Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mempercepat penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Percepatan itu dilakukan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang digaungkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

"Implementasi PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel," ungkap Pejabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, dikutip Selasa (21/1/2015).

Teguh menuturkan bahwa, pihaknya telah memanfaatkan teknologi untuk mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial. Dengan integrasi tersebut, maka dikatakan mempermudah dan menyederhanakan pemrosesan PBG.

“Seluruh jenis PBG dapat diproses lebih cepat. Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam, setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon. Bahkan hari ini kita bisa selesaikan dalam waktu 17 hingga 30 menit," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pembebasan retribusi untuk perizinan PBG bagi MBR. Dia juga menghimbau kepada masyarakat Jakarta agar dapat mengurus perizinan dan nonperizinan secara mandiri, tanpa lewat pihak ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak awal Januari itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil," pungkas Prabowo.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai program MBG membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila cakupan penerima mencapai 82,9 juta.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Bahkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai program MBG dan food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuman strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Bisnis.com, PALEMBANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatra Selatan akan diperluas ke tujuh wilayah kabupaten/kota.

Ketujuh daerah tersebut meliputi Kota Pagar Alam, Prabumulih, Kabupaten Empat Lawang, PALI, Lahat, Muara Enim dan OKU Timur.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel, Evie Hadenli, mengatakan bahwa realisasi penambahan itu akan dimulai pada 3 Februari 2025 mendatang.

“PPJI sebagai mitra BGN (Badan Gizi Nasional) pada 3 Februari 2025 akan mendistribusikan MBG ke tujuh daerah,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

Evie menjelaskan, dalam proses persiapan pelaksanaan MBG di wilayah yang baru, pihaknya masih terus melakukan pendataan jumlah siswa secara berkala. Sehingga pada saat penyaluran, hidangan MBG dapat tersalurkan secara menyeluruh di tiap sekolah yang ada di masing-masing kabupaten.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pemantauan serta mempersiapkan daftar menu apa saja yang akan dibagikan.

Dia menambahkan, PPJI Sumsel saat ini sudah menyalurkan MBG ke sembilan kabupaten kota dengan jumlah 10 titik.

“Kesembilan kabupaten/kota yang sudah melakukan Program MBG diantaranya Banyuasin, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas, OKU, OKI, dan Ogan Ilir,” jelasnya.

Menurutnya, PPJI bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah dan saat ini telah menyiapkan sebanyak 75.000 tempat makan (ompreng).

Adapun jumlah porsi yang disiapkan tiap satu dapur, kata dia, mencapai kisaran 3.000 sampai 3.500 porsi per hari.

“Itu untuk penyaluran ke sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengklaim alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengungkapkan anggaran ini dipastikan tersedia setelah adanya arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional atau Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi kita tunggu saja, dari mana kita bantunya, tapi kita pastikan dananya sudah disiapkan melalui BTT,” ujar di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (20/1/2025).

Elen menjelaskan, estimasi anggaran yang akan digelontorkan juga masih bergantung pada jumlah kebutuhan. Jika pun ada kekurangan, dapat dilakukan penyesuaian melalui APBD perubahan.

Pihaknya juga menegaskan masih akan melihat cakupan penugasan yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dari sisi mana. Apakah nanti mencakup seluruh sekolah atau hanya sebagian saja.

“Kita masih hitung disana [anggaran], untuk mendukung infrastruktur dan semacamnya itu belum. Jadi ini yang masih kita tunggu dan terus dipantau, tapi pelaksanaan [MBG] sudah jalan tetap kita dorong,” jelasnya.

Ditambahkan Elen, terkait penugasan Pemerintah Provinsi untuk MBG hanya mencakup jenjang SMA juga tidak dapat dipastikan.

“Kita belum tahu, kan kita bisa juga membantu ke bawah seperti SMP dan SD bahkan mengembangkan sekarang untuk ibu hamil dan juga untuk pra nikah. jadi butuh komprehensif disiapkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jenjang SMA/SMK di provinsi ini akan dimulai pada Februari 2025.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (20/1/2025), mengatakan sebagai proyek percontohan MBG jenjang SMA/SMK bakal dilaksanakan di SMKN 4 Kota Yogyakarta.

Menurut Suhirman, Program MBG di DIY sebelumnya telah berjalan di tingkat SD dan SMP.

Sedangkan untuk pelaksanaan di level SMA/SMK masih memerlukan persiapan matang, terutama dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga mundur dari rencana awal yang sedianya diagendakan pada Senin (20/1).

"Sejauh ini komunikasi dengan SPPG berjalan lancar," katanya.

Menurut Suhirman, Disdikpora DIY bertugas menyuplai data pendukung pelaksanaan, termasuk data sekolah yang berada dalam radius 3 kilometer (km) dari SPPG.

Jarak tersebut ditetapkan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasional standar untuk memastikan makanan tiba dalam kondisi baik.

