Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) menargetkan kontrak baru sebesar Rp3,58 triliun pada 2025. Nilai ini meningkat 34,43% dibandingkan dengan realisasi Rp2,66 triliun sepanjang tahun lalu.

Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita menyampaikan bahwa mayoritas target kontrak baru direncanakan berasal dari pemerintah sebesar 59,2%, disusul BUMN mencapai 20,7%, dan sektor swasta berkontribusi 20,1%.

Sementara itu, untuk tipe proyek, kontribusi terbesar ditargetkan dari sektor perkantoran sebesar 44,4%, fasilitas publik 38,8%, dan hunian 16,8%.

“Demi mencapai target 2025, WEGE menerapkan berbagai strategi di tingkat operasional, pemasaran, pengembangan, dan keuangan,” ujar Hadian dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Selain itu, entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tersebut juga menargetkan penjualan Rp4,4 triliun dan laba bersih Rp46 miliar pada 2025.

Untuk tahun ini, manajemen WEGE melihat peluang strategis untuk mendukung program pemerintah yakni 3 juta rumah yang bertujuan menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Hadian menuturkan perseroan juga berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan, sekaligus pengembangan pariwisata lokal melalui inovasi produk modular.

Menurutnya, dengan penerapan teknologi modular, WEGE cukup optimistis dapat mempercepat proses konstruksi, meningkatkan mutu proyek, serta mewujudkan pembangunan yang dinilai ramah lingkungan. Hal ini dinilai ideal untuk kebutuhan skala besar seperti program 3 juta rumah yang tengah dipacu pemerintah.

“Partisipasi dalam program ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan infrastruktur nasional yang inklusif,” ujarnya.

Sepanjang 2024, WEGE membukukan kontrak baru senilai Rp2,66 triliun yang berasal dari sejumlah proyek strategis, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Bali, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, Bio Farma Bandung, dan Hunian Modular di IKN.

Salah satu proyek unggulan perseroan adalah pembangunan Gedung Pusat Onkologi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten senilai Rp248,43 miliar, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Basilika & Gereja di IKN senilai Rp352,38 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis, dinilai dapat menjadi katalis positif, tetapi dampaknya terhadap sektor pertanian disebut bersifat terbatas pada peningkatan permintaan bahan pangan segar.

Direktur Utama Perum Bulog periode 2023-2024, Bayu Krisnamurthi menyampaikan, pertumbuhan sektor pertanian ‘on-farm’ cenderung stagnan di kisaran 2,5% - 3%.

Program yang mengandalkan bahan segar dari pertanian seperti sayuran, kata dia, tidak berkontribusi banyak terhadap sektor pertanian lantaran produk segar tersebut tidak banyak melalui proses pengolahan.

“Makan bergizi itu sebenarnya nilai tambahnya kecil [ke sektor pertanian],” kata Bayu dalam agenda CEO Forum 2025, Rabu (22/1/2025).

Dari sisi nilai tambah, Bayu menyebut bahwa program ini dapat meningkatkan permintaan bahan pangan segar, dengan estimasi peningkatan sebesar 30%-40%.

Kendati menciptakan permintaan baru, dia menilai program ini tidak secara signifikan mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan multiplier effect yang besar, menurutnya sektor pertanian perlu diarahkan ke industri makanan dan minuman (mamin). Pasalnya, dalam pengolahan pangan, nilai tambah tak hanya berasal dari bahan pangan tapi juga melalui kemasan, branding, hingga distribusi produk.

“Itu sebenarnya yang jauh lebih besar [dampaknya],” ujarnya.

Namun demikian, Bayu menyebut bahwa program makan bergizi gratis memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat dan merupakan investasi jangka panjang.

“Mungkin di jangka pendek kita agak berkorban, fine. Tapi jangka panjang itu really on the right track,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lapangan usaha pertanian pada kuartal I/2024 mengalami penurunan sebesar 3,54% secara tahunan. Kondisi ini utamanya dipicu oleh penurunan produksi komoditas pertanian.

Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pada Mei 2024. Dia menyebut, menurunnya produksi komoditas pertanian di awal 2024 disebabkan oleh fenomena El Nino.

“Lapangan usaha pertanian terkontraksi 3,54% karena penurunan produksi komoditas pertanian pada awal 2024, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua 2023,” katanya dalam konferensi pers, Senin (6/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut proses masak yang tidak benar menjadi penyebab terjadinya keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukaharjo, Jawa Tengah.

Dadan mengatakan bahwa kesalahan teknis itu sudah ditangani. Dia menyebut proses masak yang kurang matang menjadi penyebab di balik keracunan 40 orang siswa saat menyantap MBG beberapa waktu lalu.

"Ya, ada dalam proses masak yang kurang matang," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada pramusaji yang memasakn menu MBG dimaksud. Namun, dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi kejadian tersebut.

Ke depan, Dadan juga memastikan akan selalu mengawal proses berjalannya MBG supaya hal serupa tidak terjadi lagi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu ditargetkan sampai ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Pada tahap Januari-April 2025, pemerintah menargetkan MBG diperoleh sebanyak 3 juta siswa. Pemerintah menggelontrokan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 2 Hang Tuah dan SMA 1 Hang Tuah Cipulir, Jakarta Selatan.

Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.30 WIB ketika siswa sedang menikmati MBG dari pemerintah pusat. Adapun menu yang disajikan siang ini adalah nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk.

Gibran berpesan kepada seluru siswa agar tetap konsisten menjaga pola makan sehat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

"Mempertahankan kebiasaan pola makan sehat berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sehat," tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gibran menjelaskan bahwa makan bergizi sangat penting bagi siswa untuk menunjang pertumbuhan, menambah konsentrasi untuk belajar dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik.

"Ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi kesehatan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, salah seorang murid di kelas IX, Livia mengungkapkan makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat menghemat uang jajannya, tetapi program MBG ini juga membantunya dalam mempertahankan konsistensi pola makan sehat yang tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga di lingkungan sekolah.

“Terima kasih karena makan siangnya sangat bermanfaat,” ungkap Livia.

Turut mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan ini, Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Aris Supriyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Hang Tuah 1 Teguh Adriana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Hang Tuah 1 Ainul Yakin.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan rumah susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap diresmikan dalam waktu dekat.

Maruarar menjelaskan, dirinya akan meresmikan 27 tower dari total 47 tower rusun ASN yang saat ini tengah dalam proses konstruksi.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025.

Dia menegaskan pihaknya menargetkan penyelesaian konstruksi dapat dilakukan lebih cepat pada pertengahan tahun.

Adapun, 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya bakal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Perinciannya, terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan rumah susun atau rusun di IKN Nusantara jelang pemindahan para ASN yang rencananya bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa seluruh rusun untuk ASN telah rampung dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

“Kan sudah selesai dibangun oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perumahan, harusnya tahun ini sudah 47 tower sudah ada Insya Allah,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (13/1/2025).

Diana memastikan tidak ada proyek molor dalam pembangunan IKN, Diana menjelaskan seluruh proses konstruksi dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

“Pembangunan kalau kita sesuai dengan MYC-MYC yang lalu kita lanjutkan. Tapi kalau yang (kontrak) baru-baru nanti di OIKN,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun rata-rata progresnya telah mencapai 90%. Adapun, proyek itu dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

Perinciannya, enam paket itu terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84%.

Selanjutnya, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16% dan Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81%.

Terakhir, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91%, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44%.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sudah sebesar 91,36%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sanitasi layak dalam program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran mengatakan pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain itu, program 3 juta rumah juga diharapkan dapat memiliki sanitasi yang layak.

“Pelaksanaan pembangunan hunian dalam program 3 juta rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan masih banyak rumah tidak layak huni berada di desa karena perencanaan dan pembangunan rumah dilakukan secara informal dengan basis keaktifan keluarga masing – masing. Hal ini membuat masyarakat desa sangat memerlukan rumah tidak layak huni.

“Saya sedang berdiskusi apakah dana APBN bisa dialokasikan untuk membenahi rumah tidak layak huni, karena skema bisnis rumah desa ini tidak bertemu, berbeda dengan perkotaan yang skema bisnisnya ada karena ekonomiannya tercapai,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini jumlah rumah tidak layak huni di perdesaan mencapai 4 juta unit rumah. Angka itu sesuai dengan kepemilikan nama dan alamat atau by name by address.

“Kami terus menyisir rumah tidak layak huni di desa sesuai dengan data by name dan by address. Kami coba sisir pelan – pelan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk membangun rumah di desa dengan menggunakan skema rumah berbasis komunitas. Nantinya, dengan rumah berbasis komunitas yang dibangun di perdesaan, pemerintah akan hadir sebagai fasilitator.

Nantinya, entitas struktur negara di tingkat bawah seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.

RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. Terlebih, Indonesia memiliki 1,2 juta RT/RW sehingga akan lebih mudah memantau pembangunan rumah komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong.

Hal ini dilakukan karena kawasan perdesaan sudah memiliki banyak rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi oleh sanitasi.

“Paling cocok rumah di desa itu rumah komunitas, ini bisa masuk unsur koperasi, usaha kecil untuk bergotong royong. Nanti dengan konsolidasi dari pemerintah. Kami juga sebagai fasilitator untuk pengembang, stakeholder, bahan bangunan, komunitas, dan lainnya. Kami urus pengadaan rumah masyarakat bawah yang rusak juga,” tuturnya.

Dia menegaskan rencana pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan tidak semua berbentuk bangunan baru. Namun, juga terdapat perbaikan untuk rumah tidak layak huni dengan melengkapi akses sanitasi dan air bersih.

“Kami ingin 1 rumah punya 1 MCK agar sanitasi dan layak huni. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” ujar Fahri.

Nantinya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi seperti sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi MCK dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Hal ini sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Dia berharap agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

“Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota,” ucapnya.

Adapun salah satu pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Hasil dari pengelolaan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap.

“Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut.

Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita.

Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global.

Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN.

Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%.

Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan.

Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah.

“Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Dia memerinci bahwa pembangunan yang dimaksud adalah 27 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam) dan 36 rumah tapak jabatan menteri (RTJM).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat," ujarnya kepada wartawan.

Nantinya, kata Ara, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat pada pertengahan tahun.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan, 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Selain pembangunan tower rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," pungkas Ara.

Adapun, pembangunan 47 tower rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Mulai dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Lalu, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Dia memerinci bahwa pembangunan yang dimaksud adalah 27 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam) dan 36 rumah tapak jabatan menteri (RTJM).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat," ujarnya kepada wartawan.

Nantinya, kata Ara, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat pada pertengahan tahun.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan, 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Selain pembangunan tower rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," pungkas Ara.

Adapun, pembangunan 47 tower rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Mulai dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Lalu, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuat program strategis nasional (PSN) di bidang perumahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui PSN yang bakal ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau dengan gaji di bawah Rp8 juta.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kemudian, juga tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR," katanya kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa nantinya PSN ini akan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang mengincar lokasi pembangunan di beberapa puluh titik tempat di Indonesia.

Maruarar melanjutkan tujuan pencanangan PSN oleh Kepala Negara adalah guna mendorong pembangunan rumah MBR bisa segera terealisasi.

"Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan. Bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," pungkas Maruarar.