"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga."

PERNYATAAN ini datangnya dari Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, yang mengusulkan untuk memaksimalkan penggunaan dana zakat dalam membantu program Makanan Bergizi Gratis (MGB) bagi siswa. Usul itu memicu diskusi hangat di masyarakat.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia, usulan ini seolah mencerminkan kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.

Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat dilema penting yang perlu kita pertimbangkan. Apakah penggunaan dana zakat untuk tujuan ini sejalan dengan prinsip syariah?

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Muslim.

Selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan manifestasi kepedulian sosial dan solidaritas. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mengatur alokasi dana zakat agar tidak menyimpang dari tujuannya.

Penyaluran dana Zakat harus hati-hati agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan mustahiq yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yakni di antaranya ada fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang terjebak utang, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan ibn sabil.

Setiap kategori mustahiq ini memiliki kebutuhan yang unik, dan zakat seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka yang paling membutuhkan. Dengan kata lain, sasaran dana zakat diarahkan dengan tepat.

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima bantuan dari dana zakat. Jika dana zakat dialihkan untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hal ini dapat mencederai prinsip-prinsip zakat yang telah ditetapkan. Sebagai umat Islam hal ini tidak tentu tidak dibenarkan.

Dalam konteks program MGB, kita perlu mengevaluasi apakah siswa yang menerima bantuan berasal dari keluarga yang tergolong miskin dan beragama Islam.

Jika iya, maka penggunaan zakat untuk program ini mungkin dapat dipertimbangkan. Namun, jika tidak, maka hal ini bisa menimbulkan masalah serius dan mencoreng prinsip zakat yang menuntut keadilan dan transparansi.

Dalam pandangan pribadi penulis, yang sering terlibat dalam kegiatan sosial dan terjun langsung bersama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), penggunaan dana zakat untuk mendukung program MBG adalah tindakan yang tidak tepat dan memalukan.

Jika dana zakat benar-benar dialokasikan untuk program tersebut, hal ini akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan zakat itu sendiri.

Zakat seharusnya disalurkan kepada mustahiq yang sesuai dengan syariah, dan menggunakan dana tersebut untuk program yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria mustahiq akan merusak esensi dari zakat sebagai instrumen sosial.

Dampak penyaluran zakat yang tidak tepat

Penyaluran zakat yang tidak tepat dapat memiliki dampak signifikan, terutama bagi mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Ketika dana zakat dialokasikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari mustahiq, banyak orang yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terabaikan.

Ini bukan hanya soal angka, setiap kategori mustahiq, mulai dari fakir hingga amil zakat, memiliki kebutuhan unik. Alih-alih memberikan bantuan yang tepat, kita berisiko membuat mereka yang paling rentan tetap dalam kondisi sulit.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau individu yang menyalurkan zakat bisa menurun ketika penyaluran tidak transparan.

Ketika dana zakat tidak dikelola dengan baik, masyarakat mungkin merasa ragu untuk berpartisipasi di masa mendatang.

Ini menciptakan lingkaran setan, di mana kurangnya kepercayaan mengurangi partisipasi, dan akhirnya mengurangi jumlah dana yang dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

Lebih jauh lagi, penyaluran zakat yang tidak sesuai dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan dana. Uang untuk membantu yang membutuhkan bisa saja berakhir di tangan yang salah.

Dampak sosialnya pun tak kalah serius, kesenjangan sosial dapat semakin melebar ketika hanya segelintir orang yang diuntungkan, sementara yang lainnya tetap terjebak dalam kemiskinan.

Di sisi lain, mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama dapat menimbulkan perasaan bersalah dan pelanggaran etika. Ini merugikan integritas institusi zakat dan mengurangi efektivitasnya sebagai salah satu pilar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan dengan bijaksana, sesuai dengan kebutuhan nyata, dan dalam kerangka prinsip yang telah ditetapkan. Bukan asal menyalurkan karena prinsip dan semangat gotong royong.

Zakat juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, dan harus dikeluarkan dari harta yang halal. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi.

Jika program-program sosial tidak dapat menunjukkan hasil konkret dalam membantu golongan mustahiq, maka alokasi dana zakat tersebut patut dipertimbangkan kembali.

