaikan realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian administrasi. Selain itu, banyak mitra BGN yang sebelumnya belum melakukan pengajuan reimburse, tetapi pada akhir bulan ini dana tersebut telah dicairkan.

Ke depan, proses penggantian dana ini akan lebih sederhana karena mulai pekan depan, BGN tidak akan melayani penerima manfaat sementara waktu akibat libur Idulfitri. Namun, layanan tetap berjalan bagi ibu hamil, lansia, dan anak balita.

Setelah periode libur, BGN berencana memperbaiki aspek administrasi agar mitra bisa mendapatkan uang muka terlebih dahulu, bukan melalui sistem reimburse seperti sebelumnya. Dengan skema ini, pencairan anggaran diharapkan menjadi lebih cepat.

Dadan juga memprediksi bahwa mulai bulan depan, realisasi anggaran MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun pada Mei, dan akhirnya mencapai Rp5 triliun per bulan pada September 2025.

“Kami akan perbaiki terus aspek administrasinya sehingga setelah nanti lebaran seluruh mitra menerima uang muka dahulu, bukan reimburse. Nah itu akan mempercepat pencairan juga,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pencairan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan pada pekan mendatang.

Dadan menekankan bahwa hingga saat ini proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

"Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

Tak hanya itu, Dadan melanjutkan bahwa gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025. Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

"Iya semua [SPPI yang belum dibayar], tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. InshaAllah selesai," ucapnya.

Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK). Apalagi, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

Sehingga, Dadan menekankan bahwa pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

"Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Untuk menjaga keseimbangan alam, pengembangan proyek perumahan saat ini mengusung konsep eco culture. Eco culture merupakan konsep pengembangan dan perancangan yang berorientasi budaya dan keseimbangan alam.

Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata mengatakan konsep eco culture merupakan solusi inovatif yang ramah lingkungan atas problem lingkungan hidup di banyak proyek perumahan di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Ciputra Group berkomitmen pelestarian lingkungan hidup dalam proyek-proyek yang dikembangkannya.

Dia mencontohkan konsep eco culture diterapkan pada jalan pedestrian yang lebar sehingga nyaman berjalan kaki dan juga dilengkapi lajur khusus sepeda.

Hal ini membuat penghuni lebih nyaman berjalan kaki dan bersepeda jika hanya ingin menempuh jarak dekat dan tidak harus mengendarai mobil sehingga dapat menekan emisi karbon.

“Saat ini memang perlu berpindah gaya hidup lebih peduli lingkungan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip Jumat (21/3/2025).

Salah satu penerapan konsep eco culture pada pengembang perumahan Citra Maja Raya. Upaya mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan pengembang mengalokasikan ruang terbuka hijau seluas 30% dari total pengembangan kawasan Citra Maja Raya seluas 2.000 hektare. Selain itu, dilakukan penanaman vegetasi dilakukan di area RTH pada berm dan median jalan serta di sepanjang jalan untuk memperindah dan menjadi paru-paru kota. Selanjutnya, penggunaan lampu LED pada lampu Jalan untuk menghemat energi.

“Pemanfaatan danau/tandon air sebagai pengendali banjir, resapan air, dan tempat menguraikan limbah secara alami,” katanya.

Dalam aspek bangunan juga mengusung konsep hijau seperti penggunaan material ramah lingkungan, rendah emisi karbon, dan bersertifikat green label, seperti kusen aluminium, baja ringan untuk rangka atap dan plafond, cat dengan sertifikasi green label, dan biological septic tank.

Kemudian dengan pasif design dengan rasio luas jendela yang cukup untuk penerangan alami, ventilasi alami, dan penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu LED. Orientasi utara-selatan untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan shading bangunan untuk mengurangi sinar matahari berlebihan.

“Lalu juga penggunaan produk sanitair hemat air,” ucapnya.

Adapun perumahan Citra Maja City salah satu proyek bagian dari Kota Baru Maja yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024. Proyek perumahan terpadu yang menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau yang dirancang dan dikembangkan Pemerintah sebagai salah satu kota baru publik berdasarkan Perpres no. 52/2023.

Hingga saat ini, Citra Maja City telah membangun 20.000 rumah dan ruko yang kini dihuni oleh lebih dari 12.000 jiwa. Kawasan ini menerapkan Konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan Stasiun KA Maja sebagai simpul pergerakan.

