KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap kritis siswa SD terhadap rasa menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyesuaikan dengan program MBG, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba," kata Ikeu seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (21/1/2025).

Ia melanjutkan, "Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak."

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar.

Selain itu, ia berpendapat bahwa penyesuaian dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor yang menentukan rasa menu makan bergizi gratis.

Misalnya, ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul satu dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," terangnya.

Selanjutnya, Ikeu merespons terkait harapan sejumlah anak agar menu makan bergizi gratis dibuat agak kebarat-baratan untuk menambah nafsu makan.

Pakar ilmu gizi ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis bukan sekedar memberikan makanan, tetapi juga upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang makan makanan yang sehat bergizi.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan. Terus, kasih nugget. Bagi anak itu akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis diberikan untuk membiasakan diri untuk mengurangi makan makanan berpenyedap.

Jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, menurutnya, hal itu menunjukkan kebiasaan pola asuh yang salah.

"Biasanya lidah sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media massa tentang siswa yang mengkritik rasa menu dari program makan bergizi gratis yang tidak enak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendaftaran mitra makan bergizi gratis (MBG) hanya dapat dilakukan melalui laman resmi bgn.go.id.

Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang datang secara langsung dan menawarkan diri untuk menjadi mitra MBG, tanpa mendaftar melalui laman resmi.

“Kami buka pendaftaran hanya lewat bgn.go.id, tidak melalui yang lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Dadan juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mempercayai tawaran menjadi mitra dengan iming-iming membayarkan sejumlah uang.

“Harus dipahami untuk makan bergizi sejauh ini akan di-handle oleh APBN,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan bahwa saat ini sudah banyak pihak swasta yang menjadi mitra MBG di 244 satuan pelayanan.

Sebanyak 32 persen di antaranya adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Jadi swasta sudah terlibat dalam program makan bergizi, di mana 32 persen adalah UMKM. Dan yang jadi mitra-mitra sekarang di 244 satuan pelayanan itu adalah milik swasta,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) pun mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program MBG.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah justru dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program MBG atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah, hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Mereka mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Badan Gizi Nasional pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan terkait program Makan Bergizi Gratis.

Informasi resmi dari BGN hanya dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau akun media sosial resmi Instagram @badangizinasional.ri dan TikTok @badangizinasional.ri.

KOMPAS.com - Sebagai program baru dengan cakupan begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus menerus mendapatkan evaluasi dan perbaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia.

Namun, tantangan tentu akan terus ada, salah satunya terkait menu yang terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Menurutnya, berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus.

Terkait hal itu, senator dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu mengatakan, menu harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

“Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orangtua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG,” katanya dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Menurutnya, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak.

Dia mencontohkan, makanan berbentuk lucu, seperti bento, atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan.

“Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar,” jelasnya.

Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Fahira menyebutkan, pelibatan bisa dilakukan lewat survei rutin untuk mengetahui preferensi anak.

Hal tersebut dapat membantu menyusun menu MBG yang lebih disukai tanpa mengorbankan kandungan gizinya.

Senator Jakarta itu menyebutkan, partisipasi anak akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap makanan yang disajikan.

Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Salah satu kunci keberhasilan program makan bergizi gratis adalah membangun pemahaman mendalam di kalangan anak-anak tentang pentingnya asupan gizi seimbang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif dan interaktif yang mampu menarik perhatian anak-anak misalnya melalui permainan, video interaktif, maupun lomba memasak sehat.

Fahira menilai, pendekatan itu akan membuat anak-anak memahami, mengapresiasi, dan menerapkan kebiasaan makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, kreativitas dalam penyajian sayur dan buah. Fahira mengatakan, kreativitas perlu dilakukan karena ada kecenderungan anak-anak, terutama usia SD, enggan memakan sayur.

“Untuk menyiasati ini, sayuran dapat diolah menjadi makanan favorit mereka, seperti bakso sayur atau nugget berbahan dasar sayuran,” ujarnya.

Dengan demikian, anak-anak dapat menikmati makanan sehat dengan sajian yang menyenangkan.

Kelima, menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Fahira menyebutkan, suasana makan yang menyenangkan sangat penting untuk membantu menciptakan hubungan positif antara anak dan makanan.

Salah satu caranya adalah mengiringi waktu makan dengan cerita inspiratif. Misalnya, guru dapat menceritakan kisah tentang kekuatan dan kepintaran tokoh-tokoh yang terbiasa makan sehat.

“Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya makan, tetapi juga mendapatkan inspirasi yang memotivasi mereka untuk mencoba dan menyukai makanan sehat.

Keenam, melibatkan orangtua dan guru. Fahira mengatakna, keterlibatan orangtua dan guru sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mengikuti program MBG, tetapi juga memahami manfaatnya.

“Ini karena MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orangtua dan sekolah agar menjadi gerakan bersama,” jelas perempuan yang juga aktivis perlindungan anak itu.

KOMPAS.com - Sebagai program baru dengan cakupan begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus menerus mendapatkan evaluasi dan perbaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia.

Namun, tantangan tentu akan terus ada, salah satunya terkait menu yang terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Menurutnya, berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus.

Terkait hal itu, senator dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu mengatakan, menu harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

“Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orangtua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG,” katanya dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Menurutnya, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak.

Dia mencontohkan, makanan berbentuk lucu, seperti bento, atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan.

“Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar,” jelasnya.

Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Fahira menyebutkan, pelibatan bisa dilakukan lewat survei rutin untuk mengetahui preferensi anak.

Hal tersebut dapat membantu menyusun menu MBG yang lebih disukai tanpa mengorbankan kandungan gizinya.

