Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait rencana pembentukan Kementerian Perumahan di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyatakan pihaknya belum melakukan pembahasan lanjutan mengenai rencana pembentukan Kementerian Perumahan.

Zainal Fatah juga menjelaskan belum mendapat kabar mengenai calon nama Menteri Perumahan. Akan tetapi, Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini telah menunjuk sang adik yakni Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Satgas Perumahan.

“Belum tahu. Saya belum tahu mungkin dengan pimpinan yang lain [sudah melakukan pembicaraan], tapi saya belum tahu,” kata Zainal saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (2/9/2024).

Sekjen PUPR itu menegaskan bahwa rencana pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan baru akan diketahui kepastiannya setelah Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Setelah itu, Prabowo akan mengumumkan susunan kabinetnya.

Di sisi lain, di tengah adanya wacana pembentukan Kementerian Perumahan itu pagu indikatif Kementerian PUPR pada 2025 juga didesain menyusut menjadi Rp75,63 triliun. Padahal, pada 2024 pagu yang diterima Kementerian PUPR sebesar Rp146,98 triliun.

“Kita tidak tahu [dipangkas karena hendak ada pemecahan atau tidak], tetapi spirit yang disampaikan Pak Menteri [Basuki Hadimuljono] dulu waktu kabinet baru tahun 2014 angkanya ya kira-kira segitu juga, tapi umumnya biasanya anggaran itu minimal,” jelasnya.

Sebelumnya, Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, sempat mengatakan mendukung penuh pembangunan rumah rendah emisi yang bakal digunakan untuk membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto.

Hashim menjelaskan, komitmen gerakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

“Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” kata Hashim pada acara peluncuran Pilot Project Rumah Rendah Emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan agar Badan Gizi Nasional tidak berubah menjadi lembaga "superbody" atau tanpa pengawasan dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden terpilih 2024—2029, Prabowo Subianto.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti potensi risiko yang mungkin dihadapi Badan Gizi Nasional, mengingat anggaran besar yang akan dikelola untuk menjalankan program MBG di seluruh Indonesia. Media menekankan bahwa pengelolaan dana yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan inefisiensi yang signifikan.

"Ketika sebuah lembaga memegang dana dalam jumlah sangat besar, ada kecenderungan untuk menjadi 'superbody' yang dapat merusak, terutama dalam konteks inefisiensi yang risikonya sangat tinggi," ujar Media dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/8/2024).

Media juga mengingatkan contoh dari Amerika Serikat, di mana pemerintah federal sempat mengambil alih program pinjaman pendidikan (student loan) yang kemudian menjadi tidak efektif karena institusi tersebut tumbuh lebih besar dari bank. Akhirnya, pemerintah AS memutuskan untuk menyerahkan kembali program tersebut kepada pihak swasta. Media khawatir situasi serupa bisa terjadi pada pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional.

Untuk menghindari masalah tersebut, Celios menyarankan agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya terpusat di Badan Gizi Nasional. Sebaliknya, Media menyarankan pendekatan yang lebih desentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan institusi-institusi lokal, termasuk sekolah dan pemerintah daerah, dalam hal distribusi dan pembiayaan.

"Perlu melibatkan institusi di level terkecil, seperti sekolah dan pemerintah daerah, untuk mengelola distribusi dan pembiayaan program ini," jelas Media.

Lebih lanjut, dia menilai anggaran senilai Rp71 triliun tidak akan cukup untuk penyelenggaraan program MBG pada tahun depan. Apalagi, penyelenggaraan langsung dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Media khawatir Rp71 triliun banyak habis untuk gaji pegawai, koordinasi, hingga pembiayaan-pembiayaan teknis. Akhirnya, masyarakat hanya menerima sedikit porsi dari total anggaran tersebut.

"Saya khawatirnya kalau Ini dipaksakan, katanya [dimulai] Januari 2025, tapi dengan skema yang belum rapi ini bisa berpotensi untuk kita kehilangan potensi anggaran yang sangat signifikan," tutupnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional lewat Peraturan Presiden No. 83/2024. Pada Senin (19/8/2024), Jokowi juga melantik dosen IPB Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.

