Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap nasib harga rumah subsidi tahun depan usai pemerintah resmi memangkas pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dia menyebut, dirinya bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan menteri keuangan membahas kemungkinan merevisi harga rumah subsidi.

“Kita kan di Indonesia itu kan punya masing-masing keundangan, makanya kita perlu koordinasi. Nanti saya koordinasi sama menteri keuangan,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (26/11/2024).

Ara menegaskan, koordinasi tersebut penting dilakukan guna memastikan ketersediaan anggaran agar lebih terukur.

Untuk diketahui, saat ini harga rumah subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60 Tahun 2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga rumah subsidi terakhir mengalami kenaikan pada 2023. Kenaikannya mencapai 8% dari semula di kisaran Rp150,5 juta - Rp219 juta menjadi Rp162 juta - Rp234 juta.

Tak sampai di sana, kenaikan harga rumah murah ini juga akan kembali disesuaikan pada 2024 dengan harga dimulai dari Rp166 juta - Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah.

Secara terperinci, berikut batas harga jual rumah subsidi 2023 - 2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satap 1 Gerokgak Kabupaten Buleleng pada Senin (25/11/2024).

Dalam uji coba pertama, siswa disajikan menu makanan yang sudah berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berdasarkan rekomendasi, kebutuhan energi anak SD adalah 659,6 kkal, sedangkan anak SMP membutuhkan 822,8 kkal.

Adapun, kebutuhan anak SMA mencapai 841,9 kkal. Kebutuhan ini dipenuhi dari makanan bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah, dan susu.

Untuk itu anggaran makanan per porsi disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Untuk anak SD sebesar Rp16.000, SMP Rp18.250, dan SMA Rp23.000.

Pelaksanaan uji coba ini didukung pembiayaannya oleh Bank BPD Bali. Menu yang akan diberikan mencakup Jumlah siswa di SDN 2 Sumberklampok yang mengikuti uji coba makan siang gratis sebanyak 160 siswa, sedangkan di SMPN Satap 1 Gerokgak sebanyak 115 siswa. Uji coba juga dilakukan di SDN 1 Sumberklampok dengan jumlah siswa sebanyak 81 orang.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan kepada awak media bahwa program makan bergizi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.

“Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh dengan baik. Kognitif dan motoriknya akan meningkat, sehingga mereka makin mudah menerima pelajaran. Harapannya tentu mereka akan menjadi SDM yang unggul, penerus masa depan kita,” jelas Mahendra dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

Mahendra Jaya menambahkan bahwa makanan yang disiapkan ibu-ibu PKK tidak kalah enaknya dibandingkan katering, dengan keunggulan lebih segar dan dekat dengan lokasi sekolah.

“Kami akan terus menguji beberapa model sebelum penerapan penuh pada 2025. Model ibu-ibu PKK ini sangat bagus dan bisa menjadi salah satu pilihan utama,” imbuhnya.

Beberapa model lain yang sedang disiapkan Pemprov Bali diantaranya seperti menggandeng komite sekolah atau pihak ketiga. Model-model ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Bali sebelum program ini diterapkan. Selain di Buleleng, Pemprov Bali rencana mengadakan uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di Bangli, Gianyar dan Denpasar dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi bakal menghapus pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam waktu dekat.

Keputusan tersebut telah disepakati dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni menteri dalam negeri (Mendagri), menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta menteri pekerjaan umum (PU) yang ditandatangani pada hari ini, Senin (25/11/2024).

Secara terperinci, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan implementasi penghapusan BPHTB diharapkan dapat mulai berlaku pada Desember 2024 usai kepala daerah mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan penghapusan BPHTB lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Sesuai arah Pak Presiden. Ya mohon doanya. Perkada [ditargetkan] selesai bulan Desember dan bisa dilaksanakan langsung [penghapusan BPHTB] pada Desember,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa keputusan penghapusan pengenaan BPHTB itu dilakukan guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program 3 juta rumah itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil.

Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Khusus untuk wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang berpenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

Sementara untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

Tito menuturkan, dengan adanya kebijakan ini maka potensi penghematan yang bakal dirasakan masyarakat dapat mencapai Rp10 juta.

Perinciannya, pembebasan biaya BPHTB sekitar Rp6,25 juta untuk rumah subsidi dan pemangkasan retribusi PBG sebesar Rp4,32 juta.