Salah satu solusi yang lebih bijak dan pantas didorong adalah mengalihkan program-program sosial yang tidak memenuhi kriteria zakat kepada sumber dana alternatif, seperti anggaran pemerintah untuk tunjangan pejabat, donasi swasta atau dana CSR perusahaan.

Sumber dana lain ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya, memungkinkan dana digunakan untuk tujuan yang lebih luas tanpa melanggar prinsip-prinsip zakat.

Ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengalihkan sebagian anggaran tunjangan pejabat negara untuk mendukung program-program sosial, seperti penyediaan makanan bergizi bagi siswa, bisa menjadi langkah yang tepat.

Tindakan ini akan menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dengan mengalihkan tunjangan pejabat ke program makanan bergizi, kita dapat menyelaraskan tanggung jawab sosial dengan kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak yang kekurangan gizi.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jadi pada akhirnya, Zakat bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan instrumen sosial yang dapat memberikan dampak signifikan jika dikelola dengan baik benar dan tepat.

Saatnya untuk bertindak dan menciptakan perubahan nyata demi kesejahteraan bersama, memastikan bahwa dana zakat dan sumber daya lainnya digunakan dengan cara yang paling efektif dan adil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi meyakini bahwa pemerintah pasti telah menghitung anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) tanpa perlu menggunakan zakat.

Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur ini menilai bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang kaya apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bocor.

"Saya kira kalau tidak bocor seperti kata Pak Prabowo, anggaran kita itu sebetulnya sudah cukup dan negara ini sudah sangat kaya raya. Pemerintah pasti mampu, pasti bisa ya, negara ini negara kaya," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur mengatakan, pemberian zakat itu harus sesuai peruntukannya seperti yang tertuang dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 tentang delapan kelompok penerima zakat.

"Zakat itu ajaran dan kewajiban bagi umat Islam, tentu saja kita harus menghormati ketentuan yang ada sesuai dengan yang telah ditetapkan," katanya.

Gus Fahrur meyakini bahwa Pemerintah tidak memerlukan dana bantuan dari zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Sebab, dia percaya bahwa Presiden Prabowo sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program itu sejak dari awal kampanye.

"Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (dari zakat). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung," ujarnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi (MBG) yang diterapkan di Indonesia, memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan program serupa di negara lain seperti Jepang atau Korea.

Hal ini diungkapkan oleh dokter dan ahli gizi masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum.

Menurut dr. Tan, program makan bergizi di Jepang memiliki pendekatan yang lebih terarah dan sistematis.

"Kalau dibandingkan dengan program MBG-nya di Jepang atau Korea, itu sih bumi dan langit," jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menjelaskan, di Jepang, anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, tetap mendapatkan makanan bergizi di sekolah.

Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme pembiayaan di antara kedua kelompok tersebut.

"Di luar negeri, seperti di Jepang, yang saya tahu itu anak-anak dari kalangan orang mampu, yang punya uang, itu tetap mendapatkan makanan dari sekolah. Tetapi, ongkos makanannya memang ditagihkan ke mereka sekaligus ke dalam biaya sekolahnya," katanya.

Dari biaya yang ditagihkan kepada anak-anak dari keluarga mampu, sebagian dana disubsidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan demikian, anak-anak tersebut bisa mendapatkan makanan yang sama.

"Dengan mekanisme itu, anak yang tidak punya uang pun bisa tetap dapat makanan dengan gizi yang sama di sekolah secara gratis," jelasnya.

Sementara itu, program makan bergizi di Indonesia dianggap bersifat universal, tanpa membedakan status ekonomi siswa.

Ia juga menyoroti dana besar yang dialokasikan untuk program MBG di Indonesia. Meski tujuan program ini mulia, dr. Tan khawatir dana tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk program-program lain yang tidak kalah penting.

"Sedangkan kalau di kita itu dianggapnya program universal alias tidak membedakan yang kaya dan miskin. Tapi, yang boncos orang-orang yang bayar pajak," kata dr. Tan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ashabul Kahfi menegaskan bahwa peruntukan dana zakat sudah jelas, yaitu untuk orang miskin.

