Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memakai 'kostum' atau baju yang mirip dengan ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hasikusumo.

Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, Gibran tampak mengenakan kemeja warna putih berkantung di dada lengkap dengan celana bahan berwarna hitam. Bukan itu saja, dia juga memakai sepatu kasual bernuansa hitam putih buatan lokal dari Kabupaten Bandung yang harganya sekitar Rp400.000-Rp600.000.

Sepatu tersebut seringkali digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka, di antaranya saat meninjau proyek Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC), debat kandidat Pilpres 2024 hingga blusukan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Gaya atau 'kostum' tersebut sudah terlebih dahulu dipopulerkan oleh ayahnya, yaitu Jokowi. Selama satu dekade menjadi Presiden RI, Jokowi memang kerap mengenakan setelah kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu casual dengan warna hitam-putih.

Dalam kegiatan tersebut, Gibran mengemukakan bahwa makan siang gratis tidak hanya untuk sekolah umum saja tetapi akan menyentuh pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dia mengatakanprogram pemerintah tersebut bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit simultan ya Pak, untuk pondok-pondok pesantren," tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Perbesar

Selain itu, Gibran juga meminta pengasuh pondok pesantren untuk memberi perhatian khusus kepada santri. Terutama, menurut Gibran, terkait makanan yang diberikan ke santri harus bergizi.

"Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ujarnya.

Kunjungan Wapres tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, hal itu menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

MBS Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu pondok pesantren modern yang bisa memadukan pendidikan agama dan sains, memiliki total santri setingkat SMP dan SMA sebanyak 495 orang pada tahun ajaran 2024/2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hasikusumo di Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di 2 sekolah sekaligus, yaitu Kampus MBS 1 dan Kampus MBS 2, yang terletak terpisah di Jl. Mad Nur, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (11/12/2024).

Gibran mengatakan makan bergizi gratis tidak hanya untuk sekolah umum saja tetapi akan menyentuh pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai program makan bergizi gratis bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit simultan ya Pak, untuk pondok-pondok pesantren," tuturnya.

Selain itu, Gibran juga meminta pengasuh pondok pesantren untuk memberi perhatian khusus kepada santri. Terutama, menurut Gibran, terkait makanan yang diberikan ke santri harus bergizi.

"Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," kata Gibran.

Kunjungan Wapres tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, hal itu menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

MBS Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu pondok pesantren modern yang bisa memadukan pendidikan agama dan sains, memiliki total santri setingkat SMP dan SMA sebanyak 495 orang pada tahun ajaran 2024/2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 211 perusahaan berkomitmen untuk impor sapi hidup ke Indonesia menjelang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menyampaikan, 211 perusahaan itu terdiri dari 141 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah dan 70 perusahaan mendatangkan sapi pedaging.

“Tadi sudah ada 141 untuk yang [sapi] perah, yang 70 [perusahaan] sapi pedaging,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Secara terperinci, Agung menyebut bahwa 141 calon investor sapi perah berencana mendatangkan sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029. Kemudian, 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan.

Seiring adanya komitmen tersebut, maka total sapi hidup yang akan didatangkan selama 5 tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

“Totalnya hampir 2 juta dari komitmen selama lima tahun,” ujarnya.

Agung menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sejauh ini, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

Namun, Agung menyebut ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. “Tetapi yang intens mungkin ada 6 ya, 6 perusahaan luar negeri yang intens untuk menjajaki dan mendorong realisasi investasi sapi,” tuturnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi importasi tersebut, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Agung menyebut, revisi beleid itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diikuti dengan penerbitan aturan turunannya.

“Ini tentu akan menambah sumber negara untuk sapi ini dibandingkan dengan saat ini yang memang hanya tergantung dari Australia, Amerika,” ucapnya.

Selain itu, dari sisi lahan, Kementan bersama pemerintah daerah telah mengidentifikasikan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging.

Dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut, Agung menyebut bahwa pemerintah akan memberikan semacam dukungan agar pembiayaan dalam pemanfaatan lahan itu juga bisa feasible bagi investasi sapi perah maupun sapi pedaging.