“Kalau BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 [rumah subsidi] lebih kurang Rp6,25 juta. Kemudian untuk PBG itu akan berkurang sebanyak Rp4,32 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat dikurangi sekitar Rp10 juta,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Khusus untul wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang beroenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

Sementata untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

"Ditambah lagi ada kriteria luas bangunannya. Luas bangunan ini maksudnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bebas BPHTB itu sebesar 36 meter persegi, kalau rumah sewadaya luas bangunan 48 meter persegi. Nah, itulah kriterianya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung program 3 juta rumah per tahun.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembiayaan program tersebut dilakukan melalui perbankan.

Namun, ekonom melihat ada peluang besar bagi multifinance untuk turut berperan dalam mempercepat pencapaian target tersebut, terutama dalam menjangkau masyarakat di segmen menengah ke bawah.

Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti peluang multifinance sebagai alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan.

Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan perbankan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.

Padahal pihak yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).

Multifinance memiliki potensi besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.

Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance agar tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi multifinance adalah keterbatasan likuiditas. Untuk itu, kerja sama antara multifinance dan perbankan bisa menjadi solusi strategis.

“Perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.

Huda mengatakan tidak perlu penempatan dana pemerintah, namun insentif mengenai aturan-aturan bisa dilakukan.

Sama seperti bank yang juga mendapatkan program serupa. Kebijakan ini bisa mencakup pengurangan batasan likuiditas multifinance yang mendukung pembiayaan ke segmen menengah ke bawah atau kemudahan akses likuiditas dari perbankan.

Skema KPR

Hingga saat ini, program perumahan rakyat sebagian besar didukung oleh perbankan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non-subsidi.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan hingga 2023, perbankan telah berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan lebih dari 1,2 juta rumah untuk masyarakat Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF turut memberikan pandangan.

Direktur Keuangan & Operasional SMF, Bonai Subiakto mengatalan bahwa semakin banyak penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), semakin luas pula akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.

“Multifinance membantu masyarakat, khususnya segmen yang belum terlayani perbankan, untuk mendapatkan akses pembiayaan guna memiliki rumah atau hunian yang lebih layak,” kata BonaiZ

SMF juga menyediakan skema pembiayaan khusus berupa refinancing bagi multifinance atas portofolio kredit perumahan yang mereka salurkan. Hingga September 2024, SMF telah menyalurkan Rp102,7 triliun kepada lembaga keuangan, termasuk Rp4,4 triliun kepada multifinance.

Dengan dukungan SMF melalui skema ini, multifinance diharapkan dapat lebih optimal dalam menjangkau segmen masyarakat yang sulit diakses perbankan, sehingga mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance yang mulai masuk ke pembiayaan perumahan tahun ini melihat bahwa program 3 juta rumah masih menjadi ranah perbankan saat ini.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono karena program tersebut masih bersifat jangka panjang.

Sementara BFI Finance, meskipun sudah masuk ranah ke pembiayaan rumah, tetapi ranahnya masih jangka pendek.

“Untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang, biasanya ini menjadi ranahnya bank, bukan di perusahaan pembiayaan. Tentunya apabila ada program yang cocok, dan ada insentif yang diberikan pemerintah, tentunya BFI Finance akan siap mendukung,” kata Sudjono dalam Public Expose 2024 yang digelar secara daring pada Kamis (21/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut sebanyak 30 tower rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa 30 rusun tersebut dapat mulai fungsional pada tahun ini.

“Sebagian selesai tahun ini 30 tower,” jelasnya saat ditemui di lokasi Hunian Tetap (Huntap) III Babakan Karet, Cianjur Kamis (21/11/2024).

Adapun, konstruksi rusun ASN itu mundur dari target yang ditetapkan. Di mana, semula pemerintah menargetkan sebanyak 47 rusun ASN di IKN dapat rampung sepenuhnya pada 2024.

Iwan menjelaskan, konstruksi yang tak berjalan sesuai target itu terjadi lantaran sempat tertunda oleh adanya persiapan dan pelaksanaan seremoni HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

“Secara fungsional tahun ini [harusnya sudah selesai 47 tower]. Tapi secara konstruksi dan macam-macamnya karena kemarin ada penundaan dan sebagainya, penggunaan dan sebagainya [jadi tertunda],” tambahnya.

Lebih rinci, pada 2025 Kementerian PKP bakal melanjutkan sebanyak 21 tower rusun ASN dan Hankam di IKN.

“Tahun depan tambah 4 lagi kan untuk hunian TNI tambah 4 [dari semula sisa 17 tower] lagi sudah nambah kontrak [jadi total menjadi 51 tower ASN dan Hankam],” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP menjelaskan bahwa pembangunan 47 Tower Rusun ASN dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Di mana, saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sebesar 78,88% dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Perinciannya, enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02%.

