KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Dengan kalkulasi ini, total anggaran tahunan yang diperlukan jauh melampaui alokasi awal, yakni Rp 71 triliun.

Program ini resmi dimulai pada Senin (6/1/2025), sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan buruh.

Dalam konferensi pers pada akhir November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tujuan program tersebut.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Itu sudah cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024).

Penyesuaian ini membuat biaya per porsi makanan bergizi turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Presiden menyebut angka Rp 10.000 sudah memadai untuk memenuhi standar gizi masyarakat, terutama di daerah tertentu.

Anggaran Meningkat Drastis

Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, memproyeksikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan hingga Desember 2025 bisa mencapai Rp 420 triliun.

Namun, pemerintah baru menyiapkan Rp 71 triliun untuk mendanai program ini hingga Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi di Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Kepala BGN, Dadan Hindayana, sedang berupaya mendapatkan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

Jika tambahan sebesar Rp 140 triliun disetujui, maka anggaran total hingga akhir 2025 akan mencapai sekitar Rp 210 triliun.

Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Zulkifli menekankan perlunya kerja keras dari semua pihak untuk memastikan keberhasilan program ini.

Ia juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan produksi bahan pangan seperti telur, beras, dan ikan.

“Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” ungkap Zulkifli, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

Dengan skala anggaran yang sangat besar, program makan bergizi gratis menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilannya masih bergantung pada dukungan anggaran tambahan serta koordinasi yang baik di tingkat nasional.

Sumber: Kompas.com (Nirmala Maulana Achmad, Teuku Muhammad Valdy Arief)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan banyak investor di bidang perumahan yang bakal berinvestasi di Indonesia.

Ia menuturkan, Qatar bukan menjadi satu-satunya investor yang bakal menanamkan dana di dalam negeri.

Diketahui, Qatar merupakan investor yang baru saja menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah dalam proyek 3 juta rumah di Indonesia.

"(Datangnya investasi) Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang tinggi. Dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Qatar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menjabarkan, jajaran Kabinet Merah Putih berperan aktif dalam menarik minat investor.

Sebelum penandatanganan dengan Qatar terjadi, misalnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat bertolak ke luar negeri untuk menemui investor.

Ara bilang, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan banyak investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.

"Pak Rosan beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden, begitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau. Beliau juga sangat membantu, banyak kemudahan sesuai aturan sehingga investor makin tertarik untuk membangun," ucap Ara.

Adapun usai penandatanganan kerja sama, pihaknya bakal bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk dibangun perumahan tersebut.

Rencananya, lahan yang dipertimbangkan adalah lahan milik PT PP, KAI, dan Perumnas.

Ada pula lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di area Kemayoran dan Senayan, serta lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di daerah Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di-survey ini aturannya," ucap Ara.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan, 1 juta rumah yang dibangun ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembangunan diprioritaskan di perkotaan dengan area padat penduduk, berkonsep hunian vertikal (vertical housing) atau rusunawa.

Kendati begitu, nominal investasinya masih terus dibicarakan.

"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat, di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup (Qatar) ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi," jelas Ara.

Sebagai informasi terkait program 3 juta rumah, pemerintah sudah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah sejak Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berlangsung di sejumlah sekolah di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin (6/1/2025).

Sejumlah komentar dan masukan terhadap menu makan pun telah disampaikan berbagai pihak, termasuk anak-anak yang mendapatkan MBG.

Pada salah satu video berita yang viral di media sosial, seorang anak sekolah dasar menyebutkan bahwa menu kesukaannya adalah jeruk. Sementara, pada menu tersebut tedapat lauk pauk lain.

Mengapa beberapa anak lebih menyukai buah ketimbang lauk pauk?

Menurut dokter spesialis gizi klinik dr. Raissa E. Djuanda, MGizi, SpGK, AIFO-K, FINEM, ada beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan anak-anak dalam memilih makanan.

Salah satu alasan utamanya adalah mereka seringkali merasa kenyang karena sudah sarapan di rumah. Kondisi ini dapat memengaruhi apakah mereka menghabiskan makanan yang disediakan di sekolah.