Kementan juga mempertimbangkan terkait skema pembiayaan bagi calon investor. “Yang diharapkan oleh calon investor adalah adanya skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah kemudian grace period yang agak panjang, diatas 3 tahun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terus mendorong produk perikanan sebagai asupan protein untuk masuk menjadi menu utama di program makanan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Terlebih, Budi menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengenalkan produk ikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia.

“Kami berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung ikan sebagai menu utama untuk penyediaan asupan protein,” kata Budi saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di samping itu, Budi mengeklaim pihaknya juga telah melakukan uji coba pelaksanaan menu ikan untuk sekitar 170.000 anak Indonesia. Adapun, uji coba itu masih terus bergulir hingga sekarang.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

Bukan hanya itu, dia mengungkap para pelaku usaha juga ikut berkontribusi memberikan menu makan bergizi gratis untuk anak sekolah. “Jadi semua bergerak mengenalkan menu ikan mendukung MBG,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, KKP ikut serta mendorong para pelaku usaha untuk menstandarkan produk perikanan hingga memfasilitasi sertifikasi untuk UMKM. Serta, memetakan kebutuhan ikan secara nasional.

“Jadi intinya, dukungan penuh dari KKP untuk kesuksesan makan bergizi gratis,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran program MBG menjadi Rp10.000 per porsi dari semula Rp15.000. Namun, pemangkasan anggaran ini dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG terlalu mini.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis.

Bhima menilai, biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan. “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

“Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal.

Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan.

"Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

"Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran," papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar.

"800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah," ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyebut program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah bisa mendorong pengembangan sektor unggulan di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Produk dari beberapa sektor tersebut diproyeksi akan terserap lebih besar di tahun depan seiring rencana pemerintah daerah yang menargetkan penyerapan komoditas lokal untuk Makan Bergizi Gratis di Sulsel.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan program ini secara langsung akan meningkatkan kebutuhan terhadap sektor pertanian, peternakan dan perikanan khususnya pada komoditas pangan utama, seperti padi, sapi potong, unggas, dan ikan.

Di mana padi akan menjadi konsumsi utama untuk penyediaan makanan tersebut, sapi potong untuk menyediakan lauk dagingnya, unggas akan menyerap penyediaan daging ayam dan telur, serta ikan dan hasil laut lainnya.

"Jumlah siswa (SD-SMA) di Sulsel yaitu 1.896.186 orang, dengan anggaran makan bergizi gratis yang bakal dipatok Rp10.000 per anak, tentu akan menjadi peluang besar terhadap penjualan berbagai produk tersebut," ungkapnya pada gelaran Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Four Points Hotel Makassar, Selasa (10/12/2024).

Pihaknya pun telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong peningkatan produksi para petani, peternak dan nelayan, utamanya melalui pembiayaan serta pembinaan dan pendampingan.

Dari sisi pembiayaan, OJK akan mendorong digitalisasi pembiayaan melalui fintech peer to peer lending dan alternatif pendanaan UMKM melalui securities crowdfunding. Selain itu pihaknya juga akan mendukung program digital kredit UMKM dan membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro.

Dari sisi pembinaan dan pendampingan, OJK bekerja sama dengan TPAKD akan memperluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), hingga business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan.

"Produk asuransi juga dapat digunakan dalam menunjang sektor usaha perikanan baik asuransi jiwa dan umum. Asuransi menjadi penunjang dalam penjaminan kredit termasuk dalam asuransi agunan yang dijaminkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan cerdas sangat tergantung dari makanan yang bergizi.

Apalagi, Menko Zulhas mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa setiap anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang cerdas. Untuk itu, kata dia, kebijakan yang ditetapkan pemerintah lewat program makan bergizi gratis (MBG) bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

“Pada ujungnya, kita ingin punya sumber daya manusia yang andal, kuat, cerdas, dan itu akan semua tergantung kepada sumber daya makanan yang bergizi,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut mantan Menteri Perdagangan 2022-2024 itu, penggunaan ikan dan sumber makanan akuatik di dalam program MBG sangat penting untuk memenuhi konsumsi protein. Dia juga menyatakan pemerintah sangat mendorong produk perikanan di menu MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

“Makanan bergizi ini penggunaan ikan dan sumber pangan akuatik lainnya dalam menu sangat kita dorong. Jadi kalau mau bikin cerdas, pintar, ini memang ikan yang harus [didorong],” ungkapnya.

