Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bakal membangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Adapun saat ini jumlahnya masih di bawah 5% dari target tersebut.

Dadan menjelaskan, target 30.000 SPPG itu diperlukan untuk mencapai target penyaluran MBG terhadap 82,9 juta penerima.

Sementara saat ini, Dadan menjelaskan baru terdapat 726 SPPG yang melayani 2,2 juta penerima manfaat.

“Untuk melayani 82,9 juta kami akan membangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelas Dadan di JCC, dikutip Minggu (16/3/2025).

Dadan menjelaskan, pihaknya bakal mendorong percepatan penyaluran program MBG. Di mana, pada minggu depan Badan Gizi Nasional menargetkan jumlah SPPG bakal bertambah 1.100 yang bakal melayani 3 juta penerima.

Pada kesempatan tersebut, Dadan juga menekankan target penyaluran 82,9 juta penerima dibidik dapat terealisasi pada tahun ini sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden menginginkan 82,9 juta sudah diberikan pelayanan di akhir tahun. Jadi akhirnya kita harus kebut nih untuk membangun 30.000 SPPG,” tambahnya.

Apabila hal itu terpenuhi, nantinya tiap satu SPPG bakal melayani 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara tersebut dirasakan oleh 2,05 juta penerima manfaat program MBG sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini.

“Dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Sua menyampaikan kategori penerima program MBG dirasakan oleh siswa/siswi SD, SMP, sederajat dari pondok pesantren, SLB dan juga ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.

Secara perinci, sebanyak 111.127 anak-anak pra SD telah menerima MBG. Kemudian 912.023 anak SD maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 578.465 siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga mendapat makan siang setiap harinya di sekolah.

Sementara sebanyak 424.145 siswa SMA/MA/MK berserta 10.681 santri pondok pesantren turut menjadi penerima manfaat.

Selain murid sekolah, program MBG juga disalurkan kepada 4.548 murid di Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menyegel 9 lokasi di Bogor, Jawa Barat yang melanggar persetujuan lingkungan pada Kamis (13/3/2025).

Kesembilan lokasi tersebut yang dipasangi papan peringatan antara lain Summarecon Bogor, Golf dan Hotel Gunung Geulis, Rainbow Hills Golf, Bobocabin, Glamping Jelajah Handal Lintasan, PT Pinus Foresta Indonesia, CV Mega Karya Nugraham, PT Farm and Nature Rainbow, serta Sentul City.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kesembilan lokasi tersebut ditemukan berbagai indikasi pelanggaran terkait persetujuan lingkungan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Jadi di lokasi kawasan Summarecon Bogor cut and fill-nya luar biasa, terjadi sedimentasi Sungai Ciangsana akibat cut and fill. Lalu juga tidak ada sumur resapan atau biopori. Yang parah itu cut and fill, ada izin lingkungan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan," ujarnya dikutip Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, pada 2010 sekitar area Summarecon Bogor merupakan kawasan hutan hutan lindung untuk melindungi ekosistem di bawahnya. Kemudian, area ini berubah fungsi pada 2017 lalu di 2022 sebagai kawasan permukiman beserta fasilitas pendukungnya.

"Ini harus dikaji ilmiah perubahan area lindung di bawahnya. Bekasi complicated, selain pengawasan di hulu juga harus diawasi tengah-tengahya Sentul, Ciawi, Bogor. Kami pasang papan pengawasan ini, untuk pembangunan perumahan ini tetap jalan, cuman di satu area yang dihentikan dan kami akan kembalikan fungsinya," katanya.

Pihaknya berkomitmen menindak berbagai pelanggaran lingkungan yang berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem. Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan menghentikan aktivitas yang melanggar peraturan lingkungan tetapi juga memberikan efek jera serta mengedukasi pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

"Semua pengelola kawasan wisata dan properti di wilayah tersebut sedang dalam proses pengawasan, dan harus segera menyesuaikan operasional mereka agar menaati peraturan dan standar lingkungan yang berlaku," ucapnya.