Selain itu, buah menjadi pilihan utama bagi banyak anak karena rasanya yang manis dan menyegarkan.

“Anak-anak cenderung lebih menyukai rasa buah karena sudah terbiasa dengan rasa manis yang ditawarkan. Buah lebih mudah diterima oleh banyak orang, terutama anak-anak,” ujar Raissa kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Namun, ia mengingatkan, jika anak hanya mengonsumsi buah dan tidak menghabiskan lauk pauk, mereka berisiko kekurangan nutrisi penting lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi anak untuk mengonsumsi makanan yang lengkap dengan berbagai komponen gizi, termasuk protein yang banyak ditemukan dalam lauk pauk seperti ikan, ayam, atau tempe.

Penting pula bagi orang dewasa di sekitarnya, termasuk orangtua dan guru, untuk mengingatkan hal tersebut.

"Jika hanya buah atau nasi saja yang dimakan, anak akan mendapatkan sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral, tetapi kekurangan protein dan nutrisi lainnya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plang bertuliskan "dilarang memberi makan kucing" terpasang di depan sebuah perumahan di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Timur.

Pengurus wilayah RW 08, Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, mengatakan, plang itu dipasang karena banyak warga yang mengeluh.

"Ada latar belakangnya, ada komplain dari para warga," ujar Wakil RW 08, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Benjamin Frans, saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025).

Benjamin mengatakan, banyak orang orang yang memberi makan kucing liar di sepanjang Jalan Gading Kirana Timur tanpa dibersihkan kembali sisanya.

Biasanya, orang yang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana Timur ini memberi makan dengan wadah kertas.

Di mana saat terkena hujan, sisa bekas makanan di wadah kertas itu banyak dikerubungi lalat.

"Kasihan petugas kebersihan kita, karena abis kasih makan ditinggal gitu aja, itu bekasnya acak-acakan," tambah Bejamin.

Selain itu, karena banyak orang yang memberi makan di Jalan Gading Kirana Timur, banyak kucing jalanan yang juga sering membuang kotoran di wilayah itu.

Di sisi lain, sepanjang Jalan Gading Kirana Timur ini terdapat banyak tempat para UMKM berdagang. Banyak pedagang yang komplain karena lapak berjualannya terdapat kotoran kucing.

Selain itu, Bejamin mengaku sering mendapat komplain dari warga yang mobilnya rusak terkena cakaran kucing.

"kejadian mobil baret, kucing kan suka naik di kap mesin," ucap Bejamin.

Oleh sebab itu, pihak pengurus wilayah RW 08 mengambil tindakan dengan mamasang plang tersebut.

Namun, plang "dilarang memberi makan kucing" itu beredar luas di media social dan menimbulkan pro dan kontra.

Sampai akhirnya, sekelompok orang yang mengaku sebagai komunitas pencinta kucing mendatangi Jalan Gading Kirana Timur dan mencopot secara paksa plang itu.

KOMPAS.com - Warga Semarang yang mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang, Amelia Widya Putri, mengungkapkan rasa senangnya karena dapat terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, sejak program MBG diluncurkan, ia mengaku mendapat kesempatan bekerja baru.

"Ini membuka lapangan pekerjaan karena merekrut tetangga-tetangga di sekitar yang ada dekat unit pelayanan untuk dipekerjakan di sini," ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (8/1/2025).

Amelia mengatakan, program MBG mempunyai manfaat besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak indonesia, program tersebut juga menjadi sumber pendapatan bagi tenaga-tenaga di unit pelayanan.

"Nilai manfaatnya sangat besar. Mereka yang awalnya tidak bekerja, jadi tiba-tiba bekerja karena ada program ini. Mereka semua bisa bekerja, menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga," ujarnya.

Ia menuturkan, kerja sama yang dilakukan unit pelayanan untuk pasokan bahan baku makanan bergizi gratis juga memberikan manfaat langsung kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Semarang, termasuk petani dan peternak lokal.

"Kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, petani, dan peternak. Jadi, dari produk mereka bakalan punya feedback buat kami. Bisa kami pakai karena kami langsung mengambil dari mereka harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Amelia berharap, program MBG makin luas cakupannya agar semua anak sekolah, terutama di Semarang, bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan gizi secara menyeluruh.

