Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) sangat antusias dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto itu lantaran mampu menciptakan ekonomi sirkular.

“Untuk 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang atau mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun. Karena mulainya nanti September, setelah kepala daerah dilantik maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Nantinya, dia melanjutkan dari dana yang terkumpul itu nantinya berguna untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berjumlah 2.000 unit.

Bahkan, Tito optimitis jika biaya yang digelontorkan oleh daerah ditambah oleh APBD Provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat, maka dana yang terkumpul mampu mencapai hampir Rp5 triliun.

“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah tadi tinggal apakah peran dari Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Tito menyebut bahwa pemerintah menargetkan pembangunan antara 2.000 sampai 4.000 unit SPPG mulai September.

“Pembangunan selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp2,3 triliun, kemudian Provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top-down maunya kita perintah. Tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa dari 415 kabupaten dan 93 kota bergotong royong mengalokasikan APBD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tak mewajibkan agar setiap pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan keuangan mereka untuk membantu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kami menanyakan kesanggupan [daerah], mereka mau partisipasi tetapi kami punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 siswa SD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan bahwa skema saat ini dari APBD setiap Provinsi akan dihibahkan kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program yang memakan anggaran Rp71 triliun itu.

Nantinya, kata Tito, setiap Kabupaten dan Kota akan menargetkan untuk menyalurkannya kepada penerima manfaat di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Dia melanjutkan untuk masalah operasional akan tetap dibawah kendali Badan Gizi Nasiononal (BGN). Mengingat instansi ini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski begitu, Tito tak menampik bahwa Inspektorat Kabupaten Kota, juga akan terjun untuk membantu dalam pengawasan

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap daerah tidak memiliki patokan yang sama untuk menyumbangkan PAD-nya demi mendukung program MBG. Semua akan dikembalikan lagi kepada kemampuan daerah masing-masing.

“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72.000 mereka bisa meng-cover semua,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tito juga menjelaskan ada juga daerah yang memiliki PAD yang rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur sehingga kembali untuk daerah tersebut menurutnya disarankan untuk membantu 500 penerima manfaat. Sehingga sisanya akan dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional.

“Ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali Seperti Indonesia Bagian Timur. Nah kalau ini mereka yaudah 500 anak saja. Yang lainnya akan Di-cover oleh badan Gizi Nasional,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait dengan kasus keracunan dari 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku bahwa kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah demi memperketat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyajikan menu MBG.

“Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” ujarnya melalui pesan teks, Jumat (17/1/2025).

Hasan menyebut bahwa setelah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka dirinya menemukan bahwa dari 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik.

Selanjutnya, kata Hasan, sesuai SOP yang diterapkan dalam MBG adalah sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

“Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan,” pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025) sore.

Tiba sekitar pukul 14.06 WIB, Dadan terlihat terburu-buru untuk masuk ke dalam lingkungan Istana. Dia pun tak menampik ada beberapa kementerian/lembaga terkait yang dipanggil untuk melakukan evaluasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maklum, baru sepekan berjalan terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus segera dikaji kembali oleh pemerintah. Tak hanya menu susu yang selalu dipertanyakan masyarakat, terbaru kasus keracunan yang terhadap 40 siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu ayam goreng tepung.

“Kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis. Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025) sore.

Wartawan pun memperdalam pertanyaan terkait laporan yang ingin disampaikan oleh Dadan, apakah salah satunya termasuk kasus keracunan?

Namun, enggan menjawab lebih Dadan menjanjikan akan menjawab semua pertanyaan usai menghadap Kepala Negara.

“Nanti aja. Saya harus laporan. Akan kami laporkan Nanti aja nanti aja. Saya mau laporan,” imbuhnya.

Bahkan, saat ditanyakan terkait dengan pengawasan sehingga terjadinya kecolongan banyak siswa yang keracunan. Dadan masih dengan sikap yang sama bahwa jawaban akan diberikan usai dia memberikan laporan.

“Aman aman aman [kami selalu awasi],” pungkas Dadan.