Adapun Hanif mengunjungi dua lokasi di Sentul yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Bekasi, yaitu Gunung Geulis Golf dan Summarecon Bogor, dan Bobocabin di kawasan Gunung Mas, puncak, yang berada di DAS Ciliwung. Dia menyampaikan DAS Bekasi memiliki luas sekitar 145.000 hektare dengan segmen puncak mencakup 28.000 hektare di mana 12.500 hektare berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem serta pengendalian bencana.

Perubahan tata ruang yang signifikan sejak 2022 termasuk alih fungsi lahan menjadi perumahan, permukiman, pertanian, dan industri tambang dinilai menjadi biang kerok terjadinya erosi di kawasan itu.

Pemerintah mempercepat program restorasi ekosistem melalui penanaman pohon di berbagai titik strategis serta memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini harus dilakukan untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan. Pasalnya, kerusakan lingkungan di hulu akan berdampak langsung pada masyarakat di hilir, terutama dalam bentuk banjir dan kekurangan air bersih.

"Oleh karena itu, kami akan terus mengawasi, menindak, serta memulihkan kawasan ini agar tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang sehat," tutur Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal membangun 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang masuk dalam program Quick Win Initiative Kadin Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjelaskan rencana pembangunan 100 SPPG itu ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.

“Ini merupakan awal yang kita ingin bikin prototipe-nya sebelum 17 Agustus 2025 [rampung],” jelasnya dalam agenda Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin 2024 – 2029 di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Anin menjelaskan, rencana pembentukan 100 Dapur SPPG itu dilakukan guna mendorong suksesi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, lewat prototipe itu Kadin bakal melakukan evaluasi yang bakal dilaporkan ke Presiden.

Pasalnya, tambah Anin, program MBG menyangkut hajat orang banyak yang membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp171 triliun perlu dikelola dengan baik.

Anindya juga menjelaskan dirinya bahkan telah bertemu dengan kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana terkait dukungan rencana pembangunan 100 SPPG tersebut.

“Titipan saya [kepada Kepala BGN], administrasinya harus rapi. Karena ini memakai APBN. Jadi, ini yang saya sampaikan,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara tersebut dirasakan oleh 2,05 juta penerima manfaat program MBG sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini.

“Dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyegel Geulis Country Club, Bobobox Puncak, dan Summarecon Bogor di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, karena menyebabkan banjir dan longsor. Penyegelan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol pada Kamis (13/3/2025).

Kedua menteri tersebut memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul, Ciawi, Bogor, tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyegelan dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

“Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).

Adapun kawasan Sentul dan Ciawi merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang berdampak pada ketahanan pangan nasional.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan,” katanya.

Adapun ketiga kawasan yang disegel memiliki pelanggaran berbeda-beda. Untuk kawasa Geulis Country Club, misalnya, disegel karena tidak memiliki persetujuan teknis tempat pengolahan sampah (TPS) limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS.

Kemudian, kawasan Summarecon Bogor disegel karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana.

Terakhir, Bobobox Aset Management disegel karena pembangunan kawasan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

“Kemenko Pangan membawahi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, ia memimpin penyegelan tersebut. Pangan bisa swasembada kalau lingkungannya bagus. Dan lingkungan itu di bawah koordinasi Menko Pangan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan,” tuturnya.

Adapun selain ketiga lokasi tersebut, pemerintah juga akan memasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Lingkungan Hidup memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di 3 lokasi kawasan Sentul-Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar aturan lingkungan.

Adapun lokasi tersebut berupa kawasan perumahan dan tempat wisata di kawasan Gunung Geulis antara lain Summarecon Bogor, Golf Gunung Geulis, dan Rainbow Hills Golf.

Selain tiga lokasi tersebut, juga akan dipasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto ingin membenahi segala aspek untuk mewujudkan clear and clean government.

“Mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu menjadi something (sesuatu),” ujarnya dilansir Antara, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, kawasan yang diberi papan peringatan tersebut menjadi fokus karena Gunung Geulis merupakan hulu Sungai Cikeas dan Puncak merupakan hulu Sungai Ciliwung. Langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum serta memastikan keberlanjutan ekosistem.

Kawasan Bogor memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek.

Maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius berpotensi memicu bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

“Kalau di sini jadi rumah semua, kalau di sini sungainya rusak. Lingkungannya rusak, ya, di sininya habislah, karena kan ini hulu, gunungnya di sini. Nah ini yang mesti dibenahi,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penegakan aturan tanpa pandang bulu sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan lanskap.

“Langkah-langkah secara sistematis dan struktural untuk mengembalikan fungsi DAS (daerah aliran sungai) hulu menjadi sangat penting,” katanya.

Kawasan yang dipasang papan peringatan diminta memperbaiki kondisi lingkungan yang berada di hulu DAS Kali Bekasi.

Deputi Bidang Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menambahkan sembilan lokasi tersebut disegel dan tidak boleh beroperasi akan menunggu hasil kajian dari ahli sekitar dua pekan ke depan. Hasil kajian tersebut juga akan menyatakan seberapa besar lokasi tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

“Apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran, itu ahli yang menentukan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara tersebut dirasakan oleh 2,05 juta penerima manfaat program MBG sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini.

“Dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Sua menyampaikan kategori penerima program MBG dirasakan oleh siswa/siswi SD, SMP, sederajat dari pondok pesantren, SLB dan juga ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.

Secara perinci, sebanyak 111.127 anak-anak pra SD telah menerima MBG. Kemudian 912.023 anak SD maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 578.465 siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga mendapat makan siang setiap harinya di sekolah.

Sementara sebanyak 424.145 siswa SMA/MA/MK berserta 10.681 santri pondok pesantren turut menjadi penerima manfaat.

Selain murid sekolah, program MBG juga disalurkan kepada 4.548 murid di Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

“Kebutuhan alokasi anggaran yang kami antisipasi akan menjadi Rp171 triliun ini akan disiapkan dan kami terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran,” lanjut Suahasil.

Sebelumnya, Suahasil mengungkapkan secara umum realisasi belanja negara per Februari 2025 yang mencapai Rp211,5 triliun memang lebih rendah dari periode Februari 2024 senilai Rp239,6 triliun.

Hal tersebut terjadi akibat belanja tahun lalu yang sedikit lebih tinggi tersebut mengingat pada Februari tahun lalu terdapat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap bakal bekerja sama dengan Badan Bank Tanah (BBT) membentuk holding Bank Tanah yang akan memenuhi kebutuhan lahan program 3 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan Bank Tanah hendak melakukan spin off bank tanah khusus perumahan yang nantinya bakal menjadi badan layanan usaha (BLU) Kementerian PKP.

“Bukan bentuk Bank Tanah baru, jadi dari Badan Bank Tanah yang sudah ada ini katakanlah jadi holdingnya. Kan itu Badan Bank Tanah isinya umum tanah industri, tanah macam-macam. khusus tanah perumahan kami mau bikin sendiri,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Adapun, dalam informasi terbarunya, Fahri menyebut, masih bekerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mendesain kerja sama kelembagaannya.

Sebelumnya, Fahri menyebut pembentukan Bank Tanah khusus sektor perumahan itu perlu dilakukan untuk mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Kemudian, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, Fahri berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Bisnis.com, WAMENA — Program Makan Bergizi Gartsi di Provinsi Papua Pegunungan segera digelar. Badan Gizi Nasional menetapkan harga menu sehat yang sesuai dengan standar pemenuhan gizi di provinsi itu senilai Rp35.000 per porsi.

