Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bakal menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Perlu ada solusi dari pembiayaan perumahan karena kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan renovasi rumah di tahun ini oleh Presiden Prabowo, dan kita berusaha keras ya, kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat,” jelasnya usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Untuk itu, Ara mengaku bakal segera bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan sejumlah petinggi Himbara untuk merumuskan solusi pembiayaan pada sektor perumahan tersebut.

Pasalnya, tambah Ara, sektor perumahan dinilai menjadi salah satu pengerek pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Mengingat terdapat hingga 185 industri yang terdampak efek turunan.

“Saya biasa terbuka semuanya, bagaimana nanti peran serta BI dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh presiden, Bapak Prabowo Subianto. Nah, besok kami akan bertemu dengan Pak Erick [Menteri BUMN], Danantara, dirut perbankan, utamanya dari Himbara untuk mencari solusi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Ara memang sempat mengonfirmasi bahwa anggaran kementeriannya yang ditugaskan untuk membangun 3 juta rumah turut terdampak efisiensi.

Semula, Kementerian PKP mengantongi pagu Dipa TA 2025 sebesar Rp5,2 triliun. Namun, dipangkas hingga Rp3,66 triliun untuk efisiensi dan hanya tersisa Rp1,6 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun,” jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Selain mendorong penguatan likuiditas dengan menggandeng Danantara hingga Himbara, Ara juga menyebut bakal terus mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Perumnas mengungkap bakal mengeksekusi pembangunan program 3 juta rumah di 5 titik lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menjelaskan bahwa 5 lokasi awal yang bakal dieksekusi itu berada di wilayah Jabodetabek.

Mulai dari di wilayah Pulo Gebang (Jakarta Timur), Stasiun Cicayur (Banten), Stasiun Jurang Mangu (Tangsel), Klender dan Jonggol (Jawa Barat).

“Sebagian besar [asetnya] adalah milik Perumnas dan ada beberapa yang dimiliki oleh KAI. Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Artinya nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” ujarnya usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Adapun, kawasan TOD itu nantinya bakal dibangun di atas Stasiun Cicayur, Stasiun Jurang Mangu dan juga Blok K Pulo Gebang yang dekat dengan Terminal Pulo Gebang.

Kemudian, Perumnas juga bakal merevitalisasi Rusun Klender serta membangun hunian tapak di wilayah Jonggol, Jawa Barat.

Pada saat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut setidaknya menyiapkan lahan seluas 792 hektare (Ha) untuk dapat dimanfaatkan mendukung pembangunan 3 juta rumah.

Erick memastikan pada tahap awal, dari 792 hektare itu dapat dibangun hunian mencapai 123.000 unit. “Dari 792 hektare ini ada kurang lebih 123.000 unit yang bisa dikembangkan,” tuturnya.

Adapun, keputusan pengembangan 3 juta rumah di lahan BUMN seluas 792 Ha itu merupakan kegiatan lanjutan usai sebelumnya ET sempat bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait pada Jumat (8/11/2024).

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi.

Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

“Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

“Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan sidak secara mendadak pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Kali ini orang nomor satu di Indonesia itu mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Senin (10/2/2025).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengamini bahwa Kepala Negara memang secara mendadak ingin melihat program yang digagas sebagai salah satu prioritas utama pemerintah itu.

“Ya mendadak. Tadi pagi mendadak ingin ke sekolah di sekitar kota Bogor, Mengecek makan bergizi gratis sekalian dengan dapurnya. Ke 2 SD dan ke 1 dapur,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (10/2/2025).

Kedatangan Kepala Negara di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Melihat itu, Presiden Ke-8 RI itu pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

Setelahnya, Prabowo menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka.

Kepala Negara kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.

Tidak hanya meninjau program MBG, dia juga turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.

Dia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menceritakan soal perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari 2025.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional MATAKIN yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Minggu (9/2/2025).

Awalnya, Gibran menyebut bahwa MATAKIN selalu bersinergi dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto, utamanya mengenai MBG.

Dia juga bercerita bahwa MBG adalah program yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat bahkan sebelum Gibran dilantik.

