JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek rumah garapan dua perusahaan tambang terbesar di Indonesia akan dimulai pada bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal ini usai menyerahkan kunci kepada penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

"Bulan depan doakan saya akan menghadiri, atau staf akan saya tugaskan menghadiri dua groundbreaking, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," ujar Ara.

Dua perusahaan tersebut, yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) di Kalimantan Timur dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di Kalimantan Selatan.

"Kenapa mereka di sana? Karena mereka tambangnya di sana," lanjutnya.

Ada pun pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program 3 juta rumah tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

"Ada 6 konglomerat yang sudah komit ya untuk membangun rumah rakyat. Dan itu diberikan bukan untuk dijual, tapi untuk diberikan," ungkap Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku diejek, ditertawakan, bahkan dianggap gila karena mencanangkan program makan bergizi gratis saat maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Prabowo mengungkapkan, banyak pihak yang menganggap program makan bergizi gratis mustahil untuk diimplementasikan.

"Waktu saya canangkan program ini saya diejek, saya ditertawakan saya dibilang, saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila," kata Prabowo dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

"Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia, mana mungkin. Saya katakan mungkin dan akan," ujar dia.

Namun, Prabowo menekankan bahwa ia tidak ingin skeptis, pesimis, dan menyerah sebelum berusaha dan berjuang.

Menurut dia, Indonesia harus menjadi bangsa yang berani.

Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua menteri, wakil menteri, dan dirjen untuk bersungguh-sungguh dan berjuang bersama.

"Bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita," kata dia.

Menurut Prabowo, pemerintah di bawah pimpinannya bakal berusaha menghasilkan pemerintahan yang bersih, dan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

Pemerintah harus berbuat lebih baik lagi untuk rakyat dengan memberantas korupsi, judi online, manipulasi, hingga penyelundupan.

"Mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang yang tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia. Ini yang kita bertekad perbaiki dan saya sudah lihat angkanya dan saya sudah bekerja dengan menteri kita punya strategi kita yakin akan perbaiki hal ini," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibuktikan dengan tiga proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dimiliki salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Ketiganya adalah Samesta Mahata Margonda yang menempel dengan Stasiun Pondok Cina, Samesta Mahata Tanjung Barat yang menempel Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Mahata Serpong yang terhubung dengan Stasiun Rawa Buntu.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kita punya aset banyak, kita bisa berdayakan di mana itu memang di-support (didukung) oleh Perumnas, ya kita bisa bangun," ungkap Budi di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Budi menjabarkan, Apartemen Samesta Mahata Margonda memiliki 1.400 unit, Samesta Mahata Tanjung Barat sekitar 1.200 unit, dan Samesta Mahata Serping 940 unit.

"Rawa Buntu harapannya tower 1 ini pada akhir Desember selesai, satu tower ya. Semua kan ada tiga tower. Itu kurang lebih 600-700 unit," tambah Budi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan catatan penting di salah satu proyek milik Perumnas yakni Samesta Mahata Margonda.

Proyek apartemen ini dinilai Ara perlu perbaikan lift.

"Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus perbaiki, nomor satu, lift. Bapak terima tidak liftnya masalah ini? Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun," terang Ara di sela-sela kunjungannya tersebut pada hari yang sama.

Kedua, masih banyaknya area komersial yang kosong. Padahal, fasilitas ini sangat dibutuhkan ketika musim hujan seperti kondisi sekarang.

"Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi, saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak," ungkap Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjajakan program 3 juta rumah ke China dan negara-negara Uni Emirat Arab (UEA).

"Saya minta Pak Wamen, Pak Fahri (Fahri Hamzah) yang ke luar negeri. Pertama ke RRC (China), yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menyerahkan kunci bagi penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara juga mengisyaratkan, kunjungan Wamen PKP ke negara-negara tetangga tersebut membuahkan dokumen nota kesepahaman (MoU).

"Tentu kita mesti kawal, karena pengalaman MoU itu tidak semua berhasil. Jadi kita mesti detailkan," lanjut Ara.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan rincian 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," kata Ara saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, sudah terjadi sembilan kali sepanjang November 2024.

"Di bulan November saja sudah sembilan kali terjadi, lima hari di antara itu berturut-turut," ujar Ketua RT 13 RW 04 Kelurahan Kampung Melayu, Sanusi, di lokasi banjir, Kamis (28/11/2024).

Banjir kali ini lebih dalam jika dibandingkan banjir sebelumnya yang mencapai 2,5 meter pada Kamis dini hari.

Banjir di permukiman Kebon Pala tidak disedot, hanya ditunggu hingga air surut sendiri.