Dia juga berharap agar program tersebut terus berlanjut dan meluas karena penerimanya saat ini masih terbatas.

“Harapan saya, semua siswa dan anak-anak di Indonesia merasakan MBG. Semoga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, salah satu emir Qatar akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait pembangunan 1 juta unit rumah yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri mengutarakan hal ini usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah,” jelas Fahri.

Fahri mengatakan, anggota kerajaan yang akan menghadiri penandatanganan MoU tersebut adalah juga berlaku sebagai investor.

Terkait skema pendanaan, nantinya akan dilakukan pertemuan teknis pada saat selesai tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin, dan lain sebagainya.

“Itu lebih teknis nanti. Jadi, pemerintah hanya memfasilitasi siapa pun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) itu. Kita welcome kepada semuanya,” tutup Fahri.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia membangun tujuh juta unit rumah demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Menurut Hashim, informasi Qatar menyatakan kesediaan dalam menyukseskan program ini berasal dari adiknya, Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, 5 juta rumah dibangun Qatar dan ditambah 1 juta unit rumah dari sukarelawan negara tersebut.

Sementara satu juta unit rumah dari Pemerintah Abu Dhabi ketika Hashim berkunjung ke negara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) berkolaborasi menata beberapa kawasan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak dan teratur bagi masyarakat.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyatakan pentingnya masukan dari institusi pendidikan dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang perlu ditata.

"Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata," ujarnya dalam keterangan resmi.

Fahri menekankan, masalah di kawasan permukiman tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah daerah, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dia juga mendorong institusi pendidikan untuk berperan aktif dalam melakukan riset dan pengabdian masyarakat terkait program penataan kawasan permukiman.

Kementerian PKP siap mendukung pemerintah daerah dalam program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung, terutama di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal.

"Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan bisa menjadi pilot project dan percontohan bagi kota-kota lain," kata Fahri.

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dengan mengambil gambar atau video drone untuk mendokumentasikan kondisi kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, institusi perguruan tinggi diharapkan melakukan riset untuk mengevaluasi dampak kawasan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam upaya ini, Kementerian PKP juga berkomitmen untuk mendorong kehadiran investor yang dapat membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus melakukan penataan kawasan.

"Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan serta adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada," tandasnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan Kota Bandung dapat mengatasi tantangan kawasan permukiman yang tidak tertata, memberikan contoh bagi kota-kota lain dalam penataan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan banyak investor di bidang perumahan yang bakal berinvestasi di Indonesia.

Ia menuturkan, Qatar bukan menjadi satu-satunya investor yang bakal menanamkan dana di dalam negeri.

Diketahui, Qatar merupakan investor yang baru saja menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah dalam proyek 3 juta rumah di Indonesia.

"(Datangnya investasi) Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang tinggi. Dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Qatar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menjabarkan, jajaran Kabinet Merah Putih berperan aktif dalam menarik minat investor.

Sebelum penandatanganan dengan Qatar terjadi, misalnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat bertolak ke luar negeri untuk menemui investor.

Ara bilang, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan banyak investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.

"Pak Rosan beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden, begitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau. Beliau juga sangat membantu, banyak kemudahan sesuai aturan sehingga investor makin tertarik untuk membangun," ucap Ara.

Adapun usai penandatanganan kerja sama, pihaknya bakal bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk dibangun perumahan tersebut.

Rencananya, lahan yang dipertimbangkan adalah lahan milik PT PP, KAI, dan Perumnas.

Ada pula lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di area Kemayoran dan Senayan, serta lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di daerah Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di-survey ini aturannya," ucap Ara.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan, 1 juta rumah yang dibangun ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembangunan diprioritaskan di perkotaan dengan area padat penduduk, berkonsep hunian vertikal (vertical housing) atau rusunawa.

Kendati begitu, nominal investasinya masih terus dibicarakan.

"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat, di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup (Qatar) ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi," jelas Ara.

