Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, susu ikan digadang-gadang masuk ke dalam menu MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa susu yang masuk ke dalam program MBG akan menggunakan berbagai jenis susu.

“Iya susu saja, yang penting susu,” kata Zulhas saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Zulhas hanya menyebut bahwa saat ini olahan susu yang muncul di pasaran berasal dari kedelai, kelapa, hingga ikan. Sayangnya, Zulhas tak mengungkap secara detail apakah susu ikan akan tetap masuk ke program MBG andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya susu, susu itu kan ada dari kedelai, ada dari kelapa sekarang, ada dari ikan, ada dari macam-macam,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya terus mendorong agar susu ikan masuk ke menu MBG.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sosiasialiasi akan manfaat dari susu ikan.

“Susu ikan ini kami dorong, sudah kami sosialisasikan, kami kenalkan manfaatnya dan semuanya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa susu ikan bakal menjadi salah satu alternatif untuk masuk ke menu MBG.

“Susu ikan satu alternatif, itu bagian dari inovasi karena kebutuhan susunya kan tinggi sekali,” jelasnya.

Menurut Trenggono, ikan kecil bisa diolah menjadi ekstrak tepung untuk susu ikan. Bahkan, dia menyebut, kandungan protein dari susu ikan juga sangat tinggi.

“Sementara ikan-ikan yang kecil-kecil itu kita bisa ekstrak menjadi tepung, kemudian berubah menjadi susu. Dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu satu alternatif,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana memperkirakan penjualan susu ikan bisa lebih murah seiring dengan bahan baku yang ada di Tanah Air.

“Harusnya bisa lebih murah karena dukungan bahan baku ikan yang relatif cukup banyak di Indonesia,” ujar Suhana kepadaBisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menuturkan, sebanyak 3 kg ikan segar dapat diolah menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI) asam amino. Ini artinya, susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional itu sekitar 4,4 juta ton pertahun atau setara dengan sekitar 12 juta ton ikan.

Selain itu, juga inovasi produk susu ikan ini merupakan produk blue economy, karena dari satu ekor ikan semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang menjadi sampah.

“Dari ikan utuh langsung masuk proses hidrolisis. Hasil dari proses hidrolisis ini keluar produknya ada HPI, fish bone, dan minyak ikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suhana juga memandang, apabila pemerintah mensosialisasikan produk susu ikan beserta keunggulannya, maka tidak menutup kemungkinan produk ini bisa diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan dalam negeri ini,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa sejatinya produk susu ikan ini hadir bukan untuk menggantikan susu sapi, melainkan menjadi pelengkap untuk dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak Indonesia dengan masalah intoleransi laktosa agar tetap tercukupi kebutuhan protein hariannya.

“Jadi susu ikan ini bukan sejenis susu sapi, ya, tapi minuman berprotein yang berbahan baku dari ikan yang karakteristiknya menyerupai susu,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) dan jajaran menteri yang mengurus bidang infrastruktur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa dalam rapat tersebut akan membahas hal teknis terkait program unggulan Kepala Negara hingga rencana peresmian infrastruktur pada Desember—Januari 2025 mendatang.

AHY memerinci bahwa dalam rapat itu dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa rapat terkait koordinasi di bawah menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan itu akan memberikan laporan khusus kepada presiden terkait program unggulan pemerintahannya dan proyek infrastruktur yang sudah rampung.

Dia pun tak menampik pembahasan mengenai perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga bakal dibahas di dalam rapat tersebut.

"Tentunya kami menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden," pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) melanjutkan penjualan aset eks PT Asuransi Jiwasraya yang dialihkan ke perusahaan.

Dalam pengumuman media hari ini, Selasa (10/12/2024), IFG Life melelang dua rumah yang berada di Grogol dan Pancoran, Jakarta Selatan.

Perinciannya, IFG Life melelang aset tanah dan bangunan seluas 140 meter persegi di Jl. Cipulir Permai Blok Y No. 27, Grogol Selatan senilai Rp2,39 miliar dengan jaminan Rp239,49 juta.

