DEPOK, KOMPAS.com - Aspek lingkungan kerap tidak menjadi pertimbangan oleh pengembang. Akibatnya, hadirnya proyek hunian membuat persoalan di lingkungan sekitarnya.

Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam pembangunan sebuah klaster perumahan di wilayah Cepit, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok yang diduga belum mendapatkan izin lingkungan hingga menyebabkan banjir.

Hal itu lantaran klaster perumahan tersebut berdiri di lokasi rawa yang menjadi serapan air. Kegiatan pembangunan menyebabkan rawa tersebut ditimbun lokasi perumahan.

Salah seorang warga, Teguh Wiguna yang juga menjadi ketua RT 04 RW 08 Jatimulya mengungkapkan sejak awal, tidak ada satu pun perwakilan pengembang yang meminta izin atau persetujuan warga atas pembangunan yang dilaksanakan.

"Sampai saat ini, kami di RT 4 yang berbatasan langsung dengan perumahan tersebut, belum pernah meneken surat izin lingkungan yang diajukan oleh pengembang. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa jual rumah?" ujarnya saat dihubungi, Kamis (27/2/2025).

Teguh mengungkapkan bahwa menurut pengakuan konsumen yang sudah membeli unit, mereka sudah melihat izin mendirikan bangunan (IMB) dari pengembang.

"Dapat info dari customer perumahan baru, ternyata mereka sudah melihat IMB sehingga mereka mengajukan KPR. Padahal untuk memperoleh IMB setahu saya adalah ada izin lingkungan. Sampai saat ini, kami belum menandatanganinya," jelas Teguh.

Sementara itu warga lainnya, Ibra, juga mengatakan hal yang sama, bahwa hingga saat ini belum ada izin yang diajukan oleh pengembang tersebut kepada warga sekitar perumahan.

Ibra yang juga menjadi Ketua RT 5 RW 2 mengungkapkan selain persoalan izin, hadirnya perumahan juga menyebabkan banjir di sekitar wilayah pembangunan.

"Gara-gara tanah ditimbun dan saluran pembuangan air tidak memadai, akhirnya perumahan baru menyebabkan banjir dan berdampak ke Perumahan Griya Melati Mas. Bahkan, air sampai membuat jebol arkon," jelas Ibra.

Adapun Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jatimulya, Amsori menjelaskan sejak awal, pihak pengembang belum mengajukan izin ke warga sebagai syarat administrasi. Tak hanya itu, perumahan yang dibangun juga tidak ada namanya.

"Sampai saat ini tidak ada plang di perumahan tersebut. IMB juga tidak ada. Setiap hujan, pasti perumahan tersebut dan perumahan warga sekitarnya terdampak banjir," jelas Amsori.

Atas persoalan yang muncul tersebut, warga berencana menempuh jalur hukum terhadap pengembang.

Penjelasan Pengembang

Perwakilan pengembang, Mohammad, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah memiliki izin yang diperlukan, termasuk IMB. Tanpa dokumen tersebut, perusahaan tidak akan mendapatkan approval dari bank untuk KPR.

"Kami sudah menjual enam unit rumah, dan bos saya sudah memperoleh izin IMB, dan kami pastikan perumahan kami sudah punya IMB," kata dia saat dihubungi Jumat (28/2/2025).

Sementara itu terkait dengan persoalan banjir yang disebabkan oleh hadirnya cluster baru, Mohammad menyatakan pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan warga yang terdampak banjir.

"Kami akan bertemu dengan Lurah Jatimulya, serta perwakilan warga untuk membahas persoalan bajir yang muncul," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek rumah susun (rusun) garapan investor Qatar untuk program 3 juta rumah akan dilaksanakan usai Lebaran 2025.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

Hashim memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar melalui Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, akan membangun 20.000 unit rusun.

Ini menyusul kerja sama antara pemerintah dengan Qatar untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun lokasinya berada di lahan bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Harga satuan unit rusun tersebut masih dibahas. Namun Fahri ingin harganya terjangkau karena tanahnya telah disediakan oleh pemerintah.

"Kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," kata Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, kepala daerah yang APBD di wilayahnya memiliki kemampuan lebih bakal menyumbangkan anggarannya untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Bagi daerah yang tidak mampu, kata Dadan, pemerintah pusat tidak memaksakan mereka untuk ikut menyumbang.

"Pada intinya kami sudah sampaikan kemarin untuk makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat, nanti pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," ujar Dadan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

"Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok," sambungnya.

Dadan mengatakan, daerah memiliki tiga peran dalam makan bergizi gratis.

Pertama, menyiapkan infrastruktur.

Lalu yang kedua, meningkatkan atau membina petani, peternak, nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi.

"Ketiga, bersama-sama Badan Gizi untuk melakukan pendampingan, terutama penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," jelas Dadan.

Dadan kembali menekankan bahwa anggaran untuk makan bergizi gratis tidak diwajibkan kepada masing-masing daerah.

Dia mengungkit Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan biaya untuk makan bergizi gratis sebenarnya sudah cukup.

"Enggak. Tidak ada kewajiban. Kalau yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Purinusa Jayakusuma meluncurkan rumah berkonsep 2 lantai, Viona Karawaci.

Lokasi Viona Karawaci berdekatan dengan Aryana Karawaci yang sudah dikembangkan sejak tahun 2017.

Lokasinya dapat dijangkau hanya 10 menit dari Kawasan Lippo Karawaci, Tangerang, Banten.

Direktur Utama PT Purinusa Jayakusuma Sianna Sutinah Rustanto menegaskan, Viona dipasarkan karena dua produk sebelumnya yaitu Safira dan Kristal di Aryana Karawaci terjual habis.

