BULELENG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menguji coba program makanan bergizi gratis di sekolah di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Senin (25/11/2024).

Program strategis dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini diuji coba di SD Negeri 1 Sumberklampok, SD Negeri 2 Sumberklampok, dan SMP Satu Atap 1 Gerokgak.

Menu makan bergizi gratis yang disajikan kepada siswa berisikan nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, semangka, dan susu.

Menariknya, menu tersebut dimasak oleh anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa setempat.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, program makan bergizi ini penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, terutama dalam hal perkembangan kognitif dan motorik mereka.

"Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh menjadi bagus. Kognitif dan motoriknya menjadi bagus, makin mudah menerima pelajaran," ujarnya saat ditemui usai peninjauan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Uji coba makan bergizi gratis ini melibatkan ibu-ibu PKK dalam menyiapkan makanan.

Adapun satu porsi makanan yang disiapkan seharga Rp 17.500.

"Rupanya untuk Buleleng ada satu terobosan, ini yang memasak ibu-ibu PKK. Tadi saya lihat makanannya habis semua," kata dia.

Ia pun menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme para anggota PKK yang mulai mempersiapkan bahan makanan sejak dini hari, pukul 03.00 Wita.

"Saya pikir ini model yang bagus. Mereka memasak dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan tentunya dengan penuh kasih sayang," ungkapnya.

Menurutnya, makanan yang disiapkan oleh anggota PKK tidak kalah enaknya dibandingkan makanan yang disediakan oleh catering.

Selain itu, makanan yang disiapkan lebih segar dan lebih dekat dengan sekolah siswa karena tidak perlu dikirim jauh dari Kota Singaraja.

Mengingat Desa Sumberklampok terletak di ujung barat Kabupaten Buleleng, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini masih dalam tahap uji coba.

Beberapa model akan diuji untuk menemukan yang terbaik sebelum akhirnya mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang.

Salah satu model yang diujicoba melibatkan ibu-ibu PKK sebagai penyedia makanan bergizi.

"Kami akan mencoba beberapa model untuk mengetahui model yang terbaik. Model yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ini saya pikir sangat bagus, dan kami akan terus dievaluasi hingga menemukan model yang tepat untuk anak-anak," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons keluhan para pengembang yang khawatir program pembangunan rumah 3 juta setahun membuat pemesanan rumah menjadi turun.

Maruarar menyatakan, program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

"Saya rasa kebijakan ini sangat prorakyat, yang kita mau bangun itu adalah rumah rakyat. Saya pikir kebijakan ini justru disambut dengan sangat bahagia oleh rakyat kecil," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dia mengaku, sudah memiliki berbagai strategi untuk merealisasikan target dari Presiden Prabowo Subianto agar bisa membangun 3 juta rumah setahun, di tengah keterbatasan anggarannya.

Pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Kejagung untuk membahas rencana aset-aset yang ditahan oleh Kejagung akan dipakai oleh Kementerian PKP. Bahkan, aset-aset yang disita dari para koruptor juga akan dimanfaatkan.

"Jadi menurut saya harusnya bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkritkan rencana kerja kami di bidang perumahan, di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, kebijakan 3 juta rumah per tahun membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis, sehingga banyak yang menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1-3 yang dibatalkan," katanya dalam siaran persnya Sabtu (23/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait dugaan pernyataan yang berbau SARA.

Laporan tersebut disampaikan oleh Samuel David (37), seorang warga Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024) sore.

Samuel melaporkan Maruarar terkait pernyataan yang menyebutkan kemungkinan hilangnya dukungan dari pemilih non-muslim kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Samuel, pernyataan tersebut bisa memicu isu SARA yang tidak diinginkan dalam konteks Pilkada Jakarta.

“Jadi, hari ini saya selaku warga masyarakat Jakarta melaporkan apa yang diucapkan oleh Maruarar Sirait yang menyatakan bahwa pemilih non-muslim akan meninggalkan Pramono dan Bang Doel,” kata Samuel saat ditemui di Pancoran, Jakarta.

Samuel menegaskan bahwa laporannya bukan didasarkan pada pilihan politiknya, tetapi karena ia ingin menghindari isu SARA dalam Pilkada Jakarta yang mengingatkan pada polemik serupa yang terjadi pada Pilkada 2017.

"Tapi, saya di sini bukan soal pilihannya siapa, tapi ucapan ini sudah menyinggung SARA. Jadi yang selama ini kita tahu kampanye harusnya damai. Kemudian sudah tidak ada lagi lah isu-isu SARA seperti dulu gitu kan," tambah Samuel.

Laporan Samuel telah diterima oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu DKI dengan nomor laporan 025/PL/PG/Prov/12.00/XI/2024.

Bawaslu dijadwalkan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait laporan tersebut. Samuel mengungkapkan bahwa Bawaslu akan memberi waktu sekitar dua hari untuk melakukan kajian awal dan meminta kelengkapan dokumen terkait laporan.

"Ya kalau dari Bawaslu informasinya kajiannya kurang lebih dua hari. Kemudian apa ada kelengkapan yang harus dilengkapi, ya kita lengkapi, tapi nanti nunggu petunjuk dari Bawaslu," tutup Samuel.

Sebelumnya, Maruarar Sirait, yang merupakan politikus Partai Gerindra, menyatakan bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta dapat menguntungkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

"Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang," ujar Maruarar.

