Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah di tengah lahan yang makin terbatas. Pasalnya, banyaknya lahan sawah yang susut dan beralih fungsi menjadi lahan perumahan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di 2024 diproyeksikan mencapai 10,04 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,2 juta.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyusutan lahan sawah yang mencapai puluhan ribu hektare dalam beberapa tahun terakhir.

"Penyusutan lahan sawah yang mencapai 79.607 hektare dalam lima tahun terakhir adalah ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional," ujarnya dikutip Rabu (30/4/2025).

Pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dengan beberapa fokus utama. Pemerintah akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan nasional.

Kemudian, pemerintah akan melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan di lapangan untuk 8 provinsi yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi (LSD). Adapun usulan LSD 12 provinsi yang telah dibahas dan dikaji kementerian, badan, dan lembaga terkait pada 2024 akan segera ditetapkan sebagai kebijakan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan tahun 2027.

Selain itu, pemerintah juga akan menyelaraskan kebijakan LSD dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) agar lebih efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Untuk mendorong partisipasi aktif dari petani dan pemilik lahan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi mereka guna mengurangi laju perubahan alih fungsi lahan pertanian.

Pemerintah daerah juga akan diberikan insentif melalui skema dana alokasi khusus (DAK) berdasarkan pencapaian target produksi pangan dan perlindungan lahan sawah. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap usulan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah khususnya pada perubahan fungsi lahan sawah yang dilindungi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan mengacu pada LSD yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Perhatian juga untuk para pemerintah daerah betul-betul diminta kerjasamanya agar tidak merubah atau mengalihfungsikan sawah-sawah menjadi penggunaan lain," kata Zulkifli.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan lahan sawah seluas 100.000 hektare hingga 150.000 hektare beralih fungsi menjadi perumahan setiap tahun

Menurutnya, terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi program 3 juta rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," ucapnya.

Menurutnya, apabila ingin mendukung program 3 juta rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian. Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan

Kementerian ATR/BPN membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi. Pihaknya memiliki peta data lahan baku sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum terupdate dengan kondisi di lapangan.

Pihaknya tak menampik banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai LSD.

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan, LSD menyisakan sekitar 92% hingga 93% dari LBS, jadi sekitar 7% sudah hilang," tuturnya.

Di sisi lain, terdapat LP2B yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya. Dari pemetaan, terdapat nilai LBS sebesar 100% lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93%.

"Nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87% dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan kosong yang bisa dimanfaatkan tetapi tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare," terangnya.

Dia menegaskan lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan termasuk lahan yang termasuk LSD. Jika terlanjur membeli lahan sawah, maka pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B. Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," ujar Nusron.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," katanya.

Pihaknya tak menampik kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas. Namun, masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan produksi pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," ucap Maruarar.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

Adapun para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

KEPASTIAN LAHAN

Terpisah, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo menuturkan aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan sangat memberatkan dan menghambat pengembang.

Pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

Dia berharap pemerintah memberikan kepastian lahan untuk program 3 juta rumah termasuk rumah bersubsidi.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," tuturnya kepada Bisnis.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Namun demikian, salah satu kendala di industri properti khususnya segmen rumah subsidi terkait aturan LSD. Hal ini karena aturan LSD membuat investasi pengembang terkait lahan menjadi tidak jelas karena ada beberapa pengembang yang sudah mendapatkan izin ternyata terganjal aturan ini.

Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mngatakan untuk area sawah yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sepanjang perutukan sawah memang harus dipertahankan. Terlebih dengan target swasembada pangan.

Menurutnya, yang terpenting konsistensi RTRWnya harus sesuai aturan dan tidak berubah-ubah serta revisi harus per periodik.

"Pemerintah harus memberikan kepastian lahan untuk pengembang agar tidak menggunakan lahan sawah," ujarnya kepada Bisnis.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menuturkan lahan bekas sawah seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

"Tanah sawah memang nggak bagus. Secara fisiknya tanah sawah nggak bagus. Air tanahnya nggak bagus. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun," ucapnya kepada Bisnis.

