Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR," ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," katanya

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara selanjutnya yang berminat menyuntikkan dana di bidang perumahan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu. Bahkan, dia mengaku UEA bakal melakukan survei pasar dan lahan.

Apalagi, kata Ara jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi sehingga berbagai investasi yang nantinya masuk akan dipersiapkan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Sekadar informasi, Qatar menjadi negara perdana yang berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau menyatakan saat ini program Makan Bergizi Gratis dengan sumber dana APBN sudah berjalan di beberapa kota di wilayah itu. Untuk anggarannya pada tahun ini masih dihitung berapa yang akan dikucurkan untuk Riau.

Kepala Kanwil DJPb Riau Heni Kartikawati, menyampaikan hingga saat ini, terdapat tiga titik pelaksanaan MBG di provinsi tersebut, yang telah diawali di Kabupaten Bengkalis.

“Pelaksanaan MBG ini memang sempat tertunda di Pekanbaru, tetapi sudah dimulai sejak awal Januari tahun ini di Bengkalis. Program ini disusun dan dianggarkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan. Saat ini, kami masih dalam tahap observasi untuk menilai tata kelola dan pelaksanaannya,” ujarnya Senin (20/1/2025).

Heni menegaskan bahwa MBG bukanlah program jangka pendek, tetapi dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Selain berdampak pada peningkatan gizi anak-anak penerima manfaat, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tujuan program ini sangat mulia. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi anak-anak yang menerima MBG, tetapi juga diharapkan bisa membangkitkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami masih menunggu finalisasi sistematika, mekanisme, dan tata kelola program ini,” jelasnya.

MBG merupakan program nasional yang terpusat di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, mekanisme pembagian anggaran ke seluruh provinsi, termasuk Riau, masih dalam proses penghitungan.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun ini akan dihitung secara nasional dan disesuaikan dengan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG di seluruh provinsi. Untuk Riau, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dikucurkan,” tambah Heni.

Kanwil DJPb Riau bersama pemangku kepentingan terkait akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MBG agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

Sementara itu pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menyebutkan pendistribusian program ini berjalan lancar dan tidak ada kendala.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 14 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang berada di wilayah Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Marpoyan Damai.

“Di Tuah Madani ada 11 sekolah, dan di Marpoyan Damai 3 sekolah. Untuk kecamatan lainnya, program ini belum mulai,” jelasnya.

Pada program ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Disdik hanya bertugas mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis ke sekolah tujuan. Sementara itu, penentuan menu, porsi, serta sekolah penerima sepenuhnya diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bagaimana menunya, porsinya, termasuk sekolah penerima, semuanya ditentukan oleh BGN. Kami dari Disdik hanya menyalurkan,” ujarnya.

Belasan sekolah penerima manfaat program ini merupakan sekolah yang lokasinya dekat dengan dapur umum yang dikelola BGN. Saat ini, baru dua dapur umum yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi makanan.

“Sekolah-sekolah yang sudah menerima program ini dipilih berdasarkan kedekatan dengan dapur umum yang ada. Jadi, sementara ini baru dua dapur umum yang aktif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku gusar lantaran infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang banyak groundbreaking, tetapi pembangunan sedikit.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk meninjau ulang kinerja investor lantaran banyak aktivitas peletakan batu pertama (groundbreaking), tetapi proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit.

“Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit,” ujarnya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

Ara mengatakan bahwa pemerintah akan lebih rutin dalam meninjau kembali komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

Dia menjelaskan bagi pengusaha atau perusahaan yang telah melakukan groundbreaking tetapi tak ada kelanjutan dalam membangun maka akan pemerintah akan berkomunikasi lebih lanjut untuk mendapatkan komitmen yang diinginkan.

“Ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius,” ucapnya.

Dia mengatakan tengah mengkaji bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono terkait batas waktu yang bakal diberikan kepada pengusaha untuk melanjutkan pembangunan di IKN.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak dikituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara bakal dialih fungsikan menjadi rumah susun atau rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kata Ara, menekankan bahwa alih fungsi ini bakal berlaku dan ASN mulai dapat menempati rumah susun tersebut pada April 2025.

Ara melanjutkan instansinya telah menyiapkan tiga tower Wisma Atlet Kemayoran menjadi rusun yang tak hanya untuk ASN, tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp8 juta per bulan.