Usai dilantik, Dadan mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis disiapkan untuk terlaksana pada 2 Januari 2025. Meski sudah mengetahui penugasannya, Dadan mengaku Badan Gizi Nasional masih harus dimatangkan lebih lanjut.

Dia menyebut masih akan membahas ihwal struktur organisasi, lokasi kantor, peraturan serta pengangkatan para pejabat tinggi di badan itu. Dadan berharap menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pekanpertama Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada hari ini, Senin (19/8/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional dilakukan usai Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 83/2024 yang terbit dan diundangkan pada 15 Agustus 2024.

Adapun, pembentukan Badan Gizi Nasional ini yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Lembaga baru ini memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan tugasnya. Pertama, melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang, termasuk sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran gizi, promosi dan kerja sama, serta pemantauan gizi nasional.

Kedua, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sistem dan tata kelola, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Ketiga, memberikan pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Keempat, bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara yang berada di bawah wewenangnya. Kelima, badan ini juga akan memberikan dukungan substantif kepada seluruh organisasi terkait.

Badan Gizi Nasional juga akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan badan tersebut dan melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Profil Dadan Hindayana

Lantas, siapa itu Dadan Hindayana? Pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini pernah menempuh pendidikan Strata 1 di IPB dan lulus pada 1990. Dia kemudian menyelesaikan pendidikannya di Leibniz University Hannover dan University of Bonn di Jerman.

Tidak banyak informasi yang beredar mengenai Dadan. Melansir laman datadikti, Senin (19/8/2024), saat ini, Dadan merupakan dosen di Fakultas Pertanian, program studi Entomologi - S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan karya tulisnya kerap masuk dalam jurnal-jurnal ilmu pengetahuan.

Adapun, jabatan fungsional Dadan saat ini adalah sebagai lektor dan dosen tetap di IPB.

Untuk diketahui, Dadan Hindayana dilantik bersamaan dengan dua pejabat lainnya yang diangkat oleh Jokowi hari ini, yaitu Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Mengangkat masing-masing [...] Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," demikian bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Kemudian, dalam Keppres yang sama, Dadan dan para pejabat yang dilantik diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya setingkat menteri.

Selain itu, Jokowi juga melantik3 menteri baru yaitu yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Daftar menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik pada hari ini Senin (19/8/2024):

1. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM

2. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham

3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi

4. Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi

5. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

6. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo

7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM

Bisnis.com, JAKARTA - Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dadan Hindayana resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Senin (19/8/2024).

Dadan dilantik bersamaan dengan dua pejabat lainnya yang diangkat oleh Jokowi hari ini, yaitu Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Mengangkat masing-masing [...] Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," demikian bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Kemudian, dalam Keppres yang sama, Dadan dan para pejabat yang dilantik diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya setingkat menteri.

Dadan, dan dua pejabat negara lainnya itu lalu membacakan sumpah untuk setia kepada Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 serta menjalankan peraturan perundanng-undangan dengan selurus-lurusnya.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar ketiga pejabat tersebut mengikuti teks yang dibacakan presiden.

Untuk diketahui, Jokowi belum lama ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Perpres itu menjadi landasan hukum pembentukan lembaga baru tersebut.

Melansir laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Badan Gizi Nasional menyelenggarakan tujuh fungsi dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pemenuhan gizi nasional.

Salah satu poin yang diatur dalam perpres itu yakni ketentuan peralihan pada Pasal 55. Pada saat perpres itu mulai berlaku, maka pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres No.66/2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Adapun, Dadan memiliki latar belakang dosen pengajar di IPB University. Pria itu memegang gelar doktor. Dia juga diketahui merupakan Wakil Ketua 3 pada Persatuan Golf Alumni IPB.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan melantik sejumlah menteri dan pejabat baru menjelang lengser dari jabatannya pada Oktober 2024.

Ada tiga orang baru yang dilantik sebagai menteri, yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Daftar menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik pada hari ini Senin (19/8/2024):

1. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM

2. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham

3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi

4. Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi

5. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

6. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo

7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM