JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya dalam dua hari lagi, yakni Senin (6/1/2025).

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

Program makan bergizi gratis (MBG) sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Makanan Rp 10.000 per porsi diberikan setiap hari

Lebih lanjut Adita menjelaskan, program MBG akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah.

Setiap harinya siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membuat desain penataan kawasan dan hunian layak.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Ansar Ahmad di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Jelas Fahri, bila desain penataan kawasan dan hunian telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, maka pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait investasi.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Fahri, Kepri merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," lanjut Fahri.

Sementara Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan.

Pasalnya, semakin banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kepri.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," tutur Ansar Ahmad.

KOMPAS.com - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis diberlakukan mulai Senin (6/1/2025).

Hal tersebut disampaikan Budi setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Ia mengatakan, program makan bergizi gratis bakal melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak desa.

Sebanyak 1.923 koperasi juga akan dilibatkan untuk memasok sayur, telur, ikan, dan bahan-bahan lainnya.

“Pelaksanaan 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/1/2025).

Lantas, apa itu program makan bergizi gratis dan bagaimana perjalanan kebijakan ini digagas hingga diimplementasikan?

Apa itu program makan bergizi gratis?

Dilansir dari laman Sekretariat Negara, program makan bergizi gratis digagas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara baik dan berkualitas lewat program tersebut.

Sebabnya, kualitas pangan dan gizi menjadi kunci utama untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul.

Program makan bergizi gratis akan menyasar kalangan pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui.

Program tersebut dijalankan dengan memberikan makan dan susu secara gratis kepada kelompok penerima.

Kapan program makan bergizi gratis mulai digagas?

Gagasan memberikan makan bergizi gratis kepada pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui merupakan janji kampanye Prabowo yang pertama kali diutarakan pada September 2023.

Pada saat itu, Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan susu untuk meningkatkan gizi masyarakat jika terpilih menjadi Presiden.

Dari situlah, gagasan yang diutarakan Prabowo disebut program makan siang gratis.

Program makan siang gratis kemudian masuk visi-misi Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

NUNUKAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi dan standar harga per menu yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Meskipun wacana pelaksanaan MBG mulai Januari 2025, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan segala kebutuhan karena belum ada kepastian dari pusat terkait standar harga dan regulasi lainnya.

"Kami belum tahu seperti apa program ini nantinya. Berapa standar harga menunya, dan bagaimana aturan pembiayaan jika sebagian dibebankan ke APBD," ujar Kadisdik Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).

Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran program ini di Kabupaten Nunukan.

Pemda Nunukan telah menghitung kebutuhan anggaran yang harus ditutupi jika standar harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000 per porsi, yang dapat mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun.

Namun, jika harga turun menjadi Rp 10.000, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun, yang menjadi beban APBD.

Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga masih perlu dibahas.

"Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau," kata Akhmad.

Pada uji coba MBG akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis, yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai dan biaya pengiriman yang tinggi, juga menjadi perhatian.

Akhamd berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebelumnya, program serupa, PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), pernah diterapkan dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.

Akhmad berharap dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat.

KOMPAS.com - Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan pelaku usaha lokal untuk menyuplai bahan makanan. Program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, program ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal.

Lantas, kapan makan bergizi gratis dimulai?

Makan bergizi gratis dimulai 6 Januari 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Senin (6/1/2025).

Kepastian ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2024).

Pemerintah akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Budi, sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi yang bergerak di bidang usaha, seperti telur, sayur, ikan, dan susu.

Untuk kebutuhan susu, kata Budi, diupayakan agar dipenuhi dari produksi di tiap-tiap daerah.

Salah satu provinsi yang kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan susu di daerahnya adalah Jawa Timur. Susu se-Jawa Timur diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis di provinsi tersebut.

”Arahan Presiden Prabowo bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, bukan impor. Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Budi.

Menteri Desa Yandri Susanto menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa di 2025, yakni sebesar Rp 71 trilun, untuk ketahanan pangan.

BUMDes pun akan turut dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis.

Mereka akan dilibatkan untuk penyaluran sejumlah hasil bumi, seperti jagung, ikan, dan buah sesuai keunggulan masing-masing desa.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun, program makan bergizi gratis dicanangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan gizi rakyat, serta menggerakkan perekonomian desa.

Lantas, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyedot anggaran Rp 71 triliun ini?

Kapan Program Makan Bergizi Gratis Dimulai?

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025.

Hal ini dikonfirmasi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Apa Tujuan Utama Program Makan Bergizi Gratis?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah ingin menciptakan efek berantai positif dari hulu hingga hilir dalam perekonomian.

Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis Dilaksanakan?

Program makan bergizi gratis dirancang dengan melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon juga akan menjadi penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Anggaran yang digunakan berasal dari dana desa, dengan 20 persen dari total Rp 71 triliun dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program makan bergizi gratis ini.

Berapa Biaya yang Dianggarkan Per Porsi?

Pemerintah awalnya mengusulkan anggaran Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi.