Kemudian, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53%. Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34%, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83%.

Terakhir yakni ada Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres konstruksi saat ini telah mencapai 82,2%.

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung dan Rano Karno, Chico Hakim menyayangkan pernyataan Menteri Perumahan Maruarar Sirait, bicara hal sensitif suku agama dan ras (SARA) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Menurutnya, di tengah-tengah masa kampanye, di mana pasangan calon (paslon) sangat menghindari dan mengingatkan pada pendukung untuk menjauhkan hal-hal yang bisa menyinggung SARA. Namun, tindakan tercela itu justru dilakukan Maruarar Sirait.

“Sayang sekali pejabat negara membawa politik identitas di Pilkada Jakarta. Ini sangat kami sayangkan,” kata Chico Hakim kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

Chico mengatakan, pada saat semua unsur kekuatan peserta Pilkada Jakarta 2024 berkampanye tanpa membeda-bedakan antara suku agama ras, tetapi pernyataan SARA justru datang dari seorang pejabat negara.

“Harapan kami pernyataan pejabat ini tidak mengganggu keharmonisan antar umat beragama, baik mayoritas maupun minoritas. Sehingga kampanye dan pemilu ini bisa berlangsung damai sampai akhir tanpa ada polarisasi,” ujarnya.

Selain menyayangkan pernyataan SARA yang dilontarkan Maruarar Sirait, Chico juga mengimbau kepada semua pihak siapa pun itu, termasuk para pejabat negara khususnya, untuk menghindari hal-hal yang bisa memecah belah bangsa.

“Kami juga berharap Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung juga jujur dan adil. Harapan ini juga kami tujukan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintahan agar dapat bersikap netral, tidak memihak pada siapa pun juga calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta,” pungkas Chico Hakim.

Bisnis.com, JAKARTA - Program makan bergizi gratis pemerintah kini sedang dalam masa uji coba di beberapa daerah sebelum diimplentasikan dengan jadwal tahun depan.

Seperti diketahui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi program yang dilangsungkan pada pemerintahan Kabinet Merah Putih yang akan dimulai Januari 2025.

Prioritas penerima makan bergizi gratis yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah. Saat ini TP-PKK Papua Tengah memilih menjalankan program sarapan sehat dengan sejumlah alasan, karena dengan sarapan sehat, anak cenderung lebih fokus dan memiliki daya ingat yang lebih baik.

Melalui sarapan sehat yang teratur dapat membantu mengatur berat badan anak, meningkatkan daya tahan tubuh anak, serta membuat anak lebih ceria dan bersemangat.

Program MBG telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target pencapaian pada tahun 2025 mencakup 5.000 satuan pelayanan. Program ini akan diujicobakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di 102 satuan pelayanan di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.

Berikut beberapa wilayah yang sudah menjalankan uji coba makan gratis

1. Papua Tengah

Salah satu lokasi yang menjadi uji coba yakni Provinsi Papua Tengah. Sejak awal November 2024 murid dan guru tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar mengikuti uji program Sarapan Sehat Bergizi.

Dilansir dari Antara, menurut Pejabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Tengah Yosina Anwar Damanik penerima program ini mencapai 2.706 anak dari 3.300 paket yang disediakan selama 31 hari.

“Program Sarapan Sehat Bergizi tidak saja ke anak didik tetapi juga menyasar para guru. Dari 19 sekolah yang menjadi uji program ini, ada 15 Taman Kanak-kanak dan PAUD berikut empat Sekolah Dasar,” ujar Yosina.

Yosina menuturkan program yang diluncurkan pada 4 November ini setiap harinya memberikan susu, air mineral, dua jenis kue terbuat dari roti dan olahan pangan lokal, bubur kacang hijau, dan telur rebus secara bergantian, dan melibatkan tim ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Nabire sebagai penasihat sekaligus pengawas penyediaan dan pendistribusian sarapan sehat bergizi.

Dia juga menuturkan program sarapan sehat bergizi adalah implementasi 10 program pokok PKK, khususnya pada program pengembangan keluarga, di mana salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pemenuhan gizi seimbang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk juga ikut langsung melakukan kunjungan pada Selasa (12/11) ke TK/PAUD dan SD Filadelfia Nabire.

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk berpesan tentang multi player effect dari program ini sehingga dapat memberikan efek yang luas bagi masyarakat melalui pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra pemasok dan tentu saja penggunaan makanan yang berbahan lokal.

Beliau mengharapkan program ini dapat dilanjutkan oleh program nasional tahun depan sehingga mendorong terciptanya generasi emas khususnya anak-anak Papua di Papua Tengah,” tuturnya.

