Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal rencana pendanaan modal Rp500 juta untuk pelaku UMKM yang menjadi mitra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, hal tersebut bukanlah ranah pihaknya, melainkan ranah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Itu bukan wilayah badan gizi ya, itu wilayah Kementerian UMKM,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Adapun, dia hanya merincikan UMKM yang terlibat dalam program MBG ada dua kategori.Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra bisa mendaftar di website mitra.bgn.go.id.

Kedua, lanjut Dadan, bagi UMKM sebagai pemasok bahan baku tak perlu mendaftar, tetapi bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah masing-masing.

“Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya Kementerian UMKM, bukan badan gizi,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional [BGN], bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan hingga Senin 3 Februari 2025, sudah ada sebanyak 730.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi.

Adapun, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga hari ini pun sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Nah kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dirilis dan itu sudah akan mencapai nanti sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dengan demikian, Dadan menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

“Itu berarti kurang 98,5%. Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat nggak usah khawatir akan ketinggalan program ini, karena program kami baru 0,8 persen,” jelasnya.

Dilanjutkan dia, BGN akan mengusahakan dan mempercepat realisasi program ini agar merata di seluruh Indonesia, melalui cara mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi seperti Polri, TNI, BIN, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.

Di lain sisi, Dadan juga menyebut bahwa dalam jangka waktu dekat pihaknya ingin menyasar Papua dan Papua Tengah untuk realisasi program andalan Prabowo ini.

“Sampai sekarang belum ada dan kami sedanv mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatkan [MBG],” tuturnya.

Dia pun menyebut hingga sejauh ini kendala yang masih dihadapinya untuk mencapai ke sana dikarenakan masalah infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan organisasinya telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengakselerasi dan mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa pihaknya akan membantu dalam mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren.

Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

“Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan bisa menjangkau secara lebih luas. Karena Presiden juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” tuturnya kepada wartawan.

Dia pun optimistis bahwa sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren akan menjadi target penerima manfaat dari satgas yang akan dibentuk oleh organisasinya itu.

“Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi dimana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” pungkas Yahya.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia menyatakan inflasi Sumbar 1,24 yoy pada Januari 2025 ini masih terbilang kondusif tetapi perlu diwaspadai di saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan selain inflasi yoy, jika melihat secara umum, laju inflasi mtm 0,03% masih kondusif bahkan di bawah perkiraan pihak Bank Indonesia.

“Awalnya kami menduga komoditas-komoditas naik tinggi, tapi beberapa masih terjaga,” katanya, Senin (3/2/2025).

Majid menyatakan kondisi inflasi pada Januari 2025 merupakan gambaran belum adanya andil dari pelaksanaan program MBG, karena sampai saat ini program MBG belum terlaksana serentak di Sumbar, dan masih bersifat ujicoba di Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Yang akan kami pantau terus nanti saat program MBG di Sumbar dilakukan serentak. Ini akan menaikkan demand bahan pangan khususnya beras,” ujarnya.

Dikatakannya bila program MBG terlaksana, kebutuhan bahan pangan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kepada pemerintah daerah, jangan terlena dalam pelaksanaan program MBG saja, tapi perlu memastikan ketersediaan pangan di masing-masing daerah, sehingga tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pangan nantinya.

“Sekarang Sumbar inflasi. Jadi jangan sampai program MBG malah membuat kondisi inflasi di Sumbar tidak kondusif. Pastikan ketersediaan pangan, itu kuncinya,” tegas dia.

Menurutnya pemerintah daerah harus gerak cepat memastikan segala halnya. Pastikan ketersediaan pangannya, jangan sampai berpikir hanya fokus agar program MBG berjalan baik, tapi tidak mengkaji soal ketersediaan pangannya di masing-masing daerah.

“Risikonya inflasi, ujung-ujungnya perekonomian Sumbar jadi terganggu,” ungkapnya.

Majid melihat Program MBG merupakan hal yang sangat baik dijalankan, untuk itu penting memastikan ketersediaan pangannya, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan baik, dan seluruh siswa bisa menikmati MBG dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengemukakan pihaknya akan mengundang warga korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat.

Aria menuturkan pihaknya akan mendengar aspirasi dari para korban yang tergusur itu. Bahkan, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan korban untuk segera mengirim surat audiensi.

“Kita nunggu suratnya dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya. Saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia melanutkan, jika surat telah terkirim, audiensi bisa dilaksanakan pada minggu depannya dengan dibarengi kasus-kasus sengketa tanah lainnya.

“Saya sudah informasikan kepadakey personyang mengkomunikasikan saya untuk segera kirim surat minggu ini, minggu depan bisa kita undang dengan beberapa kasus yang sama,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah warga di Cluster Setia Mekar Residence 2 menjadi korban penggusuran oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II.

Padahal, warga yang tinggal di tempat tersebut dikabarkan memiliki sertifikat hak milih (SHM) dari lahan yang tergusur itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Gerindra dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah catatan terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu, kata Muzani, mengamini ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan pemerintah guna memperbaiki pelayanan dari program andalannya itu. Salah satunya terkait porsi yang diterima oleh siswa,

"Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat, Beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk yang terlalu kecil, dan semuanya Beliau ikuti semua pandangan," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

Dalam pertemuan itu, Muzani mengamini telah menyampaikan respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis.

Menurutnya, meskipun ada sejumlah catatan dari masyarakat terkait program tersebut, tetapi program ini dinilai baik.

"Catatan itu adalah upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan program makan siang bergizi,” pungkas Muzani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak untuk melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo meninjau ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Rawamangun, dan dapur MBG di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengaku bahwa Kepala Negara ingin melihat secara langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG serta penerima manfaat, yaitu para siswa.

“Iya, betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (3/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak atau peninjauan secara mendadak untuk melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo meninjau ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Rawamangun, dan dapur MBG di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengaku bahwa Kepala Negara ingin melihat secara langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG serta penerima manfaat, yaitu para siswa.

“Iya, betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (3/2/2025).

Sekadar informasi, sejauh ini Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalankan cakupan SPPG skala nasional hingga 245 SPPG di 34 provinsi.

Nantinya, BGN akan melakukan verifikasi untuk penambahan jumlah SPPG baru yang ditargetkan mencapai 230 SPPG baru pada Februari 2025. Alhasil, akan pada pertengahan Februari jumlah SPPG akan mencapai sekitar 450 unit lebih di 36 Provinsi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

Pemerintah menargetkan ada 5.000 SPPG di tahun 2025 untuk program tersebut dengan sasaran anak sekolah hingga ibu hamil.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan proses revitalisasi wisma atlet rampung sepenuhnya pada April 2025.

Ara menjelaskan, Wisma Atlet yang bakal dialihfungsikan menjadi hunian vertikal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu nantinya bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/2/2025).

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

“Sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," kata Aswin.

Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Adapun, Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Sementara itu, jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Bisnis.com, JAKARTA — Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengklaim bahwa kakaknya telah lama memiliki gagasan makan bergizi gratis.

Hashim bahkan mengatakan gagasan Prabowo, terutama soal Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digaungkan sejak 2006.

"Program Makan Bergizi Gratis, MBG, itu adalah Janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan 2006," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (2/2/2025).

Menurutnya, komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupkan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pun pernah dia sampaikan saat berkampanye di Pemilu 2014.

Dia melanjutkan melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi yang mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang, bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia.

Hashim menyebut bahwa kakaknya itu percaya melalui program tersebut Indonesia bisa menjadi negara yang hebat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Sekadar informasi, setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo memenuhi kecukupan gizi nasional lewat MBG. Sejak digelar serentak pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 31 Provinsi di Tanah Air.

Bisnis.com, CIREBON - Rencana Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terhambat. Ketersediaan jumlah dapur umum untuk mendukung program tersebut masih cukup minim.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, Kabupaten Cirebon memerlukan sekitar 130 dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Saat ini, implementasi dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dimulai dengan satu dapur di Kecamatan Gegesik yang telah menyediakan 3.043 porsi makanan sejak 13 Januari 2025 dan masih berlangsung hingga kini.

Jika tidak ada perubahan dan sarana prasarana telah siap, pada 17 Februari 2025 direncanakan penambahan tiga dapur lagi, masing-masing dengan kapasitas 3.000 porsi.

Disebutkan Wahyu, lokasinya dapur umum berada di Sumber (dapur di Kodim Kabupaten Cirebon), Plumbon, dan Kedawung. Selain itu, saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk dua lokasi dapur tambahan di Ciwaringin dan Depok.

"Kami bertahap mempersiapkan di lapangan dan mana-mana saja yang sudah siap itu yang didahulukan untuk menjadi bagian dapur kita," kata Wahyu, Jumat (31/1/2025).

Menurut Wahyu, setiap dapur akan didukung oleh 50 personil, termasuk tiga orang dengan peran penting: manajer kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Struktur ini dirancang untuk memastikan operasional dapur berjalan lancar dan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar, setiap dapur akan didukung oleh 50 personil yang memiliki peran penting dalam operasional sehari-hari.

Beberapa posisi kunci yang akan ditempatkan di setiap dapur antara lain manajer kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Kehadiran ahli gizi dalam setiap dapur umum ini sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, keberadaan akuntan juga diperlukan untuk mengelola dan memastikan bahwa dana yang digunakan dalam program ini dipergunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang terlatih, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Wahyu berharap, dengan langkah-langkah persiapan yang sudah dilakukan, program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon dapat berkembang dengan baik dan menjangkau lebih banyak warga.