Senator Jakarta itu menyebutkan, partisipasi anak akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap makanan yang disajikan.

Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Salah satu kunci keberhasilan program makan bergizi gratis adalah membangun pemahaman mendalam di kalangan anak-anak tentang pentingnya asupan gizi seimbang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif dan interaktif yang mampu menarik perhatian anak-anak misalnya melalui permainan, video interaktif, maupun lomba memasak sehat.

Fahira menilai, pendekatan itu akan membuat anak-anak memahami, mengapresiasi, dan menerapkan kebiasaan makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tempat jasa penyedia makanan yang merupakan dapur makan bergizi gratis di Jalan Kramat Aris, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur terbakar.

"Betul, nanti Februari kita sudah dapat job (makan bergizi gratis) Jadi kita nih perapihan semuanya, perapihan gas, tidak tahunya malah seperti ini. Tadi saya kontrol langsung saya tidak kemana-mana," kata pemilik tempat, Jarwo (47), saat ditemui di lokasi, Selasa (21/1/2025).

Kebakaran ini diduga disebabkan korsleting yang berasal dari lantai tiga tempat istirahat karyawan.

“Tadi ada korslet betulin kabel, karena kami kan lagi pembetulan kabel, nah jam 17.00 WIB itu karyawan kan turun istirahat jadi korslet, itu tadi antara kabel itu ada percikan bagian paling atas sendiri,” ujar dia.

Jarwo memastikan, peristiwa kebakaran itu tidak akan menganggu proses persiapan makan bergizi gratis.

"Tidak pengaruh, hanya atas saja. Karena lantai 2, lantai 3 itu beton semua. Jadi itu sebenarnya yang kebakar adalah tempat istirahat Teman-teman karyawan. Tapi di atas ada sistem kendali untuk sistem manajemen," ucap Jarwo.

Jarwo sudah berusaha memadamkan api menggunakan apar yang dimiliki. Namun, api cepat membesar dan dia langsung menghubungi Damkar untuk meminta bantuan pemadaman.

"Ada 13 apar kami punya tidak cukup, akhirnya telepon Damkar untuk padamkan api,” kata Jarwo.

Sementara itu, Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim Abdul Wahid mengaku menerima laporan kebakaran ini pukul 17.32 WIB.

Kemudian, petugas mendatangi lokasi pukul 17.40 WIB. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 18.36 WIB.

"Setelah dicek kebakaran hanya di lantai 3 enggak terbakar total, ada beberapa peralatan masak yang terbakar. Dugaan sementara kalau melihat dari perjalanan asap dan api dugaan dari korslet, baik AC atau peralatan masak. Kita lakukan penyelidikan untuk memastikan dugaan penyebab kebakaran," ungkap Wahid.

Wahid memastikan tidak ada korban dalam kebakaran ini.

"Informasi awal saat operasi pemadaman enggak ada info, pas kita lakukan proses pemadaman ada dua yang terjebak di atas mungkin karyawan yang melakukan upaya pemadaman jadi kita temukan, selamat, sudah dievakuasi," ujar Wahid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 27 tower Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," ujarnya.

Dok. Kementerian PKP Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut dia, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Dok. Kementerian PKP Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Dok. Kementerian PKP Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain pembangunan tower Rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tutupnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggarkan Rp 12,2 miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Namun, anggaran tersebut masih mengalami kekurangan sekitar Rp 7,5 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan Rp 19,7 miliar untuk program ini.

Angka tersebut mengacu pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikalikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, pagu untuk MBG hanya tersedia sebesar Rp 12,2 miliar.

"Masih kurang sekitar Rp 7,5 miliar,” ungkap Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Selasa (21/1/2025).

Dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025) dengan fokus pada anak sekolah di tahap awal.

Putro menambahkan, kekurangan anggaran tersebut kemungkinan akan dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025.

Proses ini akan dilakukan melalui kajian pendapatan serta keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Tahun Anggaran 2024.

"Kami formulasikan dan akan memenuhi pagu anggaran makan bergizi gratis yang telah ditetapkan," jelasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gunungkidul sempat tertunda.

Hal ini disebabkan adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, Selasa (14/1/2025).

Dengan adanya anggaran yang masih kurang dan proses perbaikan dapur, pelaksanaan program ini diharapkan dapat segera terealisasi demi meningkatkan gizi masyarakat di Gunungkidul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di tiga wilayah Papua.

Kepala BGN Dadan Hidayana menjelaskan, terdapat tiga provinsi di Papua yang saat ini belum terjangkau program MBG, yakni Papua, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan.

“Ya, sejauh ini dari enam provinsi Papua, tiga provinsi sudah melaksanakan. Yang tiga dalam persiapan, jadi semuanya akan tercapai lah. Tapi untuk percepatan ini sedang kita lakukan dan mudah-mudahan tidak lama lagi semua provinsi sudah melaksanakan program makan,” ujar Dadan usai rapat kerja di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dadan menerangkan, persiapan dilakukan dengan mendata jumlah penerima manfaat mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga balita.

Menurut Dadan, pendataan dilakukan secara langsung di lapangan dan tidak menggunakan sistem pembukaan pendaftaran untuk memastikan program tetap sasaran.

“Kami yang mendata langsung di lokasi masing-masing. Berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, dan berapa anak balita. Karena untuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak bisa menggunakan data tahun sebelumnya,” kata Dadan.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Namun, pada akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak yang belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana usai rapat terkait makan bergizi gratis bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi makan bergizi gratis.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung makan bergizi gratis, termasuk rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," kata Dadan.