Hal itu ditegaskan Ashabul merespons perihal usulan agar zakat turut mendanai program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya zakat peruntukannya sudah jelas, untuk orang miskin. Pemerintah juga sudah statement menolak," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Ashabul mengatakan, pada hakikatnya, pendanaan makan bergizi gratis menggunakan zakat sebenarnya sangat memungkinkan.

Dengan catatan, menurut dia, mereka yang diberikan makan bergizi gratis adalah kalangan mustahik zakat.

Namun, Ashabul mengatakan, masalahnya dalam praktik program makan bergizi gratis sejauh ini, orang-orang yang disasar adalah siswa dari seluruh kalangan ekonomi.

"Namun, karena program ini menyasar pada semua siswa tanpa klasifikasi kelas ekonomi, maka hal ini yang perlu dipertimbangkan," katanya.

Menurut Ashabul, program makan bergizi gratis semestinya tidak berhubungan dengan dana dari masyarakat, khususnya zakat.

Dia menyebut, pemerintah seharusnya sudah melakukan perhitungan ekonomi yang matang, termasuk mengenai dari mana saja sumber dananya.

"Tetap menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belana Negara) itu utama kalau itu (anggaran Badan Gizi Nasional) harus ditambah," ujar Ashabul.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat. Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memprogramkan rumah subsidi bagi guru, TNI, dan Polisi.

Ini diungkapkan Ara kala mengunjungi Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam (14/1/2025).

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," jelas Ara dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," katanya.

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi, menyarankan pemerintah mengambil alternatif lain untuk membiayai program makan bergizi gratis daripada mengusulkan menggunakan dana zakat.

Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kurang.

"Saya kira memberikan program CSR, atau dari royalti pertambangan, perkebunan, atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan bergizi gratis.

"Saya kira seharusnya pemerintah sudah menghitung ketika berkampanye, saya kira presiden sudah punya hitungan berapa yang dikeluarkan dan berapa cost-nya," katanya.

Gus Fahrur kemudian berpandangan, ada alternatif lain yang bisa diambil pemerintah, yakni melalui dana infak dan sedekah yang bentuk pemberiannya tidak seketat zakat.

Ia mengingatkan, Al Quran mengatur bahwa hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

"Kita mengenal ada infak, infak itu bentuknya pemberian dan berbentuk apa pun, sama dengan sedekah. Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel dan luas cangkupannya," kata Gus Fahrur.

Gus Fahrur menegaskan bahwa orang yang menerima zakat atau disebut mustahik adalah kelompok-kelompok tertentu, di antaranya para fakir miskin.

Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dalam Al Quran, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang," ucapnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini karena tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta jangan terburu-buru dalam mengalokasikan dana zakat untuk program makan bergizi gratis.

Saleh menyarankan kepada pemerintah untuk bertanya terlebih dahulu kepada para ulama mengenai boleh atau tidaknya dana zakat digunakan membiayai program makan bergizi gratis.

"Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu, apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?" ujar Saleh kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Saleh mengingatkan, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat tertentu.

Selain itu, ada 8 kelompok umat Islam yang berhak menerima zakat.

Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Maka dari itu, Saleh mempertanyakan apakah semua penerima makan bergizi gratis adalah mereka yang berhak atas zakat.

"Salah satu soal yang mungkin akan diperdalam adalah apakah semua siswa penerima program makan bergizi gratis bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat?" kata Saleh.

Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?" ujar dia.

Politikus Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, ada pandangan yang menyebut penerima makan bergizi gratis berhak memanfaatkan dana zakaat karena tergolong sebagai fi sabilillah atau orang yang sedang berjuang menuntut ilmu.

Namun, Saleh mengingatkan bahwa tafsir tersebut merupakan ranah para ulama.

"Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu? Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat," ujar dia.

Sementara itu, Saleh mengenang, di masa lalu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak.

"Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk," imbuhnya.

Wacana untuk memanfaatkan dana zakat sebagai sumber pembiayaan program Makan Bergizi Gratis menuai pro dan kontra di tengah publik.

Usul ini dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin yang berpandangan masyarakat perlu dilibatkan untuk mendanai program andalan pemerintah ini.