"Bahkan sebelum dilantik [sebagai Wapres], setiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis? Kapan makan siang gratis?" jelasnya dalam kesempatan tersebut.

Gibran menyebut bahwa program MBG di awal bulan sudah terlaksana di beberapa tempat. Dia berharap agar MBG bisa berjalan lebih merata.

"[MBG] Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua penerima mendapatkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.

Asal tahu saja, sudah satu bulan MBG, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo digulirkan sejak 6 Januari 2025 silam. Adapun, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

“Pak Presiden ingin semua mendapat manfaat [program Makan Bergizi Gratis] akhir 2025,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

Dadan menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor kunci dalam pelaksanaan program prioritas Prabowo, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Dari ketiga kunci tersebut, Dadan mengeklaim bahwa anggaran untuk pelaksanaan MBG sudah selesai. Kini, SDM hingga infrastruktur tengah dalam proses pendidikan dan percepatan.

Lebih lanjut, Dadan juga meminta agar sekolah yang belum mendapatkan MBG untuk bersabar. “Sekolah yang belum dapat [program MBG] hanya masalah waktu saja,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

"Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga," kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

"Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat," kata Ara.

Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

"Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan," kata Nixon.

Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

"Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud," kata Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk mulai membeli rumah. Ajakan tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat yang konsumtif hingga mereka yang kecanduan judi online.

Ara bilang, saat ini adalah waktu yang pas untuk membeli rumah lantaran pemerintah sedang banyak memberikan diskon.

"Tolong sampaikan ke rakyat kita di tengah banyaknya judi online atau belanja-belanja tidak produktif, tolong sampaikan ke mereka ini saatnya beli rumah. Ini saatnya punya rumah," kata Ara saat menghadiri peluncuran BALE by BTN di Istora Senayan, GBK, Minggu (9/2/2025).

Ara menjabarkan Presiden Prabowo memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan masyarakat dapat membeli rumah. Antara lain, pertama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga beli rumah disubsidi oleh pemerintah daerah. "BPHTB yang biasanya bayar 5% sekarang sudah 0%," ujar Ara.

Kedua, juga diberikan kebijakan berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sehingga kalau dulu masyarakat perlu membayar sekarang ini gratis.

Ketiga, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk periode Januari sampai Juni 2025 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli sampai Desember 2025 untuk ketentuan harga rumah sampai dengan Rp2 miliar.

"Manfaatkan kesempatan ini [PPN DTP], juga gratis. Tepuk tangan buat Presiden Prabowo yang memberikan kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Keempat, pemerintah juga mememberikan perizinan yang lebih cepat. Saat ini, izin PBG yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dulunya 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap. Dalam paparannya, Ara memberikan contoh pemda-pemda yang sukses menerapkan ini.

Misalnya, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 17 menit.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid, mengaku bakal mengguyur bantuan sukarela pada 5 warga yang terdampak penggusuran sengketa tanah di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron memastikan, kelima warga tergusur itu merupakan pemilik sah lahan tersebut yang terbukti dalam sertifikat hak milik (SHM) milik masing-masing warga.

“Sebagai bukti komitmen empati kami pada ibu-ibu [korban penggusuran], dari saya pribadi nanti akan kami bantu masing-masing Rp25 juta,” kata Nusron saat menemui para korban di Tambun Selatan, Jumat (7/2/2025).

Di samping itu, Nusron juga menekankan apabila mengacu pada peta yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, rumah 5 warga yang telah tergusur itu bahkan berada di luar area lahan yang berkonflik.

Oleh karena itu, Nusron juga menyebut bakal meminta para penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Pasalnya, berdasarkan catatan dokumen Kementerian ATR/BPN, para warga tergusurlah yang memiliki sertifikat resmi.

Untuk diketahui sebelumnya, para korban tergusur dan Cluster Setiamekar Residence sebelumnya disebut tengah bersengketa lahan dengan penggugat atas nama Mimi Jamilah. Diketahui, Mimi sendiri merupakan ahli waris dari Abdul Hamid yang kala itu juga membeli lahan itu pada 1982.

Akan tetapi, kepemilikan lahan atas nama Mimi Jamilah pada tahun 1982 itu rumpang secara prosedur lantaran pihak Mimi tidak melakukan balik nama dan pencetakan SHM usai mengantongi AJB pada 1982.

Alhasil, hal itu dimanfaatkan oleh sang tuan tanah atas nama Djuju yang kembali menjual lahannya pada tahun 1982 ke Kayat yang hingga saat ini turun kepemilikannya pada 5 warga tersebut.

“Kan ini korbannya dulu ini beli dari masyarakat. Jadi [rumah yang sudah tergusur] harus dikembalikan juga gitu kira-kira, harus ada itikad baik,” tegas Nusron.

Di sisi lain, Nusron juga menegaskan upaya eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang juga tak sesuai prosedur. Lantaran, PN Cikarang tidak memastikan posisi lahan yang bersengketa ke Kementerian ATR/BPN.

Kemudian, Mimi selaku pemenang gugatan juga diketahui tak melapor ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengajuan pembatalan sertifikat yang dimiliki oleh para warga. Untuk itu, Nusron menyebut bakal mempertemukan sejumlah pihak yang bertikai itu.

“Di dalam keputusan pengadilan itu belum ada perintah kepada ATR/BPN, untuk membatalkan sertifikat. Jadi harusnya pengadilan negeri ini sebelum melakukan proses eksekusi melalui beberapa tahap dulu. Kalau mau ada eksekusi pengadilan itu berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur mana sih letak lokasi yang harus dieksekusi,” pungkasnya.

Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid buka suara mengenai duduk perkara konflik lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron menjelaskan, konflik lahan itu berawal pada tahun 1982 karena sang tuan tanah yang bernama Djuju kedapatan dua kali menjual lahannya pada dua orang yang berbeda pada 1976 kepada Abdul Hamid dan tahun 1982 kepada Kayat.

“Pada tahun 1982 Djuju nakal, tanah sudah dijual sama Abdul Hamid, dijual lagi kepada orang namanya Kayat. Nah Kayat karena sudah merasa ada AJB kemudian langsung membalik nama,” kata Nusron saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Nusron melanjutkan, Kayat kemudian menjual lahannya menjadi beberapa bidang yang tertuang dalam sertifikat 704,705,706,707 yang kemudian terbagi menjadi beberapa pemilik yang salah satunya dibangun area cluster tersebut.

Akan tetapi, sang ahli waris Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah membawa perkara tersebut ke pengadilan. Di mana, Mimi berhasil memenangkan gugatan lantaran dinilai menjadi pemilik sertifikat sah pertama.

“Pengadilan sampai MA dimenangkan oleh Mimi Jamilah sebagai ahli warisnya Abdul Hamid. Nah kemudian ada eksekusi pengadilan seperti sekarang ini,” ujar Nusron.

Namun demikian, Nusron menegaskan sertifikat hak milik (SHM) yang digenggam oleh para korban tergusur merupakan sertifikat yang sah. Dia juga memastikan para masyarakat yang tergusur merupakan korban.

Untuk itu, Nusron bakal meminta Pengadilan dan Djuju untuk dapat melakukan ganti rugi pada masyarakat yang menjadi korban.

Pasalnya, tambah Nusron, seharusnya sebelum melakukan penggusuran, pihak pengadilan perlu untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur luas lahan berkonflik.

“Yang menang itu harusnya datang ke pengadilan, minta ada penetapan perintah pengadilan, lalu memerintahkan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Setelah ada perintah pengadilan kemudian baru dibatalkan [sertifikat warganya]. Dan kalau mau ada eksekusi, itu pengadilan harusnya berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur mana sih letak lokasi yang harus dieksekusi,” tegas Nusron.

Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang.

Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

“Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya.

Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

“Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa mengikis ketimpangan antara kebutuhan rumah dan penyediaan rumah masyarakat di Sulawesi Selatan (Sulsel) secara bertahap.

Saat ini kebutuhan rumah di Provinsi Sulsel terus tumbuh dan tercatat sudah mencapai sekitar 100.000 unit per tahun. Akan tetapi kemampuan penyediaan hunian hanya 25% saja, atau sekitar 25.000 unit per tahun.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman memaparkan bahwa berdasarkan data Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk kepemilikan rumah tinggal di Sulsel per Oktober 2024, penyaluran rumah subsidi mencapai Rp25,39 triliun untuk 159.857 rekening, atau tumbuh 15,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Permohonan kredit kepemilikan rumah tinggal tipe 22 sampai tipe 70 menjadi yang terbesar dan mencapai Rp20,17 triliun, tumbuh 16,86% dibanding periode Oktober 2023.

Jika dibandingkan dengan penyaluran kredit untuk sektor konstruksi yang sebagian merupakan pengajuan pembangunan perumahan, penyaluran per Oktober 2024 hanya Rp5,69 triliun. Bahkan angkanya turun 7,10% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan kredit sektor ini sangat mempengaruhi kinerja sektor produktif yang pada periode tersebut hanya tumbuh 4,19%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2023 yang mencapai 17,60%.

"Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar yang harus diatasi. Melalui program 3 juta rumah ini, kami berharap dapat meningkatkan kemampuan sektor perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Sulsel," ujar Darwisman ketika dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).

Dia menambahkan, program 3 juta rumah diproyeksi bisa menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama di sektor perumahan.

Darwisman menilai program ini bukan hanya peluang besar tetapi juga tantangan yang memerlukan kerja sama lintas sektor.

"OJK akan memainkan peran strategis dalam mendukung realisasi misi tersebut melalui regulasi, pengawasan, dan penguatan sektor jasa keuangan," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) mengembangkan perumahan eksklusif Tierra Residence, di kawasan superblok modern Surabaya Barat mulai dari harga Rp3 miliar.

Direktur Marketing Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono mengatakan Tierra Residence dibangun di lahan seluas 1,5 hektare serta dikembangkan secara eksklusif, hanya 37 unit rumah dengan harga mulai Rp3 miliar.

“Unit rumah di Tierra Residence mengusung konsep modern tropis yang menggabungkan elemen desain kontemporer dengan sentuhan alam sehingga menghadirkan suasana asri. Konsep ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan nuansa lingkungan yang alami,” jelasnya, Kamis (6/2/2025).

Perseroan menyediakan empat tipe rumah dengan luasan mulai dari 130 m2 hingga 209 m2 dengan beragam fasilitas penunjang seperti lif yang sifatnya opsional, tiga sampai empat kamar tidur dan kamar mandi. Garasi mobil, servis area serta pada tipe tertinggi akan dilengkapi dengan roof garden.

Pimpinan Proyek Tierra Residence Ilyas Wuntoro mengatakan Tierra Residence merupakan bagian dari 10 (sepuluh) proyek besar DILD bernama Tierra yang terbagi dalam lima tahapan, lokasinya berada di kawasan pengembangan zona komersial, perdagangan dan jasa di area segi delapan Surabaya.

“Tierra mengintegrasikan fungsi hunian, perkantoran, hotel, pusat komersial, serta fasilitas hiburan dan gaya hidup modern. Kawasan ini dibangun untuk menjawab kebutuhan pasar dan dinamika bisnis di wilayah Surabaya," ujarnya.

Ilyas menjelaskan Tierra Residence merupakan pengembangan tahap kedua, Tierra tahap pertama mencakup kompleks komersial bernama Tierra SOHO yang telah ditawarkan sejak 2021 lalu, saat ini sudah terjual 100%, dan sekitar 80% nya sudah beroperasi.

Tahap ketiga hingga kelima, lanjut Ilyas, tidak masuk ke-landed properti lagi tapi akan bermain ke bangunan vertikal, bisa hunian, perkantoran atau juga perhotelan. Jika semua proyek Tierra sudah terbangun sempurna maka kompleks ini akan menjadi kawasan terintegrasi seluas 7,5 hektare berkonsep mix-used.