"Program MBG ini diharapkan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong pemenuhan gizi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani memberikan sinyal akan mengabulkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak Rp100 Miliar.

Dilansir dari Antaranews, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun.

“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Masyarakat sendiri bisa turut mendukung program Makan Bergizi Gratis ini dengan menjadi mitranya.

Sebagaimana diketahui, program MBG akan dilakukan serentak di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG pada total 26 provinsi, yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur MBG tersebar di Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta.

Kemudian Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Syarat dan cara jadi mitra Program Makan Bergizi Gratis...

Syarat dan Cara Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Syarat jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

• Memiliki status atau berbadan hukum yang sah;
• Memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya;
• Memiliki komitmen berkelanjutan untuk berkontribusi secara berkelanjutan baik dalam bentuk pendanaan, fasiltas, maupun sumber daya manusia (SDM);
• Memiliki keselarasan visi dengan BGN, terutama dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal;
• Telah menentukan lokasi dan kelompok sasaran yang terencana.

Cara Daftar Mitra Makan Bergizi Gratis (MGB)

Cara mendaftar menjadi mitra MGB yakni dilakukan secara online melalui mitra.bgn.go.id.

• Kunjungi situs resmi mitra.bgn.go.id
• Buat akun baru dengan mengisi data diri secara lengkap
• Kemudian isi juga formulir pendaftaran sesuai bidang kerja sama
• Lalu unggah dokumen pendukung seperti profil usaha, proposal kerja sama, dan dokumen keuangan
• Kirim formulir pendaftaran untuk dilakukan verifikasi
• Setelah mengirim formulir pendaftaran, BGN akan memproses pengajuan dan mengirimkan email konfirmasi saat pendaftaran berhasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, yang sebagian besar akan direlokasi untuk pendanaan program makan bergizi gratis. Ekonom menilai relokasi anggaran ke program makan bergizi gratis tidak akan mengerek pertumbuhan ekonomi secara signifikan, bahkan bisa berdampak negatif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengakui program makan bergizi gratis (MBG) bisa berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan faktor konsumsi.

Alasannya, permintaan akan bahan-bahan makanan untuk pemenuhan program MBG akan meningkat. Apalagi, pemerintah berniat menambah anggaran program MBG agar penerima manfaatnya bisa diperluas hingga akhir tahun.

Masalahnya, sambung Esther, pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh faktor konsumsi. Jika pemerintah hanya memfokuskan anggaran ke program MBG maka ditakutkan program pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari faktor investasi dan ekspor malah akan diabaikan.

"Kan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya kan ada investasi, ada ekspor, itu juga didorong. Jadi jangan hanya dari sisi konsumsi saja gitu," ujar Esther, Kamis (30/1/2025).

Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang disebabkan program MBG tidak akan serta-serta mengompensasi dampak negatif dari efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang bersumber dari program-program lain.

Lebih lanjut, pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ini mengingatkan tiga faktor yang harus diperhatikan pemerintah agar program MBG bisa memberi dampak positif secara maksimal ke pertumbuhan ekonomi.

Pertama, program MBG harus memanfaatkan sumber pangan lokal. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan impor pangan yang akan berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa.

Kedua, program MBG wajib mengikutsertakan usaha mikro-kecil-menengah (UMKM). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menggandeng pengusaha katering besar sehingga terjadi inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, sambungnya Esther, perlu dilakukan evaluasi secara berkala kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG agar standar produknya juga tetap terjaga.

Ketiga, dari sisi finansial dan manajemen, program MBG harus memerhatikan efisiensi anggaran namun sekaligus kepenuhan gizi dari produknya.

"Nah itu baru nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan akan lebih merata karena kuenya ini dibagi semuanya," ringkas Esther.

Esther turut menjelaskan Indef sempat melakukan riset atas dampak program MBG ke pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Studi tersebut berdasarkan proyek percontohan (pilot project) program MBG yang sudah dilakukan di sejumlah daerah oleh GoTo Group pertengahan 2024.

Hasilnya, program MBG menunjukkan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar. Program MBG diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,06% atau sekitar Rp 14,61 triliun pada 2025.

Selain itu, anggaran program MBG diyakini dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.

Hanya saja, studi tersebut berdasarkan anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan ada penambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga total menjadi Rp171 triliun pada 2025.

Esther mengaku Indef perlu melakukan perhitungan ulang sebelum bisa menjelaskan kontribusi program MBG ke pertumbuhan ekonomi usai terjadi pertambahan anggaran. Begitu juga dengan efek negatif pemotongan anggaran Rp306,69 triliun ke pertumbuhan ekonomi, Indef perlu melakukan perhitungan mendetailkan terlebih dahulu.

Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun agar penerima manfaat program MBG bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto: dari target awalnya sebanyak 17,9 juta menjadi 40—82,9 juta pada akhir 2025.

"Apabila [program MBG] mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan PDB.

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185.000 orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.