KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan ketersediaan tanah terindikasi telantar seluas 79.925 hektar dapat mencukupi program pembangunan 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA di JW Marriot Hotel Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Dengan asumsi 60 meter persegi per rumah, berarti dibutuhkan sekitar 25.200 hektar untuk mencapai 3 juta rumah. Saya punya stok 79.000 hektar," ujar Nusron.

Ia menyampaikan, tanah terindikasi telantar tersebut harus dimanfaatkan sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Tanah ini harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan, tidak boleh dianggurkan, untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya," tuturnya.

Kendati demikian, yang perlu menjadi perhatian ialah kecocokan tanah telantar untuk dibangun perumahan.

"Saat ini isunya adalah apakah tanah yang ada di sini lokasi dan peta topografi cocok atau tidak, infrastruktur jalan menuju ke sana (lokasi perumahan) cocok atau tidak. Soal tanah no issue," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN itu.

KOMPAS.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan 600 kotak makan gratis kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Ibu Jenab 2 Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke kawasan proyek Rehabilitasi Gempa Cianjur.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pemberian makan gratis tersebut sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Tanah Air.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Waskita Karya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi tidak hanya fokus pada pengerjaan proyek, tapi juga peduli terhadap masyarakat di sekitar proyek,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta turut menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cianjur.

“Apalagi, SDN Ibu Jenab 2 Cianjur termasuk salah satu sekolah yang terdampak gempa, dan telah kami rehabilitasi," imbuhnya.

Selain itu, Ermy juga menambahkan bahwa Waskita Karya sudah menyelesaikan Rehabilitasi Gempa Cianjur. Proyek itu meliputi perbaikan prasarana pendidikan dan infrastruktur pascabencana.

Dalam proyek tersebut, Waskita tidak hanya merenovasi sarana pendidikan di Kabupaten Cianjur Zona 3, tetapi juga membangun infrastruktur permukiman paket 3, 4, dan 5.

“Maka, secara keseluruhan, terdapat 45 proyek di Kecamatan Cianjur yang dikerjakan perseroan,” tambahnya.

Ermy menjelaskan, usai gempa bumi Cianjur pada November 2022 lalu, perseroan merehabilitasi sekaligus merenovasi sejumlah bangunan sejak Desember 2022, mulai dari gedung sekolah hingga kantor pemerintahan.

"Waskita mengerjakan proyek ini secepat mungkin, agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di Cianjur bisa segera berjalan normal. Bisa dilihat, kini semua gedung sekolah yang kami renovasi sudah difungsikan," paparnya.

Dok.Waskita Karya Foto bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko bersama para guru SDN Ibu Jenab 2 Cianjur.

Ermy menyebutkan, Waskita melakukan rehabilitasi terhadap 38 sekolah, di antaranya SD Negeri Wargasari, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cianjur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Cianjur, serta Taman Kanak-kanak (TK) Kartika IX Kodim.

Lalu, bangunan Kejaksaan Negeri (Kejari), Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan kantor Desa Nagrak.

"Dalam mengerjakan proyek rehabilitasi ini, Waskita tidak hanya fokus pada struktur bangunannya saja, tapi juga fasilitas penunjangnya. Misal pada SMP Negeri 2 Cianjur, kami turut merenovasi lapangan upacaranya," jelasnya.

Ermy berharap, seluruh warga Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa tersebut dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman.

“Seperti diketahui, bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna perbaikan 98.000 unit rumah yang rusak, serta anggaran sebesar Rp 288,6 miliar untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan.

Kemudian, pada penanganan infrastruktur permukiman, nilai kontrak yang diperoleh Waskita Karya adalah sebesar Rp 63,65 miliar.

Adapun agenda usulan Kementerian PU tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (20/12/2024).

Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, yang didirikan oleh kakek buyutnya.

Muhaimin tiba di pesantren sekitar pukul 11.50 WIB dan disambut oleh pengasuh pesantren, KH. Abdul Salam Sohib, atau Gus Salam.

Sebelum memantau uji coba program makan bergizi gratis, Muhaimin terlebih dahulu melaksanakan shalat Jumat di Masjid Jami Pesantren Mamba'ul Ma'arif.

Uji coba makan bergizi gratis tersebut dilaksanakan di aula MAN 4 Jombang, yang terletak di lingkungan pesantren.

Sekitar 300 santri terlibat dalam kegiatan ini, yang juga dipantau langsung oleh Muhaimin dan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi anak-anak.

Ia mengungkapkan, pada tanggal 6 Januari 2025, Ponpes Denanyar akan menjadi salah satu lokasi peluncuran program tersebut.

"Uji coba terus dilakukan sebagai upaya persiapan," kata Muhaimin usai memantau kegiatan.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan, hasil dari uji coba ini akan dievaluasi dan diperbaiki agar program dapat dilaksanakan secara maksimal.

Rp 400 triliun

Secara khusus, dia menyinggung soal anggaran hingga Rp 400 triliun selama lima tahun, agar bisa mencapai tujuannya secara maksimal.