Ara juga mengungkapkan bahwa awalnya Ridwan Kamil kehilangan dukungan dari pemilih non-muslim setelah dipasangkan dengan Suswono, yang merupakan kader PKS. Namun, peta politik Jakarta berubah setelah Anies mendeklarasikan diri untuk mendukung Pramono-Rano.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat, dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Program ini merupakan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari menyampaikan, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah.

Ia pun berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," ujar Embun Sari dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (25/11/2024).

Menurut dia, meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," tukas Embun Sari.

Sehingga dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui CSR untuk membangun hunian vertikal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bangga atas disepakatinya surat keputusan bersama (SKB) Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait kebijakan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kebijakan ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar pro rakyat.

"Saya betul-betul sedih, tapi juga bangga kita mampu ternyata mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pada saat baru 40 hari pemerintah ini berjalan," kata Maruarar dalam paparannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menandatangani SKB tersebut, Senin (25/11/2024).

Ia pun berharap, ke depannya pemerintahan ini semakin banyak melahirkan kebijakan yang pro rakyat.

Dia mengingatkan bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah gotong royong untuk rakyat. Visi misi itu, jelas Ara, harus dilakukan dengan baik dan kompak oleh semua menteri.

"Karena visi misi beliau adalah Gotong Royong untuk rakyat, dan juga kompak menjadi supertim membangun bangsa Indonesia," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Maruarar juga menyampaikan bahwa kebijakan tiga juta rumah ini adalah hasil kerja tim dan bukan kerja orang per orang.

Dalam kesempatan ini, ia turut menyampaikan kesediaan Kementerian PKP untuk membantu membuatkan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN) pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PU, apabila diperlukan.

"Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," ujar Ara disambut tepuk tangan meriah semua peserta dari ASN Kemendagri dan Kementerian PU.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah," tambahnya.

Ia menyatakan kembali kesiapan jajaran PKP untuk membantu hal tersebut. Dengan begitu, menurutnya, Kementerian PKP pun merasa bahagia karena bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pemanfaatan AI itu untuk mendata penerima manfaat dari siswa sekolah.

“Geopasial sekolah bisa ditentukan dengan AI. Sehingga kami sudah bisa menentukan 30.000 satuan pelayanan (program makan bergizi gratis),” kata Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional di Indofood Tower Jakarta, Senin (25/11/2024).

Setelah mendapatkan data geospasial sekolah, langkah selanjutnya adalah mendata penerima manfaat dari unsur ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Dadan menyebutkan, data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak menggunakan AI.

“Kenapa tidak berbasis AI? Datanya sangat dinamis, data 2023 tidak bisa dipakai,” kata Dadan.

“Data real ibu hamil dan (ibu) menyusui baru kami cari setelah satuan pelayanan berdiri. Tetapi untuk tahu di mana pelayanan titik sekolah, kami bisa tentukan, karena geospasial sekolah statik sehingga kami bisa tentukan, (misal) di Jakarta di mana saja titiknya,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional menempatkan tiga orang dalam satu satuan pelayanan, yakni untuk manajer, ahli gizi, dan akuntan.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

KARAWANG, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar uji coba program makan bergizi di SDN Anggadita 4, Klari, Karawang, Jawa Barat, Senin (25/11/2024).

Para siswa tampak antusias menikmati makanan yang disediakan.

Bevita, siswi kelas IIB, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Ia merasa senang bisa makan bersama teman-temannya.

"Seru," kata Bevita singkat.

Hal serupa disampaikan Anin, siswa lain yang juga terlihat bersemangat. Bahkan, Jilbi, seorang siswa, meminta tambahan makanan karena menyukai menu yang disajikan.

Kepala SDN Anggadita 4, Heni Martini, menjelaskan simulasi makan bergizi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-79.

Seluruh siswa yang berjumlah 311 orang ikut dalam simulasi. Menu yang disajikan mengacu pada konsep empat sehat lima sempurna.

"Kami, pihak sekolah dan orang tua, sangat mendukung program ini. Semoga berjalan sesuai harapan," ujar Heni.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan menu makan bergizi akan bervariasi setiap hari, mulai dari lauk ayam, telur, hingga daging sapi. Program ini direncanakan berlangsung setiap Senin hingga Jumat.

"Anak-anak dari kelas satu sampai enam punya selera berbeda. Ada yang tidak suka nasi, jadi menunya disesuaikan," kata Aep.

Aep juga mengimbau para orang tua agar memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya asupan makanan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Simulasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan program berjalan lancar sebelum diterapkan secara luas di sekolah-sekolah lain di Karawang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku jajarannya siap membangun perumahan yang diperuntukkan kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Ara, sapaan akrab Maruarar, sesaat sebelum menandatangani surat keputusan bersama (SKB) kebijakan penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

"Pada waktunya, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU, memerlukan dukungan dari kami, kami juga siap. Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dagri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," kata Maruarar di samping Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU, Dody Hanggodo.

Pernyataan Ara itu langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta acara penandatanganan SKB yang didominasi para pegawai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU.

Ara mengaku menyampaikan hal ini karena mendapatkan informasi masih banyak pegawai dua kementerian itu tidak memiliki rumah.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN (aparatur sipil negara) kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah. Kami betul-betul siap, karena ini adalah kerja sama tim yang lahir batin kita kompak," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Ara mengaku pekerjaan ini sama sekali tidak merepotkan. Malahan, ia bangga karena jajarannya di Kementerian PKP bisa bermanfaat bagi rakyat kecil.

"Saya betul-betul merasa bahagia, karena hidup kami, hidup saya, hidup Pak Tito, dan hidup Pak Dody bisa bermanfaat bagi rakyat kecil di seluruh Indonesia," tutur dia.