Dengan begitu, Zulhas menyampaikan SDM Indonesia akan mampu berdaya saing dengan negara tetangga.

“Pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menunjang makan bergizi gratis, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga tidak kalah dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan Asia. Selain makan bergizi gratis, tentu susu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan sangat penting untuk mencapai swasembada pangan pada 2027 dengan membangun komitmen, upaya, dan sinergi timbal balik di antara para pemangku kepentingan.

Dia menuturkan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas pangan melalui diversifikasi dan industrialisasi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

“Oleh karena itu kita perlu upaya dan saling kerjasama sinergi, termasuk sinergi antar pemangku kepentingan, juga teman-teman para negara-negara sahabat,” tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang masuk ke menu MBG.

KKP juga berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi.

Sebagai contoh, Budi menuturkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Apabila ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya adalah sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan.

Langkah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Bank Mandiri telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

“Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan.

Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

“Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan, dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

“Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, susu ikan digadang-gadang masuk ke dalam menu MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa susu yang masuk ke dalam program MBG akan menggunakan berbagai jenis susu.

“Iya susu saja, yang penting susu,” kata Zulhas saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Zulhas hanya menyebut bahwa saat ini olahan susu yang muncul di pasaran berasal dari kedelai, kelapa, hingga ikan. Sayangnya, Zulhas tak mengungkap secara detail apakah susu ikan akan tetap masuk ke program MBG andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya susu, susu itu kan ada dari kedelai, ada dari kelapa sekarang, ada dari ikan, ada dari macam-macam,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya terus mendorong agar susu ikan masuk ke menu MBG.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sosiasialiasi akan manfaat dari susu ikan.

“Susu ikan ini kami dorong, sudah kami sosialisasikan, kami kenalkan manfaatnya dan semuanya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa susu ikan bakal menjadi salah satu alternatif untuk masuk ke menu MBG.

“Susu ikan satu alternatif, itu bagian dari inovasi karena kebutuhan susunya kan tinggi sekali,” jelasnya.

Menurut Trenggono, ikan kecil bisa diolah menjadi ekstrak tepung untuk susu ikan. Bahkan, dia menyebut, kandungan protein dari susu ikan juga sangat tinggi.

“Sementara ikan-ikan yang kecil-kecil itu kita bisa ekstrak menjadi tepung, kemudian berubah menjadi susu. Dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu satu alternatif,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana memperkirakan penjualan susu ikan bisa lebih murah seiring dengan bahan baku yang ada di Tanah Air.

“Harusnya bisa lebih murah karena dukungan bahan baku ikan yang relatif cukup banyak di Indonesia,” ujar Suhana kepadaBisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menuturkan, sebanyak 3 kg ikan segar dapat diolah menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI) asam amino. Ini artinya, susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional itu sekitar 4,4 juta ton pertahun atau setara dengan sekitar 12 juta ton ikan.

Selain itu, juga inovasi produk susu ikan ini merupakan produk blue economy, karena dari satu ekor ikan semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang menjadi sampah.

“Dari ikan utuh langsung masuk proses hidrolisis. Hasil dari proses hidrolisis ini keluar produknya ada HPI, fish bone, dan minyak ikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suhana juga memandang, apabila pemerintah mensosialisasikan produk susu ikan beserta keunggulannya, maka tidak menutup kemungkinan produk ini bisa diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan dalam negeri ini,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa sejatinya produk susu ikan ini hadir bukan untuk menggantikan susu sapi, melainkan menjadi pelengkap untuk dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak Indonesia dengan masalah intoleransi laktosa agar tetap tercukupi kebutuhan protein hariannya.

“Jadi susu ikan ini bukan sejenis susu sapi, ya, tapi minuman berprotein yang berbahan baku dari ikan yang karakteristiknya menyerupai susu,” terangnya.