Namun, Ali memahami alasan mengapa tanah bekas sawah tetap diminati adalah karena kebutuhan lahan yang meningkat dan harganya yang lebih terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berharap skema pembiayaan hunian menggunakan model sewa beli atau rent to own (RTO) bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan RTO bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan hunian bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang non-fixed income seperti freelancer untuk bisa memiliki unit hunian.

"Oleh karena itu, solusi ini merupakan bagian dari penyelesaian kita menuju tiga juta rumah. Tiga juta rumah tidak dibangun pemerintah semua. Kalau dibangun pemerintah semua, bisa dihitung berapa alokasi dana yang harus disiapkan pemerintah. Ini merupakan program kolaborasi antarpihak," kata Haryo saat ditemui di Adhi Tower, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Sebagai langkah konkret pemerintah dalam menyediakan alternatif pembiayaan rumah, perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, telah menandatangani MoU kerja sama RTO dengan PT Adhi Persada Properti (APP) dan PT Adhi Commuter Properti (ADCP) sebagai pihak pengembang.

Saat ini, SMF sedang mengajak dan menyosialisasikan skema RTO kepada lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, dan diharapkan skema ini bisa berjalan pada kuartal II 2025.

Sementara di sisi lain, Kementerian PKP sudah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan model pembiayaan RTO untuk hunian ini sudah memiliki landasan hukum dan pihak penyelenggara telah mematuhi ketentuan OJK.

"Dalam konteks ini, di RTO ada risiko yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Kita perlu pastikan dari sisi agregator, mereka punya riwayat yang baik. Lalu dari sisi lembaga keuangan, pastikan lembaga tersebut mampu menyelesaikan kewajibannya hingga akhir. Jangan sampai di tengah jalan ada persoalan, dan ini menjadi masalah bagi semua pihak termasuk calon pemilik rumah," pungkasnya.

Adapun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, masih terdapat backlog rumah sebanyak 9,9 juta rumah tangga, di mana dari jumlah tersebut sebesar 47% merupakan masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau non-fixed income.

Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendukung penuh perumahan perdesaan untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan Dony saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat Eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

Salah satu agenda yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 Provinsi tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan stakeholders yang dinilai berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru akan berjalan optimal mulai tahun 2026 mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya yakni Presiden Joko Widodo.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini.

“Ini saatnya daerah menyiapkan langkah konkret untuk menyerap anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat nantinya,” tegasnya.

Dony juga mendukung pelaksanaan Rakortek sebagai upaya mencapai arah pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat perdesaan.

“Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Sumedang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Hunian yang sehat, dengan sanitasi yang baik, menjadi pondasi tumbuhnya keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang unggul,” ungkapnya.

Bupati Dony berharap melalui Rakortek terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menyebut Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) turut berkontribusi mendukung program 3 Juta Rumah di wilayah pedesaan.

Fahri menjelaskan, pemerintah bakal melakukan renovasi sebanyak 1 juta rumah di pedesaan. Di mana, dukungan pendanaannya salah satunya bakal berasal dari Kopdes Merah Putih.

“Presiden meminta kita membentuk 80.000 koperasi. Salah satunya nanti menjadi koperasi perumahan. Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualismenya berkurang, kegotong royongannya bertambah,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Sayangnya, Fahri tidak merinci secara pasti berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi 1 rumah.

Akan tetapi, dia memproyeksi bahwa untuk merealisasikan program renovasi 1 juta rumah di desa itu diperlukan biaya setara dengan anggaran FLPP tahun ini yakni sebesar Rp28,2 triliun.

“Jadi di desa itu aktivitasnya adalah Koperasi, Bumdes, dan UKM. Sementara di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal itu nanti silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mencanangkan pembentukan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih.

Bahkan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengklaim dirinya telah menghitung secara kasar terkait keuntungan yang bisa dikantongi 80.000 KopDes tersebut bakal mencapai Rp1 miliar per tahun.