“Melalui Citra Maja City,menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau mulai dari Rp150 juta tanpa mengesampingkan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya harga rumah yang terjangkau, tetapi biaya transportasi dari Maja ke Jakarta dengan kereta api/KRL commuterline juga sangat murah hanya sekitar Rp6.000,”

Proyek ini menawarkan konsep hunian terpadu dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area komersial, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan transportasi yang terintegrasi shuttle bus yang beroperasi mulai pukul 05:00 sampai 19:00 dari lokasi ke Stasiun KA Maja.

Pihaknya berkomitmen dalam mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Ciputra mampu membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa fasilitas subsidi dari pemerintah.

“Ciputra bisa membangun rumah MBR dengan harga murah tanpa subsidi sekaligus dengan fasilitas yang bagus setara rumah komersil dan bisa dinikmati semua penghuninya,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan operasional KRL Ekpres atau direct train dari Stasiun Palmerah menuju Stasiun Maja atau Tigaraksa.

Ara menjelaskan, apabila usulan tersebut benar-benar diimplementasikan, maka dia memproyeksi akan ada efisiensi biaya operasional yang bakal ditanggung oleh PT Kereta Commuter Indonesia yang merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Bapak bikin jalur khusus. Satu kereta, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, tidak usah berhenti. Nah, itu harusnya lebih murah, karena dia tidak usah berhenti, tidak ada biaya,” kata Ara di hadapan Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal saat melakukan Kunjungan Kerja ke Maja, Kamis (20/3/2025).

Ara mengusulkan nantinya masyarakat yang tertarik dapat mendaftarkan diri dan melakukan pembayaran langsung di awal secara membership. Sehingga, hal itu dinilai bakal menguntungkan baik bagi KAI maupun konsumen.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan bahwa usulan itu tampak masih sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

Apabila hal itu memang diperlukan, pemerintah juga masih perlu melakukan kajian dan pembuatan grafik hingga jalur baru bagi kereta khusus.

“Masalahnya sekarang, Pak. Setiap membuat [perjalanan] kereta api kami harus membagi dengan stasiun-stasiun lainnya [untuk meningkatkan opsi tujuan bagi penumpang],” jelasnya.

Lebih lanjut, Risal juga menyoroti rencana pembentukan KRL Ekspres yang bakal menekan biaya operasional KAI. Pasalnya, dengan adanya direct train itu, maka akan terdapat potensi pendapatan hilang akibat KAI tak dapat mengangkut penumpang dari sejumlah stasiun lainnya.

“Lebih murah apa lebih mahal nih karcisnya nih? Karena waktu iya lebih efisien, tapi dia menghilangkan penumpang yang tidak kami angkut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — BPK menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2024 (unaudited) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 di Kantor Pusat BPK pada hari ini, Jumat (21/3/2025).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini memiliki keistimewaan tersendiri, berlangsung di tengah transisi kepemimpinan nasional dan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga akuntabilitas.

BPK mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan menyerahkan LKPP tepat waktu serta diharapkan kualitas pelaporan akan semakin meneguhkan kepercayaan publik.

“Dengan demikian, pemeriksaan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan tata kelola keuangan negara yang akuntabel,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Dalam menghadapi tantangan di masa transisi, BPK juga mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah yangmelakukan mitigasi risiko melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) pada masa transisi.

Selain itu, juga menunjuk K/L pengampu yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hingga proses likuidasi K/L yang lama selesai.

Sesuai ketentuan PMK tersebut, pengalihan status penggunaan BMN dilakukan setelah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPP Tahun 2024 selesai dilakukan.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini, BPK juga akan melaksanakan Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

Reviu ini bertujuan memberikan simpulan komprehensif atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat, mengacu pada standar internasional seperti IMF Fiscal Transparency Code 2019 IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, serta praktik terbaik yang berlaku secara global.

Reviu Transparansi Fiskal ini adalah wujud nyata komitmen BPK dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh INTOSAI P-12 tentang Value and Benefits of Supreme Audit Institutions, yakni untuk mampu memberikan nilai dan manfaat bagi kehidupan warga negara.

Pemeriksaan Badan Gizi Nasional, Hibah Pemda untuk Pilkada, dll.