"Viona Karawaci menyasar segmen menengah dengan harga Rp 800 jutaan. Kita meyakini Viona Karawaci akan diminati karena saat ini produk dengan harga di bawah Rp 1 miliar paling cepat terjual. Segmen menengah di kawasan Tangerang Raya potensinya besar," jelas Sianna dalam acara Produk Knowledge Viona Karawaci, Rabu (27/02/2025).

Ia menambahkan, saat ini potensi pasar perumahan di Tangerang Raya, seperti di kawasan Karawaci, Legok dan sekitarnya didominasi proyek rumah menengah.

Sianna menambahkan, Viona Karawaci disiapkan untuk ikut dalam program pemerintah yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Konsumen bisa menikmati program free PPN DTP 50 persen karena dipastikan akan di serah terima kunci sebelum akhir tahun 2025 ini," terangnya.

Sementara itu, Project Consultant Property Lounge Rita Megawati yang memasarkan perumahan Aryana Karawaci dan Viona Karawaci menegaskan Purinusa Jayakusuma selaku pengembang berkomitmen mengembangkan produk ready stock dalam setiap proyeknya.

"Merespon program pemerintah terkait PPN DTP, untuk itu produk ready stock harus ada karena pasar Viona Karawaci adalah segmen end user yang butuh hunian untuk langsung ditempati," tegas Rita.

Viona Karawaci dikembangkan dengan konsep private cluster yang terdiri dari 102 unit rumah dengan luas lahan 1,2 hektar.

Tipe yang ditawarkan terdiri dari bangunan 2 lantai mulai dari ukuran 5x12 type Basic (LB 47/60) dan tipe pengembangan (LB60/60.)

"Unit rumah Viona Karawaci sudah mulai dibangun karena kita targetkan di bulan Desember 2025 sudah selesai dan bisa ikut program PPN DTP 50 persen," tandas Rita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kesalahan pengelolaan tanah menjadi faktor yang membuat harga rumah mahal.

"Ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Karenanya, dibutuhkan intervensi pemerintah terkait penentuan harga rumah lewat penyediaan lahan gratis.

Skema ini juga akan diterapkan dalam pembangunan rumah susun (rusun) garapan investor Qatar di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," katanya.

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Kompas.id, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, bermasalah.

Daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih berdarah.

Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makanan.

Temuan pada Rabu (19/2/2025) itu menambah temuan lain sejak sekolah itu menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ada juga menu yang menurut pihak sekolah tidak bergizi.

”Pada hari pertama, siswa dikasih nasi dan mi. Nasi belum matang. Kami pihak sekolah sempat pertanyakan gizi makanan itu. Nasi dan mi, di mana gizinya? Tetapi, ahli gizi (dari pihak vendor) bilang, makanan itu bergizi. Kami ikut saja,” tutur Kepala SD Inpres 3 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Hamuli Ngguna Manggil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan masalah perumahan dengannya.

Hal ini merupakan tindak lanjut Kementerian PKP dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memperoleh data permasalahan masyarakat terkait perumahan.

"Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegasnya dikutip dari rilis, Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi, lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tambah dia.

Sebelumnya, Ara bertemu dengan Ketua YLKI Tulus Abadi soal potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

Adapun berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, tetapi juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Menurut Fahri, salah satu faktor yang membuat harga rumah menjadi mahal adalah harga tanahnya.

"Justru ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah dengan izin itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," jelas Fahri.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, orang-orang yang menolak makan bergizi gratis di Papua kemungkinan belum tahu manfaat dari program tersebut.

Meski begitu, Dadan memaklumi mereka yang belum tahu manfaat dari program makan bergizi gratis.

"Nanti yang berhaknya menolak, ya sementara kami maklumi. Dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujar Dadan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya akan memenuhi permintaan mereka yang tidak mau diberikan makan gratis.

Dia menyebut, jika memang mereka menolak, maka Badan Gizi Nasional tidak akan memaksa.

"Tapi kami akan persuasi karena pentingnya untuk generasi mendatang," ucapnya.

"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," sambung Dadan.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur belum surut pada Jumat (28/2/2025) pagi.

Pengamatan Kompas.com pukul 09.45 WIB, ketinggian air sendiri sudah berada dibawah 30 setimeter (cm).

Namun, masih ada beberapa wilayah yang ketinggian airnya masih 40 cm. Wilayah itu masih terendam banjir karena posisinya lebih rendah dari lokasi lain.

Ketua RT 13 RW 04, Sanusi mengatakan, banjir di Kampung Melayu terjadi mulai Kamis (27/2/2025) pukul 22.00 WIB. Saat pertama kali air masuk ke permukiman warga ketinggiannya mencapai 50 cm.

"Pukul 22.00 WIB air naik, sudah surut sekitar 02.00 WIB sampai sekarang belum habis. Biasanya enggak lama, ini tumben agak lama, biasanya pagi sudah habis (airnya)," kata Sanusi saat ditemui kompas.com, Jumat

Banjir di Kampung Melayu ini disebabkan karena luapan air Kali Ciliwung.

"Enggak masuk rumah, kalau masuk rumah siaga dua di Katulampa baru masuk rumah. Kalau masih siaga 3 atau tidak masuk rumah jarang ngungsi," ujar Sanusi.

Meski banjir di Kampung Melayu belum surut, warga tetap beraktivitas normal. Tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut Hashim, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Hashim mengatakan hal ini dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim.

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

Sebelumnya, kata Hashim, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.