Kepala Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Wahyu Adi Pratama mengatakan bahwa harga menu sehat senilai Rp35.000 tersebut dengan mempertimbangkan harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawiaya yang merupakan pintu masuk ke Papua Pegunungan.

“Tentu dengan harga seperti itu diupayakan penerima manfaat dari MBG [makan bergizi gratis] bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” ujar Wahyu dilansir dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Sejauh ini, dia menuturkan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi kepada sekolah di berbagai tingkatan.

Selain pelajar, katanya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar kelompok penerima seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Papua Pegunungan. Namun, untuk tahap pelaksanaan pertama, akan diberikan kepada kelompok pelajar.

Pada tahap pertama, katanya, diberikan kepada pelajar di YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama, dan SD YPK Bethlehem Bhayangkara.

“Kami dari awal penyelauran memfokuskan di Distrik Wamena sebanyak jumlah 20 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 15.000 sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawiaya,” kata Wahyu.

Jarak antara dapur SPPG dengan sekolah rata-rata berada dalam radius 1,5—2 kilometer. Setiap dapur nantinya akan mengelola sekitar 11 sekolah untuk menyuplai kebutuhan makanan sehat.

Bupati Jayawiaya Athenius Murib menjelaskan pihaknya mendukung penuh Program MBG di daerahnya sebagai bagian dari program nasional Presiden Praboiowo Subianto.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini karena dapat meningkatkan gizi anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arh. Reza Ch. A Mamoribo menyatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke dua dapur yang di Distrik Wamena Kota.

"Dua dapur ini yang akan menyuplai makanan bergizi kepada penerima manfaat yakni siswa sekolah mulai dari TK, SMP dan sampai dengan tingkat SMA/SMK yang sudah didata oleh Staf Teritotial Kodim 1702/ Jayawijaya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung.

Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025).

"[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

"Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya," jelas Dadan.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

"Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan," kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

"Bukan vendor besar. Bukan vendor besar," jelas Pramono.

Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG.

Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah," ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

"Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA- Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengakui bahwa para pengembang memang siap menyukseskan program 3 juta rumah karena mereka melihat ada animo yang tinggi.

“Aslinya semuanya pengembang juga siap. Buktinya dari tahun ke tahun selalu kekurangan kuota. Kita tahu bersama bahwa semuanya backlog masih di angka 9,8 juta itu,” ujarnya, dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, untuk memenuhi backlog 9,8 juta itu, bisa dilakukan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kalau dihitung secara hitung-hitungan logika 3 juta x 5 tahun itu kan 15 juta. Sementara kita tahu bahwa 9,8 juta itu backlog-nya dan setiap tahunnya itu menambah bertambah jadi 800.000 sampai 1 juta. Kalau setiap tahun bertambah 1 juta anggap saja maka 5 tahun, kan 5 juta tambahnya. Backlog-nya 9,8 atau anggap saja 10 juta. Berarti 3 x 5 kan harusnya selesai itu,” urainya.

Hanya saja, menurutnya, hitung-hitungan di atas kertas tentunya berbeda dengan praktik di lapangan di mana tidak mudah menyelesaikan persoalan backlog tersebut.

Dia melanjutkan, program penyediaan rumah sebanyak 3 juta unit itu merupakan angin segar bagi para pengembang. Hal itu dianggap memberikan nafas baru bagi mereka untuk menjalankan usaha.

Mereka kian menyadari banyak kesempatan yang bisa mereka peroleh dari program pemerintah itu. Pasalnya, 3 juta unit yang dimaksud tidak hanya rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tapi juga rumah komersil.

Rumah nonsubsidi yang dimaksud seperti apartemen, serta rumah di pedesaan yang tidak tentu saja biaya produksinya tidak semahal rumah di daerah perkotaan.

Hal-hal inilah yang menurutnya menunjukkan potensi cerah dari program 3 juta rumah, bagi para pengembang.

