JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sempat "ditakut-takuti" mengenai potensi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat menggagas program makan bergizi gratis.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak memiliki saham, sehingga tidak merasa khawatir dengan dampak penurunan IHSG.

Pernyataan tersebut dilontarkan dalam acara pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

"(Mereka bilang) 'Pak karena gagasan makan bergizi harga indeks saham turun'. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'Kasih tahu ya, saya enggak punya saham'," ujarnya, seperti yang dikutip dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara tersebut juga menyampaikan bahwa masyarakat di desa, yang anak-anaknya berpotensi menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis, tidak memiliki saham.

Dengan demikian, turunnya indeks harga saham tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil di desa.

"Rakyat di desa-desa tidak punya saham, benar? Kalau saham jatuh, iya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini menteri-menteri ayo ngaku? Fahri Hamzah kayaknya," tambah Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa masyarakat desa seringkali menyamakan bermain saham dengan berjudi.

Ia berpendapat bahwa orang kecil yang terlibat dalam pasar saham cenderung mengalami kerugian.

"Dan saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah, itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu," tutur Prabowo.

"Yang menang ya bandar yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono (Menteri KP) itu untuk mantuk-mantuk hahaha. Jangan-jangan Pak trenggono ini punya algoritma," imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penurunan IHSG menjadi salah satu ancaman yang diterima saat menggagas program makan bergizi gratis.

Prabowo mengaku sering diejek dan ditertawakan atas gagasannya, termasuk upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan korupsi, kemiskinan, dan kelaparan di Indonesia.

"Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahahaha, ketawa (mereka). Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam nanti harga saham harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya munculkan gagasan makan bergizi sudah muncul," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sempat "ditakut-takuti" mengenai potensi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat menggagas program makan bergizi gratis.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak memiliki saham, sehingga tidak merasa khawatir dengan dampak penurunan IHSG.

Pernyataan tersebut dilontarkan dalam acara pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

"(Mereka bilang) 'Pak karena gagasan makan bergizi harga indeks saham turun'. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'Kasih tahu ya, saya enggak punya saham'," ujarnya, seperti yang dikutip dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara tersebut juga menyampaikan bahwa masyarakat di desa, yang anak-anaknya berpotensi menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis, tidak memiliki saham.

Dengan demikian, turunnya indeks harga saham tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil di desa.

"Rakyat di desa-desa tidak punya saham, benar? Kalau saham jatuh, iya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini menteri-menteri ayo ngaku? Fahri Hamzah kayaknya," tambah Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa masyarakat desa seringkali menyamakan bermain saham dengan berjudi.

Ia berpendapat bahwa orang kecil yang terlibat dalam pasar saham cenderung mengalami kerugian.

"Dan saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah, itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu," tutur Prabowo.

"Yang menang ya bandar yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono (Menteri KP) itu untuk mantuk-mantuk hahaha. Jangan-jangan Pak trenggono ini punya algoritma," imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penurunan IHSG menjadi salah satu ancaman yang diterima saat menggagas program makan bergizi gratis.

Prabowo mengaku sering diejek dan ditertawakan atas gagasannya, termasuk upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan korupsi, kemiskinan, dan kelaparan di Indonesia.

"Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahahaha, ketawa (mereka). Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam nanti harga saham harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya munculkan gagasan makan bergizi sudah muncul," ujarnya.

KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mamuju:

1. Puri Pesona Zarindah Tahap 5: Tipe 36/72

   Terletak di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Zarindah dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 319 rumah, masih menyisakan 57 unit lagi.

2. Puri Mutiara 3 Mamuju: Tipe Standar

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Banuanta Pratama yang terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju. Menawarkan 77 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 76 unit, dan tersisa 1 rumah lagi.

3. Eka Rahayu City: Tipe 36/81

   Berlokasi di Mamuju, Kabupaten Mamuju, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Malaqbiq Perkasa Utama, dengan banderol Rp 147 juta.

   Tiap-tiap unit dibangun seluas 36/81 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 294 rumah dari total 308 unit.