Aset kedua yang dilelang adalah tanah dan bangunan di Jl. Simpang Tiga Kalibata, Duren Tiga, Pancoran dengan limit Rp4,31 miliar.

"Pelaksanaan lelang hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024," tertulis dalam pengumuman.

Calon investor yang berminat atas aset ini dapat mengajukan penawaran hingga 18 Desember 2024 pukul 09.00 WIB waktu server.

"Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang," tertulis dalam pengumuman.

Dalam laporan keuangan per Juni 2024, IFG Life mencatat nilai tanah dan bangunan untuk investasi sebesar Rp4,55 triliun. Sedangkan aset tanah dan bangunan yang akan dipakai sendiri sebesar Rp908,22 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) melanjutkan penjualan aset eks PT Asuransi Jiwasraya yang dialihkan ke perusahaan.

Dalam pengumuman media hari ini, Selasa (10/12/2024), IFG Life melelang dua rumah yang berada di Grogol dan Pancoran, Jakarta Selatan.

Perinciannya, IFG Life melelang aset tanah dan bangunan seluas 140 meter persegi di Jl. Cipulir Permai Blok Y No. 27, Grogol Selatan senilai Rp2,39 miliar dengan jaminan Rp239,49 juta.

Aset kedua yang dilelang adalah tanah dan bangunan di Jl. Simpang Tiga Kalibata, Duren Tiga, Pancoran dengan limit Rp4,31 miliar.

"Pelaksanaan lelang hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024," tertulis dalam pengumuman.

Calon investor yang berminat atas aset ini dapat mengajukan penawaran hingga 18 Desember 2024 pukul 09.00 WIB waktu server.

"Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang," tertulis dalam pengumuman.

Dalam laporan keuangan per Juni 2024, IFG Life mencatat nilai tanah dan bangunan untuk investasi sebesar Rp4,55 triliun. Sedangkan aset tanah dan bangunan yang akan dipakai sendiri sebesar Rp908,22 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

“Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, nantinya peralihan subsidi tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan MBR hingga mengentaskan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog.

Adapun, dalam buku terkait penguatan sektor perumahan itu dituliskan bahwa hingga akhir 2024 ini sebanyak 9,9 juta keluarga masih belum memiliki hunian. Ditambah lagi, ada sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di rumah yang tak layak huni.

Bila diperinci, backlog kepemilikan rumah paling tinggi terjadi di Pulau Jawa. Kemudian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan sekaligus Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto. Nantinya, alih fungsi anggaran subsidi BBM dan energi itu akan digunakan untuk subsidi angsuran perumahan bagi masyarakat.

“Jadi subsidi LPG, bensin, dan gas itu kan saat ini kalau dihitung kurang tepat sasaran. Nah ini mau ditransformasikan menjadi kepada rakyat langsung untuk pembayar angsuran [rumah] pada saatnya,” jelasnya.

Joko memberikan gambaran, saat ini subsidi energi hingga bahan bakar yang dikucurkan pemerintah sendiri per tahun mencapai Rpp250 triliun. Untuk itu, apabila alokasi tersebut benar terjadi maka efisiensi anggaran subsidi dinilai dapat lebih ditingkatkan.

“Yang saya dengar seprti itu tapi kita tunggu. Karena begini, untuk subsidi itu per tahun Rp250 triliun ada LPG, Solar dan bensin [Pertalite] dan bayangkan kalau yang nerima orang yang punya mobil itu kan rata-rata kalau 1 mobil itu sekitar Rp600.000 hingga Rp800.000, nah yang dapat subsidi berarti kan orang yang mampu dong? nah itu yang akan ditransformasikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir.

Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah.

Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.

Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta.

Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

“Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.

BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.

Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

“Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, backlogkepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.

Tak hanya masalah backlog, Satgas Perumahan juga mencatat terdapat 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni. Untuk itu, sektor perumahan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subiano.

“Setiap tahun, terdapat kekurangan suplai rumah sebesar 600.000 unit rumah, namun ketersediaan hunian per tahun hanya mencapai 400.000 unit, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hunian yang semakin besar,” tulis Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai Oleh Hasim S. Djojohadikusumo.