“Kalau rumah subsidi saya pikir tidak akan bergeser dari angka-angka sebelumnya. Sampai dengan sekarang pun rumah subsidi juga berjalan dengan angka 220.000 yang belum berubah itu. Karena mau tidak mau bank kan tetap melayani. Sekalipun mungkin ketir-ketir nih bank yang menyalurkan KPR-nya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program makan bergizi gratis diaudit secara berkala, setidaknya tiga bulan sekali.

Luhut mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika keduanya bertemu pada Selasa (11/3/2025). Menurutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy juga sudah setuju program MBG untuk diaudit per kuartalan.

"Sehingga dari internal kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan," jelas Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan selama 2025 untuk mempercepat distribusi program makan bergizi gratis.

Dadan menjelaskan bahwa lembaga pimpinannya sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut. Hanya saja, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk adanya percepatan distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, jika program percepatan dilakukan mulai September 2025 maka tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli 2025.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus 2025 dan akan mulai melayani pada September 2025.

Dengan percepatan yang dimulai pada September 2025, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir besar yang terjadi di Jabodetabek khususnya Bekasi dan Kabupaten Bogor pada Selasa (4/3/2025) akibat dari intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan hulu dan hilir semalaman.

Sejumlah perumahan seperti Puri Harmoni 8, Pondok Damai, Bumi Mutiara, Mahkota Pesona, Vila Nusa Indah 1, 2, 3, dan 5, Situsari Sejahtera, Pondok Gede Permai, Kemang Ifi Graha, Kemang Pratama, Pondok Mitra Lestari, Grand Galaxy Bekasi, Bumi Satria Kencana, Jaka Kencana, Depnaker, Bumi Nasio Indah, Jatiluhur, Graha Indah, Buana, Villa Jati Rasa, Taman Bougenville, Jatibening Permai, Taman Narogong Indah, dan The Arthera Hill. Selain di Bekasi dan Bogor, banjir pada Selasa (4/3/2025) juga melanda 13 kawasan perumahan di Depok dan Tangerang.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan proses pembangunan satu wilayah bukan hanya oleh developer saja. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan perencanaan dan tata ruang dan berlaku.

“Kami membangun sesuai dengan konsep tata ruang yang ada dan peraturan terkait, serta semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Pihaknya menampik pengembang menggunakan lahan bekas sawah dan rawa untuk dijadikan kawasan perumahan. Menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tidak semua akibat yang timbul seperti banjir besar yang baru terjadi langsung menunjuk developer sebagai biang kerok.

“Memang koordinasi harus disinergikan oleh Pemda karena saat mulai proyek pun peil banjir (ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir) sudah ditetapkan oleh pemda dalam proses PBG (perizinan bangunan gedung) di samping dengan amdal lalin, amdal lingkungan untuk proyek yang skala besar,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada satu developer yang mau proyek propertinya kebanjiran karena akan menghancurkan nilai proyek tersebut dan juga reputasi developer ke depan.

“Yang perlu dilakukan tentu pengawasan dalam pelaksanaannya agar sesuai,” ucapnya.

Bambang menambahkan untuk developer besar yang menggunakan lahan bekas rawa akan dilakukan pengerukan dan diganti tanah merah. Lalu dibangun dengan fondasi minimal beton plat setempat dan bahkan menggunakan tiang pancang beton untuk menjaga kualitas bangunan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam. Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukkannya sawah kami tidak akan bangun. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi menyeluruh dilakukan untuk semua perumahan baru ke depannya,” kata Bambang.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah, terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam.Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi dilakukan semua ke depannya,” kata Junaidi.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menuturkan perlu dilakukan edukasi ke masyarakat bahwa pengembang tidak mungkin membangun di tempat yang secara aturan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika mau dilakukan evaluasi kawasan perumahan, senantiasa harus bermula dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari kabupaten dan kota yang bersangkutan.