Apabila berjalan mulus, menurut perhitungannya, nantinya setiap KopDes Merah Putih bisa meraup untung sekitar Rp1 miliar per tahun.

“Orang saya pernah hitung, sebenarnya hitungan kasar saya, satu KopDes itu bisa untung Rp1 miliar per tahun. Jadi setahun bisa Rp80 triliun seluruh KopDes. Orang bisnisnya monopoli dan captive market, masa enggak untung?” ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Tak hanya itu, Budi Arie juga optimistis keberadaan 80.000 KopDes ini akan menjadi investasi sosial di desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang membangun kawasan perumahan yang ramah lingkungan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya mendukung proyek percontohan ekosistem hijau dalam pembangunan perumahan. Dia mendorong perumahan ramah lingkungan dan ramah bagi penghuninya.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penghuni Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun menggunakan teknologi bata interlock presisi oleh ekosistem perumahan dan ramah lingkungan serta proses pengerjaannya cepat serta tahan gempa.

"Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan wujud nyata semangat ekosistem perumahan yang bekerja secara superteam untuk membangun hunian layak berkualitas bagi rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri namun harus bekerja sebagai tim bersama mitra kerja. Pembangunannya berada di atas lahan Badan Bank Tanah dan mendapat dukungan penuh dari Semen Indonesia Gresik (SIG), Kementerian PKP, SMF, BTN, Pemkab Kendal dan BP Tapera.

Adapun pembangunan kawasan perumahan Bumi Svarga Asri dilaksanakan oleh PT. Asatu Realty di lokasi Margosari, Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedangkan tipenya adalah 30/60 dan memiliki berbagai prasarana dan sarana serta utilitas pendukung yang baik.

Beberapa keunggulan pembangunan rumah menggunakan bata interlock presisi adalah prosesnya cepat dan hemat. Waktu penyelesaikan rumah tipe 36 hanya dalam waktu 21 - 30 hari dan lebih cepat 2x dari cara biasa, lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas serta lolos uji sertifikasi dan SNI, kuat dan tahan gempa.

"Rumah ramah lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan termasuk memiliki biopori. Ini saatnya yang tepat bagi rakyat jika ingin memiliki rumah bersubsidi dan kami harap pengembang perumahan ini bertanggung jawab apabila ada keluhan dan aduan dari warga," katanya.

Adanya hunian yang berkualitas serta dukungan pengembang dengan reputasi yang baik serta peraturan dari pemerintah daerah setempat diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi untuk rumah pertamanya.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah untuk tidak sekedar mengeluarkan ijin prinsip pembangunan rumah. Namun juga harus melihat track record pengembang sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tertipu oleh pengembang yang hanya mengumbar janji dan menjual leaflet tetapitidak membangun rumah bersubsidi berkualitas.

"Untuk mewujudkan rumah bersubsidi berkualitas kuncinya adalah Pemda jangan hanya melihat syarat lahan, mengeluarkan ijin prinsip pembangun perumahan tapi juga harus cek kualitas track record atau reputasi pengembang. Jangan sampai rakyat hanya membeli rumah dengan iming-iming harga murah dan leaflet saja dan kita sebagai pemerintah harus bisa melindungi rakyat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan.

“Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan progres keterlibatan industri asuransi dalam program pritoritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dan program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program tersebut. Termasuk melihat peluang dukungan industri asuransi nasional atas risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini.

"Misalnya pada program 3 juta rumah, OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum dan juga reasuransi," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (27/4/2025).

Nantinya, sambung Ogi, konsorsium ini akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran dan lain-lain.

Sedangkan pada program makan bergizi gratis, Ogi menjelaskan bahwa industri asuransi dapat berperan pada fase produksi pangan melalui asuransi pertanian, proteksi pada tahap pengolahan dan distribusi misalnya proteksi terhadap risiko pembiayaan bagi UMKM yang terlibat.