Menurut Sultan, anggaran negara saja tidak akan cukup untuk membiayai makan bergizi gratis sehingga zakat bisa dimanfaatkan.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini menyebut, pemberian zakat tertuang dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 tentang delapan kelompok penerima zakat.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur mengatakan, jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat.

Sebab, Gus Fahrur menegaskan bahwa orang yang menerima zakat atau disebut Mustahik adalah kelompok-kelompok tertentu, di antaranya para fakir miskin.

"Zakat itu diambil dari kelompok tertentu, tidak dari semua orang, hanya orang yang punya batas tertentu dan diberikan pada kelompok kelompok tertentu," katanya.

Gus Fahrur kemudian berpandangan, ada alternatif lain yang bisa diambil pemerintah yakni melalui dana infaq dan sedekah yang bentuk pemberiannya tidak seketat zakat.

"Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujarnya.

Namun, Gus Fahrur menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan bergizi gratis.

"Saya kira seharusnya pemerintah sudah menghitung ketika berkampanye, saya kira presiden sudah punya hitungan berapa yang dikeluarkan dan berapa cost-nya," katanya.

Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kurang untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya kira memberikan program CSR, atau dari royalti pertambangan, perkebunan atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakatkita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau karib disapa Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam ( 14/1/2025).

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Adapun Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdiri di atas lahan seluas 36 hektar dengan jumlah rencana unit sebanyak 3.229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

Perumahan ini berjarak sekitar 600 meter dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyebut usulan penggunaan dana zakat untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide memalukan.

Putranto menegaskan, alokasi dana zakat harus mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan.

"Sumber dana untuk program makanan bergizi ini perlu dipastikan, dan jika berasal dari zakat, itu sangat memalukan," ungkap Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa zakat tidak dapat digunakan sembarangan.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Disiapkan Pemerintah

Putranto menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis yang ditujukan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Zakat tidak ditujukan untuk program ini, karena presiden berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk siswa-siswa dan pondok pesantren," tambahnya.

Putranto juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini memerlukan biaya yang cukup besar, dan dana Rp 71 triliun tersebut akan disalurkan secara bertahap selama tahun 2025.

Dia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan dengan hati-hati agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usulan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, wacana untuk memanfaatkan dana zakat dalam program ini diusulkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Ia menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam pembiayaan program tersebut, mengingat anggaran pemerintah mungkin tidak mencukupi.

"Mengapa kita tidak memanfaatkan zakat yang besar jumlahnya untuk program ini?" tanyanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.

Namun, usulan ini menuai kritik keras dari berbagai organisasi masyarakat Islam, yang menekankan bahwa zakat seharusnya hanya dinikmati oleh mereka yang berhak, seperti fakir miskin.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menegaskan bahwa jika makanan bergizi tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga mampu, maka hal itu tidak tepat, kecuali jika dananya berasal dari infak atau sedekah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan syariat dan melibatkan berbagai pihak sebelum menerapkan ide ini.

"Gagasan ini tidak cukup hanya dibahas secara sepihak, harus melibatkan banyak pihak yang berkompeten," tuturnya di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, pada Rabu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Anggap Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat Memalukan".

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana untuk memanfaatkan dana zakat sebagai sumber pembiayaan program Makan Bergizi Gratis menuai pro dan kontra di tengah publik.

Usul ini dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin yang berpandangan masyarakat perlu dilibatkan untuk mendanai program andalan pemerintah ini.

Menurut Sultan, anggaran negara saja tidak akan cukup untuk membiayai makan bergizi gratis sehingga zakat bisa dimanfaatkan.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.

Pertanyaan pun muncul, apakah uang zakat boleh digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?

Golongan yang Berhak Terima Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah yang diwajibkan bagi seorang muslim yang ditunaikan pada bulan Ramadhan.

Kemudian zakat mal, zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau dikenal dengan istilah asnaf.

Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), ada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Delapan golongan itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Harus Sesuai Sasaran

Berbekal landasan tersebut, Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan, zakat bisa digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis apabila penerimanya adalah kelompok fakir miskin.

Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Para fakir miskin juga perlu diverifikasi.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," ujar Noor.