"Supaya ketika penambahan anggaran sampai Rp 400 triliun selama lima tahun yang akan datang bisa menjadikan proses pelaksanaannya maksimal," kata Muhaimin.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menambahkan, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, akan ada tim khusus yang ditugaskan untuk menyiapkan makanan tersebut.

"Kami akan menugaskan ahli gizi yang akan berkolaborasi dengan ahli gizi lokal dan akuntan lokal," ungkap Dadan.

Ia juga menjelaskan, tim gizi akan didukung oleh tenaga dari pekerja lokal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini.

Setelah memantau uji coba, Muhaimin bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke wilayah Kecamatan Sumobito untuk meninjau Bundesma.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali akan menyiapkan 96 lokasi untuk menjadi dapur umum dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis.

"Dan kita nantinya ke depan akan menyiapkan 96 titik untuk dapur umum," kata Ali usai meninjau dapur yang ada di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Hingga saat ini, menurut KSAL, sudah dilakukan uji coba terhadap 18 dapur umum yang digelar TNI Angkatan Laut (AL).

Salah satu lokasi yang menggelar ini adalah Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta.

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujarnya.

Saat meninjau dapur makan bergizi gratis di Mako Marinir Cilandak, KSAL menyebut makanan yang disediakan sudah mencakup empat sehat lima sempurna.

Adapun dalam uji coba yang digelar itu, menyediakan makanan dengan nilai Rp10.000 yang terdiri dari nasi, telur dadar, sayur buncis, susu, dan buah pisang.

"Ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10.000 rupiah. Dengan nilai 10.000 rupiah, sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna lah," katanya lagi.

KOMPAS.com/Rahel Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digelar di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Dia berharap dapur yang disiapkan TNI AL bisa membantu program pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan.

Ali menegaskan pihaknya juga sudah mendapat perintah dari pemerintah serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dia memastikan TNI akan selalu siap sedia mendukung kebijakan pemerintah.

"Untuk masalah anggaran kita bisa kerjasamakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kita yang mengerjakan. Kita siapkan tenaga. Kemudian untuk lahan-lahannya juga kita siapkan," tuturnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sebagai upaya negara untuk memperbaiki nutrisi, melainkan juga untuk mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.

Menurut Muhaimin, langkah ini dapat dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional dan perguruan tinggi.

“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Kita berharap program ini menjadi bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata Cak Imin, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini yakin program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp 8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan Makan Bergizi Gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis bertujuan mencerdaskan generasi bangsa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program Makan Bergizi Gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.

Menurut Menko PM, manfaat program Makan Bergizi Gratis bersifat multiaspek.

Tidak hanya dapat membentuk generasi cerdas, melainkan juga generasi sehat sekaligus menciptakan lingkungan ekonomi yang mandiri.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Cak Imin.

“Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," ucapnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sebagai upaya negara untuk memperbaiki nutrisi, melainkan juga untuk mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.

Menurut Muhaimin, langkah ini dapat dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional dan perguruan tinggi.

“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Kita berharap program ini menjadi bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata Cak Imin, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini yakin program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp 8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan Makan Bergizi Gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis bertujuan mencerdaskan generasi bangsa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program Makan Bergizi Gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.

Menurut Menko PM, manfaat program Makan Bergizi Gratis bersifat multiaspek.

Tidak hanya dapat membentuk generasi cerdas, melainkan juga generasi sehat sekaligus menciptakan lingkungan ekonomi yang mandiri.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Cak Imin.

“Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali meninjau pelaksanaan uji coba dapur program makan bergizi gratis di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

Pantauan Kompas.com, Ali tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB bersama jajarannya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, dan Panglima Kolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo.

Setibanya di lokasi, Ali mendengarkan pemaparan mengenai pelaksanaan kegiatan uji coba makan bergizi yang diadakan oleh TNI Angkatan Laut.

Setelah itu, ia dan jajarannya meninjau dapur yang menyiapkan santapan untuk anak-anak sekolah.

Ali juga mengecek anak-anak yang sedang makan siang.

Menu yang disajikan meliputi nasi, sayur buncis, telur dadar, susu, dan buah pisang, dengan nilai Rp10.000.

Ia sesekali menanyakan kepada anak-anak tentang makanan yang disajikan.

"Tiap hari nanti makan siang di sekolah," ujar KSAL kepada salah seorang siswa.

Sekitar 200 siswa dari SDN 01, 02, 03 Cilandak hadir dalam kegiatan ini.

TNI AL menyediakan lebih dari 1.000 porsi makan bergizi untuk para pelajar di berbagai wilayah.

Usai meninjau uji coba tersebut, KSAL melakukan video conference dengan perwakilan satuan TNI AL di daerah yang menggelar program serupa.

Satuan-satuan TNI AL yang ikut serta antara lain Seskoal, Brigif 2 Marinir Gedangan, Menbanpur 2 Marinir Karangpilang, Menkav 2 Mar Semarung SBY, dan beberapa lainnya di berbagai lokasi.

