JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan saran ke Badan Gizi Nasional agar tidak memaksakan susu masuk dalam program makan bergizi gratis.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Indonesia masih impor susu.

“Maksudnya susu itu memang produksinya belum cukup, kami menyarankan dan minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi dengan BUMN Pangan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Wamentan Sudaryono saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sudaryono menyarankan, susu bisa disubstitusi ke dalam sumber-sumber protein yang lain.

“Apakah ayam, apakah telur, karena kan ayam dan telur itu kan sudah swasembada, sudah cukup, atau mungkin juga bisa protein nabati dan seterusnya. Jadi kami tidak ingin memaksakan harus susu,” tutur Sudaryono.

Di sisi lain, lanjut Sudaryono, Kementan berkomitmen meningkatkan produktivitas susu nasional secara bertahap.

Sudaryono mengatakan bahwa susu bisa dimasukan ke menu makan bergizi gratis di beberapa daerah yang memiliki sentra sapi perah, seperti Banyumas, Boyolali atau Baturaden.

“Yang dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya. Susunya diambil dari peternak-peternak yang memang ada di sekitar sekolah itu,” kata Sudaryono.

Sudaryono tidak ingin pemerintah menambah beban negara dengan memaksakan susu masuk menu makan bergizi gratis.

“Kita ingin betul-betul makan bergizi gratis ini, secara ekonomi bermanfaat juga bagi rakyat, bagi petani kita, bagi peternak, petani padi, sayur, hortikulturanya, buahnya, termasuk juga peternak-peternak kita untuk daging, telur, susu, ayam, dan seterusnya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggenjot program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program ini akan dilaksanakan dengan skema gotong royong.

Artinya, selain pemerintah pusat, juga dibutuhkan peran pemerintah daerah hingga swasta, mengingat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.

Terkait hal ini, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Adriliwan Muhhamad membeberkan tantangan terbesar program ini, yakni ketersediaan material bangunan di daerah.

Pasalnya, dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta di antaranya akan dibangun di perdesaan.

"Material sangat sulit kalau di desa, apalagi kalau kita di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya merasakan, kita susah sekali mencari pasir, mencari semen," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Selain masalah material bangunan, Andre juga menyebutkan perizinan membangun rumah yang berbelit-belit perlu dibenahi.

"Kita ikuti arahan pemerintah, tolong yang diutamakan itu bagaimana pemerintah bisa mengontrol material, kedua perizinan. Kalau sumber daya manusia kita bisa bantu teman-teman," lanjutnya.

Namun demikian, Andre menegaskan, pihaknya mendukung program tersebut.

"Bagi kami, Appernas Jaya sangat support," ucap Andre.

Pada kesempatan yang sama, Ara menyumbangkan 2,5 hektar tanahnya di Tangerang untuk program 3 juta rumah.

"Yang mau kita buat adalah kepedulian, kegotong-royongan. Motto kami adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat," ungkap Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto, bahwa tidak ada lagi pembangunan perumahan eksklusif.

Oleh karena itu, untuk mencegahnya bisa dimulai dengan melaksanakan edukasi kepada para pengembang.

"Kita bisa jelaskan edukasi tujuannya apa? Kita kan orang-orang pinter tuh bisa diedukasi dan punya hati ya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ara pun membeberkan mengapa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan suku, etnis, ras, maupun agama.

"Jadi, kita harus punya filosofis itu yang kuat. Nah, itu juga tampak dari perumahan-perumahan kita," tambah dia.

Sebagai contoh, dia meminta kepada para pengembang agar setiap perumahan dibangun dengan adanya tempat-tempat beribadah.

"Perumahan-perumahan itu kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu suatu hal yang baik ya, jadi enggak eksklusif," lanjutnya.

Selain itu, Ara juga menekankan pemerintah tidak ingin menciptakan lingkungan perumahan yang terkesan seperti negara di dalam negara.

Maka dari itu, langkah pembangunan ke depan harus menghindari kesan tersebut.

"Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif," tuntas dia.

KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi, program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan target annual atau tahunan.

