KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah menjadi angin segar bagi peternak rakyat UMKM, yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR).

Selain jutaan orang bergantung dengan peternakan UMKM, program makan siang gratis ini bisa membantu menstabilkan harga telur dan ayam.

“Kami mendukung program dari pemerintah ini (program makan siang gratis), karena dari sisi lapangan kerja terdapat 13 juta orang yang bergantung dengan peternakan UMKM. Selain itu, harga ayam dan telur yang membaik akhir-akhir ini akan tetap stabil,” kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

Singgih menuturkan, PINSAR siap bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis.

Menurutnya, program ini tidak hanya mengatasi persoalan gizi bagi anak-anak dan remaja, tapi menjadi bentuk uluran tangan pemerintah dalam mengurai benang kusut masalah peternak rakyat.

“Dengan adanya makan bergizi gratis akan menyerap telor dan ayam dalam jumlah besar, sehingga multiplier effect atau efek berganda sangat dirasakan peternak UMKM, yang selama ini kesulitan karena berhadapan dengan korporasi raksasa di bidang perunggasan,” jelas Singgih.

Di samping itu, program makan bergizi gratis merupakan langkah konkret untuk mendukung kedaulatan pangan dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

"Pemerintah dan peternak rakyat bisa mempertahankan kedaulatan pangan. Karena sektor perunggasan ini dapat dicukupi di dalam negeri tidak perlu impor," ungkap Singgih.

Singgih menambahkan, ayam dan telur menjadi sumber protein yang mudah diakses, sehingga sektor perunggasan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

"Ayam dan telur adalah sumber protein yang mudah diakses dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Kami dari PINSAR siap mendukung ketersediaan produk unggas berkualitas untuk menyukseskan program ini," paparnya.

Menurutnya, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, peternak lokal, dan pelaku industri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Program ini bisa menjadi peluang untuk memberdayakan peternak lokal di berbagai wilayah Indonesia. Dengan sinergi yang baik, kami bisa memastikan tidak hanya ketahanan pangan tetapi juga peningkatan kesejahteraan peternak kecil," kata dia.

Selain itu, PINSAR mengusulkan agar program ini dilengkapi dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan bergizi.

"Edukasi adalah kunci agar masyarakat memahami manfaat dari asupan bergizi. Dengan begitu, program ini tidak hanya bersifat sesaat tetapi juga membawa perubahan jangka panjang," pungkas Singgih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah sangat membutuhkan pengembang dalam penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Rakernas tahun ini mengusung tema "Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" dan dihadiri lebih 1.000 anggota REI dari seluruh Indonesia.

Dikatakan, tahun depan anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," tegasnya.

Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

“Saya siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain,” jelasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mau membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) properti untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Mungkin kalau diizinkan kami akan membuat Proyek Strategis Nasional buat MBR," ujarnya.

Sehingga, PSN properti tidak hanya diberikan untuk proyek jumbo garapan pengembang raksasa saja, tetapi juga untuk proyek kecil.

"Tapi bagaimana membuat PSN juga untuk rakyat kecil karena Pak Prabowo meminta kita mengutamakan wong cilik, rakyat kecil, makanya ini yang kami lakukan," lanjut Ara.

Ada pun saat ini, Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Ara tengah menggarap program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sebanyak 3 juta rumah dalam waktu satu tahun untuk MBR.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu melakukan pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah apabila sudah ditetapkan sebagai PSN.

Sementara saat ini, pelaksanaan program 3 juta rumah sangat membutuhkan kontribusi swasta karena anggaran Kementerian PKP sangat kecil yakni Rp 5,27 triliun.

"Kalau itu dimasukkan PSN, yang punya proyek bisa minta tolong ke BPN (untuk melakukan pengadaan lahan)," ucap Nusron saat ditemui usai memberikan pemaparan dalam Rakernas REI 2024.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Sebanyak 3.333 siswa-siswi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berkesempatan menjajal uji coba makan bergizi gratis yang menjadi progam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming raka.

Makan bergizi gratis tersebut merupakan bagian uji coba di tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Uji coba dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Danik Aneswati selaku pejabat Fungsional Perencana Bappeda Pemprov Jateng bersama jajaran pejabat Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan makan siang gratis di Kebumen, yaitu di SDN 1 Jatisari, dan SMPN 1 Buluspesantren, pada Kamis (5/12/2024).

Danik mengatakan, uji coba makan siang gratis untuk anak sekolah ini masih fokus untuk sekolah SD dan SMP.

Danik mengatakan, dari hasil monitoring, uji coba makan siang gratis di Kebumen bersyukur berjalan lancar.