“Penegakan dari aturan zonasi tata ruang di wilayah yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurutnya, jika sudah dibangun dan seluruh persyaratan dan izinnya sudah terpenuhi maka pengembang telah memenuhi seluruh tugasnya. Dia menilai perizinan menjadi kunci dari seluruh masalah yang diperselisihkan akhir-akhir ini.

“Bila dirasa berbahaya dan seterusnya, maka sebaiknya dari awal saat perizinan, maka ditolak dan jangan diizinkan saja. Negara punya kewenangan sangat besar untuk mengaturnya,” tutur Ari.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” ujarnya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” katanya.

EVALUASI KAWASAN PERUMAHAN & SEMPADAN SUNGAI

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ucapnya dilansir akun Tiktoknya.

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Dia meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengevaluasi seluruh pengembang perumahan terutama yang membangun di tepi sungai dan sawah. Haal ini penting agar tidak terjadi bencana di kemudian hari.

“Kementerian Perumahan harus mengevaluasi pengembang-pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan di tepi sungai dan di tengah sawah,” tuturnya.

Dia menilai bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Salah satunya pembangunan perumahan yang tidak mengacu kepada rencana desain tata ruang dan wilayah.

“Bencana terjadi karena tata ruangnya, pembangunannya dilakukan secara ugal-ugalan, melawan prinsip alam,” ujarnya.

Saat ini marak terjadi alih fungsi lahan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan, alih fungsi terjadi di kawasan-kawasan yang seharusnya tidak boleh dibangun. Sebagai contoh, adanya daerah aliran sungai di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi yang sudah disertifikatkan sehingga diklaim milik perorangan. Padahal, secara aturan kawasan-kawasan tersebut tidak mungkin dimiliki perorangan demi keberlanjutan lingkungan.

“Dulu sungai dikelola BBWS, sekarang jadi milik perorangan. Berarti ada yang tidak tepat,” katanya.

Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mengawasi hal ini agar tidak ada lagi pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang terlarang. Adapun saat meninjau bantaran Sungai Bekasi untuk melihat proses pelebaran sungai, dia mendapati tanah di sekitar sungai telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersedia mengubah status sempadan sungai yang tadinya milik perseorangan atau perusahaan menjadi tanah negara untuk pengerjaan normalisasi sungai. Hal ini nantinya normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai pengukuran tanah di sempadan sungai sebagai bagian dari rencana pelebaran badan sungai untuk mengembalikan lagi kapasitas daya tampung dan fungsi sungai. Hal ini sebagai upaya untuk membenahi tata ruang.

“Kita memulai melakukan pembongkaran daerah yang menutupi daerah resapan air yang bedampak pada mengalir air ke Ciasura kemudian nanti ke Kali Bekasi, dari Kali Bekasi kemudian ke Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta Jakarta, kalau Jakarta juga dari Ciliwung. Nah kemudian kita juga sudah bergerak untuk membenahi daerah aliran sungai,” ucapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan lahan di sempadan sungai yang belum memiliki sertifikat dan tidak ada yang memiliki maka akan disertifikatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan diserahkan hak pengelolaan (HPL) kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat.

“Kalau yang sudah terlanjur ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar, memang kalau bukan haknya akan kita batalkan,” tuturnya.

Apabila proses administrasi yang dilakukan sudah benar, maka dipertahankan untuk menjadi milik yang bersangkutan. Namun, jika terjadi proses pengadaan tanah atau lahan untuk pelebaran, maka akan diberikan dua opsi solusi. Jika sebaliknya karena proses administrasi yang dilakukan masyarakat sudah benar, maka akan dilakukan ganti rugi pengadaan tanah

“Kalau sudah terlanjur ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, enggak ada sertifikat, sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman tetap ya kan, minimal ganti bangunan,” ujarnya.

Adapun status tersebut untuk memastikan daerah sempadan sungai terbebas dari aktivitas pembangunan.

“Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai dan sehingga menjaga ekosistem sungai,” kata Nusron.