"Dari jaraknya sesuai SOP itu 3 km kemudian berapa menit dari pengantaran makanan. Kita siap di mana pun SMK, SMA di Yogyakarta siap. Kami sebagai penyuplai data saja," ujar dia.

Suhirman menyebutkan untuk tahap awal setidaknya tercatat 360 SMA/SMK di DIY menjadi sasaran Program MBG.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait penunjukan sekolahnya sebagai pilot project, kendati belum mengetahui detail waktu pelaksanaan.

"Kami telah menyerahkan data siswa sebanyak 1.200 orang. Seluruh biaya pelaksanaan MBG ditanggung oleh pihak pelaksana," ujar Widiatmoko.

Ia menambahkan, total siswa di SMKN 4 Yogyakarta mencapai 1.900 orang, namun sebagian di antaranya saat ini sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL).

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp459 juta untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teguh mengungkapkan, bahwa angka tersebut berasal dari estimasi kebutuhan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan mencapai Rp3 juta. Untuk tahun ini, Jakarta menargetkan pembangunan 153 SPPG.

"Kalau misalnya, dihitungnya 1 SPPG kurang lebih, ini kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp3.000.000, berarti kami siap dengan anggaran Rp459.000.000 untuk bersama-sama men-support program MBG itu," jelas Teguh.

Sebagai informasi, perhitungan tersebut disebut saat menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Arya menjelaskan bahwa permintaan adanya dukungan pemerintah daerah untuk membantu program tersebut bersifat tidak wajib, karena setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda.

"Ya tidak mungkin lah, semuanya dipaksa, tanda kutip ya, untuk mensubsidi. Karena kita memahami, dalam era otonomi daerah ini, ada prioritas daerah, ada visi-misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi," tutur Bima.

Angka Rp5 triliun tersebut juga sudah berdasarkan perhitungan daerah yang mampu dan tidak mampu untuk ikut menyumbang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mengerahkan semua potensi sumber pendanaan yang ada demi merealisasikan program besar dalam janji kampanye. Salah satu janji itu adalah pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tak cukup dengan menggaet investor asing hingga memberi insentif ke industri perbankan, pemerintah juga mengerahkan industri keuangan nonbank, seperti perusahaan pembiayaan, asuransi, hingga industri financial technology (fintech) P2P lending.

Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto meminta agar guru-guru tak perlu menyampaikan apresiasi atau rasa terima kasih terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa menjalankan janji kampanyenya itu merupakan kewajibannya setelah terpilih menjadi Presiden.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden,” ujarnya kepada wartawan.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa guru hanya perlu fokus untuk mengajarkan kepada anak didik mereka untuk tak berterima kasih kepada pemerintah melainkan mendidik untuk menghormati orang tua dan guru.

“Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kami di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Kepala Negara pun melanjutkan bahwa tak perlu lagi ada apresiasi kepada pemerintah. Khususnya, terhadap dirinya. Mengingat program andalannya itu memang ditujukkan untuk masyarakat.

“Saya tidak perlu lagi. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," jelas Piter.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai makan bergizi gratis hingga food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan tidak komersial.

Sebagaimana program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas Prabowo, program tersebut menjadi tugas pemerintah dan otomatis dibiayai sepenuhnya melalui APBN.

"Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tuturnya.

Bisnis.com, SUMEDANG — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mengatakan bahwa merupakan program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air. Tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya kepada wartawan.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kami laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak Senin (6/1) itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan angkat bicara terkait rencana pemerintah memangkas anggaran infrastruktur untuk menambal kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi (Uki) menjelaskan, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pos anggaran infrastruktur disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang jelas berbeda dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain. Tapi memang ada refocusing dari eranya Presiden Jokowi, yang menyediakan atau membangun infrastruktur secara masif," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Lebih lanjut, Uki menjelaskan bahwa pada era Presiden Prabowo terdapat peralihan fokus pembangunan. Pemerintahan Prabowo lebih fokus melakukan pengembangan pada sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, program Makan Bergizi Gratis tersebut dinilai penting untuk dicanangkan guna mempersiapkan SDM unggul dalam beberapa tahun ke depan.

"Kini saatnya kita refocusing untuk membangun SDM. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk mempersiapkan SDM itu nggak hanya soal MBG, SDM itu banyak sekali program yang kita lakukan," tambahnya.

Dia mencontohkan, pemerintah juga menyediakan program medical checkup gratis bagi masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Adapun, untuk menunjang kelangsungan program periksa kesehatan gratis itu pemerintah disebut menggelontorkan anggaran hingga Rp4,8 triliun.

"Belum lagi kita bicara periksa TBC Rp8 triliun. Kemudian ada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu Rp15 triliun lagi sendirian. Kurang lebih seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka suara terkait anggaran infrastruktur yang terpaksa dipangkas untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan food estate.

Thomas membenarkan bahwa anggaran untuk program quick win milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut berasal dari pemangkasan anggaran infrastruktur.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).