Buatkan artikel dengan gaya hard news dari bahan yang disediakan, perbaiki struktur kalimat yang tidak betul dan pertahankan kutipan narasumber. Hindari kalimat majemuk bertingkat. Buat kalimat sederhana dengan satu tarikan nafas.

c

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk santri di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (20/12/2024).

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Tahun pertama, akan menghabiskan anggaran Rp 71 triliun untuk 17 juta orang. Mudah-mudahan Mamba’ul Ma’arif termasuk yang pertama dapat makan gizi gratis ini," ujarnya di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang.

Ia menekankan pentingnya uji coba ini sebagai persiapan sebelum pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis secara resmi.

Makan bergizi yang diberikan kepada santri bernilai Rp 10.000 per porsi.

Setiap porsi terdiri dari nasi, telur, sayur, sosis, dan buah jeruk.

“Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan makanan bergizi,” kata Cak Imin.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus korupsi baru terkait proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk Tahun Anggaran 2022-2023.

"Per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

Tessa mengungkapkan bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Namun, identitas tersangka belum diungkapkan.

"Proses penyidikan saat ini masih berjalan. Nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujarnya.

Tessa juga menyebutkan bahwa perhitungan sementara kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai sekitar Rp80 miliar.

KPK telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk dua orang berinisial DM dan HNN pada 11 Desember 2024.

Keputusan ini berlaku selama enam bulan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan oleh penyidik. Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ucapnya.

DOMPU, KOMPAS.com - Bencana alam banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (19/12/2024) malam.

Akibatnya, permukiman warga di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Woja dan Dompu terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Tajuddin HIR mengatakan, curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 17.30 Wita, menyebabkan aliran sungai meluap ke permukiman.

Seperti halnya di Kecamatan Dompu, akibat meluapnya sungai Silo dan Laju, rumah warga di Kelurahan Potu, Bada, Karijawa dan Bali terendam banjir.

"Hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 17.30 Wita, sehingga mengakibatkan meluapnya banjir ke rumah-rumah warga," kata Tajuddin saat dikonfirmasi.

Tajuddin mengungkapkan, selain merendam permukiman di empat kelurahan tersebut, rumah warga Desa Dore Bara dan Mbawi di Kecamatan Dompu, juga terdampak bencana alam ini.

Sementara di Kecamatan Woja, lanjut dia, terpantau ada tiga wilayah terendam banjir, yakni Kelurahan Simpasai, Kandai II dan Desa Wawonduru.

"Mengingat hujan belum reda, kondisi saat ini air belum surut," ujarnya.

Tajuddin belum bisa memastikan berapa rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak, saat ini anggotanya sudah disebar ke lokasi untuk proses pendataan.

Selain itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan bantuan seperti makanan siap saji dan selimut.

"Untuk masyarakat di sepanjang jalur sungai kami imbau agar tetap waspada," kata Tajuddin.

DEPOK, KOMPAS.com - Penolakan pembangunan jembatan untuk menghubungkan area perumahan CGR di Cinere dan Pangkalan Jati, Kota Depok, oleh warga Perumahan CE, didasarkan pada alasan keamanan dan kepadatan lalu lintas.

Heru Kasidi, salah satu tergugat dalam sengketa ini menjelaskan kekhawatiran warga terkait dampak pembangunan tersebut.

"Kita berkeberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak, kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (terkait keamanan)," ujar Heru kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

Perumahan CGR direncanakan dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektare, yang terbagi menjadi dua area, yakni Cinere dan Pangkalan Jati.

Heru mengakui bahwa pengembang, PT M, memiliki 20 persen lahan di lingkungan Perumahan CE.

Namun, ia menilai pengembang tidak harus membangun jembatan untuk menghubungkan kedua area tersebut.

"Kalau mereka mau menggunakan jalan untuk yang 20 persen yang ada di wilayah kita sementara ini ya silakan, kita enggak ada masalah dan kita tidak minta kompensasi apa pun. Tapi mereka maunya yang 100 persen lewat sini semua (makanya bangun jembatan)," jelasnya.

Heru juga menyebutkan bahwa awalnya pengembang setuju untuk tidak membangun jembatan. Draf kesepakatan tersebut dibuat pada awal 2023, tetapi tidak mendapat tanggapan hingga pertengahan tahun.

"Baru bulan Juli atau Oktober mereka balas, dan mereka tidak bersedia membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan membuat jembatan," kata Heru.

Sebaliknya, pengembang berargumen bahwa keputusan pembangunan jembatan berada di tangan pemerintah, bukan warga.

Pengembang kemudian menggugat 10 warga, termasuk pengurus RT dan RW di Perumahan CE, ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pada 15 Oktober 2024, PN Depok menolak gugatan pengembang dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000.

Namun, pengembang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024). PT Bandung memutuskan para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40,85 miliar kepada pengembang.

Dalam putusannya, PT Bandung mempertimbangkan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual. Pengembang juga mengklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan perselisihan ini.

"Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50," demikian kutipan putusan tersebut.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.