“Ternyata setelah dipelajari bukan 3 juta (rumah) per periode. Kita mau bikin 3 juta setahun, jadi 5 tahun total 15 juta,” kata Hashim dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Hashim menilai, program 3 juta rumah tersebut dapat mengatasi isu backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu program ini memberikan akses perumahan murah bagi masyarakat dan menggerakan ekonomi. Namun, sambung Hashim, yang perlu dipikirkan adalah funding pendanaan.

Saat ini ada beberapa perusahaan yang berpotensi terlibat dalam program ini.

Mereka adalah Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, Alam Sutera Realty, Ciputra Development, Lippo, Pakuwon Jati, Paramount, Sinar Mas, Summarecon Agung, dan Bumi Benowo Sukses Sejahtera (BBSS).

BBSS merupakan anak perusahaan dari Agung Alam Anugrah (AAA) Group yang bergerak di pergudangan dan ruko.

Sejak pelantikan Prabowo, harga sahamnya melonjak dari Rp 71 menjadi Rp 240 per lembar.

Sebagai perusahaan properti, BBSS menyatakan kesiapannya untuk menyuplai lebih dari 60 persen terhadap total 1 juta kuota hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Hingga kini, BBSS memiliki total lahan hampir 200 hektar di berbagai kota, dengan berbagai macam proyek properti mulai dari pergudangan, residensial, komersial (ruko) hingga apartemen. Bahkan perusahaan ini masih memiliki lahan seluas 15 hektar di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyinggung kehidupan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, bernama Suni yang tinggal bersama 12 anggota keluarga dalam satu rumah.

Potret kepadatan penduduk di Tanah Tinggi itu disampaikan Pramono dalam debat kedua Pilkada 2024 Jakarta, Minggu (27/10/2024) malam.

Penelusuran Kompas.com ke Tanah Tinggi, nuansa padat penduduk nan kumuh terlihat di Jalan Tanah Tinggi, tak jauh dari Kantor Kelurahan Tanah Tinggi. Banyak pedagang makanan hingga barang bekas yang menyemuti tepi jalan.

Sekitar 300 meter dari lokasi tersebut, tepatnya di belakang pos RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, terdapat permukiman padat penduduk.

Di lokasi ini, berderet rumah permanen yang berdiri berimpitan tak beraturan. Warga yang memasuki kawasan ini pun tak bisa melenggang bebas begitu saja.

Sebab, saking padatnya hunian di sini, akses jalan warga sangatlah sempit. Diameter lebar jalan kurang dari satu meter, sehingga jalan ini hanya bisa dilalui oleh satu orang saja.

Bagian atas jalan tersebut tertutup atap rumah warga. Hal ini menyebabkan sirkulasi udara di sekitar akses jalan sangat terbatas, sehingga terasa begitu pengap.

"Secara kasat mata memang tidak layak huni. Dari segi fisik bangunan rumah, juga akses jalan sempit, enggak ada ventilasi udara," kata Ketua RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Imron Buchori ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Senin (28/10/2024).

Adapun RW 12 merupakan satu di antara wilayah Kelurahan Tanah Tinggi yang masuk kategori permukiman padat penduduk.

Kepadatan penduduk di RW 12 tersebar di enam RT dari total 11 RT di wilayah tersebut. Sebaran tersebut mencakup, RT 5, RT 6, RT 7, RT, 8, RT 9, dan RT 10.

Secara keseluruhan, wilayah RW 12 mempunyai luas sekitar 3,5 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 1600 KK dan 2200 jiwa.

Imron mengatakan, jika dilihat dari jalan utama, wilayahnya terlihat tertata rapi dan tidak ada persoalan kepadatan penduduk.

Namun, hal itu terlihat kontras ketika memasuki wilayah RW 12. Banyak hunian tidak layak berjejalan.

"Bahkan sampai detik ini juga, sampai tidak ada ruang yang mencukupi untuk tinggal," ucap dia.