BPK juga akan memeriksa berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama 2024, termasuk pembentukan Bagian Anggaran atau entitas pelaporan baru seperti Badan Gizi Nasional dan Badan Karantina Nasional, dan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pilkada serentak, serta kelanjutan kebijakan penerapan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Pada pemeriksaan LKPP 2024, BPK akan memfokuskan pemeriksaan pada beberapa hal antara lain, akurasi penyajian saldo akun LKPP, akurasi perhitungan realisasi defisit APBN dan mandatory spending bidang pendidikan.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap keberadaan, kelengkapan, akurasi, serta hak dan kewajiban atas Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta saldo kas dan rekening bank milik/dikuasai Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk rekening penampungan dana RPATA serta penilaian, penyajian dan pengungkapan atas Investasi Pemerintah, baik Investasi Permanen maupun Investasi Non Permanen.

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2024, BPK menerapkan pendekatan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk-Based Audit).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan BPK dalam penerapan Risk-Based Audit pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2024 antara lain, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilaksanakan BPK pada tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

Kemudian di wilayah Luar Jawa terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seluas 3,36 hektare, dan wilayah Batu Bara, Sumatra Utara seluas 27,27 Ha.

Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” tambah Parman.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha.

“Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

Nantinya, lahan yang berasal dari HPL Bank Tanah itu dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun dihuni oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah masih belum maksimal diterima oleh seluruh masyarakat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dana makan bergizi gratis sebesar Rp171 triliun untuk dibagikan kepada 82,9 juta warga di Indonesia.

Namun sayangnya, kata Dadan, penerima manfaat makan bergizi gratis tersebut baru terealisasi 3% dari target 82,9 juta penerima manfaat.

"Ya, sekarang baru 3 persen ya, sementara target kami kan 82,9 juta, tetapi yang baru menerima belum lebih dari 3 juta," tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (20/3).

Untuk mengejar target 82,9 juta penerima manfaat tersebut, menurut Dadan, BGN juga akan membangun Gedung Satuan Pelayanan Gizi di setiap daerah yang sulit untuk diakses oleh pemerintah.

"Untuk daerah yang sulit masuk, kami akan membangun gedung satuan pelayanan gizi. Ini baru akan kami lakukan karena masih dalam tahap perencanaan karena anggaran baru dibuka blokirnya," katanya.

Selain itu, Dadan membeberkan bahwa BGN juga akan menggelar tender untuk proses pembangunan gedung satuan pelayanan gizi, pengadaan barang, pengisian barang dan pelaksanaan makan bergizi gratis ke masyarakat.

"Itu paling cepat kami bisa lakukan di akhir Agustus, jadi September bisa melaksanakan program makan bergizi di daerah-daerah di mana para mitra sulit masuk, di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis baru akan cair pada Juli mendatang.

Nantinya, dana jumbo ini akan dialokasikan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk membangun SPPG di wilayah 3T membutuhkan dana yang berbasis dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu, tidak di daerah yang terpencil dulu. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa, dan baru akan selesai di akhir Juli,” jelas Dadan dalam CNBC Indonesia Food Summit 2025, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Alhasil, lanjut dia, pelayanan-pelayanan di wilayah 3T baru akan dilaksanakan mulai Agustus mendatang. Adapun untuk saat ini, layanan SPPG baru dalam perencanaan.

“Sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor [di wilayah 3T],” tuturnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.000 SPPG yang melayani lebih 3 juta penerima manfaat MBG di Tanah Air.

Dadan menyatakan setiap SPPG melayani 3.000 anak. Di mana, setiap SPPG akan membutuhkan bahan baku 200 kilogram beras, 3.000 telur, 350 kilogram ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 30—40 liter susu setiap hari.

Jika program prioritas yang diusung Presiden Prabowo itu melayani 82,9 juta penerima manfaat, BGN akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton telur dalam sehari. Dengan kata lain, BGN membutuhkan 120 juta ayam untuk mendapatkan 82,9 juta butir telur.

“Jadi ini sebetulnya tantangan terbesar bagi maka bergizi. Bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan, yakin sekali. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak,” tuturnya.

Dadan menjelaskan bahwa bahan baku MBG mayoritas berasal dari produk pertanian atau dengan persentase 95%. Sayangnya, dia menyebut kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar.

“Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Para pengusaha peternakan itu kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan hadirnya BGN akan membuat nilai tukar petani peternakan (NTPT) menjadi 150. Di mana, peternak bisa melakukan investasi sekaligus pendidikan dengan persentase 50%. Bahkan, dia menyebut NTPT Indonesia turun lantaran pasokan telur dan ayam melebihi permintaan (oversupply).

“Karena yang mampu membeli telur dan ayam termasuk protein lainnya hanya 30% penduduk Indonesia. Padahal 60% anak kita kekurangan gigi. 60% anak kita tidak pernah minum susu,” pungkasnya.