Namun, bujet makan bergizi gratis kemudian diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi demi efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menegaskan bahwa angka ini telah diperhitungkan untuk tetap memberikan makanan yang berkualitas dan bergizi, bahkan di wilayah-wilayah terpencil.

KOMPAS.com - Kota Tarakan di Kalimantan Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tarakan:

1. Pesona Juata Kerikil: Tipe 36

   Terletak di Tarakan Utara, Kota Tarakan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Martika Abadi Sejahtera.

   Proyek ini menawarkan 198 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 153 juta. Sebanyak 158 unit telah terjual, sementara 40 unit masih tersedia.

2. Samara City: Tipe 33

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lestari Derawan yang terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Menawarkan 48 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 153 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 33 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 44 unit, sedangkan masih tersedia 4 unit lagi.

3. Viola Griya Asri 1: Tipe 36

   Berlokasi di Tarakan Utara, Kota Tarakan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Telah terjual 79 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 195 unit untuk dipasarkan dari 274 unit yang disediakan.

4. Perumahan Viola Residence 1: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Total unit yang ditawarkan adalah 39 rumah dan telah terjual 15 unit. Harga per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 72 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Perumahan ini telah tersisa 24 unit yang tersedia.

5. Baiti Jannati 1: Tipe 36

   Di Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdapat perumahan yang menawarkan total 24 unit. Saat ini, telah terjual 3 unit dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 60 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Asmaul Husnah Tarakan. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 21 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) disuplai dari desa, bukan impor.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, arahan Presiden itu disampaikan dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2024).

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Sementara itu, saat ditanya soal suplai susu, Budi Arie menyarankan untuk bertanya lebih lanjut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menyebut, dari koperasi sudah mencatat kemampuan untuk menyuplai 1,3 juta liter susu untuk MBG.

Namun perlu ada peningkatan kapasitas suplai karena belum mencukupi seluruh kebutuhan nantinya.

Sehingga menurut Budi nantinya akan ada diskusi lebih lanjut untuk memenuhi kekurangan suplai susu program makan bergizi gratis (MBG).

"Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," tutur Budi.

Kapan program makan bergizi gratis dimulai?

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pada 6 Januari 2024 atau hari Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan,

program MBG akan dimulai bertepatan dengan hari pertama siswa masuk sekolah setelah masa libur semester.

Pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 SPPG yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Dedek mengungkapkan, dalam program MBG bahan baku diambilkan dari pertanian, perikanan hingga perkebunan.

Bahan-bahan itu diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di daerah.

Lalu dari SPPG makanan itu didistribusikan ke sekolah (untuk siswa) dan posyandu (untuk ibu hamil dan balita).

Dalam proses tersebut ada penyedia bahan baku lokal, distributor bahan baku lokal hingga pengelola limbah pangan program makan bergizi gratis (MBG).

Sehingga diharapkan seluruh komponen itu bisa berperan dalam kegiatan makan gratis tersebut.

"Inilah yang kita harapkan bahwa ekonomi lokal di sini akan terdorong juga di dalam mewujudkan program MBG dan imbasnya diproyeksikan nanti MBG akan menyumbangkan 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi optimis sekali," jelas Dedek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan pihaknya ingin turut berkontribusi dalam program makan siang gratis pemerintahan Prabowo Subianto.

Gus Yahya mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu bagaimana kerangka pelaksanaan program unggulan Prabowo tersebut.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu, nah tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," kata Gus Yahya dalam ramah tamah dengan media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, saat ini sejumlah pesantren telah dihubungi pihak pemerintah untuk menjadi pilot project program makan bergizi gratis.

Semua pelaksanaan program terkait dengan pesantren itu akan dilaksanakan di bawah koordinasi dengan PBNU.

Ia berharap, dalam waktu dekat semua kerangka model makan bergizi gratis dan standar rekanan yang menjadi pelaksana juga jelas.

Saat ini, kata Gus Yahya, PBNU telah memiliki sejumlah unit usaha, di antaranya jaringan retail yang sudah dimulai dari Jember, Jawa Timur.

Selain itu, PBNU juga mengembangkan agrobisnis di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

"Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini," ujar Gus Yahya.

Sebelumnya, pemerintah mulai merealisasikan program makan bergizi gratis secara bertahap mulai 2025.

Pemerintah bahkan membentuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam melaksanakan program ini, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra dengan mendaftar di situs mitra.bgn.go.id.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan di Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter (per hari) terutama untuk Jawa Timur. Jawa Timur sudah menghitung bahwa semua susu se-Jawa Timur dapat dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cukup," kata Budi.

Namun, Budi mengakui bahwa produksi susu tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendiskusikan strategi untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut.

"Cuma kan provinsi lain tidak. Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," ujarnya.

Budi menjelaskan, dengan pasokan 1,3 juta liter susu per hari, koperasi dapat memenuhi kebutuhan untuk 6,5 juta penerima program makan bergizi.

Asumsi yang digunakan adalah setiap orang akan mengonsumsi 200 mililiter atau 0,5 liter susu per hari.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan 1 orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelasnya.

Pemerintah rencananya akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana pada 29 November 2024.