Imron mengungkapkan, kepadatan penduduk di wilayahnya terlihat dari jumlah penghuni dalam satu rumah. Terdapat satu rumah berukuran 2 x 3 meter yang dihuni oleh 14 jiwa.

"Ini salah satu bentuk contoh, rumah ukuran 2 x 3 meter dihuni sampai 14 jiwa. Dari nenek sampai cucu," katanya.

Dengan kondisi tersebut, banyak warga yang memanfaatkan halaman Balai Sekretariat RW 12 sebagai tempat beristirahat.

Hal ini karena rumah mereka tak cukup menampung anggota keluarga untuk istirahat, sehingga mau tak mau mereka beristirahat di fasilitas sosial maupun fasilitas umum.

"Banyak yang tidur di sini (balai RW). Mau pagi, mau siang, kadang-kadang mereka beragam. Kalau kerja malam, tidurnya pagi. Kalau kerja pagi, tidurnya sore di sini," imbuh dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Badan Gizi Nasional di Magelang, Jawa Tengah, disebut mampu memproduksi 3.000 porsi makanan per hari untuk program makan bergizi gratis.

"Estimasi kami bisa produksi 3.000 (porsi per hari)," kata Kepala Manajer Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris, Sabtu (26/10/2024).

Fahmi menyampaikan, satuannya merupakan tempat produksi makanan dalam program makan bergizi gratis besutan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyebut, satuan ini memiliki sedikitnya 50 tenaga kerja asal Magelang. Bahan baku makanan juga diambil dari wilayah Magelang.

"Konsep kami adalah ekonomi lokal," kata dia.

Menu makanan yang disajikan ditentukan oleh ahli gizi yang antarsatuan berbeda-beda. Fahmi mengaku tidak bisa menjawab waktu makanan mulai dibagikan ke siswa serta sasaran sekolah.

"Itu pimpinan saya yang akan menjawab," katanya.

Hari ini, Satuan Pelayanan Makanan Bergizi menyediakan 200 porsi makanan dengan menu nasi, ayam suwir, sayur kacang panjang, disertai jeruk dan susu kotak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau kantor Satuan Pelayanan Makanan Bergizi. Ia datang bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Awak media tidak diizinkan mendekat dan mesti merekam dari jarak sekitar 10 meter.

Kepala Manajer Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris mengatakan, Prabowo meninjau fasilitas, model bisnis, serta sistem kerja Satuan Pelayanan Makanan Bergizi.

"Secara objektif saya, respons beliau sangat bagus," ucapnya.

Kunjungan Prabowo ini berlangsung di tengah kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, Kamis sampai Minggu (24-27/10/2024).

KARAWANG, KOMPAS.com - Warga Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, dibuat heboh oleh kemunculan kawanan tikus yang berkeliaran di permukiman mereka.

Fenomena ini menarik perhatian warga yang kemudian merekam ratusan tikus tersebut.

Video yang diunggah pun menjadi viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat tikus-tikus berkumpul di bawah pohon, sementara beberapa di antaranya terlihat memasuki rumah-rumah warga.

Kapolsek Tirtajaya, AKP Hasanudin, menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi pada Jumat (25/10/2024) malam.

Ia juga menambahkan, koloni tikus tersebut tidak hanya berkeliaran di jalanan, tetapi juga sampai masuk ke rumah-rumah warga.

"Tiba-tiba tikus itu nyerang begitu aja. Jumlahnya yang pasti banyak banget," ungkap Hasanudin pada Sabtu (26/10/2024).

Hasanudin mengaku tidak mengetahui dengan pasti penyebab munculnya wabah tikus tersebut.

Warga hanya bisa berusaha mengusir tikus-tikus itu ke area pesawahan.

"Iya karena di belakang (sawah). Karena itu bukan bidang kita, maka selanjutnya udah dilaporkan ke dinas pertanian. Sekarang sih tikusnya udah gak ada. Mudah-mudahan gak terulang lagi," lanjutnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang, Rochman, menjelaskan bahwa petugas sudah diterjunkan ke Desa Kutamakmur untuk menangani masalah ini.

