Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

"Namun jika percepatan dimulai pada Oktober, tambahan biaya yang diperlukan akan menjadi Rp75 triliun, dan jika dimulai pada November, anggaran tambahan akan sekitar Rp50 triliun," ujarnya.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus dan akan mulai melayani pada September.

Dengan percepatan yang dimulai pada September, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjadi Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketetapan itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tapera yang ditandatangani Prabowo pada 17 Januari 2025.

“Menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Keanggotaan KomiteTapera, masing-masing pertama Menteri PKP sebagai Ketua merangkap anggota,” demikian bunyi keputusan tersebut, dikutip Senin (24/2/2025).

Selain itu, keputusan tersebut juga menetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite Tapera dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota.

Kemudian, adapula nama Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota serta Eko Djoeli Heripoerwanto dari unsur profesional sebagai anggota.

Sebelumnya, Ara memang diketahui sempat bersurat kepada Presiden Prabowo untuk dapat bergabung ke dalam Komite Tapera.

Pada beberapa kesempatan sebelumnya, Ara diketahui menyampaikan pesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Kemudian, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membidik aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di wilayah Karawaci untuk program 3 juta rumah.

Ara menjelaskan, total luas lahan eks BLBI di Karawaci itu mencapai 3,7 hektare yang terdiri dari 3,5 hektare pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi. Di mana, lokasinya tepat berdekatan dengan pengembangan kawasan Lippo Karawaci.

"Sepintas saya melihat area yang bagus ini ide saya ada gabungan komersial dan MBR nantinya. Di kawasan ini banyak juga milenial, kampus, rumah sakit, mungkin bisa untuk tenaga medis, tenaga pengajar," kata Ara dalam keterangan resmi, dikutip Senin (4/2/2025).

Lebih lanjut, Ara memastikan bahwa area lahan tersebut telah clean and clear dan tidak diokupansi oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, pada hari ini, Senin (24/2/2025) Ara mengaku bakal bertemu dengan Kepala Badan Bank Tanah untuk membahas tindak lanjut mengenai konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tersebut nilainya mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Rencana tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Ekonom menilai SBN Perumahan tersebut akan menarik minat para investor.

Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

"Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal]," ujar Banjaran kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

Dia pun menyambut positif apabila memang pemerintah ingin menerbitkan SBN Perumahan. Hanya saja, dia menilai pemerintah tidak punya ruang yang besar.

Bagaimanapun, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah sempit. UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran sebesar maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran dan total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB.

Sebagai perbandingan, defisit anggaran mencapai 2,29% pada 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 39,36% pada 2024.

Oleh sebab itu, Banjaran menilai pemerintah bisa mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan pemerintah memutar otak untuk mencari pembiayaan program 3 juta rumah. Salah satu jalan yang ingin ditempuh pemerintah yaitu penerbitan surat berharga negara atau SBN Perumahan.

Kendati demikian, jalan tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.

Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.

Oleh sebab itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya ruang yang lebar, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.

Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

Sebaliknya, Banjaran tidak heran apabila pemerintah berencana menerbitkan SBN Perumahan. Menurutnya, SBN Perumahan akan menarik minat para investor.

Banjaran menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat/Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

"Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal]," ujar Banjaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF membukukan laba bersih Rp539,83 miliar sepanjang 2024, naik double digit dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Melansir laporan keuangan yang dirilis di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Minggu (23/2/2025), perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar Rp2,86 triliun atau meningkat 37,52% secara tahunan (year on year/YoY).

Capaian itu dikontribusikan oleh pendapatan bunga dan pendapatan syariah senilai Rp2,85 triliun, tumbuh dari tahun sebelumnya yakni Rp2,07 triliun.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, beban perusahaan meningkat 46,03% YoY menjadi Rp2,2 triliun. Penyumbang beban terbesar SMF berasal dari beban bunga yang melonjak dari Rp1,29 triliun menjadi Rp1,99 triliun.

Dengan perolehan itu, SMF menorehkan laba sebelum beban pajak final dan dan beban pajak penghasilan sebesar Rp667,31 miliar atau masih naik 15,35% YoY.

Setelah diakumulasikan dengan beban lainnya, entitas special mission vehicle di sektor pembiayaan perumahan ini meraih laba bersih Rp539,83 miliar pada 2024. Perolehan tersebut meningkat 15,94% YoY dari sebelumnya Rp465,61 miliar.

Di sisi lain, SMF mencatatkan total aset sebesar Rp58,13 triliun pada 2024. Nilai ini terdiri atas liabilitas yang sebesar Rp36,40 triliun, meningkat 34,31% YoY. Adapun ekuitas perseroan mencapai Rp20,55 triliun atau tumbuh 12,77% YoY.

Saldo kas dan setara kas perusahaan sampai dengan akhir 2024 berada di angka Rp5,01 triliun, melonjak hingga 73,61% YoY dari sebelumnya Rp2,88 triliun.

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, SMF baru saja menerbitkan Obligasi dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan dengan total nilai Rp1,06 triliun pada awal Februari 2025.

SMF menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap VIII 2025 senilai Rp704,92 miliar, yang dijamin secara kesanggupan penuh dan diterbitkan tanpa warkat.