Ingatkan Syariat

Kendati demikian, ada pula suara-suara yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati apabila ingin menggunakan dana zakat sebagai modal makan bergizi gratis.

Salah satu pertimbangannya, pemerintah harus memperhatikan betul kesesuaian wacana tersebut dengan syariat Islam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

Haedar mengingatkan, hal ini penting dibicarakan karena syariat Islam mengatur bahwa hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh dengan Baznas.

Hanya untuk Fakir Miskin

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

"Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," ujar dia melanjutkan.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

"Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," ujar Anwar.

Tak Masalah untuk Kemaslahatan Umat

Berbeda dengan Muhammadiyah dan MUI, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin menilai tak ada yang salah apabila dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebab, menurut dia, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) ditujukan untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak masalah bila digunakan untuk MBG.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ziswaf itu enggak ada yang salah," kata Addin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Addin menuturkan, ziswaf juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat, termasuk pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Dengan demikian, kata Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100 persen dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara," ucapnya.

Tanggapan Istana

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program sangat memalukan karena peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.

Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.

"(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun ini.

Program prioritas ini diimplementasikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada ibu hamil dan anak-anak.

"Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain," ucap Putranto.

Dana senilai Rp 71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan lagi dana untuk program yang sama.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baru berjalan selama tiga hari, dari Senin (13/1/2025) hingga Rabu (15/1/2025).

Program ini menyasar 41 sekolah di tiga kalurahan di Kapanewon Sentolo, yaitu Sukoreno, Demangrejo, dan Sentolo, dengan total 2.268 pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkantor di Sukoreno bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG di tiga desa tersebut.

Makanan disajikan menggunakan nampan piring stainless steel lima sekat atau piring omprengan, dengan menu yang berbeda setiap harinya.

SPPG merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyelenggarakan program makan gratis di seluruh Indonesia.

Namun, pelaksanaan MBG di Kulon Progo tidak berjalan tanpa kendala.

Beberapa masalah muncul, mulai dari keterlambatan pengiriman makanan hingga keluhan mengenai kualitas makanan yang disajikan.

Makanan tidak kunjung tiba

KOMPAS.COM/DANI JULIUS PAUD Sadewa di dusun Sukoponco, Sukoreno, menggelar pembelajaran pada Selasa hingga Kamis. Karenanya pada awal pelaksanaan makan bergizi gratis, makan bersama pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, antara pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pada hari tidak ada pembelajaran, sekolah menganjurkan orangtua mengambil dan membawa pulang makanan.

Pada hari pertama MBG, ada sekolah yang tidak kebagian makanan.

SMP Negeri 1 Sentolo dengan total 381 pelajar sejatinya menerima makan gratis, Senin (13/1/2025).

Sekolah telah mengumumkan pelajar tidak perlu bawa bekal, selain sendok dan garpu. Kenyataan berkata lain, penantian sejak pagi tanpa kepastian.

Menjelang siang, masuk pesan singkat kalau sekolah ini tidak kebagian makanan dengan alasan yang tidak pasti.

Para pelajar yang sudah menunggu lantas pulang tanpa menunggu makanan tiba.

“Kami menerima pesan WA, katanya batal dengan alasan crowded,” kata Sudaryanta, Wakil Kepala SMP Sentolo, saat ditemui di sekolahnya.

Pilih-pilih makanan

KOMPAS.COM/DANI JULIUS PAUD Sadewa di dusun Sukoponco, Sukoreno, menggelar pembelajaran pada Selasa hingga Kamis. Karenanya pada awal pelaksanaan makan bergizi gratis, makan bersama pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, antara pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pada hari tidak ada pembelajaran, sekolah menganjurkan orangtua mengambil dan membawa pulang makanan.

Di tempat lain pada hari pertama MBG, sebanyak 145 siswa sekolah dasar (SD) negeri Semen makan bersama di waktu istirahat siang sebelum shalat dzuhur.

Pihak sekolah menemukan ada beberapa anak di kelas berbeda, yang pilih-pilih makanan.

Ada yang tidak suka sayur di salah satu kelas, ada yang tidak suka daging ayam di kelas lain. Sekolah tetap memotivasi pelajar untuk mau memakannya sampai habis.