Untuk itu, penyelesaian masalah suplai pada sektor perumahan perlu segera mendapat perhatian. Tantangan seperti regulasi yang rumit hingga ketersediaan lahan yang terbatas perlu segera diselesaikan pemerintah.

Lebih lanjut, Satgas mengimbau agar pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu dan insentif bagi pengembang rumah bersubsidi untuk mempercepat pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menegaskan Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi. “Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (6/12).

Terbukti, hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% secara tahunan (year on year/yoy), dengan total mencapai Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7% yoy mencapai Rp 63,8 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Di samping itu, Bank Mandiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu inisiatif unggulan adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang memberikan dampak positif signifikan kepada para petani.

“Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (TJSL) perusahaan. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara lebih dari 700 Posyandu didukung guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat komitmennya dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya tahan dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN serta wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun sebanyak 660.000 unit rumah sederhana yang disalurkan lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah menyebut, dengan pengalamannya itu pihaknya siap berkomitmen untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

“Pada rentang waktu 2020 hingga 2024 ini, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660.000 unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui KPR FLPP,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/12/2024).

Selain itu, Junaidi berharap dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat terselesaikan.

Di samping itu, dia juga mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP terkait program 3 juta rumah. Menurutnya, program 3 juta rumah dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [BPHTB] sebesar 5% bagi rumah MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait menyebut komitmen Apersi menyukseskan program 3 juta rumah sangat diperlukan.

Apalagi anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun depan sangat minim hanya Rp 5,27 triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) optimistis menghadapi 2025 seiring dengan terpilihnya kepala daerah yang definitif melalui pemilihan umum (pemilu).

Direktur Utama Semen Baturaja Suherman Yahya menuturkan meskipun saat ini pemenang pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dalam proses penghitungan, setidaknya pada tahun depan dapat dipastikan bahwa tahapan pemilu sudah selesai.

Dengan selesainya tahapan tersebut, perseroan optimistis bisa menangkap peluang di pasar seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur dan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

“Kita berharap pemerintahan daerah yang definitif, bisa memberikan kepastian terhadap pembangunan infrastruktur di daerah,” ujarnya dalam paparan publik (public expose), Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, saat ini industri semen masih menghadapi tantangan kelebihan kapasitas (oversupply). Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 2030.

Oleh karena itu, Semen Baturaja akan menggenjot potensi bisnis tanah liat putih (white clay) untuk menggenjot pendapatan dari segmen nonsemen pada 2025.

White clay merupakan salah satu bahan baku penting dalam pembuatan pupuk nitrogen, phosphat, dan kalium (NPK), yang berfungsi sebagai perekat antara unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang menjadi penyusun pupuk NPK.

Bahkan, pada tahun lalu anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. itu telah memperoleh hak paten setelah diajukan sejak 9 Februari 2021. Dengan demikian, Semen Baturaja menjadi perusahaan semen pertama di Indonesia yang berhasil menghasilkan white clay sebagai produk sampingan.

“Semen Baturaja berperan mewujudkan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah melalui produk white clay,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PGN Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (moU) oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung program MBG dari Presiden Prabowo Subianto.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erick melalui keterangan resmi dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Sementara itu, Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas perusahaan dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Dia menyebut, dalam kerjasama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik,” ujar Arief.

Dia menuturkan, wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 Provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Arief mengatakan pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi sendiri merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Menurut Arief, pemanfaatannya akan menjadi nilai lebih dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi,” jelas Arief.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program MBG. Dia pun memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

Oleh karena itu, Dadan menilai kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG.

"Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten unggas PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) digadang-gadang turut mendapatkan berkah dari program pemerintah yakni makan bergizi gratis yang siap digelar awal tahun depan.

Japfa Comfeed Indonesia berburu peluang dari program makan bergizi gratis dari pemerintah. Strategi itu diyakini akan menjadi salah satu suplemen penguat kinerja keuangan JPFA.