Contoh lainnya, asuransi bisa memberikan proteksi terhadap risiko kecelakaan pada distribusi makanan bergizi, sampai dengan risiko-risiko khusus misalnya terkait dengan food poisoning yang mungkin saja terjadi.

Secara produk, Ogi menjelaskan bahwa pada dasarnya keseluruhan produk-produk dalam usulan tersebut sudah tersedia di industri asuransi. Industri asuransi juga sudah dianggap siap.

"Apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah, misalnya terkait dengan subsidi premi maupun insentif," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah di Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti dua pilar utama dalam pelaksanaan program MBG, yaitu aspek higienitas dan kandungan gizi makanan.

Selain itu Wamendagri Bima Arya menyinggung dampak ekonomi lokal dengan pelibatan pelaku usaha daerah sebagai vendor MBG.

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Yang kedua itu harus membelikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini, jadi supplier-nya juga harus di sini semuanya pengusaha katering dan sebagainya," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Balikpapan, Jumat (25/4/2025).

Bima menambahkan, penyajian makanan harus dilakukan secara higienis mulai dari proses pengolahan hingga waktu penyajian. Menurutnya, kandungan gizi dalam setiap porsi makanan harus menjadi perhatian utama.

Hal ini dinilai menjadi indikator keberhasilan program yang menargetkan peningkatan kualitas kesehatan dan daya pikir anak-anak Indonesia.

Bima menyebut pentingnya tata kelola yang transparan dan profesional. Menurut Bima seluruh kepala daerah wajib terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.

"Ada penyimpangan atau hal yang tidak sesuai, ya sampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, kepala daerahnya harus menindaklanjuti, jadi harus dilakukan proses evaluasi terus-menerus," sebutnya.

Bima menuturkan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, meski masih dalam tahap awal.

"Yang awal-awal ini saya kira cukup baik. Di setiap provinsi sudah mulai ada percontohan (yang bisa jadi rujukan)," katanya.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Hukum menyebut kini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah membangun serta memperoleh rumah.

Pasalnya, Kemenkum sudah harmonisasi rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman nomor 5/2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Jadi telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” tuturnya di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa ada tiga poin penting yang dibahas dalam rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman tersebut.

Pertama itu adalah pencantuman besaran penghasilan, kedua pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam BAB tersendiri dan terakhir yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang dan perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, kemudian persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Dia berharap terbitnya peraturan ini dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat MBR.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu fungsi dari Kemenkum yang dijalankan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan agar menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap pengembang butuh dukungan regulasi pertanahan yang mengatur perizinan pembangunan area pemukiman untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan perizinan pertanahan itu diperlukan guna melakukan percepatan realisasi program strategis 3 juta rumah.

“Apa kebijakan yang dibutuhkan agar program ini jalan? Sehingga apa saja itu jelas, membutuhkan 4 kebijakan, yang pertama adalah mengenai pertanahan,” jelasnya dalam agenda Halalbihalal Keluarga Besar REI di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menjelaskan, pemerintah perlu segera melakukan akselerasi dalam penerbitan sertifikat lahan dan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung.

Kedua, REI juga meminta agar pemerintah segera merampungkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memperjelas area mana saja yang dapat dibangun kawasan permukiman.

Ketiga, Ketua Umum REI itu juga menyebut perlu dukungan likuiditas dari industri keuangan untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

“Yang keempat adalah kebijakan pengawasan. Kita masukkan ke sana yang terakhir ini bagian dari, jangan sampai ini menjadi konten akhirnya kemana-mana,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

“Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

Meski demikian, tanah-tanah yang siap dieksekusi itu tak bisa sepenuhnya digunakan untuk area permukiman saja. Pasalnya, lahan itu juga perlu untuk dialokasikan guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo lainnya, salah satunya swasembada pangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis masih menunjukan sejumlah catatan dalam pelaksanaanya selama hampir 4 bulan sejak diluncurkan awal tahun.

