Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan meluncurkan SBN Perumahan demi mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Apakah akan ada skema burden sharing untuk surat utang khusus itu?

Program 3 juta rumah menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dengan menyediakan pasokan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Persiapan program itu dikebut, termasuk dari aspek pembiayaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan turut andil, yakni dengan menerbitkan surat utang khusus.

Pemerintah hendak menyalurkan pembiayaan hasil modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Tujuannya, agar target penerima manfaat bisa bertambah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan pembiayaan 220.000 rumah bagi MBR melalui FLPP. Jumlah itu perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target 3 juta rumah.

Rupanya, Bank Indonesia (BI) akan turut terlibat dalam pencapaian target program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa otoritas moneter akan turut menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Kini, muncul bocoran baru bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menerbitkan SBN Perumahan.

Pakai Skema Burden Sharing?

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan bocoran bahwa penerbitan SBN Perumahan harus melalui SKB terlebih dahulu. Oleh karena itu, DPR masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah dan bank sentral soal penerbitan SKB untuk SBN Perumahan.

"Kalau pembicaraan di mereka belum selesai, masa minta persetujuan sama DPR," ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebagai informasi, terakhir kali Sri Mulyani dan Perry Warjiyo menerbitkan SKB ketika memperkenalkan skema burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Skema burden sharing digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan akibat dihantam pandemi Covid-19.

Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak kritikan karena pemerintah seakan membagi defisit anggaran dengan BI.

Kendati demikian, Misbhakun mengaku tidak tahu apakah nantinya BI bisa akan bisa membeli SBN Perumahan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar perdana—bukan sekunder. Dia mengaku kasih menunggu kepastian dari pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan DPR tidak akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SBN Perumahan tersebut. Bagaimanapun, ujarnya, Kementerian Keuangan lebih tahu situasi pasar keuangan.

"Jangan sampai kemudian kami ingin meningkatkan pembangunan tapi kemudian memberikan kontraksi di satu sisi yang lain. Harapan kita pembangunan bisa berjalan, market [pasar] tidak mengalami guncangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan penerbitan SBN Perumahan tidak akan menambah defisit anggaran APBN 2025. Menurutnya, SBN Perumahan merupakan program pemerintah yang sudah dihitung dalam penyusunan APBN 2025.

"Itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diterbitkan, tinggal digunakan untuk apa," klaim Misbhakun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada besok, Rabu (12/3/2025) untuk menindaklanjuti soal Sarapan Gratis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menuturkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apapun keputusan dari BGN. Pasalnya, kepastian terlaksananya program Sarapan Gratis tersebut masih abu-abu.

"Jadi secara prinsip pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain. Tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," ujarnya ketika di Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kemudian, apapun putusannya, Dia mengatakan bahwa pemprov Jakarta telah mempersiapkan dua alternatif.

"Di awal, kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu, di tempat-tempat yang seperti itu," ujarnya.

Namun, terkait jumlah sekolah yang akan dipersiapkan, jumlah pastinya akan difinalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional.

Diberitakan sebelumnya, Pramono-Rano Karno (Si Doel) memiliki program sarapan gratis. Adapun program ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, saat mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Barat, dikatakan bahwa Program Sarapan Gratis tidak diperbolehkan. Namun, setelahnya, Pramono mendapati informasi bahwa program ini akhirnya diperbolehkan.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak [Kepala] Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan," terang Pramono seusai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kembali mengantongi komitmen pembangunan rumah rakyat dari konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam penjelasannya, Aguan melalui Yayasan Budha Tzu Chi bakal merenovasi sebanyak 500 rumah yang tak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," kata Aguan dalam keterangan resmi, Senin (10/3/2025).

Tak hanya itu, Ara menjelaskan bahwa Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia juga menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang tinggal di atas bidang tanah yang kepemilikannya berkelompok.

Akan tetapi, tambah Ara, berdasarkan hasil dialog dengan warga disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Seiring dengan hal itu, Ara menegaskan bahwa proses renovasi rumah itu bakal dilakukan setelah momentum Lebaran 2025.

“Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat" terang Ara.

Sementara itu, mengutip unggahan video yang dibagikan Ara dalam akun Instagram pribadinya @maruararsirait, dia menegaskan bahwa pemerintah tak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menyukseskan program tersebut.

Selain melakukan renovasi, Yayasan Budha Tzu Chi juga bakal mendukung pembangunan 30 rumah apung dengan nilai Rp150 juta per rumah.