Bisnis.com, KENDAL – Badan Bank Tanah (BBT) mengalokasikan lahannya seluas 4,3 hektare (Ha) di wilayah Kendal untuk dijadikan wilayah permukiman rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun, alokasi lahan itu dieksekusi pembangunannya oleh PT Asatu Realty Asri. Perusahaan mengembangkan proyek percontohan Bumi Svraga Asri yang merupakan kompleks rumah subsidi berbasis hijau atau green housing.

Direktur PT Asatu Realty Asry, Yudi Irawan menjelaskan pengembangan pilot project tersebut direalisasikan menggandeng 7 lembaga dan instansi mulai dari Badan Bank Tanah hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kita beli lelang tanah dari Bank Tanah dan kita juga bikin proyek ini sebagai pilot proyek rumahan subsidi Green Building,” jelasnya saat ditemui di kawasan Bumi Svarga Asri (BSA) Jumat, (17/1/2025).

Komplek BSA itu rencananya bakal memiliki 386 unit. Sedangkan saat ini total unit yang terbangun sebanyak 90 unit.

Khusus untuk implementasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan dan Perumahan (FLPP) tahun 2025, sebanyak 50 unit dilaporkan telah siap untuk disalurkan.

“Sekarang sekitar 50-an [siap disalurkan untuk FLPP] kalau bisa bertambah. Karena dia akan bertumbuh biasanya,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah memang tengah mengembangkan rencana pembangunan rumah subsidi berbasis hijau atau green housing.

Bahkan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Mewujudkan hal itu, dia menyebut pemerintah bakal menggodok pemberian insentif bagi developer yang patuh pada penerapan konsep tersebut.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menerbitkan regulasi khusus lewat instruksi presiden (Inpres) berkaitan dengan pembangunan program 3 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa rencana pembentukan inpres itu dilakukan guna mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

“Kita sedang mempersiapkan Inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia ini,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Fahri menyebut, rencana pembentukan Inpres itu terjadi usai dirinya sempat mengusulkan mengenai adanya pembentukan Undang-Undang yang mencakup berbagai topik atau isu pengadaan rumah atau Omnibus Law perumahan.

Pasalnya, tambah Fahri, pembangunan 3 juta rumah ini bakal mencakup banyak aspek, mulai dari pengadaan lahan, legalisasi lahan, hingga membutuhkan data mengenai penerimanya.

“Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat. Saya pernah menyebut kita memerlukan semacam omnibus law,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.

"Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan resmi, Jumat (17/1/2025).

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

Terkait usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat, Irma menyatakan dirinya tidak setuju dengan ide tersebut. Pasalnya, kata dia, penggunaan dana zakat sudah diatur dalam agama secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar dia.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II itu lalu meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dikait-kaitkan dengan usulan kontroversial.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengusulkan pendanaan Makan Bergizi Gratis diambil dari pengoptimalan sinergi dari beragam pihak, mulai dari pemerintah hingga swasta.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Selly.

Dia menilai MBG merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara. Menurutnya, pendanaan program semacam MBG lebih tepat jika bersumber dari APBN, dana CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.

Seperti diketahui, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana [MBG]," kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk konsorsium asuransi jiwa dan asuransi umum untuk memberikan perlindungan end to end dalam proyek pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi program Presiden Prabowo.

Fauzi Arfan, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan keterlibatan industri asuransi dalam proyek tiga juta rumah tersebut akan dapat meingkatkan penetrasi asuransi jiwa.

"Dengan adanya pelindungan end to end yang mencakup asuransi jiwa kredit, masyarakat akan lebih terpapar manfaat asuransi jiwa," kata Fauzi, Kamis (16/1/2025).

Selain itu, menurutnya hal tersebut juga bisa menjadi wadah utama asuransi jiwa untuk mulai meratakan edukasi mengenai asuransi jiwa di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dia menilai peran serta asuransi umum dan asuransi jiwa dalam proyek berskala besar ini berdampak baik terhadap peningkatan premi industri asuransi.

"Pembentukan konsorsium ini akan memberikan peluang strategis bagi industri asuransi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami percaya dengan manajemen yang tepat, masyarakat akan merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang," tegasnya.