Beberapa permasalahan mulai muncul ketika kurangnya antisipasi dari pemerintah mulai dari sejumlah mitra dapur makan bergizi gratis yang tidak dibayar hingga kejadian keracunan massal para siswa.

Peristiwa keracunan massal para siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis sebetulnya sudah pernah terjadi pada Januari 2025, tidak lama setelah program tersebut diluncurkan.

Sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis yang disajikan.

Namun, kejadian keracunan massal siswa kembali terulang. Kali ini peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis menimpa puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya mengatakan total korban keracunan dari dua sekolah, yakni MAN I Cianjur dan SMP PGRI I Cianjur , mndapat perawatan di RSUD Sayang dan Bhayangkara Cianjur sebanyak 79 orang.

"Total 79 siswa terdiri atas siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang. Saat ini, seluruhnya sudah pulang ke rumah masing-masing dan tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat," katanya dilansir dari Antara, Rabu (23/4/2025).

Kondisi puluhan siswa tersebut terus membaik sehingga diperbolehkan pulang. Namun, selama pemulihan mereka tetap mendapat pengawasan dan kunjungan dari tenaga kesehatan guna memastikan kondisi kesehatannya kembali normal dan dapat beraktivitas seperti semula.

Pihak Dinas Kesehatan, tutur dia, sudah memberikan data ke masing-masing puskesmas terkait siswa yang mengalami keracunan, sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan setiap harinya guna mengantisipasi gejala lain setelah mendapat perawatan.

"Saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan dan muntahan untuk memastikan penyebab keracunan dibantu tim dari dinkes provinsi. Harapan kami dalam beberapa pekan ke depan dapat keluar hasilnya," kata dia.

Mitra Dapur Gulung Tikar

Salah satu mitra dapur MBG yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan tutup. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan dapur yang tutup, Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta manajemen Lippo Group untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diadukan konsumen Meikarta dalam kurun 3 bulan ke depan atau selambat-lambatnya Juli 2025.

Ara menjelaskan, aduan tersebut ditampung lewat layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung sebanyak 102 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp26,85 miliar. Sejalan dengan hal itu, Ara meminta agar manajemen Lippo Group dapat menindaklanjuti aduan 102 konsumen Meikarta paling lambat Juli 2025.

“Boleh gak saya minta waktunya 3 bulan cukup? Berarti 23 Juli 2025,” tanya Ara kepada CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menanggapi hal itu, CEO Lippo Group, James Riady memastikan penyelesaian ganti rugi sebesar Rp26,85 miliar dapat rampung sebelum Juli. Pasalnya, tambah James, pada dasarnya PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memiliki likuiditas yang cukup untuk merampungkan proyek Meikarta.

“Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, ya jadi tolong kalau bisa jangan berlarut. Lebih cepat lebih baik, jadi kuncinya adalah dokumen [konsumen] lengkap,” ujarnya.

Pada saat yang sama, James juga melayangkan rasa keberatan usai Menteri PKP menyebut bakal turun gunung membayarkan cicilan para konsumen menggunakan uang pribadinya. James berpandangan, upaya itu hanya akan menimbulkan spekulasi bahwa proyek Meikarta kekurangan likuiditas.

“Saya izin kalau Bapak sampai keluarkan uang, itu kan berarti [seolah-olah] Meikarta-nya kasihan, seperti yang tidak bisa survive,” ucap James.

Pada saat yang sama, James juga meyakinkan Menteri PKP terkait dengan kesanggupan Lippo Karawaci merampungkan proyek tersebut.

Pasalnya, dia mengaku hingga saat ini pembangunan terus berlanjut. Bahkan, Lippo Group memastikan telah menyalurkan 16.000 unit apartemen kepada konsumen.

“Saya juga tanya apakah mereka [LPKR] memiliki keuangan untuk menyelesaikan semua, karena mereka tidak ada satu sen pun utang. Jadi, mungkin ini juga memberikan satu background, saya juga sudah tanya kepada LPKR sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” pungkasnya.