JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat. Para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," ujar dia saat pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, Jakarta, belum lama ini.

Maruarar dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) baru-baru ini juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni tetapi juga ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen "Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal" yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Guna mendukung program itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau, yaitu material bata interlock presisi sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," kata Donny Arsal.

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindak 14 pengembang nakal penyalur rumah subsidi . Berdasarkan temuan, para pengembang nakal itu membangun rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman mengatakan saat ini pihaknya telah melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit pada 14 pengembang yang menerima Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang ada di Jabodetabek.

"Umpamanya tanahnya masih banyak kita temukan tidak dipadatkan secara benar, bikin keramik pecah. Saluran sanitasi, saluran pembuangan air enggak sempurna jadi banjir menggenang. Juga kualitas struktur bangunan," ujarnya di kantor Kementerian PKP, Kamis (13/2/2025).

Lebih jauh, Heri menjelaskan temuan pengembang nakal penyalur rumah subsidi ini didapatkan setelah Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan sidang ke beberapa unit rumah subsidi. Hasilnya, ada beberapa rumah yang tidak layak huni tapi dijual ke masyarakat dengan harga subsidi.

Menurutnya, 14 pengembang nakal ini berasal dari daerah Jabodetabek. Namun tidak menutup kemungkinan praktik serupa juga terjadi di daerah, terlebih pengawasan lebih rendah dibandingkan di Jabodetabek.

"Rata-rata sudah ada yang bangun 1.000-1.200 unit, enggak selalu sama antara satu dan yang lainnya," lanjutnya.

Heri menegaskan, kepada para pengembang untuk segera memperbaiki rumah sebelum digunakan oleh masyarakat yang membelinya. Kementerian PKP juga akan memperluas kriteria pengembang rumah FLPP agar rumah dibangun secara layak huni, layak fungsi dan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Jangan hanya wilayah Jakarta saja tapi di seluruh Indonesia akan diperhatikan ya, saya lagi membuat sarana pengaduan terkait masalah perumahan ini," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Anggaran BGN yang terpotong hanya sebesar Rp200 juta atau 0,2845% dari jumlah pagu senilai Rp7,1 triliun.

"Ya kan ini sudah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845%, jadi berkurang 200 juta," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk membangun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).



Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan dalam membangun SPPG itu.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.

Seban, anggaran BGN yang terkena efisiensi hanya untuk pengadaan lahan.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," terang Dadan.

"Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," tandasnya.

Sejumlah anak bermain bola di sekitar proyek pembangunan perumahan subsidi di Panorama Lido, Bogor, Jawa Barat (12/2/2025). PT Bank Tabungan Negara (BTN) mendukung Program 3 Juta Rumah untuk mewujudkan rumah impian bagi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BTN terus menyalurkan KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjangkau sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sopir ojek online, untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak.

JAKARTA - Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun, Bekasi mengungkapkan pasokan air dan listrik turut dimatikan selain rumah digusur. Hal itu terungkap saat korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence mengadu ke Komisi II DPR.

Mulanya, Kepala BPN Jabar Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan, warga yang terdampak turut dipaksa mengosongkan rumah. Bahkan, kata dia, pasokan air dan listrik turut dicabut.

?Dikosongkan kemudian listriknya juga dimatikan, ya pak ya, air juga dimatikan,? kata Ginanjar dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Hal itu turut diaminkan oleh salah satu warga yang terdampak, Abdul Bari. Ia mengatakan, ada 27 bidang rumah pasokan listrik dan airnya dicabut.

?Yang terkena dampak itu hanya 27 bidang, nah 27 bidang itu yang tidak ada listrik, tidak ada air. Dicabut waktu pas pelaksanaan eksekusi 30 Januari,? ucap Bari.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan proses eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997 itu, dinilai tidak sesuai prosedur dan salah titik eksekusi.

"Salah prosedur. Harusnya melalui pengukuran terlebih dahulu sesuai dengan PP 18 Tahun 2021. Akibat belum pernah diukur, maka tidak tahu mana yang harus digusur, mana yang tidak, karena objeknya apakah sama atau tidak. Belum bisa dipastikan," kata Nusron saat meninjau lokasi penggusuran di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Nusron mengatakan, terdapat beberapa proses yang tidak dilakukan oleh pengadilan ketika melakukan eksekusi lahan tersebut. Seperti memohon pengukuran lahan batas bidang yang akan dieksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi.

"Pengukuran lahan ini dinilai penting untuk mengetahui batas lahan yang akan terdampak eksekusi atas putusan pengadilan tersebut," ujarnya.

Menurut Nusron, seharusnya sebelum melakukan eksekusi, pengadilan itu berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur, dimana letak lokasi yang harus dieksekusi. Apakah lokasi ini menjadi bagian dari objek sengketa atau tidak.

"Apakah menjadi objek yang akan dieksekusi apa tidak. Itu pun kalau sudah begitu, seandianya kalau sudah diukur, ketika pengadilan negeri mau mengeksekusi pun harus memberitahukan kepada BPN," terangnya.

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ( SIG ) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) terkait penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun. Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen business to business (b to b) setelah sebelumnya fokus business to customer (b to c).

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," kata Vita dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).


Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta. TKPP adalah anak usaha PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di sektor perumahan dan properti. Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah.

"Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak,? ujar Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes.

Sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, SIG dan TKPP siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP. Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.

JAKARTA - Pemblokiran anggaran membuat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan sementara. Anggaran akan dialihkan untuk prioritas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemblokiran anggaran Kementerian PU mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Atas pemblokiran itu, anggaran IKN turut terkena pangkas dari Rp60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara. Jangan panik toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Indrajaya, Senin (10/2/2025).

Mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai.

Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan, namun Inpres Prabowo dinilai out of the box. "Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya. Apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat?" ucap Indra.

Dia menjelaskan, anggaran IKN tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instan karena itu pembangunannya tidak boleh terburu-buru.

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Dia justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029.

"Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program kesejahteraan rakyat," kata Indra.

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024 atau bila ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," tambahnya.

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan Komisaris Utama BTN Chandra M Hamzah memegang bola sebagai tanda peresmian dan grand launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional.

Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing ( pembiayaan hijau ) di sektor perumahan.

Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin -demikian sapaan akrabnya- di Menara KadinIndonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujarnya.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anindya.

"Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe.

Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.

Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengajak, Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

"Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting," ujar Ara.

Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan. Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun.

Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. "Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai," tegas Anin.

Tujuannya lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

"Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah," tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal melakukan groundbreaking pembangunan rumah bagi prajurit TNI AD dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 5.571 unit. Rencananya proyek tersebut akan mulai groundbreaking sekitar 20-21 Februari mendatang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Mabes TNI AD.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/2/2025).

Dikatakan Menteri Ara, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat. "Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri PKP menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," sambungnya.

Maruarar Sirait mengatakan, rencananya pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes, pada tanggal 20 - 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," pungkasnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait angkat bicara tentang isu perombakan kabinet atau reshuffle . Sinyal ini muncul setelah adanya pernyataan keras Presiden Prabowo terkait menteri yang tidak kerja akan disingkirkan.

"Tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap," kata pria yang akrab disapa Ara seusai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media seusai menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.



Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. "Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.