“Ini bukan BSPS [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya] jadi tak gunakan anggaran negara. Ini seperti yang di Tangerang itu, jadi sifatnya gotong royong tanah dari saya yang bangun Agung Sedayu Group,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat menyatakan telah melakukan pendataan penerima makan bergizi gratis (MBG) dan telah menentukan titik dapur di seluruh wilayah di Sumbar.

Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan pemprov telah menyerahkan data penerima MBG di Sumbar ke Badan Gizi Nasional, dimana terdapat jumlah penerima hampir sebanyak 2 juta orang, yang terdiri dari pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, balita, hingga ibu hamil.

“Begitupun untuk dapur umumnya, kami telah menyampaikan ke badan gizi, untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumbar membutuhkan 600 dapur umum untuk pelaksanaan MBG,” katanya, Senin (10/3/2025).

Dia menjelaskan penentuan 600 dapur itu setelah mengukur kebutuhan penyaluran di sebuah wilayah. Dimana untuk satu titik dapur umum itu syaratnya maksimal menjangkau radius 3,5 km, atau 30 menit jarak tempuh, atau mendistribusikan untuk 3.500 penerima MBG.

Medi menyebutkan dengan telah diterimanya data-data untuk pelaksanaan MBG itu, pelaksanaan MBG di Sumbar mulai dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kabupaten dan kota.

“Untuk mulai serentak belum, tapi beberapa daerah sudah mulai, seperti di Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan daerah lainnya. Tapi memang belum bisa berkelanjutan setiap harinya, karena ada kendala sejumlah hal,” ujarnya.

Kendala yang dihadapi itu telah ditemukan di Pariaman, dimana pembungkus MBG menimbulkan tumpukan sampah baru. Sehingga membuat pelaksanaan MBG di Pariaman itu, saat ini masuk dalam tahap evaluasi.

“Jadi untuk pelaksanaan MBG di Sumbar ini setiap daerah itu bertahap tentunya, karena anggarannya itu dari pusat,” sebutnya.

Medi menyampaikan peran Pemprov Sumbar dalam pelaksanaan MBG ini yakni membantu fasilitasnya, seperti lokasi dapur yang memungkin menggunakan fasilitas aset pemerintah daerah, seperti gedung dan bangunan lainnya. Sementara untuk modal membeli sejumlah kebutuhan MBG, dihendel oleh APBN melalui badan gizi.

“Kami berharap masyarakat bersabar untuk MBG,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) melalui anak usahanya Kalbe Nutritionals, menghadirkan produk susu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) inisiasi pemerintah.

Kalbe Nutritionals menghadirkan MilkPro, merupakan produk susu bernutrisi tinggi yang mengandung 3 gram protein per saji tanpa tambahan gula.

Adapun Badan Gizi Nasional telah menetapkan bahwa susu yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, serta bebas gula tambahan.

Produk susu MilkPro tersebut dihadirkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lebih dari 300 anak di dua sekolah di Kecamatan Baturetno, Wonogiri, yakni SD Katolik Kanisius dan SDN Baturetno 02.

Director of Quality, Sustainability, and Support Kalbe Nutritionals Andy Chendra mengatakan bahwa ikut sertanya Kalbe Nutritionals dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah sejalan dengan visi perusahaan, untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam pemenuhan gizi anak-anak.

“Visi kami adalah menghadirkan solusi nutrisi terbaik bagi seluruh keluarga Indonesia. Program MBG ini sejalan dengan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak melalui asupan nutrisi yang lebih baik,” katanya, dalam siaran pers, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan bahwa sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi digelar pada 6 Januari 2025, Kalbe Nutritionals telah mengadakan simulasi di beberapa sekolah pada Oktober hingga Desember 2024. Sekolah di Minahasa dan Sulawesi Utara, turut menjadi lokasi uji coba tersebut.

"Dukungan melalui MilkPro dalam program MBG ini menjadi bagian dari kelanjutan upaya tersebut, melengkapi berbagai inisiatif sosial yang telah berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kalbe Nutritionals sebagai perusahaan yang peduli akan kesehatan masyarakat, berharap dukungan ini akan semakin memperkuat upaya bersama dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.

Seperti diketahui, program inisiasi Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar secara serentak oleh pemerintah di seluruh sekolah di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

“BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025).

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

Bisnis.com, BATAM - Paket program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Provinsi Kepri selama bulan Ramadan disajikan sebagai takjil bagi siswa untuk berbuka puasa.

Selain itu, penyajiannya tidak menggunakan tempat bekal makanan, melainkan plastik totebag. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPB) Kawasan Bengkong Kota Batam, Defri Frenaldi mengatakan totebag tersebut berbahan spunbond.

