Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 bukan kewenangan pihaknya. Dia meyakini pemangkasan anggaran tak mempengaruhi kualitas makanan.

Adapun, beberapa hari lalu pemerintah memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan bahwa keputusan pemangkasan anggaran program MBG bukan kewenangan dirinya, tapi kewenangan dari Badan Gizi Nasional.

“Sudah diputuskan itu Badan Gizi Nasional, bukan saya (Menko Pangan),” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Ketua Partai Amanat Nasional ini menyampaikan, meski adanya pemangkasan anggaran, dirinya melihat anggaran tersebut sudah mencakup gizi yang diperlukan anak-anak. Sebab, anggaran tersebut dikelola dan dihitung langsung oleh Badan Gizi Nasional.

“Jadi nanti jika sudah dihitung badan gizi berarti cukup ya (gizinya),” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi.

Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat tembus 500.000 unit pada tahun depan.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, dalam paparannya dijelaskan bahwa untuk merealisasikan penambahan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 500.000 unit dibutuhkan anggaran mencapai Rp24,92 triliun.

Anggaran itu juga bakal diperuntukkan bagi pengadaan alokasi Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM.

Apabila usulan tersebut benar-benar terealisasikan, maka total penambahan kuota FLPP tahun depan dapat mencapai 280.000 unit. Pasalnya, pada tahun ini kuota FLPP ditetapkan sebesar 220.000 unit.

“Bertambah 280.000 unit, jadi kita minta kalau boleh ditambah jadi 500.000 pak tahun depan. Nah, saya sudah cek kesiapannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, usulan penambahan kuota FLPP yang disampaikan oleh Ara itu jauh di atas usulan kuota FLPP yang disampaikan oleh para pengembang perumahan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya memang telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Namun, Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia dan Ovo menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta. Program ini menyasar 1.673 siswa dengan hampir 50% dari siswa penerima manfaat pelajar kurang mampu.

Program MBG di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Dalam program MBG yang dilakukan Grab dan Ovo, Neneng memastikan bahwa pihaknya berfokus terhadap tiga aspek utama untuk mensukseskan program ini.

Pertama, pihaknya menggunakan teknologi dari hulu ke hilir untuk memastikan transparansi yang terjadi selama program makan bergizi gratis.

Fokus kedua, pihaknya memastikan bahwa bahan bahan dan takaran gizi yang terkandung pada program ini mengikuti standar keamanan, kesehatan, kebersihan, dan gizi yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Yang ketiga, yang kami lakukan juga adalah mengukur kadar gizi para siswa sebelum dimulainya makan bergizi gratis, dan juga sesudah,” ujarnya.

Neneng menuturkan, pengukuran kadar gizi kepada siswa SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah pihaknya lakukan pada hari Jumat pekan lalu.

Nantinya, hasil dari pengukuran kadar gizi yang dilakukan oleh Grab dan Ovo akan dikirimkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk akhirnya kami akan membuat report yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden mengenai uji coba makan bergisi gratis ini,” ucap Neneng.

Adanya uji coba program MBG ini juga disambut baik oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Wonopeti Alip Mulyono.

Dirinya mengatakan program yang dilakukan oleh pihak Grab ini sangat membantu peningkatan gizi bagi 1673 siswa yang berada di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti.

Alip pun mengharapkan, hasil dari uji coba program MBG ini dapat meningkatkan gizi anak murid yang berada di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti.

Apalagi, Alip menyampaikan hampir 50% siswa yang bersekolah di SD ini berasal dari kalangan menengah ke bawah.

“Dengan adanya MBG ini, kita punya harapan peningkatan gizi itu lebih.Sehingga menopang untuk kecerdasan anak di bidang akademik, non-akademik maupun di bidang karakter,” ucap Alip.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap telah menyalurkan hingga 30.000 unit rumah murah untuk masyarakat selama dua bulan menjabat.

Ara menjelaskan, rumah-rumah tersebut mayoritas disalurkan berkat dukungan kebijakan negara terkait dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian kami laporkan sampai hari ini kami dalam 2 bulan ini berkat dukungan Pak Presiden, Pak Menko dan Bu Menkeu, kami sudah membangun dan menyerahkan pada masyarakat sekitar 30.000 unit rumah per hari ini,” kata Ara di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, tambah Ara, mayoritas perumahan itu disalurkan lewat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa program FLPP bakal tetap dilanjutkan. Selain efektif mendorong kepemilikan rumah masyarakat, program ini juga dinilai banyak menguntungkan bagi developer hingga industri perbankan itu sendiri.

“Pemerintah juga tahun depan sudah mengalokasikan untuk FLPP, ini program sangat baik karena sangat diminati masyarakat dan developer. Juga tingkat NPL-nya [kredit macetnya] sangat rendah, jadi ini program yang sangat baik saya teruskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, banyak pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dia menambahkan, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia, GoTo dan koperasi terus berusaha terlibat dalam program makan bergizi gratsi yang digelar oleh pemerintah, kendati anggaran yang disiapkan dipangkas.

Pemerintah memotong anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak. Langkah ini diakui terlalu kecil.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 Triliun perlu ditambah di tengah tingginya animo masyarakat.

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan, anggaran Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025 masih belum cukup untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari program ini.

Adapun, tujuan dari MBG ini diketahui mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk.