Sebagai informasi terkait program 3 juta rumah, pemerintah sudah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah sejak Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membantah bahwa Satgas Cakra Buana PDI-P menghalang-halangi KPK yang menggeledah rumah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi.

Pasalnya, saat rumah Hasto digeledah, tampak sejumlah anggota Satgas Cakra Buana PDI-P berjaga.

"Enggak, Satgas Cakra Buana itu bukan untuk menghalang-halangi, merintangi peradilan bisa kena obstruction of justice," ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menurut Said, Satgas Cakra Buana berjaga di lokasi hanya untuk menjaga Hasto.

Namun, saat ditanya apakah Hasto berada di rumah ketika penggeledahan berlangsung, Said mengaku tidak tahu.

"Itu untuk menjaga Pak Hasto saja," imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak enam anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana turut menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, tiga personel anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di depan kediaman Hasto bersama beberapa personel Polri.

Sementara, tiga lainnya duduk di gubuk taman yang berada di depan rumah Hasto.

Para anggota Satgas Cakra Buana ini tampak mengenakan seragam berwarna hitam dan baret merah.

Selain Satgas Cakra Buana, sembilan personel Polri berseragam lengkap dengan senjata laras panjang turut menjaga ketat kediaman Hasto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa konsep hunian yang akan dibangun dalam kerja sama pembangunan 1 juta rumah dengan investor Qatar akan berbentuk hunian vertikal (vertical housing).

Kerja sama ini merupakan bagian dari proyek pembangunan 3 juta rumah di Indonesia dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

"Ini rusun dulu, lebih vertikal housing," kata Fahri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Fahri mengatakan, pembangunan hunian ini akan diprioritaskan di wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan juga dapat dilakukan di desa dan kota lainnya.

Hunian ini ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), di mana Presiden Prabowo menginginkan agar ukuran rumah tidak terlalu kecil, dengan tipe minimal 36.

"Bebas (diklarifikasi) unitnya banyak. Tapi, memang beliau lebih prefer supaya rakyat jangan kasih yang kecil, minimal (tipe) 36," ucap dia.

Fahri mengatakan, fokus pembangunan akan diarahkan ke kota-kota yang memiliki banyak daerah kumuh.

Pihaknya tengah berupaya untuk membersihkan rumah kumuh di 98 kota di Indonesia secara bertahap.

Meski demikian, nominal investasi untuk proyek ini masih dalam tahap pembicaraan.

"Teknisnya nanti, tentu akan dibentuk perusahaan teknis untuk membahas detail desain biaya yang akan dihitung. Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasi lebih cepat," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa setelah penandatanganan kerja sama dengan Qatar, pihaknya akan bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan tersebut.

Lahan yang dipertimbangkan meliputi lahan milik PT PP, KAI, Perumnas, serta lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di area Kemayoran dan Senayan, dan lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di survei ini aturannya," ucap Ara.

Ara menambahkan bahwa pembangunan 1 juta rumah ini akan ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan prioritas di daerah padat penduduk di sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Meskipun proyek ini merupakan kerja sama dengan Qatar, Ara menyatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk melakukan pembangunan di desa dan kota lainnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah dari program 3 juta rumah sejak Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, pembangunan 1 juta rumah yang dibiayai Qatar akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Fahri mengungkapkan hal ini usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

“Teknisnya nanti akan dikerjasamakan dengan BUMN, dengan swasta dan lain-lainnya,” jelas Fahri.

Bahkan, lokasi pembangunan 1 juta rumah yang disumbang oleh Qatar akan dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh mitra lokal.

Di sisi lain, Fahri juga menghadiri tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) di Istana Negara terkait dengan pendanaan Qatar tersebut.

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah,” jelas Fahri.

Fahri mengatakan, anggota kerajaan Qatar yang akan menghadiri penandatanganan MoU tersebut juga berlaku sebagai investor.

Terkait skema pendanaan, nantinya akan dilakukan pertemuan teknis pada saat selesai tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin, dan lain sebagainya.

“Itu lebih teknis nanti. Jadi, pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) itu. Kita welcome kepada semuanya,” tutup Fahri.