Dikutip dari akun instagramnya, Wamendagri Ribka Haluk juga mengunjungi SD YPPGI NAPUA pekan lalu dan mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

"Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Tanah Papua," tulisnya.

2. Tangerang

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sejak Agustus 2024.

Saat ini, sebanyak 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024. Adapun Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang menargetkan 99 sekolah tingkat SD dan SMP mendapatkan program MBG hingga akhir November 2024.

Hingga akhir November 2024, dilansir dari Indonesia.go.id, target sasaran 99 sekolah dan 70 ribuan siswa menikmati program ini. Tata kelola yang semakin baik, gramasi yang semakin pas, dan cita rasa yang juga semakin disukai anak-anak Kota Tangerang.

Dilansir dari laman resmi pemkot Tangerang, penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin menuturkan, pelaksanaan uji coba baru saja direalisasikan dengan menyasar 3.165 siswa di lima sekolah terpilih, yakni SDN Sukasari 4, SDN Sukasari 5, SMPN 4 Kota Tangerang, SDIT Asy-Syukriyyah, dan SMPIT Asy-Syukriyyah.

3. Bangka Barat

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Gelar Uji Coba Makan Bergizi Gratis serentak di 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis, 21 November 2024

6 Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdiri dari SD 18 Mentok, SD Negeri 9 Simpang Teritip, SD Negeri 16 Jebus, SD Negeri 16 Paritiga, SD Negeri 11 Kelapa dan SD Negeri 1 Tempilang.

4. Kabupaten Bogor

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) lakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis yang berlangsung di SDN 1 Pakansari Cibinong.

Pelaksanaan uji coba ditinjau langsung oleh Pj Bupati Bogor Bachril Bakri bersama jajaran Komisi IX DPR RI, di SDN Nanggewer 01 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Politkus Gerindra Maruarar Sirait menyinggung PDI Perjuangan (PDIP) dan Anies Baswedan saat memberikan sambutan di kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil – Suswono (RIDO).

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan hanya RIDO yang didukung penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Dia lantas membandingkan Pramono Anung – Rano Karno yang didukung PDIP dan Anies Baswedan.

“Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies, atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas, setuju?” ujarnya dalam kampanye akbar RIDO di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga mengaku tidak ambil pusing bila calon lain mendapat dukungan dari beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Anies Baswedan. Sebab, kata Ara, RIDO turut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh selain Jokowi, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia tak luput menjanjikan bahwa jika RIDO terpilih sebagai nakhoda provinsi DKI Jakarta, maka anggaran dari pemerintah pusat diklaim bakal melimpah.

“Kalau presidennya Pak Prabowo, gubernurnya Ridwan Kamil, partai koalisinya solid, akan bagus untuk warga Jakarta. Anggaran dari pusat bisa semakin banyak,” ucapnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dukungan dari para tokoh, partai politik, relawan, organisasi masyarakat, dan masyarakat Jakarta sudah sangat jelas.

Dalam hari terakhir kampanye, Ridwan Kamil atau biasa disapa RK kembali mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih dan mencoblos paslon nomor urut 01. Dia pun berjanji bakal menghadirkan Jakarta sebagai kota yang menjunjung keadilan, serta memastikan seluruh masyarakat hidup bahagia dan sejahtera.

“Jangan lupa, tanggal 27 nanti, coblos nomor satu, coblos yang ada monasnya. Enggak usah lihat yang lain,” ucap Ridwan Kamil.

Kampanye akbar merupakan agenda politik terakhir dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Selepas kampanye akbar, masa tenang akan diberlakukan pada 24 hingga 26 November dan waktu pemilihan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

Konten Premium

Rekomendasi dan Sentimen Seputar Saham Harita Nickel (NCKL)

Produksi Batu Bara Lampaui Target 2024, ADRO Ungguli BYAN, GEMS, PTBA, INDY dan ITMG

Taruhan Besar di Saham Adaro Minerals (ADMR)

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait mengaku yakin perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono bisa mengungguli paslon lainnya di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Maruarar mengaku tidak khawatir terhadap elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono yang beda tipis dibandingkan paslon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Ara tersebut, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) bisa membuat elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono semakin melesat meninggalkan Pramono-Rano.

Terlebih, menurut Ara, pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto lebih banyak jika dibandingkan pendukung PDI Perjuangan maupun Anies Baswedan di DKI Jakarta

"Pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sangat besar di Jakarta," kata Ara di Jakarta, Jumat (22/11).

