Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Adapun nantinya, program 3 juta rumah bakal diwujudkan lewat skema gotong royong. Di mana, sebanyak 2 juta rumah yang dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir bakal dibangun oleh kontraktor UMKM yang ada di desa.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dengan demikian, efek program 3 juta rumah nantinya diharapkan tak hanya mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat saja, melainkan juga mampu menstimulus perbaikan ekonomi bagi rakyat sekitar.

Sebelumnya, itu menyukseskan implementasi program 3 juta rumah itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengeklaim program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengentaskan angka masyarakat miskin turun hingga 1,8%. Pemerataan pembangunan menjadi pendorong.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa angka kemiskinan itu dapat ditekan lantaran terciptanya pertumbuhan ekonomi lewat adanya pengembangan perumahan.

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Bonny menjelaskan, sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sementara sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

Sejalan dengan hal itu, Satgas Perumahan optimis program 3 juta rumah itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Di mana, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sementara itu, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Dengan demikian, apabila angka kemiskinan diproyeksi bakal ditekan hingga 1,8% maka jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,22 juta bakal berkurang sebanyak 453.960 juta orang pada 2025.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG—Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Prof Sandra Malin Sutan, menawarkan pemanfaatan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (Indev) untuk memperhatikan mutu pangan makan siang gratis.

Indev adalah menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat. Tujuannya, untuk mengecek mutu produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time, termasuk produk pangan untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis.

“Evaluasi mutu hasil pertanian dan keamanan pangan sangat penting untuk mencegah gangguan kesehatan akibat makanan,” ujarnya, Rabu (18/12/2024).

Saat ini, evaluasi mutu buah atau sayur sering dilakukan dengan metode destruktif, sementara analisis mutu pangan umumnya membutuhkan pengiriman sampel ke laboratorium.

Salah satu metode yang dia tawarkan, yakni menggunakan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (INDEV). Sistem ini menggunakan teknologi yang mampu mendeteksi dan memprediksi kerusakan serta kandungan pangan tanpa merusak sampel.

“Metode tradisional, seperti analisis destruktif, tidak hanya merusak produk tetapi juga seringkali tidak representatif untuk seluruh batch, sehingga meningkatkan risiko distribusi produk dengan kualitas tidak konsisten.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengevaluasi bahan pangan secara non-destruktif, efisien, dan akurat”, jelasnya.

INDEV, imbuhnya, menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat.

“Sistem ini dirancang untuk melakukan pemeriksaan dan analisis kualitas produk pangan serta hasil pertanian, tanpa merusak fisik atau menyebabkan perubahan pada struktur internal produk, memungkinkan untuk menilai produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time”, ujarnya.

Selain pada tanaman pangan, sistem ini, juga bisa digunakan dalam klasifikasi mutu pada tanaman perkebunan.

“Teknologi ini menjadi solusi strategis dalam mendukung pemantauan kualitas secara waktu nyata di industri pangan dan hasil pertanian, baik pada tahap pra-panen maupun pasca-panen. Salah satu keunggulan utama INDEV adalah kemampuannya untuk mengukur berbagai parameter secara simultan, yang tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas produk tetapi juga mendukung efisiensi proses”, pungkas dosen Fakultas Teknologi Pertanian ini.

Menurutnya, penelitian tersebut didanai oleh swasta. Karena itulah, pemanfaatan teknologi tentu diperoleh institusi tersebut.

Jika pemerintah menginginkan teknologi yang sama, kata dia, maka bisa menjalin kerja sama dengan UB untuk melakukan penelitian teknologi.

“Penggunaannya gampang, dengan menggunakan gadget,” ucapnya.

Sandra dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Teknologi Pertanian UB, Kamis (19/12/2024). Dia merupakan profesor dalam bidang ilmu Teknik Pengolahan Pangan dan Pasca Panen. Ia merupakan profesor ke-24 dari Fakultas Teknologi Pertanian dan ke-394 dari seluruh profesor di Universitas Brawijaya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak ada perubahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun, dalam APBN 2025 Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun.

“Yang saya tahu sih sekarang kan sudah dianggarkan di ABBN ya. Jadi selama nggak ada perubahan ABBN, ya tetap itu gitu (Rp71 triliun),” kata Drajad saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (18/12/2024).

Meski tidak ada perubahan pada anggaran MBG, Drajad menuturkan masih akan penyesuaian alokasi dalam program ini yang masih bisa berubah.Apalagi, program ini masih dalam tahap uji coba dan baru bergulir pada Januari 2025. Sehingga, alokasi program ini masih akan mengkuti kondisi yang ada nantinya.