"Spunbon ini kain tekstil yang terbuat dari serat polipropilena dengan ukuran 20×26 cm. Sedangkan menu MBG yang akan diberikan saat puasa, makanan kering dan takjil," katanya di Batam, Minggu (9/3/2025).

Pendistribusian MBG dengan menu takjil ini sudah dimulai sejak 7 Maret 2025, saat siswa pertama kali masuk sekolah saat puasa.

"Mulai pukul 09.00 WIB dilakukan pengiriman ke sekolah-sekolah secara bertahap dan paralel. Kemudian pengambilan totebag makan. Kembali setelah tiga jam atau sesuai waktu yang disepakati," paparnya.

Defri menyampaikan pendistribusian MBG dilakukan lima kali dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat dengan hari efektif sekolah selama puasa sebanyak 14 hari.

Adapun, contoh menu MBG yang didistribusikan pada siswa di sekolah yaitu berupa roti manis, telur ayam, telur puyuh, susu, kurma, jeruk, hingga bubur kacang ijo.

"Makanan yang disediakan akan berupa makanan kering agar tahan lama dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dampak banjir terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi.

Dia membenarkan bahwa satu SPPG sempat terdampak banjir dan tidak beroperasi selama dua hari, tetapi sejak Kamis (6/3/2025) layanan telah kembali berfungsi.

“Ada satu SPPG yang terdampak [banjir] dan 2 hari tidak melayani, tapi sejak Kamis (6/3/2025) sudah berfungsi kembali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025)

Terkait kemungkinan relokasi SPPG yang terdampak banjir, Dadan menegaskan bahwa lokasi saat ini nantinya akan tetap dipertahankan.

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa pihaknya akan mengantisipasi dengan menyiapkan SPPG cadangan di daerah yang lebih tinggi untuk memastikan layanan tetap berjalan jika kejadian serupa terjadi di masa depan.

Termasuk, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan dana dalam menghadapi bencana seperti ini, Dadan menjelaskan bahwa BGN memiliki dana operasional yang sifatnya at cost.

Menurutnya, hal ini memungkinkan pengelolaan anggaran secara fleksibel dalam menghadapi keadaan darurat.

“Ada dana operasional yang at cost,” tandas Dadan.

Sementara itu, Kepala SPPG Kota Bekasi Nindy Anita juga memastikan bahwa lokasi SPPG yang sempat terendam banjir tidak akan direlokasi.

Dia menyatakan bahwa SPPG telah dibersihkan dan didisinfeksi. Selain itu, pihaknya juga telah memastikan bahwa bahan makanan yang tersedia tetap dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

"Sejauh ini, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir, telah dilakukan pembersihan di sekitar area sekolah," jelas Nindy kepada Bisnis.

Tak hanya itu, kata Nindy, SPPG Bekasi juga sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mereka menginformasikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan pada Senin (10/3/2025) besok.

Mengenai total kerugian akibat banjir, Nindy mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan. Pasalnya, selain stok beras yang terendam, beberapa alat juga mengalami kerusakan dan masih menunggu pemeriksaan teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, BGN dan SPPG Kota Bekasi berupaya memastikan layanan gizi kepada masyarakat tetap berjalan meskipun sempat terdampak banjir.

“Untuk kerugian totalnya kami belum mengetahuinya karena selain beras, ada beberapa alat yang terkena banjir sehingga harus dipastikan terlebih dahulu oleh teknisi terkait,” pungkas Nindy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya pengurangan harga untuk Makan Bergizi Gratis.

Dadan menuturkan bahwa perbedaan pagu bahan baku dalam program ini disebabkan oleh perbedaan kategori penerima dan indeks harga di masing-masing daerah. Termasuk, adanya patokan anggaran untuk bahan baku MBG berbeda berdasarkan kelompok usia penerima manfaat.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini KPK memang belum mendapat penjelasan terkait perbedaan pagu bahan baku tersebut. Dadan kemudian memerinci, anak usia PAUD hingga siswa kelas 3 SD ditetapkan sebesar Rp8.000 per penerima. Sedangkan anak lainnya usia di atas kategori tersebut mendapatkan pagu sebesar Rp10.000 per penerima.

“[Pagu anggaran] ini berlaku untuk sebagaian besar Wilayah Indonesia Barat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa meskipun pagu bahan baku ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia Barat, tetapi jumlahnya dapat berubah sesuai dengan indeks kemahalan daerah masing-masing sesuai dengan yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebagai contoh, kata Dadan, di wilayah Papua, khususnya di Puncak Jaya, pagu bahan baku bisa mencapai Rp59.717 per penerima manfaat.

“Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau ada kelebihan, dana akan dikembalikan, sementara jika ada kekurangan, maka akan ditambah [sesuai kebutuhan],” tuturnya.

Apalagi, Dadan juga menegaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra pelaksana dan Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Dalam setiap usulan yang diajukan, jumlah penerima manfaat sudah dihitung secara rinci sejak awal.

Nantinya, kata Dadan, jika dalam 10 hari ada kelebihan anggaran, maka akan dibawa ke periode 10 hari berikutnya. Jika terjadi kekurangan, maka akan dilakukan koreksi dalam periode berikutnya.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan [kami] carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Momen itu terjadi saat Prabowo berbincang dengan para warga di salah satu rumah warga. Orang nomor satu di Indonesia menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum operasional dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir.

Adapun salah satu pejabat yang ditelepon Prabowo pada kesempatan itu adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana guna memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di wilayah tersebut.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Saya sekarang di Kecamatan Babelan. Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai,” ujar Prabowo dalam rilisnya, Minggu (9/3/2025).

Kepala Negara menyampaikan bahwa program MBG perlu segera menemukan solusi meskipun daerah tersebut tengah terendam banjir. Agar para penerima manfaat bisa tetap menikmati program pemerintah.

“Makannya belum sampai kesini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mendapatkan jawaban dari Dadan bahwa BGN akan melakukan pengerjaan MBG di daerah yang agak tinggi sehingga nanti capaian program tetap bisa terkirim ke sekolah-sekolah yang terdampak.

Prabowo pun meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program MBG bisa ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Mengingat, saat ini di Bekasi ada salah satu dapur yang memang tidak operasional, karena masih terendam banjir.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menerima laporan bahwa dapur SPPG Makan Bergizi Gratis saat ini di Kabupaten Bekasi berjumlah dua dapur. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

Sekadar informasi, Prabowo tiba di lokasi pukul 17:57 menjelang jam buka puasa. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbuka puasa di rumah salah satu warga dengan meminum air putih sembari berbincang.

Prabowo meninggalkan lokasi pukul 18:28. Pada kesempatan itu Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara atas laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik penyimpangan anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang dipangkas dari Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pagu anggaran bahan baku setiap kategori penerima manfaat MBG berbeda-beda dan tidak merata seharga Rp10.000 per porsi.

“Betul, [kategori penerima MBG] berbasis kebutuhan kalori tiap tahap perkembangan dan berbasis indeks kemahalan daerah,” kata Dadan kepadaBisnis, Sabtu (8/3/2025).

Dadan menyebut bahwa KPK belum mendapatkan penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku berbeda dari awal, yakni penerima manfaat PAUD—SD kelas 3 dipatok Rp8.000, sedangkan anak lainnya adalah Rp10.000.

“Ini berlaku untuk sebagaian besar wilayah Indonesia Barat. Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah, sesuai rilis Bappenas. Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp59.717,” terangnya.

Dia menambahkan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya sesuai kebutuhan. Artinya, ungkap Dadan, jika ada kelebihan maka akan dikembalikan, sedangkan jika ada yang kurang akan ditambah.

Dadan menjelaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Adapun, penyusunan ini sudah diperinci dari awal banyaknya jumlah penerima manfaat.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akancarry overke-10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” terangnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap telah menerima laporan adanya dugaan pengurangan makanan Makan Bergizi Gratis dari anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap menunya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku telah menerima laporan adanya pengurangan makanan MBG di daerah dari harga yang telah ditetapkan, atau yang seharusnya adalah Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000.

Perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah

“Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair]. Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan yang bermasalah.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di wilayah sebagai upaya menjaga keseimbangan daerah dan mencegah bencana alam semakin parah. Pasalnya, ruang terbuka hijau, kawasan hutan, hingga lahan sawah menjadi penyebab utama banjir di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, kegiatan alih fungsi lahan di wilayah Jabar harus segera dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” katanya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” ucapnya.

Ketua Umum Yayasan Synergi Bangun Indonesia (YSBI) Ishak Chandra menuturkan pihaknya tak menampik masih banyak pengembang nakal yang membangun rumah di atas lahan bekas sawah dan rawa. Selain itu, juga banyak pengembang yang masih mengklaim bebas banjir padahal berada di dataran rendah dari sungai.

“Iya ada pengembang yang masih menggunakan lahan bekas sawah dan rawa bangun perumahan karena lahan terbatas. Saya kira banjir juga karena sungai dan infrastruktur air yang enggak memadai,” ujarnya kepada Bisnis.