"Nunggu surut paling cepat di bawah enam jam, kadang-kadang bisa sampai 24 jam baru surut," ucap Sanusi.

Banjir tersebut merendam 16 RT dari dua RW, dengan 300 keluarga yang terdampak.

Menurut Sanusi, permukiman itu banjir karena tidak adanya normalisasi yang dilakukan di Kali Ciliwung.

"Mungkin tinggal dilanjutkan saja program normalisasi sungai itu. Walaupun masih ada banjir, paling enggak mengurangi gitu," kata dia.

Sebelumnya, pada Kamis dini hari, ketinggian banjir mencapai 2,5 meter akibat luapan Kali Ciliwung.

Beberapa anak bermain banjir di wilayah tersebut.

Sedangkan, korban yang rumahnya tergenang mengungsi di SDN Kampung Melayu 02 Jakarta Timur. Lokasi tersebut tidak jauh dari titik banjir.

Di dalam pengungsian, korban banjir memperoleh bantuan dari Kementerian Sosial, ada pula bantuan berupa nasi kotak, selimut, makanan anak, kasur, peralatan mandi, dan perlengkapan P3K.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan sayembara berhadiah mencapai Rp 8 miliar untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.

Diketahui, Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Maruarar pun menjelaskan alasannya menggelar sayembara dengan hadiah fantastis tersebut. Menurut dia, itu dilakukan karena butuh partisipasi publik untuk menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujar Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024, dikutip dari Kontan.

Dia pun menekankan bahwa sayembara tersebut untuk membuktikan tidak ada orang yang kebal hukum di Tanah Air. Pasalnya, pencarian Harun Masiku tidak kunjung ada perkembangan.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Maruarar.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” katanya melanjutkan.

Diketahui, KPK masih mencari keberadaan Harun Masiku setelah gagal melakukan penangkapan terhadap eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.

Kemudian, selama hampir lima tahun, KPK menekankan bahwa pencarian Harun Masiku menjadi prioritas. Tetapi, hingga berakhirnya jabatan Komisioner KPK periode 2019-2024, sang buronan tidak juga diketemukan.

Padahal, terpidana dalam kasus ini lainnya, Wahyu Setiawan telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara yang lantas diperberat menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).

Perkembangan terbaru, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jajarannya menemukan mobil yang pernah dipakai Harun Masiku pada 25 Juni 2024 di Thamrin Residence, Jakarta.

Dari dalam mobil tersebut, Asep menyebut, ditemukan dokumen. Meskipun tidak diungkap secara detail perihal isi dokumen tersebut.

"Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM (Harun Masiku)," kata Asep saat ditemui awak media di Bogor pada 12 September 2024.

Menurut Asep, mobil itu sudah terparkir di lokasi tersebut selama dua tahun.

"Sudah terparkir selama dua tahun,” ujar Asep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengadakan sayembara untuk menemukan tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Harun Masiku yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari keberadaan Harun Masiku setelah gagal melakukan penangkapan terhadap eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.

Tak tanggung-tanggung, dalam sayembara tersebut, Maruarar bakal menggelontorkan Rp 8 miliar dari kocek pribadinya untuk yang bisa menemukan keberadaan Harun Masiku.

Menurut dia, sayembara dilakukan karena butuh partisipasi publik untuk menemukan Harun Masiku sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Tanah Air.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujar Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024, dikutip dari Kontan.

Maruarar mengatakan, kasus hilangnya Harun Masiku perlu diangkat kembali karena sudah sejak lama kasus ini tak menunjukkan perkembangan.

Dia pun menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor Untuk itu, sayembara ini dilakukan guna menunjukkan tidak ada orang yang kebal hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Maruarar.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” kata eks politikus PDI-P ini melanjutkan.

Selama hampir lima tahun, KPK menekankan bahwa pencarian Harun Masiku menjadi prioritas. Tetapi, hingga berakhirnya jabatan Komisioner KPK periode 2019-2024, sang buronan tidak juga diketemukan.

Padahal, terpidana dalam kasus ini lainnya, Wahyu Setiawan telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara yang lantas diperberat menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).

Oleh karenanya, wajar jika para pegiat Antikorupsi menilai bahwa KPK sepertinya tidak serius atau hanya “ngomong doang” terkait upaya mencari Harun Masiku.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebutkan, KPK tidak menerbitkan surat penyitaan atau surat-surat lainnya yang membuktikan Komisi Antirasuah itu serius mencari Harun Masiku.

"Belum ada (tindaklanjut pencarian Harun Masiku), dalam bukti ini enggak ada kok, belum ada diterbitkan surat penangkapan baru,” kata Boyamin pada 19 Januari 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.