“Baru tiga tower yang kami bicarakan. Kalau tiga tower itu April selesai, itu paling lama ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan instansinya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi karena kedudukan Wisma Atlet saat ini berada di bawah naungan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sekadar informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun wisma atlet sebanyak 10 tower yang terdiri dari tiga tower di Blok C-2 seluas 135.000 meter persegi dan tujuh tower di Blok D-10 seluas 333.700 meter persegi di kawasan Kemayoran.

Pembangunan wisma atlet di Kemayoran sudah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2016 lalu, dengan nilai kontrak sekitar Rp3,7 Triliun yang dilaksanakan tahun 2016-2017. Kawasan Kemayoran Blok C-2 dan Blok D-10 merupakan aset milik negara atas nama Kementerian Sekretariat Negara.

Blok C-2 dibangun tiga tower dengan jumlah total 1.932 unit dan Blok D-10 dibangun tujuh tower dengan jumlah total 5.494 unit. Rusun yang dibangun ini merupakan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tempat cuci jemur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa telah terdapat sejumlah lokasi sebagai lahan pembangunan 1 juta rumah hasil investasi dari Qatar.

Maruarar membenarkan bahwa wilayah di Kalibata seluas 24 hektare yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks perumahan DPR RI menjadi salah satunya.

“Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari Bapak Presiden di Kemayoran, di sekitar GBK dan di Kalibata, khususnya bekas perumahan DPR,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan bahwa Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir juga membuka pintu bagi investor Qatar untuk dapat memfungsikan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi proyek 1 juta rumah rakyat.

“Dari BUMN, saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung tolong disiapkan 1 dari Kereta Api, 2 dari Perumnas, 3 dari PTB, PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga, Pa Nusron sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya. Jadi tinggal kita rapat kordinasi,” imbuhnya.

Termasuk, Ara mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tanah-tanah sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga menjadi lokasi pembangunan dan juga kejaksaan yang selama ini telah banyak menyita hunian di daerah Banten.

“Itu kan nanti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, supaya nanti sesuai arahan Presiden kan ini kerjasamanya G to G, Government to Government. Jadi mereka bawa uang dan kita menyiapkan lahannya,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku siap mendukung pembiayaan penyaluran perumahan guna menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan, program 3 juta rumah tersebut memang difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, dirinya bakal menginstruksikan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) untuk dapat berkontribusi secara optimal.

“Yang pasti kan kita support daripada tarif payment cicilan KPR-nya. Karena pasti kan nyicil. Nah, apalagi kemarin program itu kan fokus di menengah bawah, berarti pasti dan ada hubungan yang kami,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Meskipun siap mendukung pembiayaan secara penuh, Erick tetap mewanti-wanti agar Himbara tetap memperhatikan profil risiko penyaluran KPR tersebut.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian khusus yakni mengenai profil mitra developer. Hal itu guna menghindari adanya temuan sertifikat bermasalah yang bakal mengganggu laju bisnis Himbara akibat meningkatnya kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).

“Tapi jangan sampai kayak tadi, [jadi perlu dipastikan agar] tidak tersangkut lah ketika orang yang sudah menyicil,” tambahnya.

Pasalnya, sejak 2019 hingga saat ini, PT Bank Tabungan Milik Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya 120.000 sertifikat bermasalah. Lebih dari 80.000 sertifikat telah diselesaikan.

Adapun, saat ini masih BBTN mengungkap masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang berasal dari 4.000 developer nakal. Bila dikalkulasikan nilai aset dari sertifikat bermasalah itu mencapai Rp1 triliun.

“Jadi mohon maaf, kalau developer yang tidak bertanggung jawab dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist, di BTN,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 14.02 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjadi yang pertama hadir dengan mengenakan kemeja berwarna putih lengkap dengan membawa berkas berisikan perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kami diundang untuk rapat terbatas nanti ada pak Menko Infrastruktur, Menteri PKP, menteri PU dan saya. Namun, saya belum tahu ada apa,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Basuki mengamini bahwa akan memberikan sejumlah laporan kepada Kepala Negara mengenai proses pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Laporan progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” imbuhnya.

Tak lama berselang Basuki hadir, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait pun menyusul kemeja safari berwarna krem. Ara mengaku mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Tadi saya mendapat info dari Bapak Sekretaris Kabinet Pak Teddy soal IKN. Kami kan cukup banyak membangun perumahan ya dan juga rumah buat Menteri. Lalu, 27 tower buat ASN sudah selesai,” tuturnya.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengamini bahwa Prabowo memanggil untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur.