4. Bukit Nur Rafiah Iii: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju, dibanderol dengan harga Rp 156 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Magfirah Jaya Mamuju ini masih menyisakan 24 unit lagi.

5. Bumi Salupangi Sejahtera: Tipe 36/72

   Di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, terdapat perumahan dengan banderol Rp 156 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 26/72 meter persegi. PT Bumi Karya Rezeki masih memasarkan sisa 16 unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak senyum dulu.

Saat itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Kepala Negara mengaku sudah tahu semua masalah di Indonesia, mulai dari tidak adanya satu data hingga banyak aturan Undang-Undang yang bertabrakan.

Prabowo meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

Ia kemudian menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

"Solusinya bagaimana? Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili Wakil Menteri (Fahri Hamzah). Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau," ucapnya.

"Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Saat itu, selorohan Prabowo lalu muncul. Ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak tersenyum selama program belum terealisasi.

"Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Pak Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat.

Hal ini diketahui usai ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan wakil-wakil menterinya untuk meneliti.

Namun, ia enggan menyebutkan pos-pos anggaran yang bisa dihemat tersebut agar para menterinya tidak cepat puas.

Yang pasti, lanjutnya, jika itu bisa dilakukan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil.

"Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa (kejar pertumbuhan 8 persen). Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar, gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggagas pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Semen Merah Putih melihat program ini sebagai tantangan sekaligus peluang besar bagi industri konstruksi.

“Kami percaya, untuk mendukung program ini, diperlukan solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup seluruh proses, mulai dari produksi semen hingga pengaplikasian beton,” ujar GM Sales & Marketing PT Cemindo Gemilang Tbk Oza Guswara dalam siaran pers, Senin (2/12/2024).

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Semen Merah Putih bersama Beton Merah Putih sedang mengembangkan untuk menghadirkan solusi berupa material beton pra-cetak (precast) bagi rumah modular.

Konsep ini mempercepat proses konstruksi sekaligus memastikan efisiensi dan konsistensi kualitas dalam setiap unit rumah yang dibangun.

Sementara Direktur Operasional Beton Merah Putih (PT Motive Mulia, anak usaha Cemindo Gemilang) Akhmad Syamsuddin mengungkapkan, rumah modular adalah rumah yang dibangun dengan modul hasil prefabrikasi industri.

"Sehingga, tidak hanya akan menghemat waktu dan tenaga kerja konstruksi, tetapi memastikan akan sama atau bahkan lebih dari rumah yang dibangun secara konvensional," terang Akhmad.

Kualitas rumah modular ini diperkuat dengan penggunaan semen hijau dari Semen Merah Putih, untuk mendukung konsep konstruksi berkelanjutan.

Dia juga menjelaskan, penggunaan jenis semen hidrolis telah terbukti andal dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek besar di Batam.

Adapun semen hidrolis Semen Merah Putih tidak hanya lebih ramah lingkungan tetapi didesain dan dikembangkan sebagai performance based cement. Sehingga, akan menghasilkan konstruksi yang kuat dan tahan lama sesuai kebutuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai kontra dari wakil rakyat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ujar Yasti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas.

Belum lagi, Kementerian PKP hanya mendapatkan kucuran anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 5,27 triliun.

Yasti lantas mempertanyakan apakah Kementerian PKP sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait anggaran yang mini tersebut.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," lanjut Yasti.

Senada dengan Yasti, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan blueprint atau rancangan kerja yang belum juga dilaporkan.

"Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan Pak Menteri PKP karena di anggaran ini tidak dijelaskan," kata Lasarus.

Pada kesempatan tersebut, Ara mengatakan bahwa akan berusaha mewujudkan pembangunan 3 juta rumah setahun di tengah keterbasan anggaran.

Langkah yang diambilnya adalah dengan mengajak swasta ikut membangun rumah rakyat, meskipun pemerintah tidak menawarkan imbal hasil apa pun.

"Upaya-upaya kita di tengah anggaran yang terbatas, kita tetap harus semangat dengan anggaran yang ada," tutur Ara saat ditemui usai Raker.