Kepala SD Semen, Murtinah meyakini, makan bersama bisa mengubah sikap pilih-pilih makanan pada anak.

Makan bersama sekaligus jadi edukasi bagi pelajar tentang makan ini tidak hanya soal gratis dan kenyang, namun memiliki maksud penambahan nilai kandungan gizi untuk pertumbuhan.

“Anak yang tidak suka sayur mudah-mudahan karena makan bersama sehingga terpancing anak senang. Anak disadarkan kalau makan itu bukan berdasar kesukaan tapi berdasar kebutuhan gizi dalam diri kita,” kata Murtinah.

Omprengan amis

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Makan bergizi gratis berlangsung di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Senin (13/1/2025). MBG baru menyasar TK ? SMP di tiga Kalurahan atau desa.

Hari kedua MBG, Selasa (14/1/2025), pelajar SM Negeri 1 Sentolo untuk kali pertama menerima makan gratis. Mereka makan bersama pukul 10.00 WIB, waktu istirahat.

Beberapa pelajar mengeluh bau amis pada wadah makanan yang terbuat dari stainless steel.

Beberapa pelajar mengaku omprengan seperti bau cucian piring.

Mereka tetap makan sampai habis menu hari itu, nasi, sayur jipang, tahu, telor dan pisang, meski disertai aroma wadah tidak segar.

Ada satu siswa yang mengaku tidak makan meski menunya menggugah selera.

“Kemarin bahkan tidak saya makan. (Soalnya) tempat makannya bau amis, seperti bau tempat cuci. Tidak saya coba. Waktu itu menunya tahu dan telor. Sayurnya lupa apa,” kata Raka, pelajar kelas IX sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 1 Sentolo, Rabu (15/1/2025).

Situasi berbeda MBG pada hari ketiga. Wadah makanan tidak beraroma dan terasa bersih.

Raka dan para siswa mengaku menghabiskan makanan hari ini dengan nikmat.

Nasi keras

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Makan bergizi gratis berlangsung di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. MBG baru menyasar TK – SMP di tiga Kalurahan atau desa.

Beberapa pelajar di SMP Sentolo mengaku nasi keras disajian makanan pada hari kedua MBG, Selasa (14/1/2025).

Hari itu, sekolah menerima menu nasi, telur, tumis labu hijau, tahu, dan buah pisang.

Beberapa pelajar tidak suka dengan nasi yang masih terasa keras. Sementara siswa lain ada yang mengeluh lauk tahu terasa kecut.

“Bukan karena rusak atau dalam kondisi buruk. Bukan yang seperti itu, karena kalau basi atau seperti itu pasti ada keluhan kesehatan hari ini, tapi kenyataannya semuanya sehat,” kata Sudaryanta.

Keluhan sampai pada guru, lantas diteruskan pada petugas distribusi makanan yang mengantar jemput wadah makanan.

Keluhan agaknya didengar. Makanan hari ketiga, nasi lebih pulen, semua pelajar memakan menu MBG hari ini.

“Saya sampaikan kalau masak nasi lebih pulen lagi. Dan hari ini lebih baik,” kata Sudaryanta.

Libur, ambil makanan ke sekolah

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Makan bergizi gratis berlangsung di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. MBG baru menyasar TK – SMP di tiga Kalurahan atau desa.

Pembelajaran di sekolah taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini (PAUD) tidak seperti sekolah pada jenjang di atasnya.

Pada PAUD Sadewa di dusun Sukoponco, Sukoreno, pembelajaran berlangsung pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, dari pukul 09.00-11.00 WIB.

Sadewa memiliki 19 siswa sebagai penerima MBG.

Meski sekolah hanya tiga hari dalam sepekan, SPPG mengirim 19 porsi makanan pada hari Senin hingga Jumat. Pada hari PAUD tidak ada pembelajaran, MBG tetap berlangsung.

Guru PAUD, Rahayu mengungkapkan, ia mengabarkan melalui pesan singkat agar orangtua membawa wadah sendiri untuk mengambil makanan bergizi gratis di sekolah.

Makanan bisa dibawa pulang dimakan pelajar ketika di rumah.