“Saya dipanggil pak Presiden tentunya mengenai infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tapi nanti saya akan menceritakan setelah ini,” tandas AHY.

Menarik pemanggilan ini dilakukan usai Kepala Negara mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan IKN.

"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — US-Asean Business Council (USABC) membahas minat investor Amerika Serikat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Senior Vice President & Regional Managing Director USABC, Brian McFeeters, mengatakan pihaknya belum mendengar program pembangunan rumah dari Pemerintah Indonesia tersebut secara detail.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) anggota USABC kemungkinan tidak berinvestasi secara langsung ke dalam proyek itu.

McFeeters mengatakan, bentuk keterlibatan AS kemungkinan dalam upaya memasok komponen atau barang-barang yang dibutuhkan pada proyek itu.

Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan AS yang menawarkan bantuan dalam bentuk keahlian teknologi untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Mereka dapat memasok kebutuhan terkait program itu. Contohnya, kami memiliki perusahaan yang dapat memasok pendingin udara [AC] atau komponen terkait lainnya. Saya melihat potensi keterlibatan perusahaan [AS] akan dalam bentuk tersebut, atau dalam memasok teknologi pendukung," kata McFeeters dalam acara peluncuran USABC Sector Overview Report, Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, McFeeters juga mengatakan dirinya telah mendiskusikan masuknya Indonesia ke dalam BRICS dengan perusahaan-perusahaan AS yang tergabung dalam USABC. Menurutnya, minat perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia tidak terpengaruh dengan keputusan bergabung dalam aliansi tersebut.

"Mereka [perusahaan AS] tidak terlalu khawatir. Perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk mendiversifikasi posisinya," katanya.

McFeeters melanjutkan, para pelaku bisnis di AS juga tidak melihat adanya dampak langsung dari bergabungnya Indonesia ke BRICS terhadap kondisi finansial perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

"Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampak ingin memastikan program makan bergizi gratis berjalan lancar, setidaknya pada tahun pertama implementasinya. Bahkan, anggaran sejumlah kementerian hingga pemerintah daerah digeser untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa 'dipangkas' untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi juga tidak menampik bahwa terjadi pemangkasan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara demi program MBG.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga mengungkapkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Prabowo sendiri memang menyatakan menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Sebagai catatan, APBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. Masalahnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila ingin mencapai target cakupan penerima 82,9 juta anak.

Kritik

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Prabowo bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar program MBG dilaksanakan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sejalan, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program MBG.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," tutup Piter.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai mitra pengelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi menjelaskan 82 titik SPPG telah disiapkan untuk mendukung implementasi program ini. BUMDes diberi tanggung jawab penting dalam membangun dapur sehat, merekrut tenaga juru masak, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk kebutuhan program.

"Kerja sama ini menjadi langkah strategis agar program MBG tidak hanya memberikan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes," kata Dedi, Selasa (21/1/2025).

Dedi menambahkan, program MBG difokuskan untuk menyediakan makanan sehat bagi siswa dari semua jenjang pendidikan.

Dengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan dari sumber pendanaan lainnya, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui asupan gizi yang baik.

Dedi mengatakan, pelaksanaan program MBG akan berjalan hingga akhir Januari 2025, dengan evaluasi menyeluruh untuk menentukan keberlanjutannya.

Selain itu, Pemkab juga menerapkan model distribusi makanan yang disesuaikan, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa yang besar, guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan

"Dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan seluruh siswa menerima makanan bergizi tanpa hambatan distribusi," tambah Dedi.

MBG mulai digulirkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa serta mendorong pola hidup sehat di lingkungan sekolah ini menyasar 8.048 anak sekolah.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis pada tahun ini hanya Rp71 triliun. Pemerintah membuang ruang kepada swasta dan BUMN untuk terlibat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Adapun untuk saat ini, Philips menjelaskan bahwa tambahan anggaran MBG sedang dalam tahap pembicaraan dengan DPR dan pihak terkait.

“Tambahan [anggaran] kan sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain, itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas, tahun ini Rp71 triliun,” terangnya.

Sayangnya, Philips enggan berkomentar berapa permintaan tambahan anggaran untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. “Itu mungkin BGN [Badan Gizi Nasional] yang berhak jawab, silakan tanya ke BGN, ya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.