Sebelumnya, telah dilakukan peletakan batu pertama proyek rumah tapak di Kabupaten Tangeran, Banten.

Tanah seluas 2,5 hektar untuk proyek 3 juta rumah itu merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG) yang merupakan perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ara mengungkapkan, tanah tersebut sebagain dimiliki Ara dan sebagian Bumi Samboro Sukses.

"Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," ungkap Ara dalam sambutannya, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap wilayah dilibatkan dalam program makan bergizi gratis yang dilaksanakan mulai 2 Januari 2025.

“Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi,” ujar Yandri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Yandri berpandangan, desa-desa di berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan telah dikelola melalui BUMDes.

Hal ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sambil memberdayakan desa-desa agar memaksimalkan potensi yang dimiliki.

“Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus. Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku,” kata Yandri.

Dia mencontohkan potensi desa untuk bisa menyuplai beras dan padi ataupun bahan lain yang bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis.

Dengan begitu, lanjut Yandri, perputaran ekonomi yang besar di balik program makan bergizi gratis juga bisa dirasakan oleh desa.

“Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya,” tutur Yandri.

“Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15.000 per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

KARAWANG, KOMPAS.com - Salah satu siswi kelas 1 SDN Anggadita 1, Karawang, Jawa Barat, memilih membawa pulang makanan bergizi gratis untuk ibunya.

Hal itu terlihat oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat menggelar simulasi pelaksanaan makan siang bergizi di SDN Anggadita 1.

Aep mendapati seorang anak tidak membuka makanannya.

"Kenapa tidak dimakan?" tanya Aep kepada siswi itu.

Anak itu diam sambil menggelengkan kepala.

Saat dibujuk untuk memakan, siswi itu berkata ingin membawa makanan itu untuk ibunya di rumah.

Setelah mendengar jawaban siswi itu, Aep lalu kembali membujuknya agar tetap makan sambil memberikan boks makanan untuk anak tersebut.

"Tadi ada satu murid saya bilang suruh makan, tapi dia tidak mau makan, katanya buat orangtuanya, buat ibunya, kasihan ibu tidak makan gitu," kata Aep kepada awak media, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, kata Aep, ada siswa yang fobia dengan nasi.

Sehingga, dengan uji coba, ia mengetahui sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan saat program makan bergizi dilaksanakan.

Uji coba di SDN Anggadita 1 melibatkan sekitar 290 siswa.

Sebelumnya, uji coba juga telah dilakukan di sejumlah SD menggunakan uang pribadi Aep.

"Sekarang masih pakai uang pribadi, karena kita belum ada anggaran. Jadi, uji coba dulu, saya mencoba dulu," ujar Aep.

Ditanya soal kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan satu porsi makan seharga Rp 10.000, Aep mengaku tak mempermasalahkan.

Dia berencana menggandeng pelaku usaha restoran, perusahaan, hingga UMKM warga asli Karawang untuk mensukseskan program makan siang gratis ini.

"Kita akan kumpulkan bersama, anggaran Rp 10.000 mungkin dibilang cukup agak sedikit kurang, tapi apapun yang menjadi kebijakan Pak Presiden, tentunya kita harus jalankan," kata Aep.

"Saya masih punya rekan-rekan yang bisa diajak bareng-bareng. Misal Rp 10.000 tidak ada buah dan air mineral, nanti saya akan ajak teman-teman untuk yuk kasih buahnya, kasih air mineralnya. Kan tidak boleh jadi berkurang, harus tetap sesuai standar gizi," ucap Aep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis harus turut mengerek perekonomian masyarakat desa hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu Muhaimin sampaikan usia menggeler rapat terbatas dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahaman dan lainnya.

Muhaimin menyatakan, pihaknya akan bersinergi sehingga program andalan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki manfaat ekonomi.

"Kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis MBG ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi kooperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," kata Muhaimin di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Muhaimin berharap, program makan siang bergizi gratis jangan sampai hanya menjadi program memberi makan masyarakat yang membutuhkan melainkan memiliki dampak ekonomi.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," tutur Muhaimin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15 ribu per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.