Ara menjelaskan bahwa pendukung Jokowi di wilayah Jakarta sangat besar sehingga Jokowi pernah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, menurut Ara, pendukung Prabowo Subianto juga tidak kalah besar. Maka dari itu, Ara optimistis endorse dari Jokowi dan Prabowo ke pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono bisa mendorong elektabilitasnya di Jakarta.

"Saya juga yakin pendukung Jokowi dan Prabowo lebih besar daripada pendukung Anies dan pendukung PDI Perjuangan ya," katanya.

Ara berpandangan bergabungnya Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan dinilai tidak tepat, karena pendukung keduanya memiliki ideologi bersebrangan.

Bahkan, Ara memprediksi bergabungnya Anies Baswedan dengan PDI-Perjuangan bisa menurunkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno.

"Pelan-pelan suara pendukung Pramono-Rano bisa tergerus nanti," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto turut menawarkan investasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga pembangunan 3 juta rumah selama lawatannya ke 5 negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan bahwa suntikan dana untuk IKN masuk dalam pembahasan Prabowo pada kunjungan kerjanya selama dua pekan itu.

Selain mempromosikan sektor infrastruktur, Presiden Ke-8 RI itu juga disebut menyinggung bidang energi baru terbarukan. Hal ini disampaikannya usai menemai Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Ya, itu ikut yang kami sampaikan juga, kesempatan untuk berinvestasi di IKN, itu kami sampaikan juga, terutama di bidang infrastrukturnya dan juga di bidang renewable energy,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Selain IKN, Rosan melanjutkan, Prabowo juga membahas proyek tanggul raksasa atau Great Giant Sea Wall yang ditargetkan bisa digarap oleh pengusaha swasta.

“Beliau [Prabowo] menyampaikan bahwa harapannya justru private sector lah, dunia usaha lah, yang mengambil peran yang tinggi untuk semua pekerjaan yang ada,” ucapnya.

Termasuk, kata Rosan program pembangunan 3 juta rumah beserta potensinya terhadap calon penanam modal dari The Black Country atau Negara Hitam itu.

Dia menjelaskan bahwa target pemerintah adalah akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya, dalam waktu 10 tahun ke depan.

“Jadi itu juga target dan juga itu adalah opportunity, bagaimana para investor juga bisa berpartisipasi dengan tentunya dengan affordable, dengan cost yang efisien, dan kita akan memfasilitasi itu secara transparan, terbuka, dan juga dengan kebenaran yang sangat-sangat tinggi,” pungkas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG.

Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan poyensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

Berikut sejumlah Negara yang mendukung Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

• China

Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di luar tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun antara China dengan Indonesia, pemerintah Negeri Tirai Bambu juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis.

Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

• Amerika Serikat

Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Apalabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

“Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

Agricultural Conselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Lisa Ahramjian menyebut bahwa Negeri Paman Sam memiliki sejarah panjang dalam program makan gratis untuk siswa sekolah. Dia mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dan berbagi pengalaman terkait penerapan program makan bergizi gratis jika diminta.

Ahramjian tidak menjawab terkait kemungkinan AS untuk berinvestasi secara langsung ke program makan bergizi gratis ini. Namun, dia mengatakan, Proyek Pendidikan AS-Indonesia yang telah diluncurkan akan menjadi salah satu bentuk dukungan terbesar AS kepada Indonesia dalam program makan bergizi gratis

"Saya pikir akan sangat membantu jika kami memahami dukungan apa yang ingin mereka [Indonesia] dapatkan dari sisi teknis, perspektif kebijakan, atau bagaimana AS telah menyiapkan program makanan sekolah dan apa yang telah kami pelajari selama beberapa dekade terakhir. Jadi, saya pikir itulah yang terbaik," ujar Ahramjian dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024)

• Brasil

Presiden Prabowo Subianto akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

Sekadar informasi, Brazil pun sudah memulai program tersebut. Dilansir dari situs resmi G20, program itu telah dibiayai dengan dana US$980 juta (atau setara lebih dari Rp15 triliun).

Kebijakan itu menjamin 10 miliar porsi makan gratis setiap tahunnya untuk 154.000 sekolah di negara Samba tersebut.

"Saya telah meminta tim saya untuk mengatur dengan Duta Besar RI untuk Brazil, saya ingin mengirim tim untuk mempelajari program makan bergizi untuk anak sekolah," paparnya.

• Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

"Kemarin dari China, kemudian Prancis juga mendukung meal program, juga mengenai produksi susu. Mereka juga mengapresiasi," ungkap Politisi Partai Golkar itu.

• Inggris

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Kami membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan dan juga ingin mencari cara serta bentuk untuk membantu kita," ucap Prabowo dalam siaran resminya.