“Anggaran kita tahun depan Rp71 triliun di anggarkan 10 ribu (per porsi), tentu nungkin belum cukup dengan yang kita harapkan, kalau semua diperkirakan itu Rp400an triliun, tapi APBN kita baru cukup Rp71 triliun,” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Meski dinilai kurang, Zulhas menuturkan bahwa dirinya selaku Menko Pangan harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

Dirinya menyampaikan bakal terus mengupayakan agar dana yang belum maksimal ini bisa mencakup kebutuhan makan bergizi. bagi anak anak di seluruh Indonesia

“Untuk karena itu ini (anggaran) perlu dimaksimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin dari anggaran terbatas itu sebanyak mungkin anak anak yang mendapatkan makan siang bergizi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Perbesar

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

GRAB

Sebelumnya, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan.

Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal.

“Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza.

Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah.

GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi.

Perbesar

GOTO

Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.

“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Koperasi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi menjadi bagian rantai pasok (supply chain) dalam program MBG, mulai dari memasok bahan baku, mengumpulkan bahan baku, hingga mendistribusikannya.

Pasalnya, ungkap Budi, tidak semua wilayah menghasilkan produk untuk menunjang program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Nggak semua daerah menghasilkan semua produk untuk makan bergizi gratis, sehingga perlu ada pengaturan supply chain-nya,” jelas Budi dalam acara Launching Logo Baru Kementerian Koperasi.

Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa Kemenkop juga telah melakukan uji coba (piloting) di tiga koperasi untuk memasok bahan baku MBG. Yang pasti, kata dia, koperasi di Indonesia akan mendukung program makan bergizi gratis di tahun depan.

Dia juga menuturkan bahwa Kemenkop tengah mengidentifikasi koperasi yang siap berpartisipasi dalam program MBG. “Yang penting kan ini jalan, nanti juga kita tunggu dari Badan Gizi Nasional, karena ini kan leading sector-nya Badan Gizi,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Alasannya adalah industri perumahan RI memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ara menambahkan, semula dirinya memang hendak mengusulkan perpanjangan masa berlaku insentif PPN DTP pada sektor perumahan untuk tahun anggaran 2025.

Untuk itu, dirinya berterima kasih pada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi bakal memperpanjang PPN DTP 100% untuk rumah sampai dengan Rp5 miliar.

Untuk diketahui sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

Adapun, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Dalam penjelasannya, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100% untuk bulan Januari-Juni 2025.

Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk bulan Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di era Prabowo Subianto yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Hal tersebut dia sampaikan dalam peluncuran buku Todung Mulya Lubis bertajuk “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

“Sorry ya, Mas Bowo [Prabowo], saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10.000 dapete opo to yo? [dapetnya apa ya]. Baru ibu-ibu bilang lha yo opo [apa ya], paling tempe. Lha, iya bener. Saya bisa masak kok," ujar presiden kelima RI tersebut.

Menurutnya, anggaran tersebut kurang realistis untuk mendapatkan porsi makanan bergizi, terlebih saat ini harga bahan kebutuhan sehari-hari naik.

Megawati mengklaim bahwa dirinya merasakan kondisi ibu-ibu yang setiap harinya berhadapan dengan rumah tangga, seperti memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari.

“Saya tau ngulek cabe segala, ini kemanusiaan tau. Loh iya, nanti kalau [harga] udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh [naik], pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik,” tutur Megawati.

Oleh sebab itu, putri dari proklamator kemerdekaan RI Soekarno meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali soal anggaran porsi MBG.

“Ku hitung ya Rp10 ribu ya apa ya? [apakah cukup]. Apalagi sekarang harga naik. Hai Mas Bowo [Prabowo], kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi,” katanya.

Kendati demikian, meski dirinya melayangkan kritikan kepada Prabowo, pada prinsipnya dia setuju dengan program MBG tersebut.

“Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya benar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya dipangkas menjadi Rp10.000.

Dia mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000,” katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean Fabien Penone menyatakan pihaknya siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Penone menjelaskan, Prancis juga telah memiliki program pemberian makan siang gratis yang serupa dengan rencana Indonesia. Oleh karena itu, dia menyatakan Prancis siap untuk berbagi keahliannya dan terbuka untuk membantu Indonesia memodernisasi sektor pertaniannya.

“Kami akan menanggapi apa yang dibutuhkan Indonesia. Prancis memiliki program serupa. Jadi, akan ada kesempatan untuk saling bertukar keahlian dan kemudian mungkin ada peluang bagi para ahli kami untuk ambil bagian dalam memodernisasi pertanian Indonesia,” jelas Perone dalam Konferensi Pers Peluncuran Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Prancis dan Indonesia di Jakarta, dikutip Kamis (12/12/2024).

Perone melanjutkan, Prancis juga telah memulai persiapan untuk turut membantu Indonesia pada program ini. Dia mengatakan, dirinya telah mengunjungi pilot program makan bergizi gratis Indonesia di Sukabumi, Jawa Barat untuk mengkaji peluang-peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kami sudah bekerja sama dengan World Food Programme PBB untuk hal ini. Kita akan lihat ke depannya bagaimana kita bisa bekerja sama lebih jauh dalam program ini," lanjutnya.

Sementara itu, mengutip Euronews, Prancis menyediakan program makanan gratis di sekitar 50 dari total 35.000 kotamadya. Harga makanan tersebut bergantung pada pendapatan rumah tangga di sebagian besar kota besar.

Sebagai bagian dari rencana aksi pengentasan kemiskinan 2017, pemerintah daerah yang menawarkan skala harga progresif dengan segmen harga sama dengan atau di bawah €1 dapat memperoleh manfaat dari kontribusi negara.

Sebelumnya, Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi, kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

"Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

"Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi," tutur Taruna.

Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

"Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

"Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.