“Sekarang masih dinamis, itu kan yang terjadi sekarang di MBG, ini kan baru uji coba belum benar-benar mulai program. Programnya kan mulai baru Januari (2025),” ucapnya.

Lebih lanjut, terkait dengan target penerima program MBG, Drajad menyebut pihaknya masih mengihitung ulang dan belum menentukan targetnya.

“Itu masih dihitung ulang berdasarkan data yang ada sekarang,” ujar Drajad.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," jelas Jokowi.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melihat program makan bergizi gratis (MBG) yang digaungkan oleh pemerintahan saat ini dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun kedepan.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas Rd Siliwanti mengatakan produktivitas swasembada pangan menjadi salah satu strategi guna mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan seperti beras, daging, telur ayam, dan ikan menjadi salah satu upaya untuk mensukseskan program makan bergizi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya swasembada pangan, kata Siliwanti dapat menjangkau lebih dari 80 juta jiwa selama lima tahun program MBG ini berjalan.

“Pada program MBG, saat ini teridentifikasi setelah kami eksersai adalah dibutuhkan sekitar 48 ribu dapur atau unit layanan untuk menyediakan makanan bergizi bagi total 82 juta jiwa dalam 5 tahun,” kata Siliwanti FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Selain dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun, Siliwanti menuturkan program MBG berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi nasional.

Sebab, program ini berpotensi menciptakan rantai pasok makanan yang besar di tanah air. Mulai dari petani, peternak, hingga nelayan, akan mendapatkan berkah dari program ini.

“Sehingga sektor ketenagakerjaan juga akan terdapat positif,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, produksi semen nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan program 3 juta rumah per tahun, meski terdapat moratorium pembangunan pabrik semen baru.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, untuk kebutuhan program 3 juta rumah, dengan kapasitas produksi industri semen nasional sebesar 120 juta ton masih sangat mencukupi.

"Industri semen saat ini utilisasinya baru 50%-60% dari total kapasitas 120 juta ton per tahun, utilisasinya baru setengah dari kapasitas total," kata Putu dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Tahun 2025, dikutip Rabu (18/12/2024).

Terlebih, menurut dia, kebutuhan semen untuk proyek infrastruktur maupun properti hanya memakan porsi 30% dari total produksi, sementara sisanya diserap oleh ritel untuk kebutuhan masyarakat. Adapun, total produksi semen nasional saat ini berada dikisaran 65 juta ton per tahun.

"Jadi sebenarnya kemampuan produksi semen dengan kapasitas yang ada masih cukup untuk melaksanakan program pembangunan rumah," jelasnya.

Putu menerangkan, pihaknya masih dalam proses mengusulkan untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29/021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait pembangunan industri semen di dalam negeri. Pihaknya meminta agar industri semen hanya dapat dibangun di wilayah Maluku dan Papua saat ini.

Adapun, pertimbangan usulan tersebut yakni dikarenakan ongkos logistik ke dua wilayah itu masih tinggi, sementara untuk jasa angkutan sangat penting untuk distribusi semen ke berbagai wilayah.

"Saat ini di Maluku belum ada industri semen, kalau di Papua ada tapi terbatas dan di sana perlu ada pembangunan infrastruktur, properti dan sebagainya sehingga kami mengusulkan supaya pembangunan pabrik semen hanya dapat dilakukan di Maluku dan Papua," tuturnya.

Kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini.

Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta - 65 juta ton.

Sebelumnya, Direktur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG Donny Arsal mengatakan, saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi.

Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton.

"Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya ikut membidik potensi pasar dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan dapat mengangkat kinerja emiten semen plat merah itu yang terkontraksi pada September 2024.

Bisnis.com, MAJALENGKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar pada 2025 untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, anggaran Rp5 miliar untuk menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi, Rabu (18/12/2024).

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha catering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerjasama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedim

Meski mendapat banyak apresiasi, Pemkab Majalengka menyadari pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program ini.

Transparansi dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Pemkab memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan.

Pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program dapat berjalan lancar tanpa kendala, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Kami akan melakukan pengawasan yang ketat agar program ini berjalan efektif. Kualitas makanan harus benar-benar terjaga, dan anggaran yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin,” kata Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan ABC dan Food Bank of Indonesia (FOI) dalam program bantuan pangan untuk mendukung agenda pemenuhan gizi masyarakat di Jawa Barat.