Obligasi tersebut ditawarkan dalam dua seri. Seri A bernilai Rp453,67 miliar dengan bunga 6,55% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, dengan pembayaran penuh pada 24 Februari 2026. Seri B bernilai Rp251,25 miliar dengan bunga 6,80% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, dengan pembayaran penuh pada 14 Februari 2028.

Selain itu, SMF juga menerbitkan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Tahap IV 2025 senilai Rp362,8 miliar, yang dijamin full commitment dan diterbitkan tanpa warkat.

Pendapatan bagi hasil Sukuk Musyarakah dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk sebesar 90,93% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 6,55% per tahun dan jangka waktu 370 hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah memutar otak mencari solusi pembiayaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang disebut-sebut membutuhkan anggaran jumbo, yakni mencapai Rp750 triliun.

Beberapa hari terakhir ini, jajaran menteri Kabinet Merah Putih Prabowo intensif menggelar pertemuan untuk membahas berbagai skenario pembiayaan perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku peta jalan atau roadmap pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah rampung.

Dia menuturkan roadmap program 3 juta rumah sebenarnya telah diselesaikan sejak lama. Hanya saja, pemerintah belum merilis ke publik karena masih akan dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan. Nanti peta jalan kalau ada perubahan, kita juga siap [untuk merubah]. Kan teman-teman DPR itu kan banyak yang berpengalaman,” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini saat ditemui di sela-sela Launching Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengaku sejumlah kebijakan pada sektor perumahan yang sudah diteken saat ini merupakan bagian yaang tercantum dalam peta jalan tersebut.

Beberapa di antaranya yakni penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah hingga Rp5 miliar.

“Kan ini dibilang peta jalan, ini kan proses. Apakah dulu punya peta jalan? Kan tidak ada. Kenapa? Karena Kementerian Perumahan emangnya ada (sebelumnya)? Baru sekarang ada,” ujarnya.

Adapun yang terbaru, Kementerian PKP baru saja menggandeng kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya yakni Bank Indonesia (BI) yang memberikan insnetif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk dapat meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal dikucurkan untuk menopang pembangunan program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya Ara menyebut salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

“Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

“Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025).

Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar.

Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menanggapi soal permintaan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto sebelum menuju rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Kamis (20/2/2025). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menanggapi permintaan Hasto, Maruarar mempersilahkan apabila penegak hukum akan memeriksa keluarga Jokowi.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di Kepolisian, di Kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar lalu memastikan pihak pemerintah maupun DPR sudah membagi hak kewajibn dan menerapkan check and balance. Dia menyebut tidak boleh ada intervensi ke pihak manapun.

"Jadi jangan ada intervensi dari manapun ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing," kata pria yang dulu merupakan politisi PDIP itu.

Adapun mengenai penahanan Hasto, pria yang akrab disapa Ara itu berpesan agar semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada.

Adapun Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan oleh KPK. Pada saat resmi ditahan kemarin, Kamis (20/2/2025), dia sempat menyampaikan bahwa penahanannya menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Salah satunya yakni untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Jokowi.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah terseret dalam sejumlah pengusutan kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara pernah disebut dalam persidangan kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Pada persidangan tersebut, Bobby dan istrinya yakni Kahiyang, putri Jokowi, diduga memiliki blok tambang di Maluku Utara yang diberikan kode 'Blok Medan'. Abdul Ghani bahkan diakui pernah bertemu Bobby dan Kahiyang sebelum terjerat kasus di KPK.

Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pernah terseret dugaan gratifikasi soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) pada 2024 lalu. Kaesang bahkan pernah mendatangi KPK untuk membuat laporan dugaan gratifikasi ke KPK usai tekanan publik menguat.

Keduanya pun telah dilaporkan ke KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan progres pembahasan pembiayaan soal program 3 juta rumah kepada Presiden Prabowo Subianto siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengatakan dirinya menghadiri makan siang dengan Presiden dan sejumlah menteri. Dia menyebut kedatangannya siang ini untuk melaporkan pertemuan dua hari berturur-turut dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wakil Menteri BUMN, Menteri dan Wakil Menteri Keuangan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara, sapaan akrabnya, menyebut usaha yang dilakukan pemerintah untuk program 3 juta rumah itu merupakan hal yang sangat penting dan bersejarah. Dia pun memastikan lembaga negara lain, seperti BI akan mendukung program prioritas pemerintah itu.

"Dua hari berturut-turut kita mengadakan pertemuan yang sangat penting dan sangat berserjarah dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, tidak raja-raja kecil. Bagaimana otoritas moneter BI dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia pak Perry itu memberikan dukungan yang luar biasa kepada program-program negara, program-program pemerintah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Politisi Partai Gerindra itu mengaku bahwa Presiden menugaskannya untuk mengawal keseluruhan proses program itu hingga tuntas. Dia memastikan Prabowo akan secara langsung mengumkan dukungan Bank Sentral kepada program pemerintah.

"Dan nanti pada waktunya bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah," tuturnya.

Di sisi lain, Maruarar turut menyampaikan bahwa pihaknya turut berkoordinasi dengan parlemen soal progres program 3 juta rumah. Salah satunya yakni dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap untuk mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Caranya, pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. BI lalu berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

“Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati.

Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan.

“Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.