Fauzi melanjutkan, dalam implementasinya nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sasaran masyarakat berpenghasilan rendah ini mayoritas tidak memandang pengelolaan keuangan dan asuransi sebagai prioritas. Hal itu menurutnya akan menjadi tugas industri asuransi untuk mengembangkan program edukasi dan literasi yang sesuai dengan MBR.

Solusinya, dia berharap industri asuransi jiwa bisa bekerja sama dengan regulator maupun komunitas lokal agar edukasi yang diberikan lebih rasional dengan kondisi MBR.

"Kedua, kondisi keuangan MBR menjadi tantangan tersendiri untuk memiliki produk asuransi. Industri asuransi jiwa diharuskan untuk lebih inovatif dan efektif untuk menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat," ungkapnya.

Sependapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fauzi menilai perusahaan yang bisa bergabung dengan konsorsium nantinya harus lah perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Oleh karenanya, jumlah perusahaan asuransi yang bergabung akan diumumkan secara berkala sembari proses seleksi dan pembentukan konsorsium masih berlangsung," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024–2029 Anindya Bakrie menyatakan pihaknya akan mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pria yang akrab disapa Anin itu menyebut bahwa program MBG memiliki peluang besar anggota Kadin untuk ikut berpartisipasi.

“Pertama, bagaimana menyukseskan program-program pemerintah di ekonomi domestik yang berdekatan dengan makanan bergizi, lumbung pangan itu sangat besar,” kata Anin saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Menurut catatannya, ada sekitar 11.000 dapur yang akan dibuat untuk mendukung program makan bergizi sebagai rantai pasok pangan, sehingga dia meyakini Kadin juga akan ikut andil dalam program ini.

“Kurang lebih saya catat ada 11.000 dapur yang ingin dibuat, kami yakin 35 provinsi bahkan 38 [provinsi], sebentar lagi di Kadin itu bisa berpartisipasi,” ungkapnya.

Di samping itu, dia menyebut Kadin juga bisa ikut memberikan akses pendanaan dalam menyukseskan program MBG.

Selain MBG, Anin mengatakan bahwa Kadin akan mendukung program dua juta rumah murah per tahun di desa dan satu juta rumah per tahun di perkotaan.

“Ini [rumah murah] juga bisa merupakan suatu program yang didukung oleh Kadin sehingga industrialisasi yang terjadi,” ujarnya.

Begitu pula dengan proyek yang berhubungan dengan kesehatan yang dinilai berdampak besar bagi masyarakat.

“Karena tugas utama Kadin adalah menciptakan lapangan kerja, membuat wirausaha baru, dan memerangi kemiskinan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan telah melakukan pertolongan pertama terhadap 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut bahwa pihaknya telah menarik menu yang disajikan, yakni ayam untuk diganti telur rebus.

"Setelah tahu ada yang mual semua ayam ditarik dan diganti telur," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (16/1/2025).

Selain menarik menu, Dadan melanjutkan setiap korban juga telah menerima penanganan oleh tenaga medis dan dipastikan semua siswa dalam kondisi sehat.

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati, dan sudah ceria kembali," ucapnya.

Meski begitu, Dadan mengaku belim mengetahui alasan keracunan tersebut. Entah adanya zat berbahaya atau kesalahan pengolahan dalam pembuatan ayam krispi.

Dadan menekankan bahwa instansinya masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui alasan keracunan.

"Detail menyusul ya. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus, dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," tandas Dadan.

Sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengatakan bahwa kebijakan KLM telah menyediakan insentif khusus bagi bank yang aktif menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas tersebut.

“Sebenarnya ini pernah kami sampaikan bahwa di kebijakan KLM yang sekarang, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, itu sudah ada insentif bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi. Jadi sudah ada, dan itu kami lihat. Monitoring kami menunjukkan realisasinya sangat hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan,” kata Juda dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025, Rabu (15/1/2025).

Menurut Juda, insentif yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperkuat untuk mendukung program pemerintah. Dia menyebut bahwa kebijakan KLM di sektor-sektor prioritas, termasuk perumahan, akan ditingkatkan. Namun, Juda belum merinci bentuk peningkatan insentif tersebut.