Selain itu, kolaborasi juga dilakukan untuk mendukung sosialisasi kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dicanangkan pemerintah menuju Indonesia yang sehat, bebas stunting.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar menjelaskan Pemprov Jabar memiliki visi besar untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem masyarakat Jawa Barat, sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi masyakarat melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

Salah satu bagian penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan adalah terbukanya akses pangan bergizi bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik kolaborasi program bantuan pangan bersama ABC ini, dan berharap kolaborasi ini dapat membawa dampak nyata bagi upaya kita bersama untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat yang lebih sehat, sekaligus menginspirasi untuk kolaborasi strategis lainya di kemudian hari,” ungkapnya, di Kota Bandung, Selasa (16/12/2024).

General Counsel, Head of Government Regulatory Affairs ABC Indonesia Mira Buanawati mengatakan dalam kolaborasi ini, ABC membagikan lebih dari 120.000 produk ABC Sarden yang kaya protein kepada beberapa target lembaga pendidikan, seperti Sekolah, PAUD, hingga Pesantren, yang tersebar wilayah rentan di 8 Kabupaten di Jawa Barat.

Selama dua bulan ke depan, lebih dari 1.000 relawan dan ibu-ibu penggerak yang tergabung di 324 titik dapur komunitas sekolah akan terlibat dalam menyiapkan sedikitnya 240.000 porsi makanan bergizi seimbang, lengkap dengan olahan ikan Sarden ABC, sebagai bagian dari pemenuhan protein hewani yang penting bagi pertumbuhan.

“Selama hampir 50 tahun, ABC tidak hanya menghadirkan inovasi produk terbaik untuk menemani keluarga Indonesia dalam menciptakan kreasi citarasa masakan terbaik, namun kami juga berkomitmen memberikan dampak positif di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Pendiri FOI M Hendro Utomo mengatakan pihaknya mendukung program ini untuk memangkas kesenjangan pangan.

“Kami akan bergerak bersama dengan para orang tua murid dan guru untuk bersama-sama mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya anak-anak kita agar gemar makan ikan sebagai sumber asupan nutrisi yang kaya protein. Selain itu, FOI juga akan membantu proses koordinasi pelaksanaan di lapangan, mulai dari distribusi, proses memasak, hingga pengemasan paket makanan, mengikuti pedoman kebersihan dan prosedur keamanan makanan yang ketat serta tepat sasaran,” ungkapnya.

Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana mengatakan sebagai negara maritim dengan 70% luas lautan, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih menjadi tantangan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2023 menunjukkan angka konsumsi ikan masyarakat Indonesia setidaknya menunjukkan peningkatan, namun masih berada pada angka 57,91 kilogram/kapita, setara dengan ikan utuh segar.

Salah satu hal penting untuk membudayakan konsumsi ikan di tengah masyarakat menurutnya adalah dengan melalui upaya peningkatan akses informasi dan edukasi, serta membangun pemahaman yang benar, khususnya terkait dengan manfaat dan kandungan gizi ikan sebagai sumber protein penting bagi tubuh.

“Gemarikan atau Gerakan memasyarakatkan makan ikan menjadi salah satu program yang diinisiasi oleh KKP dalam mendukung ketahan pangan dan gizi nasional serta mendukung percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Perlu upaya yang sistematis dan terstruktur dengan melibatkan seluruh komponen dan stakeholder baik pusat, daerah, akademisi, para mitra dan pelaku usaha untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif agar gemar makan ikan,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, KKP kata dia, terus mendorong peningkatan angka konsumsi ikan hingga mencapai target sebesar 62,5kg/kapita pada 2024.

“Kami mengapresiasi setiap kolaborasi untuk membangun budaya masyarakat gemar ikan dan berharap setiap elemen bangsa dapat ikut berperan menciptakan Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting menuju generasi emas 2045,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah dari ABC denfan produk sardennya, dalam langkah nyata untuk terus mengedukasi dan membangun masyarakat yang gemar makan ikan.

Lebih jauh, Erwin Dwiyana menekankan pentingnya strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas hingga mendorong produk perikanan masuk dalam program strategis nasional untuk pemenuhan gizi masyakarat, seperti salah satunya dengan mengusulkan produk ikan sebagai salah satu sumber protein untuk mendukung Program Makan Bergizi.