Ia juga menyatakan keheranannya, karena area pesawahan di sekitar lokasi tidak mengalami kerusakan akibat hama tikus.

Rochman menduga fenomena ini disebabkan oleh faktor cuaca.

Hujan yang turun selama dua hari terakhir diduga menyebabkan lubang-lubang tikus terendam, sehingga memaksa hewan pengerat tersebut naik ke permukaan.

"Berdasarkan penelusuran kami, kemungkinan itu faktor hujan. Kemarin kan hujan terus di sana, jadi kemungkinan air yang masuk ke lubang tikus memancing mereka keluar mencari daratan," ujarnya.

Rochman menambahkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTH) Jabar serta Kementerian Pertanian untuk menyelidiki lebih lanjut fenomena invasi hewan pengerat tersebut.

"Kita juga udah imbau ke petani mulai hari ini gotong royong dengan didampingi petugas kita, kalau ada lubang-lubang tikus dimatikan, jangan sampai ada dugaan aneh-aneh terkait fenomena ini," tutup Rochman.

MAGELANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengecek kantor Satuan Pelayanan Makanan Bergizi, Badan Gizi Nasional, di seputaran Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Prabowo tiba pukul 14.18 WIB dengan menaiki mobil golf yang disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut serta dalam mobil itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Prabowo serta para bawahannya lantas masuk ke kantor tersebut. Tidak sampai 10 menit mereka keluar. Awak media tidak diizinkan mendekat dan mesti merekam dari jarak sekitar 10 meter.

Manajer Kepala Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris mengatakan, Prabowo meninjau fasilitas, model bisnis, serta sistem kerja Satuan Pelayanan Makanan Bergizi.

"Secara objektif saya, respons beliau sangat bagus," ucapnya.

Fahmi menerangkan, satuannya merupakan tempat produksi makanan dalam program makan bergizi gratis bagi siswa yang menjadi program Prabowo-Gibran.

Dia mengaku tidak bisa menjawab waktu makanan mulai dibagikan ke siswa serta sasaran sekolah.

"Itu pimpinan saya yang akan menjawab," katanya.

Kunjungan Prabowo berlangsung di tengah kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, Kamis sampai Minggu (24-27/10/2024).

Prabowo menyebut, dirinya memboyong jajaran kementerian dan lembaga untuk membentuk kerja sama tim yang baik.

"Saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan," paparnya dalam sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024), dikutip dari Kompas.com.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah dalam 100 hari kerjanya.

"Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreakingpembangunan perumahan untuk rakyat," ucap Ara, sapaannya, di Jakarta pada Rabu (23/10/2024), dikutip dari Antara.

Untuk itu, ia terus mengampanyekan semangat gotong royong dalam melaksanakan program 3 juta rumah. Sebab, anggaran pemerintah untuk membangun rumah sangat terbatas.

"Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan program 3 juta rumah," ujarnya.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin harus dapat diselesaikan dengan baik.

Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Kami ingin menjadi kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Ara, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu, menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

"Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an ya," lanjut Fahri.

Ada pun dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Fahri mengatakan, saat ini yang juga tengah digarap oleh kementerian baru tersebut adalah terkait regulasi, perizinan, dan skema keuangan.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya.

Sementara terkait lahannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah.

"Sehingga tanah-tanah yang siap ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mulai resmi berkantor pada Rabu (23/10/2024).

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

“Selaku menteri, saya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan. Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat,” ungkap Ara sapaan akrab Maruarar.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

“Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN,” jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, ke depan Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari pertama bekerja di kantor barunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah langsung menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat.

Pada rapat perdana tersebut, Menteri PKP menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat,” katanya saat memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/10/2014).

Dalam rapat internal ini, Menteri PKP melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan serta memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

“Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKPbisa bekerja secara sistematis, transparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat,” jelasnya.

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

Selaku menteri, ia akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terangnya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

Kementerian PKP juga telah menyurati Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini mereka masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga menyatakan sedang fokus pada penataan kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan.

Penyusunan agenda jangka pendek khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih juga akan dilakukan.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, nantinya Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.