“Nanti detailnya akan kami sampaikan. Pada intinya, kebijakan-kebijakan yang masuk dalam asta cita akan didukung oleh Bank Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, BI mencatat penyaluran insentif kebijakan KLM mencapai sebanyak Rp295 triliun hingga minggu kedua Januari 2025. Jumlah tersebut meningkat Rp36 triliun dibandingkan posisi akhir Oktober 2024 yang sebesar Rp259 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan insentif KLM tersebut telah disalurkan ke berbagai kelompok perbankan, dengan porsi terbesar diterima oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, disusul Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp129,1 triliun.

“Kemudian, BPD [Bank Pembangunan Daerah] Rp29,9 triliun, dan KCBA [Kantor Cabang Bank Asing] Rp5 triliun,” kata Perry dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Perry menekankan bahwa insentif KLM tersebut diarahkan untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, termasuk sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, UMKM, ultra mikro, dan ekonomi hijau.

“Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka yang awalnya dijadwalkan dimulai pada Senin (13/1/2025), dipastikan mengalami penundaan hingga pekan depan, Senin (20/1/2025).

Direktur Tiga Dara Utama, selaku mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Asep Sukarno mengatakan program MBG harus menunggu kedatangan ahli gizi dan akuntan dari BGN untuk memantau dan mengawasi seluruh proses pelaksanaan.

“Kami masih menunggu ahli gizi dan akuntan dari BGN. Mereka saat ini masih dalam tahap perekrutan. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG di Majalengka terpaksa diundur hingga pekan depan,” kata Asep, Kamis (16/1/2025).

Asep menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk mendukung program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN. Bahkan, dapur tertutup yang menjadi pusat pengolahan makanan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti lemari pendingin, freezer, hexos fan, serta sepuluh unit kompor gas.

“Kami sudah mempersiapkan fasilitas terbaik, termasuk peralatan yang memenuhi standar BGN. Tim pekerja juga telah kami siapkan untuk memasak, mencuci piring, dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah di Majalengka,” jelasnya.

Selain itu, bahan baku yang akan digunakan untuk menyusun menu makanan program MBG berasal dari wilayah Majalengka. Hal ini dilakukan sesuai rekomendasi BGN yang mengutamakan penggunaan sumber daya lokal.

Asep menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan koperasi petani dan peternak setempat untuk memasok kebutuhan seperti beras, telur, ayam, dan sayuran.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh bahan baku segar, berkualitas, dan mendukung perekonomian lokal. Kerja sama dengan koperasi setempat juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat Majalengka,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar pada 2025 untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan anggaran Rp5 miliar untu menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha catering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerjasama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedim

Meski mendapat banyak apresiasi, Pemkab Majalengka menyadari pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program ini.

Transparansi dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Pemkab memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan.

Pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program dapat berjalan lancar tanpa kendala, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Kami akan melakukan pengawasan yang ketat agar program ini berjalan efektif. Kualitas makanan harus benar-benar terjaga, dan anggaran yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin,” kata Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.

“Jadi pikiran Presiden Prabowo [soal] MBG kalau ada yang kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat mengkritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tau, padahal waktu dia pejabat, dia maling juga,” kata Luhut dalam pidato pembukaan diskusi Menavigasi Ekonomi Global dan Strategi 2025, dikutip Kamis (16/1/2025).

Luhut menjelaskan bahwa selama 10 tahun lalu, dana yang berputar di desa tembus Rp1,1 miliar di mana angka ini disebut terus meningkat. Dia juga mengatakan bahwa program MBG memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa.

“Sekarang dengan MBG, kami hitung dana yang berputar di desa bisa mencapai 8-9 miliar per tahun. Ini angka besar yang mendukung pemerataan ekonomi. Mungkin banyak anak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam, harus beli telur,” jelasnya.

Selain pemerataan ekonomi dan peningkatan perputaran dana desa, Program MBG, kata Luhut juga akan mengurangi stunting dan kemiskinan.

Seperti yang diketahui, Program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pada hari pertama penyelenggaraan Program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.