Menurut Danik, gizi yang terkandung dalam menu makanan juga sudah mencukupi.

"Secara umum tadi lancar, anak-anak makannya habis. Menunya tadi ada ikan lele, sayuran, dan buah-buahan dengan standar gizi yang cukup," ujar Danik usai monitoring pada Kamis (5/12/2024).

Pantuan ini, kata Danik, juga untuk memastikan, distribusi makanan ke sekolah tidak mengalami keterlambatan. Mememuhi standar gizi yang telah ditetapkan, mengandung lauk berprotein hewani, nabati dan sayur mayur, serta buah.

"Karena ini kita memakai pihak ketiga dalam distribusi makanan. Jadi harus dipastikan distribusinya tidak mengalami keterlambatan, dan memenuhi standar gizi yang seimbang," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Kebumen Aurina Widya Hapsari mengatakan, uji coba makan siang gratis di Kebumen berlangsung selama 15 hari dari 29 November 2024 sampai 16 Desember 2024 di 27 sekolah yang ada di Kecamatan Kebumen, dan Buluspesantren.

"Untuk uji coba makan siang gratis ini sementara kita laksanakan di dua kecamatan, yakni Kebumen dan Buluspesantren untuk sekolah SD dan SMP jumlahnya secara keseluruhan ada 27 sekolah," ujar dr. Aurina.

Adapun siswa yang mendapatkan makan siang gratis berjumlah 3333 siswa. Mereka mendapatkan makan siang gratis selama 15 hari, yang merupakan program dari Pemerintah Pusat. Rencananya program ini akan resmi diluncurkan di Kebumen pada 10 Desember 2024.

"Untuk anggarannya dari Pemerintah Provinsi, untuk uji coba ini dianggarkan sebesar Rp 750 juta," ucapnya.

Aurina menambahkan, sebelum diterapkan uji coba makan siang gratis, siswa sebelumnya dicek tinggi badan dan berat badannya untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa.

"Diharapkan dengan program ini, masyarakat bisa menerapkan pola makan sehat tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur ayam.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur ayam.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur ayam.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sebanyak 235.800 siswa dari tingkat TK hingga SMP, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menerima program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025.

"Nanti program makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," ujar Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan saat menghadiri uji coba makan bergizi gratis di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kota Tangsel, Kamis (5/12/2024).

Pemkot Tangsel pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merealisasikan program makan bergizi gratis tersebut.

Namun anggaran tersebut bersifat sementara. Pilar bilang, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," kata dia.

Pilar mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya telah menyampaikan secara lisan bahwa setiap daerah harus menyisihkan 5 persen dari APBD untuk program makan bergizi gratis.

"Nanti kami harus menunggu kepastian itu dulu, arahan dari pemerintah pusat. Kalau sudah pasti, ya kita langsung pasang anggaran untuk APBD murni 2025," jelas Pilar

Diketahui, Pemkot Tangsel melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di TK Negeri Pembina 1 seharga Rp 12.000 per porsi.

Menu yang disajikan adalah nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu cokelat.

Harga dan menu pada uji coba makan bergizi gratis di Tangsel ini masih bisa berubah dan menyesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel.

Namun, tetap disesuaikan dengan penghitungan gizi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menganggarkan Rp 5 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, anggaran tersebut masih bersifat sementara.

Pemkot masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait ketentuannya.

“Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya,” ujar Pilar di TK Negeri Pembina 1 Kota Tangsel, Jalan Hidup Baru, Serua, Ciputat, Kota Tangsel, Kamis (5/12/2024).

Pemerintah pusat telah menyampaikan secara verbal bahwa setiap daerah harus menyisihkan 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah anggaran yang didihkannya itu benar akan digunakan atau tidak.

“Nanti kami harus menunggu kepastian itu dulu, arahan dari pemerintah pusat. Kalau sudah pasti, ya kita langsung pasang anggaran untuk APBD murni 2025,” kata Pilar.

Pilar berharap proses penganggaran ini dapat segera diselesaikan, terlebih program MBG ditargetkan terealisasi pada 2025.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangsel melaksanakan uji coba MBG di TK Negeri Pembina 1 seharga Rp 12.000 per porsi.

Menu yang disajikan adalah nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu coklat.

Harga dan menu pada uji coba makan bergizi gratis di Tangsel ini masih bisa berubah dan menyesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel.

Namun, tetap disesuaikan dengan penghitungan gizi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu badan gizi nasional (BGN).

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis lagi di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Sedangkan untuk realisasinya akan dilakukan pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.