“Ikan dalam kemasan seperti halnya produk ikan sarden merupakan bagian dari olahan produk yang bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein dalam menu makan bergizi, terutama melihat daya tahan dan daya jangkaunya. Sebab tidak semua daerah di Indonesia dekat dengan produksi ikan segar. Yang terpenting adalah memenuhi standar mutu dan standar pengemasan dan pengolahan yang baik dan benar”, tambah Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial.

Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung.

“Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

“Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi. Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi.

Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

“Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.
“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial.

Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung.

“Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

“Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi. Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi.

Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

“Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.
“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Dalam kesempatan ini, tampak hadir Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan untuk meninjau program yang dilakukan oleh Grab Indonesia.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan bahwa dirinya senang Grab Indonesia dan Ovo memilih SD Muhammadiyah 1 Wonopeti sebagai tempat uji coba program makan bergizi gratis (MBG).

Sebab, Zulhas menilai sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah ada di berbagai pelosok negeri dan Muhammadiyah dapat mengatur setiap program dengan baik.

“Saya senang sekali karena Grab merangkul dan mengajak Muhammadiyah, itu nomor satu. Karena sekolah Muhammadiyah itu ada di mana-mana. Karena kalau melibatkan Muhammadiyah mudah-mudahan separuh pekerjaan selesai,” kata Zulhas, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Zulhas juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Grab Indonesia yang mau membantu dan berkontribusi lebih banyak dalam program MBG ini.

Apalagi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menyebut kontribusi dari berbagai pihak untuk memberikan makan bergizi sangat penting. Diharapkan akan membuat anak-anak di Indonesia menjadi hebat, kuat, pintar, dan sehat, serta menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

“Mudah-mudahan kerja sama ini dapat respons yang baik dari Badan Gizi Nasional, sehingga Grab bisa memberikan kontribusi terhadap makanan bergizi ini dan lebih luas lagi di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

Di sisi lain, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan upaya perusahaan dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG tersebut sudah terlaksana sejak September 2024.

“Kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Adapun, terdapat beberapa lauk dan susu yang disediakan, antara lainnasi, ayam kecap, dan tumis buncis wortel. Selain itu para murid juga mendapatkan satu buah pisang dan susu sebagai penyempurna gizi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, per 16 Desember 2024 sebanyak 44 unit pengolahan ikan atau UPI telah terdaftar sebagai calon mitra kerja sama program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo menyampaikan, pihaknya hingga saat ini tengah menyiapkan pelaku usaha hasil perikanan, baik perikanan tangkap hingga pengolahan, untuk terlibat sebagai calon mitra MBG.

“Sekarang sudah ada 44 perusahaan [yang telah terdaftar],” kata Budi dalam konferensi pers capaian akhir tahun KKP 2024, Senin (16/12/2024).

Sejauh ini, Budi mengungkap setidaknya sudah ada 1.195 UPI yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Dari total tersebut, baru 44 UPI yang telah terdaftar sebagai calon mitra MBG.

Untuk itu, KKP akan mendorong perusahaan-perusahaan yang telah memiliki SKP untuk segera mendaftar sebagai calon mitra MBG. Bahkan, pemerintah bersedia untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan untuk dapat terdaftar sebagai calon mitra program tersebut.

“Kami dampingi, kami fasilitasi, kalau ada kendala kami ada petugas customer services untuk beri layanan tersebut,” ujarnya.

Pada awal Desember 2024, Badan Gizi Nasional telah meluncurkan website resmi sebagai platform pendataan calon mitra kerja sama. Platform ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan komunikasi dengan mitra potensial.

Adapun, salah satu kebutuhan yang cukup besar dan selalu ada yakni protein. Budi menuturkan, nantinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional akan langsung membeli produk perikanan ke pelaku-pelaku usaha yang telah menjadi mitra.

Sebagai informasi, SPPG nantinya akan memproduksi menu makan bergizi harian sebelum didistribusikan ke para siswa sekolah dasar di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, KKP telah melakukan uji coba pertama dapur SPPG milik Badan Gizi Nasional di Bitung, Sulawesi Utara pada pertengahan Desember 2024. Uji coba tersebut merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mendukung program makan bergizi dengan Badan Gizi Nasional sebagai leading sector-nya.

Selain berperan aktif dalam uji coba SPPG dengan menyiapkan menu ikan, dukungan KKP terhadap program makan bergizi di antaranya menyiapkan data yang dibutuhkan seperti peta produksi (perikanan budi daya dan tangkap), peta komoditas dan preferensi konsumen.

Kemudian data sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan, sebaran dan stok ikan di cold storage hingga data penyuluh, petugas mutu dan koperasi perikanan.